Author Archive

TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

Sukarno Kembali Dituduh Dalangi G-30-S

Oleh: Asvi Warman Adam

 

Di masa Orde Baru, Sukarno dituduh terlibat Gerakan 30 September 1965. Bahkan perannya dalam sejarah berusaha direduksi atau dihilangkan. Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967 tentang pengalihan kekuasaan dari Sukarno kepada Soeharto di dalam pertimbangannya menyebut bahwa Sukarno membantu upaya G-30-S.


Pada era reformasi, Ketetapan itu berusaha dicabut dan pada akhirnya dinyatakan einmalig—sudah terjadi. Karena konsideran Ketetapan masih mengganjal, maka ada upaya untuk merehabilitasi nama baik Sukarno. Atas prakarsa Taufik Kiemas ketika menjadi Ketua MPR, Sukarno diusulkan menjadi pahlawan nasional pada 2012, walaupun telah diangkat sebagai pahlawan proklamator pada 1986. Dengan menjadi pahlawan nasional, stigma negatif produksi rezim Orde Baru bahwa Sukarno dituduh terlibat G30S itu bisa hilang.


Namun, Oktober lalu, terbit buku Salim Haji Said, Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno, dan Soeharto. Buku itu menyimpulkan bahwa G30S terjadi karena Sukarno ingin menculik Jenderal A. Yani (bukan membunuhnya). Hal itu dilakukan untuk memecat Yani dan menggantinya dengan jenderal yang lebih loyal terhadap Sukarno. Biro Khusus PKI membonceng saja, dan akibatnya meletuslah G-30-S. Buku itu seakan mementahkan kembali upaya rehabilitasi nama baik Sang Proklamator.


Salim adalah wartawan pemula surat kabar Angkatan Bersenjata, yang waktu itu dipimpin Brigadir Jenderal Soegandi. Katanya, ia bertemu dengan atasannya tersebut pada 30 September 1965 siang, sehingga banyak memperoleh informasi. Bahkan pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965 ia ikut ke RRI, yang sudah dikuasai RPKAD.


Pada awal Oktober 1965, koran Angkatan Bersenjata melakukan kampanye hitam terhadap kelompok kiri dengan memberitakan penyiksaan para jenderal, termasuk pencungkilan mata mereka. Di kemudian hari, ternyata informasi itu tidak benar. Apakah Salim juga mengetahui atau ikut menulis laporan yang semacam itu?


Salim juga dekat dengan kolumnis Wiratmo Sukito. Wiratmo menjelaskan bahwa pastor Pater Beek punya hubungan dengan CIA melalui Pater Laszlo Ladany, rohaniwan Jesuit asal Hungaria yang tinggal di Hong Kong. Sebelum G-30-S meletus, Beek, menurut Wiratmo, aktif membuat/ menyebarkan sejumlah bacaan antikomunis yang dananya ditengarai dari CIA. Adapun Wiratmo, selain dekat dengan Beek, banyak berhubungan dengan perwira di sekitar Jenderal Nasution.


Sebagai wartawan surat kabar militer, Salim juga diajak Sarwo Edhi dalam operasi penumpasan PKI di Jawa Tengah dan menyaksikan korban pembunuhan massal. Di antara Solo dan Boyolali, pasukan Sarwo Edhi berhenti karena ada mayat seorang tokoh PKI tingkat kecamatan di tengah jalan. Salim melihat mayat itu tertembak persis di kepala yang kemudian otaknya berhamburan di sekitarnya. Di Purworejo juga ada penembakan. Seorang prajurit mengumpulkan daun telinga mayat-mayat itu dan dijadikan cendera mata berupa kalung.


Menurut Salim, “Kisah berdarah yang amat tragis ini mungkin bisa dihindarkan jika sekiranya Presiden Sukarno tidak merasa terpaksa harus menyingkirkan Jenderal Ahmad Yani dengan cara daulat, yang ternyata dengan mudah ditumpangi PKI. Informasi yang saya kumpulkan menunjukkan bahwa Sukarno waktu itu memang sudah sangat kehilangan kepercayaan kepada Yani, di satu pihak, di pihak lain, Sang Presiden juga tidak cukup kuat dan yakin untuk begitu saja dengan cara normal menyingkirkan Panglima Angkatan Darat itu” (hlm. 184-185). “Gagasan awal yang kemudian muncul dalam bentuk Gestapu, bukan berasal dari Aidit, melainkan justru dari Sukarno sendiri. Pemimpin PKI itu hanya menumpang dengan memanfaatkan gagasan Sang Presiden” (hlm. 181).


“Teori” Salim ini muncul berdasarkan kisah Bambang Widjanarko dalam buku The Devious Dalang, yang mengatakan bahwa, pada 4 Agustus 1965, Presiden Sukarno memanggil Letnan Kolonel Untung untuk menerima perintah melaksanakan rencana Presiden. Pengakuan Bambang merupakan berita acara pemeriksaan Tim Pemeriksa Pusat Kopkamtib, yang sebetulnya merupakan rahasia negara tapi diterbitkan di Belanda pada 1974.


Di dalam buku The Devious Dalang, sebetulnya terdapat informasi bertolak belakang dengan “skenario 4 Agustus 1965”, yaitu pembicaraan Sukarno dengan Jenderal Mursyid pada 29 September 1965 bahwa Bung Karno akan mengganti Yani sebagai Menteri Panglima AD dan menyerahkan pimpinan AD kepada Mursyid. Pada 30 September 1965, pukul 8 pagi, menurut Djamin—sekretaris pribadi Presiden—Sukarno telah menandatangani pengangkatan Mursyid sebagai Menpangad.


Apakah The Devious Dalang sahih sebagai sumber penulisan sejarah? Bambang mengaku dipaksa dalam interogasi tersebut. Maulwi Saelan, ajudan Presiden dan Wakil Komandan Cakrabirawa, menyangkal pertemuan tanggal 4 Agustus 1965. Lagi pula, pada tanggal tersebut Sukarno terkena stroke ringan. Seandainya pertemuan itu terjadi, dalam kondisi tersebut apakah ia masih bisa memberi perintah? Jadi, Salim menyusun teori tentang Sukarno sebagai dalang pertama G30S berdasarkan sumber yang lemah. []

 

TEMPO, 06 November 2015

Asvi Warman Adam | Sejarawan LIPI

Advertisements

TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

bergelora.com

 

Ucapan Terima kasih dari Angkatan Darat kepada UGM tertanggal 25 Desember 1965, karena telah membantu dalam operasi penumpasan G-30SUcapan Terima kasih dari Angkatan Darat kepada UGM tertanggal 25 Desember 1965, karena telah membantu dalam operasi penumpasan G-30SYOGYAKARTA- Petisi untuk Rektor UGM (Universitas Gajah Mada) Dwikorita Karnawati agar mengakui keterlibatan UGM dalam Tragedi 1965 telah beredar di media sosial. Petisi yang digagas Aliansi UGM untuk Tragedi 1965 itu diunggah Bergelora.com melalui laman change.org dan sedikitnya telah mendapatkan dukungan lebih dari 921 orang, hingga Jumat (20/11).

 

Petisi ini meminta Rektor UGM untuk mengakui keterlibatan civitas akademika UGM dalam Tragedi 1965 dan meminta maaf kepada para korban Tragedi 1965 dan keluarganya, mereka juga meminta agar rektor bisa memastikan bahwa UGM sebagai lembaga yang mengemban amanat kemerdekaan bebas dari kepentingan yang ingin membajaknya demi kekuasaan yang menindas, serakah dan meniadakan rasa kemanusiaan.

Menanggapi petisi tersebut, Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto berpendapat, UGM perlu melakukan kajian mendalam dan klarifikasi.

“Kalau memang pernah terlibat dan ada kesalahan ya harus meminta maaf,” kata Erwan kepada wartawan, di Pusat Kesenian Kusnadi Hardjosoemantri (PKKH) UGM, Selasa (17/11).

Guna mendalami persoalan itu, lanjutnya, UGM semestinya juga membentuk tim untuk melihat persoalan sebenarnya serta pihak-pihak yang terlibat atau pun menjadi korban.

“Harapannya ada obyektifitas dalam melihat UGM secara utuh, tidak hanya keterlibatannya, tetapi juga UGM menjadi korban,” ucapnya.

Sebelumnya, Rektor UGM Dwikorita Karnawati, di Yogyakarta menanggapi laporan tersebut, mengatakan bahwa ada banyak nama Loekman dan perlunya mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Dalam Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, 10-13 November 2015, nama Prof. Dr. Loekman Soetrisno (alm.) yang merupakan guru besar UGM disebut berkaitan dengan sejarah gelap Tragedi 65.

Penganiayaan dan Pelecehan Seksual
Tintin Rahaju, penyintas Tragedi 1965, saksi korban di IPT 1965 – International People’s Tribunal for crimes against humanity in 1965 menyebut Lukman sebagai penyiksa yang paling kejam. Bahkan, Tintin mengaku pernah dianiaya dan dilecehkan secara seksual dalam interogasi pasca Tragedi 30 September 1965.

Nama Loekman Soetrisno sebagai eksekutor di tahun 65-66 tidak saja muncul dalam kesaksian di IPT 65, tapi juga muncul dalam buku-buku memoar Mia Bustam dan Heryani Busono Wiwoho.

“Yang menyiksa saya, yang paling kejam, boleh saya menyebut namanya?… Boleh saya menyebut namanya? Namanya Lukman Sutrisna,” ujarnya dalam sidang International People’s Tribunal for crimes against humanity in 1965.

Petisi kepada Rektor UGM ini menyebutkan Prof. Dr. Loekman Soetrisno (alm.), guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sering bersuara kritis dan progresif terhadap perkembangan sosial. Namun siapa sangka, namanya ternyata berkaitan dengan sejarah gelap yang diungkap dalam IPT 1965 (Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, 10-13 November 2015.

Tidak tanggung-tanggung, saksi korban, Tintin Rahaju, menyebutnya sebagai penyiksa yang paling kejam. Tintin mengaku pernah dianiaya dan dilecehkan secara seksual dalam interogasi pasca Tragedi 30 September 1965. Nama Loekman Soetrisno sebagai eksekutor di tahun 65-66 tidak saja muncul dalam kesaksian di IPT 65, tapi juga muncul dalam buku-buku memoar Mia Bustam dan Heryani Busono Wiwoho.

Selain peran Loekman Soetrisno, UGM juga dikaitkan dengan piagam yang diberikan RPKAD tertanggal 15 Desember 1965, sebagai yang “telah memberikan bantuan-bantuan bentuk apapun dalam rangka penumpasan Gestapu/PKI di Jawa Tengah”. Piagam ini mengindikasikan bahwa keterlibatan UGM bukanlah sekadar Loekman Soetrisno belaka, melainkan ada peran-peran lain secara kelembagaan.

UGM tentu saja tidak sendirian. Banyak figur publik, lembaga masyarakat, kampus, organisasi keagamaan, yang juga terlibat dalam Tragedi 1965 entah karena dipaksa atau tidak. Namun sayangnya UGM melalui pernyataan rektornya tetap memberikan respon defensif dan “standar” terkait keterlibatan UGM. UGM belum berani memberikan kepemimpinan moral bagi bangsa ini untuk secara tulus mengakui keterlibatan civitas akademika UGM dalam Tragedi 1965. Padahal, rekonsiliasi tanpa keputusan siapa yang salah dan yang benar, tidak akan pernah bermanfaat bagi keadilan sosial.

Pancasila mendapatkan tempat khusus di UGM seperti tersurat lewat syair lagu Himne Gadjah Mada dan Visi UGM. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja tidak bisa memberi toleransi kepada tindakan penyiksaan dan pembunuhan manusia atas nama apapun. Dan bila memang itu pernah terjadi, inilah saatnya bagi UGM untuk mengakui kesalahan masa lalu demi masa depan kemanusiaan yang lebih adil dan beradab.

Petisi ini meminta Rektor UGM untuk:

1. Mengakui adanya keterlibatan civitas akademika UGM dalam Tragedi 1965 dan meminta maaf kepada para korban Tragedi 1965 dan keluarganya yang menderita karenanya. Civitas akademika UGM yang sekarang harus mengambil alih tanggung jawab moral untuk menyampaikan pengakuan dan penyesalan. Dengan cara ini, UGM akan dicatat sebagai lembaga yang mengedepankan akal budi dan hati nurani demi penuntasan konflik di negeri ini. Langkah ini juga akan mendorong adanya rekonsiliasi yang memutus rantai kekerasan dan dendam. Kepemimpinan moral dari Gus Dur dan Walikota Palu Rusdy Mastura layak menjadi teladan bagi rektor UGM.

2. Memastikan bahwa UGM sebagai lembaga yang didirikan untuk mengemban amanat kemerdekaan bebas dari kepentingan yang ingin membajaknya demi kekuasaan yang menindas, serakah dan meniadakan rasa kemanusiaan. Dalam hal ini patut dicatat betapa UGM pernah dihuni oleh akademisi progresif yang berani mengambil risiko demi kemajuan bangsa.

Alumni UGM dan siapapun, di manapun juga, yang peduli pada perdamaian bagi bangsa ini, kami mohon dukungannya bagi petisi ini. (Hari Subagyo)

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

MENLU TANGGAPI SANTAI PENGADILAN RAKYAT DI BELANDA

Pengadilan ini akan mengusut kasus pelanggaran HAM dalam tragedi 1965
Selasa, 10 November 2015 | 18:42 WIB
Oleh : Siti Sarifah Alia, Mitra Angelia
Menlu Tanggapi Santai Pengadilan Rakyat di Belanda
Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi  (VIVA.co.id/Muhamad Solihin)
alt

 

VIVA.co.id – Pemerintah Indonesia menanggapi dingin upaya sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang menggelar International People’s Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) terkait tragedi pembantaian massal yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965.
Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi menganggap, hal itu sebagai sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Ia mengatakan, tindakan itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.
“Kebebasan berekspresi kan tidak bisa dilarang di negara demokratis,” ujarnya kepada VIVA.co.id melalui pesan singkat, Selasa, 10 November 2015.
Menurut dia, meski sidang itu dilakukan di Belanda, hal itu tidak akan mempengaruhi hubungan kedua negara.
“Kegiatan ini tidak ada kaitan dengan pemerintah Belanda.”
Sebelumnya, sejumlah orang menginsiasi digelarnya pengadilan rakyat terkait tragedi 1965. Acara yang digelar di Den Haag, Belanda ini sengaja dilakukan guna membuktikan terjadinya kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
International People’s Tribunal digagas sejak 2013 oleh sejumlah orang yang menjadi korban tragedi 1965, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.(mus)
epaper MI 21 Nov 2015
MENYELESAIKAN PERKARA DI RUMAH SENDIRI

ttp://www.mediaindonesia.com/editorial/view/580/Menyelesaikan-Perkara-di-Rumah-Sendiri/2015/11/12

Menyelesaikan Perkara di Rumah SendiriE

MI/M Irfan

Kamis, 12 November 2015

MENYELESAIKAN PERKARA DI RUMAH SENDIRI

 

Media Indonesia, Jakarta, Kamis, 12 November 2015

 

PILIHAN salah satu bapak pendiri bangsa ini, Bung Karno, meletakkan term ‘Berdaulat di bidang politik’ pada poin pertama dari konsep Trisakti jelas bukan tanpa sebab. Ia sarat pesan penting bahwa bangsa ini mutlak harus menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi pihak mana pun. Gagasan besar itu terbukti mampu meletakkan bangsa Indonesia pada posisi setara dengan bangsa-bangsa lainnya.

Bahkan, kedaulatan politik itu telah membuat negeri ini sampai pada perjalanan sejarah penting, yakni sebagai negara dengan demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India. Namun, upaya negeri ini untuk terus mempertahankan kedaulatan politik kini tengah digoyang. Goyangan itu bukan dari pihak luar, melainkan justru diinisiasi sejumlah anak kandung Republik ini.

Itu terjadi setelah sejumlah praktisi hukum dan aktivis hak asasi manusia membawa kasus pelanggaran HAM 1965 ke Den Haag, Belanda, untuk disidangkan di International People’s Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional). ‘Pengadilan rakyat internasional’ itu berlangsung dari 10 hingga 13 November 2015. Mereka menuntut Indonesia yang duduk sebagai terdakwa.

Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda. Para praktisi hukum dan aktivis HAM itu berharap, setelah pengadilan rakyat internasional, pemerintah mau mengakui akan adanya apa yang mereka sebut sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara’.

Ujungnya, setelah itu mereka mendesak pemerintah Indonesia meminta maaf kepada keluarga eks anggota Partai Komunis Indonesia. Benar bahwa pengadilan tersebut tidak akan memengaruhi apa pun terhadap sikap pemerintah Indonesia. Pasalnya, pengadilan tersebut bukanlah pengadilan resmi sehingga hasil yang didapatkan tidak akan mengikat bagi pemerintahan Indonesia untuk mengikuti.

Namun, pengadilan yang oleh pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana disebut sebagai pengadilan sandiwara karena tidak ada keterangan yang didengar dari kedua pihak itu tetap menodai kedaulatan politik bangsa ini. Bahkan, kita khawatir upaya pengadilan rakyat internasional itu justru bakal jadi embrio retaknya persaudaraan anak bangsa yang sudah dirajut dan dianyam dengan susah payah.

Bukankah berbagai upaya evolutif menuju rekonsiliasi dari pihak-pihak terkait telah dan sedang berlangsung di dalam negeri? Bukankah pula masih tersedia banyak pintu untuk upaya menyelesaikan persoalan itu di negeri sendiri tanpa campur tangan pihak mana pun? Masih banyak kearifan yang dimiliki bangsa ini untuk menemukan jalan keluar yang sangat berat sekalipun.

Itu menandakan bahwa bangsa ini berdaulat dan mandiri, sebagaimana bangsa-bangsa berdaulat lainnya menyelesaikan persoalan serupa di negara mereka. Kita memiliki pengadilan HAM yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Negeri ini juga memiliki sejumlah instrumen aturan dan undang-undang yang amat cukup untuk mengadili beragam perkara kejahatan.

Lebih dari itu, Republik ini juga memiliki jalan nonyudisial lewat rekonsiliasi yang justru tak menyisakan dendam berkepanjangan. Rakyat yang kini tengah berjuang meniti terjalnya jalan kesejahteraan tentu tak menghendaki jalan itu makin terjal oleh beragam beban yang mestinya bisa diselesaikan secara penuh spirit persaudaraan di rumah sendiri.

 

 

bergelora.com

Ketua Setara Institute, Hendardi (Ist)‏Ketua Setara Institute, Hendardi (Ist)‏JAKARTA- International People’s Tribunal (IPT) 1965 atau Pengadilan Masyarakat Internasional terhadap peristiwa 1965 merupakan teater peradilan yang ditujukan untuk mengungkap kebenaran peristiwa 1965 dan rangkaian kekerasan yang mengikutinya. Sebagai bentuk moot court (peradilan semu), maka produk pengadilan ini tidaklah mengikat secara hukum. Tetapi IPT 1965 bisa mengungkap kebenaran peristiwa dari perspektif warga internasional. Hal ini disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (12/11).
“IPT merupakan kerja politik yang ditujukan untuk menggugah pemerintah Indonesia yang sampai saat ini belum juga melakukan pengungkapan kebenaran peristiwa pelanggaran HAM dan pemulihan hak terhadap jutaan warga negara yang menjadi korban,” ujarnya.
Menurutnya, reaksi berlebihan dari para pejabat negara Indonesia pada IPT merupakan indikator keberhasilan dari IPT ini karena dengan reaksi ini, selanjutnya pemerintah dapat bergegas menyusun langkah nyata melakukan pengungkapan kebenaran dan pemulihan.
“Skema rekonsiliasi yang sudah dirancang Menkopolhukam, Jaksa Agung dan lainnya bukanlah cara menyelesaikan kasus masa lalu, karena tidak ada proses pengungkapan kebenaran,” ujarnya.
Jadi menurutnya, daripada mencaci-maki para pegiat HAM dengan jargon anti-nasionalis, sebaiknya para pejabat tunjukkan komitmennya dengan mengungkap kebenaran dan pemulihan, sesuai mandat Konstitusi RI dan skema Undang-undang No 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
Sebelumnya Hendardi mengatakan bahwa  pernyataan Jaksa Agung dan Menhan RI terkait IPT 1965 di Belanda menunjukkan secara nyata kualitas kepemimpinan keduanya yang anti pengungkapan kebenaran.
“Keduanya adalah musuh humanisme, karena tidak memiliki keberpihakan sama sekali pada pengungkapan kebenaran,” tegasnya.
Menkopolhukam juga tidak mampu mengendalikan keduanya untuk bekerja sesuai janji dengan janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM.
“Ketika Pemerintah enggan menyelesaikan hutang penyelesaian masa lalu maka berbagai inisiatif dari manapun termasuk dari luar negeri akan terus bermunculan menagih hutang itu,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa, pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 lebih parah dari yang dilakukan oleh Hitler di Jerman, Polpot di Kamboja dan Slobodan Milosevic di Serbia, sehingga telah menjadi kepedulian masyarakat internasional.
“Jangan bersikap picik, tidak mau menyelesaikan masalah tapi sewot ketika pihak lain berupaya mengungkap kebenaran,” ujarnya.
Ia meminta pada Presiden Joko Widodo agar, momentum reshuffle kabinet kedua dalam waktu dekat ini harus juga mengarah pada mereka yang nyata-nyata menghambat realisasi janji politik Presiden Joko Widodo pada penegakan keadilan dan penuntasan kasus-kasus HAM Berat seperti kasus 1965.
“Selama menjabat, Jaksa Agung, selain diduga terkait dengan kasus Rio Patrice Capella, tidak memiliki prestasi dan terobosan nyata. Demikian juga Menhan yang sama sekali tidak berpihak pada reformasi militer. Banyak gagasan Menhan yang justru berlawanan dengan aspirasi reformasi,” tegasnya.
Special Rapporteur
Salah satu dasar dari IPT 1965 di Den Haag adalah Laporan penyidikan Komnasham pada kasus pembantaian massal 1965 yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Komnasham berhasil mengumpulkan bukti-bukti primer kejahatan melawan kemanusiaan pada ikutan peristiwa 1965 sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang No 26/2000 tentang Pengadilan HAM berupa pembunuhan, pemusnahan (pembunuhan massal), perbudakan, pengusiran dan deportasi, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan terhadap kelompok tertentu dan penghilangan orang secara paksa.
Koordinator IPT 1965, Nursjahbani Katjasungkana menjelaskan kepada Bergelora.com sebelumnya bahwa tujuan dari pengadilan internasional ini adalah untuk mendesak pengakuan nasional dan internasional terhadap genosida dan kejahatan melawan kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya oleh negara Republik Indonesia dan keterlibatan beberapa negara barat yang mendukung militer Indonesia dalam peristiwa tersebut.
“IPT juga mendorong perhatian internasional agar membentuk “Special Rapporteur” untuk membuka pelanggaran HAM di Indonesia,” jelasnya.
Dalam jangka panjang menurutnya IPT bertujuan untuk mendorong proses pemulihan para korban dan keluarga korban. IPT juga mendorong terciptanya  ikilm politik Indonesia yang mengakui dan menghormati hak asazi manusia.
“Kami juga berupaya melindungi korban dan memastikan  pengadilan yang adil terhadap semua kekerasan yang terjadi pada korban,” tegasnya. (Web Warouw)
Beritasatu.com
Selasa, 10 November 2015 | 15:01

 HADAPI PENGADILAN RAKYAT INTERNASIONAL DI DEN HAAG, PEMERINTAH TETAP TEMPUH REKONSILIASI
Jaksa Agung HM. Prasetyo

Jaksa Agung HM. Prasetyo (Antara/Reno Esnir)

Jakarta – Jaksa Agung, HM Prasetyo kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan tetap mengupayakan jalur non-hukum atau non-yudisial untuk menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang pernah terjadi di Tanah Air. Alasannya, Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT), untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015.

“Kita sendiri sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini (pelanggaran HAM berat). Namun, tidak seperti halnya dengan ini kan, banyak hal yang diajak bicara, yang dipersiapkan,” kata Prasetyo usai mengikuti upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (10/11) pagi.

Menurut Prasetyo, pendekatan hukum sulit dilakukan karena sulit untuk mendapatkan bukti-bukti pelanggaran hukum dan para saksinya. Padahal, untuk memproses hukum dibutuhkan bukti dan saksi, serta konstruksi perkara yang lengkap.

Bahkan, Prasetyo menggunakan tameng Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membenarkan sulitnya mendapatkan bukti dan saksi pelanggaran berat terhadap hak asasi tersebut.

“Coba tanya Komnas HAM yang sudah mengerjakan sendiri. Semua pihak terkait masalah ini harus bekerja bersama-sama. Nanti kalian tahu penyelidikan untuk perkara pelanggaran berat HAM itu adanya di Komnas HAM. Sementara, kalau hasil penyelidikan lengkap baru ditingkatkan ke penyidikan oleh jaksa agung,” paparnya.

Prasetyo mengatakan bahwa berkas dari Komnas HAM belum lengkap. Sehingga, proses hukumnya tidak bisa dilanjutkan.

Meskipun, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memiliki beban masa lalu yang terus menyandera.

Pemerintah diketahui telah membentuk tim rekonsiliasi guna menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tim tersebut terdiri dari, Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM, Yassona Laoly; Kapolri, Jenderal Pol Badrodin Haiti; Menko Polhukam ketika itu, Tedjo Edy Purjiatno; Komnas HAM, Nurkholis, Jaksa Agung, HM Prasetyo; dan Kepala Badan Intelijen Nasional, Marciano Norman.

Dalam penjelasannya, Prasetyo mengatakan bahwa tim tersebut akan menyelesaikan persoalan HAM berat yang terjadi di Indonesia seperti kasus Talangsari, Wamena Wasio, penghilangan paksa orang, kasus Petrus, G30S/PKI, dan kerusuhan Mei 1998.

Namun, uniknya, Prasetyo mengatakan langkah hukum (penyidikan dan penuntutan) akan dilakukan atas kasus tersebut jika orang yang diduga terlibat atau tersangkanya masih hidup.

Seperti diketahui, pada tanggal 10-12 Nopember 2015 mendatang, akan digelar International People’s Tribunal (IPT) untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda.

Program yang mulai digagas pada 2013 oleh komunitas korban 1965 tersebut, ditujukan untuk militer di bawah komando Jenderal Suharto, yang kemudian menjadi presiden RI.

Jadi, ada empat agenda besar yang dibahas di pengadilan rakyat tersebut. Pertama, membahas tentang pembantaian massal dan perbudakan. Kedua, membahas tentang penahanan, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Ketiga, membahas tentang pengasingan atau eksil, penghilangan paksa, dan propaganda kebencian. Keempat, membahas tentang keterlibatan negara lain.

Suara Pembaruan

Novi Setuningsih

TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

bergelora.com

Presiden RI Pertama, Soekarno dan jenderal Soeharto (Ist)‏Presiden RI Pertama, Soekarno dan jenderal Soeharto (Ist)‏JAKARTA- Gelar Pahlawan untuk Soeharto masih prematur karena klarifikasi politik atas peranannya dalam berbagai peristiwa politik dan kekerasan sistematis belum pernah dilakukan, sehingga tidak pernah akan diperoleh fakta obyektif atas kepahlawanan Soeharto. Saat ini yang dibutuhkan adalah klarifikasi politik atas kejahatan Soeharto, termasuk dalam peristiwa kudeta atas Soekarno pada tahun 1965-1966, serta berbagai pelanggaran HAM yang menyusul dari peristiwa itu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Sertara Institute, hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (11/11).

 

“Soeharto banyak mencatatkan praktik anti-kepahlawanan selama memimpin bangsa, sekalipun tetap diakui ada peran positif Soeharto,” ujarnya.

Karena posisinya yang demikian, maka menurut Hendardi selalu akan menimbulkan kontroversi dalam setiap upaya glorifikasi atas Soeharto, salah satunya dengan menjadikannya sebagai pahlawan nasional.

“Dibanding mengkaji upaya pemberian gelar pahlawan, jauh lebih baik bangsa ini melakukan klarifikasi politik atas kejahatan Soeharto, termasuk dalam peristiwa kudeta atas Soekarno pada tahun 1965-1966, serta berbagai pelanggaran HAM dan korupsi,” jelasnya.

Menurutnya, klarifikasi politik ini dipilih karena tidak mungkin lagi melakukan proses hukum atas Soeharto karena kehilangan subyek hukum.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Fadel Muhammad, menilai penyematan gelar Pahlawan Nasional untuk presiden kedua RI Seoharto adalah wajar dan sudah seharusnya.

“Menurut saya wajar ya. Beliau kan lama memerintah Indonesia, sampai lebih dari 30 tahun. Kita anggap Beliau adalah Bapak Pembangunan. Jadi, kami dari Golkar menganggap itu wajar jika Pak Harto mendapat gelar Pahlawan Nasional dan Bapak Pembangunan RI,” katanya usai konferensi pers di Gedung DPP Golkar, Jakarta, Senin (9/11).

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, Presiden kedua RI, HM Soeharto juga layak diberi gelar pahlawan nasional. Sebab, bagaimanapun jenderal bintang lima itu tetap punya jasa kepada bangsa Indonesia.

“Dia (Soeharto) layak jadi pahlawan karena kita tidak bisa katakan dia tidak punya jasa,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11). (Web Warouw)

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

 

 

TODUNG LUBIS DAN LIMA PENGACARA JADI  JAKSA DI PENGADILAN RAKYAT 1965

Selain Todung Mulya Lubis, ada pengacara senior lain hingga pegiat HAM dari KontraS yang jadi jaksa di Pengadilan Rakyat Internasional 1965 di Den Haag

Rappler.com
Published 12:22 PM, November 10, 2015
Updated 12:22 PM, November 10, 2015
Pengacara senior Todung Mulya Lubis akan menjadi salah satu jaksa senior di International People Tribunal untuk keluarga korban pembantaian 1965 di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Foto oleh Bagus Indahono/EPA

Pengacara senior Todung Mulya Lubis akan menjadi salah satu jaksa senior di International People Tribunal untuk keluarga korban pembantaian 1965 di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Foto oleh Bagus Indahono/EPA

JAKARTA, Indonesia — Nama enam pengacara asal Indonesia yang akan menjadi jaksa Pengadilan Rakyat Internasional, atau International People’s Tribune (IPT), untuk ntuk tragedi pembantaian massal 1965 akhirnya dibuka di publik.

Sebelumnya, karena alasan politik dan keamanan, keenam nama tersebut masih dirahasiakan menjelang IPT di Den Haag, Belanda, yang akan dimulai hari ini, Selasa, 10 November, hingga 13 November.

Menurut situs 1965 Tribunal, selain Silke Studzinsky, satu-satunya jaksa asing, ada nama pengacara asal Indonesia, Todung Mulya Lubis, dan lima lainnya.

Berikut profil mereka:

Todung Mulya Lubis

Todung disebut sebagai salah satu pengacara yang senior di bidang hak asasi manusia dan merupakan salah satu pemikir di bidang hukum yang berpengaruh.

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Indonesia pada 1974.

Todung kemudian mendalami ilmu hukum di University of California, Berkeley dan Harvard Law School.

Di Universitas Indonesia, ia adalah anggota senior di Fakultas Hukum sejak 1990.

Pada 1980-1983, Todung pernah menjabat sebagai direktur Lembaga Bantuan Hukum.

Pada 1983, ia menerbitkan buku berjudul In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order 1966-1990. Buku itu dianggap berperan penting menerangkan pemikiran demokratis tentang hak asasi manusia di Indonesia.

Ia juga pendiri perusahaan firmanya sendiri di Jakarta yang telah menangani banyak kasus hak asasi manusia, sebagian besar adalah pro bono, alias cuma-cuma. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan Bali Nine.

Pada 2014, ia ditunjuk sebagai profesor kehormatan di Melbourne Law School, Melbourne University dan Doctor Honoris Causa dari Murdoch University.

Agustinus Agung Wijaya

Agustinus mempunyai pengalaman selama 15 tahun di penelitian dan advokasi untuk hak asasi manusia, demokrasi dan pemerintahan, resolusi konflik, proses perdamaian, dan isu deradikalisasi.

Ia juga pernah menjadi peneliti di hukumonline.com, Koordinator Studi Strategis di Pusat Studi Demos, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi; Konsultan UNDP di Aceh; direktur program dan penelitian di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); dan asisten Program Direktur di Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD).

Sri Suparyati

Sri adalah Wakil Direktur di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Ia bekerja di KontraS sejak Maret 1999 sebagai kepala divisi legal, divisi advokasi, divisi kebijakan hak asasi manusia.

Ia sebelumnya menempuh S2 di Universitas Hull di Inggris. Ia juga ahli di bidang peradilan transisional, kriminologi, dan hak asasi manusia.

Antarini Arna

Antarini adalah pegiat dan peneliti hak asasi manusia. Ia pernah menjadi jaksa untuk Women’s International War Crimes Tribunal untuk kasus Perbudakan Seksual oleh Jepang pada 2000.

Ia juga menjadi pengacara untuk Pengadilan Rakyat Asia Pasifik di Asian Development Bank pada 2009. Ia tertarik dengan kajian gender dan hak asasi manusia, anak-anak yang bermasalah dengan hukum, dan modernitas.

Uli Parulian Sihombing

Uli adalah pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan dosen lepas untuk kajian hak asasi manusia di Swiss-German University (SGU).

Sejak 2010, ia bekerja di Bumi Serpong Damai di BSD Tangerang and Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Bahrain Makmun

Bahrain adalah pegiat hak asasi manusia. Sejak 2012, ia bekerja sebagai Direktur Advokasi dan Kampanye untuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. —Rappler.com

BACA JUGA:

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

PENGADILAN RAKYAT DI DEN HAAG BERUPAYA UNGKAP PERISTIWA 1965

Den Haag gelar pengadilan untuk mengungkap berbagai kasus sekitar peristiwa 1965. Pemerintah Indonesia tidak mengakui International People’s Tribunal atau pengadilan rakyat ini.

Mulai Selasa (10/11/15) sampai Jumat (13/11/15), International People’s Tribunal atau pengadilan rakyat mulai digelar di Den Haag, Belanda. Pengadilan ini berupaya untuk untuk mengungkap peristiwa pembantaian di Indonesia antara tahun 1965 sampai 1966.

Setelah 50 tahun, peristiwa 1965 masih jadi isu sensitif di Indonesia. Ketika itu, diperkirakan sekitar satu juta orang yang dituduh menjadi anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dikejar-kejar, dibunuh, dibantai, disiksa dan dianiaya. Anak-anak serta keluarga mereka mengalami represi selama puluhan tahun di bawah pemerintahan Orde Baru Jenderal Soeharto. Dan hingga kini belum ada pemeriksaan atas kasus itu.

Pengadilan rakyat ini dipersiapkan oleh sedikitnya 100 relawan. Salah seorang relawan, Reza Muharam mengatakan, persiapan sudah dilakukan sejak satu tahun. Persiapan panjang itu di antaranya konsolidasi data yang dilakukan tim peneliti dan spesialis tragedi 1965. Reza Muharam menuturkan, pengadilan akan dipimpin oleh tujuh hakim berlatar kalangan akademisi, pegiat hak asasi manusia dan praktisi hukum. Dan pengadilan akan menghadirkan setidaknya 16 saksi, termasuk sastrawan Martin Aleida.

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Indonesia News

 

ACTIVISTS TO STAGE ‘TRIAL’ OF 1965 INDONESIAN MASSACRE

VoA – NewsMonday 9th November, 2015

activists to stage trial of 1965 indonesian massacre

JAKARTA – Activists in The Hague are preparing to stage what they say is an unofficial tribunal looking into the 1965 mass murder of communists in Indonesia.

Nursyahbani Katjasungkana, the general coordinator of the International People’s Tribunal, told VOA the trial, starting Tuesday, will involve seven international judges and attorneys and 16 witnesses.

“We are opening the world’s eyes about this case,” she said.

She added there are nine charges to be reviewed by the tribunal, including mass killings, forced disappearances, torture, sexual violence and involvement of other countries in the tragedy.

Bejo Untung, a victim of the 1965 tragedy, praised the tribunal and said it is time for people like him to regain full rights as citizens.

“We have been treated as second class citizens. We couldn’t work as teachers, puppeteers. We couldn’t apply to become a soldier in the army, etc,” he said. “And whenever we do some kind of activities we suffer discrimination. This has to stop.”

Nursyahbani said she wants the government to apologize to families of victims of the tragedy, which would serve as an acknowledgement that such crimes have occurred.

But Arrmanatha Nasir, a spokesman for the foreign ministry, said the government considers the tragedy a closed matter.

“We do not take any particular position in that matter,” he said. “[The tragedy] was an action taken by community groups. For the government, the 1965 issue is closed.”

Last month, Indonesian President Joko Widodo said there is no plan for the government to apologize to victims of the massacre.

On September 30-October 1, 1965, six senior Indonesian generals were killed in the failed coup attempt, which was later blamed on the nation’s communist party, the PKI. Over the next several months, an estimated 500,000 or more were killed in a purge.

The failed coup and subsequent purge led to the rise of former President Suharto, who led an autocratic government for more than 30 years.

This report was produced in collaboration with the VOA Indonesian service.

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

KASUS 1965 AKAN DISIDANG DI DEN HAAG, LUHUT SUDAH DIBERI TAHU 
Anggi Kusumadewi, CNN Indonesia
 Sabtu, 31/10/2015 06:47 WIB
Kasus 1965 Akan Disidang di Den Haag, Luhut Sudah Diberi TahuDiorama prajurit Tjakrabirawa di Museum Jenderal Besar AH Nasution, Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Ubud, CNN Indonesia — Ketua Panitia Penyelenggara Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal) Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia, Nursyahbani Katjasungkana, menyatakan timnya telah menemui Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberitahukan bahwa IPT 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda, 10-13 November.

“Kami juga minta waktu untuk bertemu (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) Pak Luhut, tapi belum diatur,” kata Nursyahbani kepada CNN Indonesia di sela Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) di Bali, Jumat (30/10).

Meski demikian, Ketua Tim Jaksa dan Todung Mulya Lubis selaku pengacara IPT 1965 telah menginformasikan langsung soal sidang rakyat itu kepada Menko Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut pun disebut telah memberikan respons.

“Pak Luhut berkata, ‘Sejauh tidak melebih-lebihkan (keburukan) negara, silakan,’” ujar Nursyahbani.

Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 digelar untuk menyikapi dugaan pembunuhan massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia terhadap orang-orang yang dituding sebagai sayap kiri pada periode 1965-1966.

“Pembantaian” itu dipicu oleh peristiwa G30S, yakni tragedi berdarah pada 30 September 1965 di mana tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh.

Selain ratusan hingga ribuan orang diduga dibunuh, banyak pula warga yang ditahan dan disiksa. Kebenaran soal itu belum terungkap hingga kini.

Peran Joshua Oppenheimer

Nursyahbani bercerita, ide menggelar Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 muncul saat para aktivis hak asasi manusia Indonesia bertemu dan berdiskusi dengan Joshua Oppenheimer, sutradara film The Act of Killing dan The Look of Silence yang berkisah seputar peristiwa 1965.

Pada pertemuan di Den Haag bulan Maret itu, aktivis HAM Indonesia bertanya kepada Oppenheimer kenapa dia bisa sampai membuat film-film berlatar peristiwa 1965. Kedua film itu dianggap membuat mata dunia terbuka soal masa lalu kelam Indonesia yang telah dibiarkan tak terungkap selama hampir 50 tahun.

“Itu kejahatan luar biasa, bahkan bisa disebut salah satu Holocaust terburuk pada abad 20,” kata Nursyahbani.

Holocaust merupakan istilah untuk genosida –pembunuhan besar-besaran secara sistematis terhadap satu bangsa– yang menimpa kaum Yahudi di masa rezim Nazi pimpinan Adolf Hitler. Saat itu diduga enam juta orang Yahudi dibunuh.

Oppenheimer, menjawab pertanyaan para aktivis HAM asal Indonesia, mengatakan semula tak berencana membuat film tentang 1965. Pria kelahiran Amerika Serikat itu awalnya berniat meneliti tentang buruh perkebunan di Indonesia, namun mendapati fakta buruh-buruh itu tidak mau menjawab pertanyaan yang ia lontarkan karena takut.

“Salah satu buruh berkata, ‘Bagaimana tidak takut jika dulu aktivis-aktivis buruh dibunuhi dan pembunuhnya masih hidup bersama kami sebagai saudara atau tetangga,’” ujar Nursyahbani mengisahkan kembali ucapan Oppenheimer.

Oppenheimer, kata Nursyahbani, saat itu betul-betul tidak tahu soal peristiwa 1965 di Indonesia. Itu pula yang membuatnya tak memberikan konteks politik kuat pada film-filmnya yang berkisah soal itu.

Pada satu titik dalam diskusi antara aktivis HAM Indonesia dan Oppenheimer, ujar Nursyahbani, Oppenheimer berkata, “Saya sudah melakukan yang saya bisa sebagai peneliti dan pembuat film, sekarang tergantung pada kalian apakah ada yang mau membela derajat dan kehormatan bangsa kalian sendiri.”

Diskusi di Den Haag saat itu, kata Nursyahbani, juga dihadiri oleh orang-orang buangan atau exile, yakni warga Indonesia yang tinggal di luar negeri dan tak bisa kembali ke Tanah Air karena tak lagi diakui pemerintah Republik Indonesia sebagai warga negara akibat dampak dari peristiwa 1965.

Para exile itu turut mendukung gagasan digelarnya Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965. Nursyahbani kemudian ditunjuk menjadi Koordinator 1965. Ia menganggapnya sebagai kehormatan, dan bersama-sama dengan para aktivis HAM membentuk kepanitiaan.

Nursyahbani tak lupa mengingatkan para korban yang bakal bersaksi di IPT 1965 tentang risiko yang mungkin dihadapi. “Sekarang saja semua diskusi soal 1965 di sini (UWRF) terpaksa dibatalkan. Selalu ada risiko jika hendak berbicara tentang itu,” ujar pengacara Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto itu.

Menanggapi peringatan Nursyahbani, para saksi yang sudah lanjut usia itu menjawab tegas, “Kami sudah menjadi korban lebih dari 50 tahun. Nothing to lose.”

Ada 10 orang korban yang akan menjadi saksi fakta di IPT 1965, baik para exile dan korban yang tinggal di Indonesia. Mereka telah ditempatkan di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

IPT 1965, kata Nursyahbani, didukung penuh oleh LPSK dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagian saksi dipilih karena nama mereka telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Komnas HAM yang menginvestigasi kasus-kasus 1965.

Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang bakal berlangsung di Den Haag itu juga mengundang pemerintah RI, dan direncanakan disiarkan live streaming di tujuh kota di Indonesia, antara lain Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya.

(agk)

 

Sosok-sosok Hakim Garang di Pengadilan Rakyat 1965

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 20:26 WIB
Sosok-sosok Hakim Garang di Pengadilan Rakyat 1965Ilustrasi. (Getty Images/Michael Porro)
Jakarta, CNN Indonesia — Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang terjadi di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 mulai digelar Selasa (10/11) di Den Haag, Belanda. Sidang maraton itu dijadwalkan berlangsung selama empat hari hingga Jumat pekan ini.

Ketua Panitia Penyelenggara IPT 1965, Nursyahbani Katjasungkana, menyatakan sidang rakyat yang digelar di Negeri Kincir Angin itu bakal menghadirkan sekitar 5 orang saksi ahli dan 10 saksi fakta. Kesepuluh saksi fakta itu merupakan korban yang mengetahui dan mengalami langsung peristiwa ‘pembantaian’ 1965.

Mayoritas para saksi merupakan orang buangan atau exile yang tinggal di luar negeri karena tak lagi diakui pemerintah Indonesia sebagai warga. Namun ada pula saksi yang merupakan warga negara Indonesia.

IPT 1965 ini dipimpin oleh tujuh hakim, tujuh jaksa penuntut umum, dan satu hakim panitera. Berikut profil para penegak hukum yang bakal menentukan nasib upaya pengungkapan kebenaran di balik tragedi kemanusiaan peristiwa 1965 di Indonesia.

Hakim Sir Georffrey Nice

Nice telah malang-melintang berperan sebagai advokat sejak 1971. Dia tercatat pernah menjadi jaksa dan memimpin penuntutan dalam persidangan terhadap mantan Presiden Serbia Slobodan Milošević.

Karier Nice di bidang penegakan hukum banyak bersinggungan dengan persoalan di Pengadilan Kriminal Internasional atas Sudan, Kenya, Libya. Dia juga menjadi pengacara pro bono untuk korban-korban di Iran, Burma, Korea Utara yang kasusnya tidak bisa diangkat di pengadilan internasional.

Hakim Helen Jarvis

Helen punya ikatan emosional dengan Indonesia dan setidaknya turut merasakan euforia peristiwa 1965. Dia datang datang ke Indonesia pada akhir tahun 1965 dan mulai bekerja di Jakarta pada kurun tahun 1969.

Pada pertengahan 1990-an, Helen mulai terjun mengurusi isu yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan dan genosida, khususnya di Kamboja. Dia menyandang kewarganegaraan Australia dan Kamboja, dan kini menetap di Phnom Penh.

Hakim Mireille Fanon Mendes France

Pakar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini merupakan pimpinan kelompok kerja untuk masyarakat keturunan Afrika. Mendes pernah menjadi penasihat hukum Majelis Nasional Perancis dan saat ini menjadi President of the Frantz Fanon Foundation.

Hakim yang pernah bekerja untuk UNESCO Press ini sebelumnya banyak terlibat dalam urusan pengadilan rakyat Permanent People’s Tribunal di Roma, Italia.

Hakim John Gittings

Gitting merupakan seorang penulis sekaligus jurnalis yang paham dengan diskursus Tiongkok modern dan sejarah Asia. Pada tahun 1990, wartawan senior The Guardian ini pernah menyajikan reportase mendalam terkait 25 tahun peristiwa 1965-1966 di Indonesia.

Gitting juga pernah terjun ke Jakarta pada 1999 untuk memberikan reportase berkaitan dengan krisis di Timor Leste. Salah satu karya tulisannya yang menjadi rujukan berjudul ‘The Indonesian Massacres, 1965-1966: Image and Reality’.

Hakim Shadi Sadr

Shadi Sadr adalah pengacara hak asasi manusia asal Iran yang pernah ditangkap, disiksa, dan ditahan pemerintah Iran. Pada Juli 2009, Sadr ditangkap namun kemudian dibebaskan sehingga memberi kesempatan baginya untuk melarikan diri ke Eropa.

Pada 17 Mei 2010, Sadr divonis bersalah secara in absentia oleh Pengadilan Tehran Revolutionary atas tuduhan telah melakukan pelanggaran terhadap keamanan nasional dan menggangu ketertiban publik. Dia mendapat hukuman enam tahun penjara dan 74 cambukan.

Hakim Cees Flinterman

Cees Flinterman merupakan profesor kehormatan bidang HAM di Utrecht University dan Maastricht University, Belanda, sejak November 2007. Pria yang mendedikasikan diri terjun di dunia akademis ini juga tercatat sebagai anggota di sejumlah organisasi internasional nonpemerintah.

Karya ilmiah dan penelitian Flinterman banyak berkaitan dengan persoalan hak asasi masnusia, kebijakan luar negeri, hukum konstitusi dan internasional, serta persoalan gender dan HAM.

Hakim Zak Yacoob

Zak Yacoob adalah pensiunan hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan yang buta sejak masih bayi. Dengan keterbatasan fisiknya, Yacoob berhasil meraih gelar sarjana hukum di University of Kwa-Zulu Natal.

Pada 1991-1998, Yacoob tercatat sebagai anggota kongres bawah tanah African National dan tergabung dalam komunitas yang terlibat dalam kampanye antiapartheid. Selama menjadi hakim konstitusi (1998-2013), nama Yacoob mulai dikenal dunia internasional atas kontribusinya terkait yurisprudensi hak sosial-ekonomi Afrika Selatan.

Hakim Panitera Szilvia Csevár

Profesional yang berkecimpung di Hukum Internasional Publik ini mengantongi segudang pengalaman di bidang hukum kriminal internasional, hukum kemanusiaan, dan standar hak asasi manusia.

Csevár saat ini tergabung dalam Pengacara Internasional untuk Papua Barat sebagai legal officer. Dia bertanggung jawab mengurusi manajemen dan pengawasan program hukum ILWP yang berkenaan dengan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia.

Jaksa Penuntut Silke Studzinsky

Sejak 1990, Silke gencar memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan diskriminasi rasial, baik di dalam dan di luar persidangan.

Silker juga terlibat dan berpartisipasi dalam beberapa misi perjuangan HAM, pengawasan persidangan, serta urusan delegasi di Turki, Spanyol, Yunani, Israel, Korea Selatan, dan Kashmir.

Pada 2013-2015, Silke dipercaya menjadi penasihat hukum Trust Fund for Victim di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda.

Selain Silke, ada enam jaksa penuntut yang dihadirkan dari Indonesia. Atas pertimbangan keamanan dan kepentingan politik, nama-nama mereka belum dapat dipublikasikan.

(agk)

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

SIDANG RAKYAT 1965, NURSYAHBANI INGIN RI SETOP MENYANGKAL
Utami Diah Kusumawati, CNN Indonesia
Rabu, 11/11/2015 08:53 WIB
Sidang Rakyat 1965, Nursyahbani Ingin RI Setop MenyangkalNursyahbani Katjasungkana. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — Koordinator Pengadilan Rakyat Internasional untuk Tragedi 1965 (International People’s Tribunal 1965), Nusyahbani Katjasungkana, mengatakan pengadilan yang digelar di Den Haag, Belanda, tersebut merupakan upaya untuk mencapai keadilan. Hal tersebut penting mengingat selama 50 tahun Indonesia tinggal dalam siklus penyangkalan.

“Ini saatnya untuk memutuskan siklus penyangkalan yang terus berlanjut selama setengah abad,” kata pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut saat membuka IPT 1965 di Den Haag, Selasa (10/11).

Setelah kalimat pernyataan dari Nursyahbani tersebut, Helen Jarvis, salah satu hakim asal Australia, menyambut seluruh hadirin dalam Bahasa Indonesia. Ia juga berterima kasih kepada para korban yang hadir untuk memberikan kesaksian selama pengadilan berlangsung hingga Jumat pekan ini.

Jarvis, yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Kamboja, memberikan pidato singkat untuk mengekspresikan apresiasinya atas upaya dan kemauan para korban bersaksi.

Selanjutnya, hakim ketua dari Afrika Selatan, Zak Jacoob, mengatakan dia menyadari situasi bergejolak di Indonesia di masa lalu yang diikuti dengan pembunuhan massal pada 1965, dengan semua konsekuensinya.

Jaccob berkata dia akan “Bersungguh-sungguh mempertimbangkan” testimoni yang akan disampaikan para saksi.

Sementara itu, advokat untuk IPT 1965, Todung Mulya Lubis, dalam pernyataan pembukanya yang dramatis melontarkan pertanyaan, “Mengapa kita semua di sini?” Lalu dia menjawab pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa dampak Tragedi 1965 tidak bisa lagi dilanjutkan.

“Kami ingin mencari kebenaran. Bangsa Indonesia ingin mencari kebenaran,” ujar Todung.

Todung juga mengingatkan bahwa saat ini sudah banyak korban Tragedi 1965 yang telah meninggal dunia. Kalaupun ada saksi hidup yang tersisa, kata Todung, mereka telah sepuh dimakan usia.

“Tak lama lagi akan tiba waktunya bagi mereka yang tersisa. Oleh karena itu, atas nama keadilan, kita mesti menuntaskan persidangan ini dengan harapan bisa menemukan kebenaran yang hakiki,” kata Todung dalam pidato sambutannya yang diterima CNN Indonesia.

Menurut Todung, pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya mengubur fakta di balik peristiwa 1965. Kenyataan bahwa Presiden Joko Widodo enggan melayangkan permintaan maaf, kata Todung, menjadi gelagat nyata yang menegaskan pemerintah Indonesia tak mau lagi berurusan dengan apapun terkait peristiwa 1965.

Ikuti terus pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Sementara itu, pemerintah Indonesia tetap menolak adanya pengakuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1965.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tentangannya atas sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang dilakukan di Den Haag.

“Siapa yang mau diadili? Kok dia yang mutusin kita?” ujar Luhut lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin malam.

Mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu pun mengambil contoh peristiwa Pembantaian Westerling, pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling pada Desember 1946 hingga Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan), sebagai perbandingan.

Luhut juga menilai bahwa negara tidak perlu memberikan dukungan moral. “Moral apa? Untuk siapa kau minta maaf?” kata dia.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya. (utd)

Pemerintah RI Diminta Tak Takut Hadapi Sidang Rakyat 1965

Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia
Rabu, 11/11/2015 05:42 WIB
Pemerintah RI Diminta Tak Takut Hadapi Sidang Rakyat 1965Ilustrasi. (Getty Images/Michel Porro)

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendukung Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag, Belanda, yang mulai digelar Selasa (10/11).

KontraS juga meminta pemerintah Indonesia untuk tak terlalu khawatir dan takut dengan proses yang berjalan di pengadilan tersebut.

Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS Putri Kanesia mengatakan pelaksanaan pengadilan baru menginjak hari pertama. Oleh sebab itu pemerintah tak seharusnya merespons berlebihan terkait IPT 1965.

“Ini baru hari pertama. Kami belum lihat temuan yang ditemukan di sana, apakah benar ada dugaan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM di 2012,” kata Putri.

Menurut dia, hasil dari pengadilan rakyat di Den Haag akan berupa rekomendasi terhadap pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah diminta jangan lebih dulu menolak pelaksanaan pengadilan tersebut.

Putri menilai pemerintah saat ini takut terhadap pengadilan rakyat 1965, sehingga pada akhirnya akan menjatuhkan hukuman terhadap pihak yang diduga bersalah dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia 1965.

“Pemerintah menganggap IPT sebagai pengadilan yang akan memberikan penghukuman pada kelompok tertentu,” kata Putri.

Padahal IPT 1965 nantinya menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti, misalnya dalam bentuk rekonsiliasi.

Oleh sebab itu pemerintah tak perlu terlalu reaktif menghadapi IPT 1965. Terlebih rekomendasi IPT 1965 tak akan langsung diberikan kepada pemerintah saat pengadilan selesai. Rekomendasi diserahkan paling cepat tahun depan.

“Jadi rekomendasi baru diberikan pada 2016. Maka terlalu terburu-buru bila pemerintah resisten terhadap upaya yang dilakukan di sana (IPT),” ujar Putri.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

Sebelumnya, Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan melalui IPT 1965, pemerintah diharapkann mau mengakui adanya kejahatan yang dilakukan negara setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S).

Sebelum IPT 1965, Pengadilan Rakyat Internasional pernah digelar pada 16-18 Juli 2015 di Washington, D.C., Amerika Serikat, yang menyasar Presiden Filipina Benigno Aquino III dan pemerintah AS atas tuduhan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Filipina berupa pembantaian, penghilangan orang, dan penahanan semena-mena.

Tahun sebelumnya, Januari 2014, Pengadilan Rakyat Internasional juga digelar di Columbia University Law School, New York, AS, yang menyasar pemerintah AS, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, dan sekutu NATO atas tudingan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Libya, Côte d’Ivoire, Zimbabwe, Haiti, dan orang-orang kulit hitam. (agk)

Luhut: Negara Tak Perlu Minta Maaf atas Tragedi 1965

Resty Armenia, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 11:27 WIB
Luhut: Negara Tak Perlu Minta Maaf atas Tragedi 1965Mengenang peristiwa G30S. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bersikeras bahwa negara tidak perlu meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada tahun 1965.

Oleh karenanya, ia menentang adanya sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang terjadi di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 pada hari ini di Den Haag, Belanda. Sidang rakyat itu rencananya bakal diselenggarakan selama empat hari hingga Jumat (13/11).

“Siapa yang mau diadili? Kok dia yang mutusin kita?” ujar Luhut lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin malam.

Mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu pun mengambil contoh peristiwa Pembantaian Westerling, pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belnda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling pada Desember 1946 hingga Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan), sebagai perbandingan.

Luhut juga menilai bahwa negara tidak perlu memberikan dukungan moral. “Moral apa? Untuk siapa kau minta maaf?” katanya tegas.

Ketika wartawan menjawab pertanyaannya dengan “meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965,” Luhut pun menimpali dengan nada bicara agak tinggi. “Keluarga korban mana? Pembantaian mana?”

“Sekarang saya tanya, Westerling kalau mau dibuka-buka, buka-bukaan dong, berapa banyak orang Indonesia dibunuh? Jadi jangan suara bule saja yang kalian dengarkan, suara Indonesia juga didengarkan,” katanya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai pengadilan rakyat di Den Haag, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum sendiri.

“Jadi pemerintah kan sedang berusaha keras menyiapkan solusi untuk isu-isu pelanggaran HAM secara sistematis. Jaksa Agung terus menyiapkan, menjalankan upaya,” ujarnya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan pernyataan yang tak jauh berbeda dengan Luhut dan Pratikno.

“Begini ya, (tragedi) 1965 itu yang duluan siapa? Kita itu tidak usah salah menyalahkan. Kalau dulu tidak ada pemberontakan, tidak ada masalah ini, tidak ada masalah HAM. Jadi duluan yang memulai itu yang melanggar HAM, kan jelas begitu saja,” katanya.

Sepakat dengan Luhut, Ryamizard pun mengambil peristiwa Pembantaian Westerling, sebagai bahan pembanding. “Kalau (dilaksanakan pengadilan rakyat soal peristiwa 1965) di Belanda ndak usah lah. Kenapa? Dulu banyak juga kelihatannya melanggar HAM, ya Westerling 40 ribu berapa dan lain-lain. Kita tidak perlu mengungkit-ungkit itu ke belakang, jadi mundur,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Kampanye Kantor Wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, Josef Roy Benedict, menjelaskan bahwa militer Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto telah meluncurkan serangan terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan yang diduga simpatisan. Selama dua tahun berikutnya, dilaporkan bahwa sekitar 500 ribu hingga sejuta orang tewas.

Sebuah investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional HAM Indonesia juga mendapati bahwa telah terjadi pelanggaran HAM lain, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan kejahatan kekerasan seksual lainnya (bag)

Sidang Rakyat 1965, Upaya Ungkap Propaganda dan Tangan Asing

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 11:01 WIB
Sidang Rakyat 1965, Upaya Ungkap Propaganda dan Tangan AsingMonumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. (ANTARA/Agung Rajasa)

Jakarta, CNN Indonesia — Gelaran sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang terjadi di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 mulai digelar hari ini, Selasa (10/11), di Den Haag, Belanda. Sidang rakyat itu rencananya bakal diselenggarakan selama empat hari hingga Jumat (13/11).

Advokat pada IPT 1965 Todung Mulya Lubis menyadari peristiwa 1965 bukanlah persoalan yang bisa diselesaikan semudah membalikkan telapak tangan. Di hadapan hakim persidangan, Todung menyatakan butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, untuk mencerna dan menguji semua temuan, keterangan, dan bukti-bukti yang bakal dipaparkan oleh para saksi.

“Peristiwa 1965 bukan sekadar perkara pembunuhan massal. Melainkan juga berkaitan dengan perbudakan, pemenjaraan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, penindasan melalui propaganda, dan keterlibatan negara-negara asing terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Australia,” kata Todung dalam pernyataan pembuka sidang IPT 1965 di Den Haag, Belanda.

Todung bahkan menyatakan kepada hakim, tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan tentang besarnya penderitaan yang hingga kini menghantui benak keluarga dan kolega korban peristiwa 1965. Trauma itu terus berlanjut lintas generasi sampai sekarang.

Rentang 50 tahun sejak peristiwa 1965 terjadi dianggap bukan waktu yang singkat. Luka dan rasa sakit akibat peristiwa berdarah itu, kata Todung, telah menjalar di urat nadi dan darah masyarakat Indonesia.

“Luka-luka dan rasa sakit itu tidak akan pernah sembuh tanpa adanya pengungkapan kebenaran. Sejarah tidak akan pernah utuh selama kebenaran itu tidak diungkap. Beban itu kini ada di pundak kami. Kami akan menanggung beban jika kami gagal mengungkap kebenaran,” kata Todung.

Todung menegaskan kebenaran itu perlu diungkap sebelum persidangan berupaya mencari keadilan, menempuh jalur rekonsiliasi, dan/atau menuntut permintaan maaf. Sebab hanya pengungkapan kebenaran yang mampu menyembuhkan luka dan rasa sakit yang selama ini ditanggung masyarakat.

“Tentunya tidak ada satu pun yang mampu melupakan tragedi kemanusiaan terburuk ini, tapi saya meyakini setiap orang punya kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu,” kata Todung.

Ketua Panitia Penyelenggara atau Koordinator IPT 1965, Nursyahbani Katjasungkana, menyatakan sidang rakyat yang digelar di negeri kincir angin itu bakal menghadirkan lima orang saksi dan 10 saksi fakta. Kesepuluh saksi fakta itu merupakan korban yang mengetahui dan mengalami langsung peristiwa ‘pembantaian’ 1965.

“Kami juga mengundang pemerintah Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag untuk menghadiri Pengadilan Rakyat ini. Sebab meski sidang digelar rakyat, tetap harus menjaga prinsip keadilan,” ujar Nursyahbani.

Menurut mantan Komisi Hukum DPR RI itu, mayoritas di antara mereka yang menjadi saksi adalah orang buangan atau exile yang tinggal di luar negeri karena tak lagi diakui pemerintah Indonesia sebagai warganya akibat dampak dari peristiwa 1965.

Ada pula saksi yang merupakan warga negara Indonesia. Nama-nama mereka ini sebelumnya telah tercatat dalam laporan berita acara pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965.

(pit)

 

 

Sidang 1965 Digelar, Indonesia Hadapi Deretan Dakwaan

Anggi Kusumadewi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 15:10 WIB
Sidang 1965 Digelar, Indonesia Hadapi Deretan DakwaanDiorama prajurit Tjakrabirawa di Museum Jendral Besar AH Nasution, Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia — Pengadilan Rakyat Internasional soal Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia pada periode 1965 (International People’s Tribunal 1965) mulai digelar di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11).

Dilansir dalam situs resminya, 1965tribunal.org, duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini ialah Indonesia selaku negara. “Negara Indonesia, khususnya angkatan bersenjata di bawah Jenderal dan Presiden Soeharto, dan pemerintah periode berikutnya beserta milisi di bawah kendalinya.”

Setelah pembunuhan enam jenderal dan satu letnan pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965 oleh Gerakan 30 September (G30S), tulis situs tersebut, kampanye pemusnahan orang dan organisasi yang terkait Partai Komunis Indonesia dilancarkan pemerintah Indonesia.

Kampanye tersebut terdiri dari propaganda kebencian yang bertujuan untuk menggambarkan mereka yang diasosiasikan dengan PKI sebagai ateis, tak bermoral, anti-Pancasila, dan hiperseksual.

IPT 1965 menuding tentara dan milisi di bawah kendali pemerintah telah membunuh ratusan ribu orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, menahan secara ilegal ratusan ribu orang, menjadikan mereka objek siksaan termasuk kekerasan seksual, menerapkan kerja paksa, melakukan deportasi, dan mencabut paspor mereka tanpa alasan jelas.

“Propaganda kebencian ini terus berlanjut hingga saat ini,” klaim IPT 1965.

Ikuti terus perkembangan pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Akibat aksi-aksi itu, tulis 1965tribunal.org, mereka yang diduga anggota dan simpatisan PKI telah dimusnahkan. Identitas mereka dihancurkan. Sejarah Indonesia ditulis ulang. Sampai saat ini, para korban yang berhasil bertahan dan selamat tetap dibebani stigma.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada PKI dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

Negara Indonesia, tegas IPT 1965, bertanggung jawab atas kasus pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Secara internasional, IPT 1965 menganggap negara Indonesia bertanggung jawab atas “Kejahatan terhadap kemanusiaan.”

IPT 1965 juga turut menuntut Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dengan tuduhan “Kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional karena membantu Indonesia melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.”

(agk)

Saksi Peristiwa 1965 di Belanda Waswas Pulang ke Indonesia

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 16:07 WIB
Saksi Peristiwa 1965 di Belanda Waswas Pulang ke IndonesiaAksi protes atas pembungkaman kebebasan bicara yang ditandai dengan pembatalan sesi diskusi 1965 di Ubud Writers & Readers Festival 2015. (CNN Indonesia/Rizky Sekar Afrisia)

Jakarta, CNN Indonesia — Tim pengacara Indonesia beserta saksi yang mereka bawa untuk dihadapkan pada Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 atau International People’s Tribunal (IPT) 1965, menyadari betul posisi mereka berada dalam bayang-bayang ancaman.

Meski sidang digelar di Den Haag, Belanda, tim yang menamakan diri sebagai “Pengungkap kebenaran peristiwa 1965” merasa waswas dengan nasib mereka saat nantinya kembali ke Indonesia.

“Kami datang jauh-jauh dari Indonesia bukan tanpa menanggung risiko. Sebagai manusia biasa, kami merasa cemas,” kata advokat IPT Todung Mulya Lubis dalam sambutannya di hadapan hakim persidangan IPT 1965 di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11).

“Kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kami ketika pulang dari sini. Sangat mungkin kami dituduh mengeringkan kain kotor di tempat terbuka, memperlihatkan sisi gelap masyarakat dan bangsa kami, dan karenanya kami akan dianggap sebagai pengkhianat,” ujar Todung.

Bukan tak mungkin pula, kata dia, tim IPT 1965 akan diinterogasi oleh otoritas Indonesia, bahkan ditahan.

Simak terus perkembangan sidang ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Kekhawatiran yang dirasakan Todung bersama rombongan koleganya di Belanda bukan tanpa alasan, sebab baru-baru ini di Indonesia, diskusi terkait peristiwa 1965 tak mendapat restu dari pemerintah.

Pemerintah Indonesia bahkan kerap menolak untuk diajak diskusi terbuka mengenai peristiwa 1965. Kalaupun diskusi itu tetap dipaksakan untuk digelar, kata Todung, pemerintah pasti akan langsung melarangnya.

“Itulah yang terjadi dengan perhelatan Ubud Writers & Readers Festival di Bali pekan lalu. Kami merasa cemas karena di negeri yang kami cintai, peristiwa 1965 telah menjadi semacam tabu yang tak layak diperbincangkan,” kata Todung.

Pada UWRF 2015, pemerintah juga melarang pemutaran film The Look of Silence yang berlatar belakang peristiwa 1965 karya Joshua Oppenheimer. Sementara tiga diskusi yang dibatalkan karena tekanan otoritas ialah 1965, Bearing Witness; 1965, Writing On; dan 1965, Bali.

“Bukan berarti tidak ada dari kami yang berusaha memperjuangkan kegiatan itu terlaksana. Bagaimana pun, ujung-ujungnya kami kerap dihadapkan dengan aparat kepolisian, dan juga tidak menutup kemungkinan dengan kelompok yang menamakan diri ‘antikomunis’,” ujar Todung.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya. (agk)

 

Menyaksikan Sidang 1965 di Beranda Rakyat

Abraham Utama, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 19:41 WIB
Menyaksikan Sidang 1965 di Beranda RakyatRuangan kerja Museum Jenderal Besar AH Nasution di Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia — Pengadilan Rakyat Internasional untuk Tragedi 1965 resmi dimulai di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11). Meski berjarak ribuan kilometer, sekelompok masyarakat sipil dan penyintas turut menyaksikan sidang tersebut secara langsung dari Indonesia.

Di Jakarta, nonton bareng sidang bertajuk International People’s Tribunal (IPT) 1965 itu digelar di Beranda Rakyat. Ruangan tersebut berada di Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Steering Committee IPT 1965, Dolorosa Sinaga, mengatakan melalui sidang rakyat ini kelompoknya ingin mendorong kepedulian masyarakat internasional terhadap Tragedi 1965.

Dengan dukungan itu, mereka dapat membantu kelompok masyarakat sipil Indonesia menyuarakan ekses peristiwa berdarah itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jika target mereka tercapai, PBB nantinya akan mengeluarkan resolusi yang secara khusus mendesak pemerintah Indonesia menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia itu. Resolusi diyakini akan menjadi dorongan moral bagi pemerintah.

Lebih dari itu, kata Dolorosa, IPT 1965 merupakan upaya melahirkan pemikiran baru bagi generasi muda Indonesia. “Ini adalah landasan bagi generasi muda untuk berjalan ke depan. Selama ini mereka sudah terkooptasi rekayasa politik Orde Baru,” ucapnya.

Mantan Dekan Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta itu berkata, masyarakat Indonesia telah lama hidup dalam ketakutan dan tidak mempunyai pijakan sejarah yang benar.

“Ini yang harus didorong. Seharusnya kita seperti generasi muda Jerman yang mau menerima sejarah kelam bangsanya,” tutur Dolorosa.

Acara nonton bareng di Beranda Rakyat dihadiri beberapa penyintas atau korban yang berhasil bertahan, baik mereka yang secara langsung terdampak Tragedi 1965 maupun keturunan para korban pelanggaran HAM pada periode itu.

Melalui grup Facebook, para penggagas film Jagal (The Act of Killing) dan Senyap (The Look of Silence) karya Joshua Oppenheimer itu menyediakan tautan bagi masyarakat umum untuk menyaksikan Sidang Rakyat 1965 secara langsung.

Tautan tersebut terhubung ke situs YouTube. Kelompok penyintas di beberapa daerah di Indonesia juga menyaksikan Sidang Rakyat Internasional 1965 dengan memanfaatkan tautan itu.

Ikuti terus perkembangan pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Dalam pengadilan rakyat internasional itu, pemerintah Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penganiayaan serta penghilangan paksa terhadap orang-orang yang dianggap berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia.

Sidang ini merupakan inisiatif para penyintas kejahatan kemanusiaan 1965 yang didukung aktivis HAM, pegiat seni, jurnalis hingga cendekiawan.

Wacana sidang rakyat internasional untuk Tragedi 1965 dimulai dari diskusi yang digagas pembuat film Jagal, Joshua Oppenheimer. Diskusi itu berlangsung di Den Haag pada 22 Maret 2013.

(agk)

Ikuti Sidang 1965, Todung Mulya Lubis Siap Dicap Pengkhianat

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 17:10 WIB
Ikuti Sidang 1965, Todung Mulya Lubis Siap Dicap PengkhianatPengacara Todung Mulya Lubis. (REUTERS/Beawiharta)
Jakarta, CNN Indonesia — Tim Pengungkap Kebenaran Peristiwa 1965 di Belanda menyadari posisi mereka saat ini berada di balik bayang-bayang ancaman. Namun bagi mereka tak ada cara selain menempuh Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal demi mengungkap fakta di balik tragedi 1965.

Advokat International People’s Tribunal (IPT) 1965 Todung Mulya Lubis bahkan sudah siap menanggung risiko dicap sebagai pengkhianat bangsa.

“Kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kami ketika pulang dari sini. Sangat mungkin kami dituduh mengeringkan linen kotor di tempat terbuka, memperlihatkan sisi gelap masyarakat dan bangsa kami, dan karenanya kami akan dianggap sebagai pengkhianat,” ujar Todung.

Dia menyatakan upaya yang ditempuh Tim Pengungkap Kebenaran Peristiwa 1965 kali ini telah menjadi semacam upaya terakhir yang berkelindan dengan kejaran waktu.

Ikuti perkembangan pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Di hadapan hakim persidangan di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11), Todung mengingatkan kembali bahwa saat ini sudah banyak korban tragedi 1965 yang telah meninggal dunia. Kalaupun ada saksi hidup yang tersisa, kata Todung, mereka telah sepuh dimakan usia.

“Tak lama lagi akan tiba waktunya bagi mereka yang tersisa. Oleh karena itu, atas nama keadilan, kita mesti menuntaskan persidangan ini dengan harapan bisa menemukan kebenaran yang hakiki,” kata Todung dalam pidato sambutannya yang diterima CNN Indonesia.

Menurut Todung, pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya mengubur fakta di balik peristiwa 1965. Kenyataan bahwa Presiden Joko Widodo enggan melayangkan permintaan maaf, kata Todung, menjadi gelagat nyata yang menegaskan pemerintah Indonesia tak mau lagi berurusan dengan apapun terkait peristiwa 1965.

Melalui IPT 1965, Todung berharap pemerintah RI setidaknya mau mendengar semua kesaksian dan terbuka hatinya untuk kemudian tergugah melakukan rekonsiliasi secara menyeluruh dan meluruskan sejarah.

“Bagaimanapun, hak kemanusiaan perlu dipulihkan, kesalahan harus dikoreksi, dan keadilan mesti ditegakkan,” kata Todung.

Todung menyadari persidangan peristiwa 1965 yang digelar di Pengadilan Rakyat Internasional tidak memiliki kekuatan hukum laiknya pengadilan pada umumnya. Namun, kata Todung, fungsi penegak hukum adalah bersama-sama berupaya mencari kebenaran dan keadilan.

“Sungguh besar harapan kami agar keberanian dan kebijakan Anda (hakim) bisa membawa kami ke pelabuhan, di mana kami bisa berlayar kembali ke rumah dengan berbekal kebenaran dan keadilan di tangan kami,” kata Todung.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

(agk)

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Justice for Iran

November 9, 2015 at 10:59 am

7

Justice for Iran (JFI), 9 November 2015: After more than half a century of justice denied, the International People’s Tribunal 1965 (IPT 1965) will investigate the facts surrounding the 1965-66 massacres in Indonesia that led to an estimated 500,000 to one million deaths. Justice for Iran’s executive director has been invited to serve as a judge on the basis of her work on state-sanctioned crimes and impunity in Iran.

After a failed coup in 1965, the head of Indonesia’s military, Suharto, took on sweeping new powers. Blaming the Communist Party of Indonesia for the coup, Suharto established an extrajudicial military intelligence agency that would instigate a campaign of terror against all those accused of being communists. The campaign of violence targeted not just communists but the Indonesian women’s movement, socialists, intellectuals, activists, trade unionists, and members of the Chinese community, as well as countless innocent people. In addition to the hundreds of thousands killed, thousands more were enslaved, displaced, tortured, raped, or disappeared in what has been described as one of the worst mass killings of the twentieth century.

As a people’s tribunal, its authority comes not from an official mandate but from the voices of victims themselves. The tribunal cannot impose sentences or order compensation, but aims to establish a public space for dialogue about the events both in Indonesia and around the world.

Despite the dramatic nature of the killings, they are largely ignored by Indonesians. None of the victims or their families have received apologies or redress, and the massacres are celebrated in Indonesian textbooks. Many of the perpetrators remain in positions of authority in Indonesia, while victims and their families have been prevented from visiting the sites of the massacres. Authorities have cancelled screenings of Joshua Oppenheimer’s two films about the events, The Act of Killing and The Look of Silence. The 1965 People’s Tribunal itself, despite inviting participation from the Indonesian government, has come under similar official pressure.

The International People’s Tribunal on 1965 Crimes against Humanity in Indonesia (IPT 1965) will be held at The Hague 10-13 November 2015, when the judges, Sir Geoffrey Nice, Helen Jarvis, Mireille Fanon Mendes France, John Gittings, Cees Flinterman, Zak Yacoob and Shadi Sadr, will hear detailed evidence presented by the prosecution. As a people’s tribunal, the 1965 Tribunal was initiated by Indonesian civil society organisations and victims, and operates outside of formal organisations. It will bring together documents, video, and audio evidence, witness testimonies, together with principles of international customary law, public international law, and Indonesian law to discover the truth of the events of 1965-6. As a people’s tribunal, its authority comes not from an official mandate but from the voices of victims themselves. The tribunal cannot impose sentences or order compensation, but aims to establish a public space for dialogue about the events both in Indonesia and around the world. The impunity enjoyed by the perpetrators, and the celebration of the massacres in popular culture and public education have created a culture of violence in which further massacres by the Indonesian state, in East Timor and West Papua, have escaped scrutiny. Internationally too, the massacres only came to global attention decades later with the release of Oppenheimer’s films.

4

Much of Justice for Iran’s work has focused on similar questions of impunity and forgotten atrocities in Iranian history. Reports produced by JFI have focused on sexual torture in Iranian prisons in the 1980s, and systematic abuse by the state, both of which are mostly unknown to the Iranian public. As in Indonesia, there has never been an official attempt to come to terms with the atrocities, either by seeking redress for victims or by naming and punishing the perpetrators. Acknowledgment has instead come from organisations and small groups of activists inside and outside of the country. Also like the Indonesian case, many perpetrators of atrocities remain in positions of power within Iran, though Justice for Iran and other organizations have compiled databases of human rights violators.

You can follow the proceedings of the tribunal, by attending in person in The Hague, following the livestream, or following the tribunal’s website at 1965tribunal.org.

Sumber: http://justice4iran.org/j4iran-activities/tribunal-1965/