Author Archive

NENEK ASYANI, KORBAN KESEWENANG-WENANGAN UU P3H

Nenek Asyani (Ist)‏

Nenek Asyani (Ist)‏JAKARTA- Nenek Asyani adalah korban dari keberlanjutan kesewenang-wenangan dari Undang-undang No. 18/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Sejak disahkan 6 Agustus 2013, UU P3H telah memenjarakanmasyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Koalisi Anti Mafia Hutan mencatat setidaknya terdapat 22 orang yang sudah dihukum dengan dasar UU P3H tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Koalisi Anti Mafia Hutan, Iwan Nurdin kepada Bergelora.com di Jakarta. Senin(16/3).

“Dari kasus-kasus yang dicatat Koalisi tersebut, tak satupun korporasi yang menjadi pelaku-nya, melainkan warga yang tinggal di dalam dam sekitar kawasan hutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa  nenek Asyani sekali lagi menjadi bukti bahwa negara, telah sewenang-wenang terhadap warga melalui UU P3H, karena kewajiban negara untuk memperjelas tata batas kawasan hutan tidak dilakukan.

“Akibatnya, UU P3H gagal menindak korporasi besar perusak hutan yang melakukan kejahtaan terorganisir, melainkan menyasar dan mengkriminalkan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Koalisi Anti Mafia Hutan kini tengah melakukan Pengujian UU P3H ke Mahkamah Konstitusi dan meminta MK untuk membatalkan seluruh isi UU P3H,” jelasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Koalisi Anti Mafia Hutan menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa perkara terdakwa Asyani harus memutus bebas Nenek Asyani.

“Perhutani harus dapat menghormati hak-hak masyarakat yang berada di dalam atau sektar hutan untuk dapat mengambil sumber kehidupannya dari hutan. Perhutani dapat menertibkan aparatnya dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan,” tegasnya.

Koalisi juga meminta agar Mahkamah Konstitusi segera memutus perkara No 95/PUU-XII/2014, Pengujian UU P3H dengan membatalkan seluruh isi dari UU P3H tersebut.

Sebelumnya, pada Maret 2015, seorang Nenek 63 tahun dipaksa menjalani proses hukum akibat dituduh mencuri 38 papan kayu Perhutani di Dusun Kristal, Desa Jatibanteng, Situbondo, Jawa Timur. Bahkan, Asyani sudah ditahan sejak 15 Desember 2014. Pasal yang didakwakan kepadanya adalah Pasal 12 huruf d UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

Koalisi Anti Mafia Hutan menilai perkara yang menjerat Nenek Asyani merupakan bukti bahwasanya UU P3H secara substantif bermasalah. Isi dari UU P3H bertentangan dengan semangat menjerat korporasi besar yang melakukan perusakan hutan.

Padahal dalam konsiderans menimbang dari UU P3H disebutkan: bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;

Sebaliknya, Undang-Undang ini justru mengkriminalkan masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional, yakni masyarakat lokal yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan.

Dalam UU P3H Pasal 12 huruf d disebutkan  bahwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Pasal 83 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Koalisi Anti Mafia Hutan terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan HuMa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), SAWIT WATCH, Epistema Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Silvagama, dan Public Interest Lawyer Network (PILNET). (Enrico N. Abdielli)

LBH KEADILAN MINTA PENGADILAN TANGGUHKAN PENAHANAN NENEK RENTA

Jakarta, GATRAnews – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan mengharapkan majelis hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur (Jatim), mengabulkan penangguhan penahanan terhadap Asyani, nenek renta yang didakwa mencuri kayu jati. “Hakim harus memiliki sense of justice dalam memutus perkara,” kata Abdul Hamim Jauzie, Ketua Pengurus LBH-Keadilan, dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu (14/3).

Menurutnya, dakwan terhadap nenek Asyiani alias Muaris, 63 tahun, atas perbuatan 5 tahun silam, seakan mempertegas bahwa saat saat ini hukum bagikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Hukum dengan tajam menindak masyarakat miskin dan akan lemah jika pelakunya orang kuat seperti pejabat,” kata Abdul Hamim Jauzie seperti dilansir Antara.

Menurutnya, aparat penegak hukum belum maksimal menegakkan hukum jika hanya bisa menerapkan pasal “illegal logging” kepada nenek renta itu.

“Hutan gundul dikarenakan penebangan yang sistemastis dan besar-besaran, bukan yang mengambil beberapa batang pohon yang menjadi target operasi,” ujarnya.

Harusnya, aparat membidik korporasi-korporasi nakal yang melakukan pembalakan liar secara brutal. Mengadili nenek Asyani dengan dakwaan pembalakan liar menandakan aparat penegak hukum berorientasi pada penegakan peraturan ketimbang penegakan keadilan.

“LBH Keadilan meminta agar hakim mengedepankan keadilan dalam memutus perkara yang menjerat nenek Asyani,” kata Abdul Hamim.

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa nenek Asyani  dengan Pasal 12 juncto Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

KARIKATUR SINAR HARAPAN

 

KARIKATUR SINAR HARAPAN

TERSANGKA KORUPSI TIDAK DILANTIK

TERSANGKA KORUPSI TIDAK DILANTIK

 

Pendukung Jokowi-JK dekati Koalisi Merah Putih untuk rebut Ketua DPR.

PELANTIKAN DPR DAN DPD – Sejumlah anggota DPR dan DPD melakukan selfie sebelum pelantikan anggota DPR dan DPR periode 2014-2019 di gedung DPR Jakarta, Rabu (1/10).

JAKARTA – Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih periode 2014-2019, urung dilantik hari ini.

Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti, di gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (1/10), mengungkapkan kelima anggota DPR terpilih; Jero Wacik (Partai Demokrat), Iqbal Wibisono (Partai Golongan Karya/Golkar), Idham Samawi, Herdian Koesnadi, dan Jimmy Demianus (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP), ditunda pelantikannya.

Ia menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang permintaan penundaan pelantikan anggota DPR terpilih yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. “Saya terima surat dari KPU pukul 02.00 WIB,” katanya.

Menurut anggota KPU, Ferry Kurnia, juga ada dua anggota DPD terpilih yang pelantikannya ditunda; yaitu Chaidir Jafar (Papua Barat) dan Zulkarnain Karim (Bangka Belitung). Ia mengatakan, KPU juga mendapat permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar anggota DPR dan DPD terpilih yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi tidak dilantik.

Sesuai Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 416/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Anggota DPR terpilih, terungkap dari 560 anggota DPR periode 2014-2019, ada 15 artis dan tiga atlet yang berhasil masuk gedung DPR.

Dari sekian banyak artis yang berhasil menjadi anggota legislatif, Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai yang paling banyak menyumbang artis, sebanyak enam orang.

Enam artis PAN yang berhasil melenggang ke Senayan adalah Desy Ratnasari dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV meraih 56.397 suara, Primus Yustisio dari dapil Jawa Barat V meraih 45.485 suara, Lucky Hakim dari dapil Jawa Barat VI meraih 57.891 suara, Anang Hermansyah dari dapil Jawa Timur IV meraih 53.559 suara, dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) yang juga incumbent dari dapil Jawa Timur VIII meraih 69.301 suara.

PDIP menyumbang dua nama artis, yaitu Junico BP Siahaan (Nico Siahaan) dari dapil Jawa Barat I meraih 64.980 suara, dan Rieke Diah Pitaloka yang juga incumbent dari dapil Jawa Barat VII meraih 255.044 suara. Partai Golkar menyumbang satu artis, yaitu Tantowi Yahya yang juga incumbent dari dapil DKI Jakarta III meraih 45.507 suara.

Artis dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ada dua orang; Rachel Maryam Sayidina yang juga incumbent dari dapil Jawa Barat II meraih 58.758, dan Jamal Mirdad dari dapil Jawa Tengah I meraih 39.163 suara.

Dari Partai Demokrat, ada dua artis yang menjadi anggota DPR; Dede Yusuf Macan Effendi, yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, dari dapil Jawa Barat II meraih 142.939 suara, serta Venna Melinda yang juga incumbent dari dapil Jawa Timur VI meraih 49.383 suara.

Okky Asokawati yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan incumbent dari dapil DKI Jakarta III meraih 35.727 suara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyumbang satu artis, yaitu Krisna Mukti dari dapil Jawa Barat VII meraih 31.987 suara.

Tiga atlet yang berhasil masuk Senayan adalah Yayuk Basuki (PAN) dari dapil Jawa Tengah I memperoleh 25.615 suara, Utut Adianto (PDIP) yang juga incumbent dari dapil Jawa Tengah VIII meraih 67.001 suara, dan Moreno Suprapto (Gerindra) dari dapil Jawa Timur V meraih 52.921 suara.

Anggota DPR tertua berusia 76 tahun bernama Popong Otje Djundjunan dari Partai Golkar, dari dapil Jawa Barat I. Anggota DPR termuda berusia 26 tahun, bernama Ade Rezki Pratama dari Partai Gerindra dari dapil Sumatera Barat II. Sesuai Tatib DPR, keduanya akan memimpin sidang pada pelantikan anggota DPR terpilih 2014, pagi ini.

Anggota DPD tertua berusia 79 tahun bernama Mudaffar Sjah dari dapil Maluku Utara. Anggota DPD termuda berusia 24 tahun bernama Riri Damayanti dari dapil Bengkulu.

Dekati KMP
Meski gagal di uji materi UU MD3, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basara mengatakan, koalisi partai pendukung Jokowi-JK akan mengajukan paket pemimpin MPR dan DPR yang rencananya akan dibahas dan diputuskan hari ini. Koalisi ini optimistis bisa merebut pucuk kepemimpinan DPR.

PDIP dan koalisi pendukung Jokowi-JK mengaku sudah melobi sejumlah partai di Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Berdasarkan informasi yang diperoleh SH, PDIP mengusulkan Sekretaris Jenderal PDIP Tjahyo Kumolo sebagai calon ketua DPR.

“PDIP optimistis dapat merebut kursi ketua DPR dalam sidang paripurna pemimpin DPR, yang akan digelar setelah pelantikan anggota MPR/DPR yang baru, siang ini,” kata Ahmad kepada SH, Rabu siang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh SH, elite-elite partai pendukung Jokowi-JK telah menjalin komunikasi dengan pemimpin beberapa partai pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam KMP.

Terkait hal itu, Ahmad tidak menampik jika partai-partai pendukung Jokowi-JK sedang menjalin komunikasi politik dan kordinasi dengan beberapa partai pendukung Prabowo-Hatta, terkait pemimpin MPR/DPR. Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal PKB, Hanif Dhakiri, yang mengatakan saat ini sedang terjadi proses komunikasi politik dengan beberapa partai koalisi Prabowo-Hatta.

Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan sebelumnya mengatakan, PDIP akan mengajukan tiga kandidat Ketua DPR. Selain Tjahyo, PDIP menyiapkan Ketua Fraksi PDIP di DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. (Antara)

Sumber : Sinar Harapan

BERSTATUS TERSANGKA, LIMA ANGGOTA DPR TAK DILANTIK

Berstatus Tersangka, Lima Anggota DPR Tak Dilantik

Satu dari Partai Demokrat dan Golkar serta tiga dari PDI Perjuangan.

tribunnews.com / Dok

Ilustrasi.

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum RI menunda penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pelantikan lima anggota DPR RI. Hal ini berdasarkan permintaan yang dilayangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Sesuai dengan SK Presiden yang kami terima semalam (Selasa, 30/9), ada 555 anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik pada hari ini. Jadi, atas usul kami dan Presiden Yudhoyono menyetujui ada lima orang DPR terpilih, yang berstatus tersangka, ditunda pelantikannya,” kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (30/9).

Dia mengatakan penundaan pelantikan tersebut dilakukan sampai proses hukum mereka selesai atau berketetapan hukum (inkracht).

Jika keputusan hukum menyatakan para anggota DPR terpilih itu bersalah, KPU akan mempersilakan partai pengusungnya untuk mengganti calon terpilih tersebut.

“Jadi ini bukan PAW (pergantian antar-waktu). Artinya mereka masih tetap berstatus sebagai calon terpilih, hanya pelantikannya ditunda,” kata Ferry.

Pelantikan kelima anggota DPR terpilih itu ditunda lantaran mereka tersangkut kasus hukum. Mereka adalah Menteri Energi Sumber Daya dan Energi Jero Wacik (Partai Demokrat). Kemudian, mantan Bupati Bantul Idham Samawi dan Herdian Koosnadi, Jimmy Demianus, ketiganya dari PDI Perjuangan. Terakhir kasus korupsi dana bansos Jawa Tengah Iqbal Wibisono dari Partai Golkar.

Sumber : Antara

MEMISKINKAN KORUPTOR SEMISKIN-MISKINNYA

 MEMISKINKAN KORUPTOR SEMISKIN-MISKINNYA

KOMPAS/LUCKY PRANSIS /

Anak-anak membawa spanduk berisi pesan kekecewaan terhadap penanganan korupsi dan diskriminasi pendidikan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (6/12). Ungkapan hati mereka disampaikan dalam aksi damai memperingati Hari Anak Yatim Nasional 2011.

Hari ini, 9 Desember, diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia. Dalam konteks nasional, penyakit korupsi sepertinya belum mau beranjak pergi dari Indonesia jika melihat hasil indeks persepsi korupsi (IPK) yang diluncurkan Transparency International Indonesia (TII), yang hanya naik dua poin, dari 32 pada 2013 menjadi 34. Menurut TII, korupsi di negeri ini sulit diberantas karena dibalut kepentingan politik dan lemahnya penegakan hukum.

Terlepas dari valid atau tidak penelitian tersebut, memang harus diakui korupsi masih menjadi penyakit akut bangsa ini. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah dan mengatasi korupsi tampaknya masih jauh api dari panggang. Sudah banyak pejabat negara, pengusaha, birokrat, kepala daerah, aparat penegak hukum, dan wakil rakyat di parlemen yang ditangkap KPK dan diadili, serta divonis oleh pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) sebagai koruptor. Namun, korupsi semakin merajalela. Itu karena sanksi dan vonis yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera.

Dalam konteks itulah, dibutuhkan suatu terobosan guna memberikan efek jera terhadap koruptor dan menjadi obat mujarab dalam pemberantasan korupsi. Muncullah terobosan memiskinkan koruptor. Selama ini, rakyatlah yang harus menanggung biaya korupsi itu. Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara kerugian akibat biaya sosial korupsi dengan hukuman finansial yang dijatuhkan kepada koruptor.

Mahkamah Agung (MA) beberapa kali telah memperberat hukuman para koruptor dengan menambahkan denda dan harus membayar uang pengganti sekitar Rp 40 miliar. Dengan kata lain, koruptor dimiskinkan. Ke depan, regulasi antikorupsi fokusnya harus kepada pencucian uang dan pembuktian terbalik. Saya yakin, jika dua hal itu menjadi fokus regulasi pemberantasan korupsi, para penikmat uang hasil korupsi bisa dijerat hingga akarnya.

Dengan pembuktian terbalik dan  penggunaan pasal pencucian uang, terduga korupsi wajib membuktikan asal-usul kekayaan. Apabila tak bisa dibuktikan, otomatis kekayaan dan aset disita negara.

Kita tentu patut mengapresiasi keputusan memiskinkan koruptor. Selain menimbulkan efek jera, pemiskinan koruptor bakal membuat semakin banyak kekayaan negara yang bisa dikembalikan kepada negara untuk digunakan sepenuh-penuhnya bagi kepentingan rakyat.

Perampasan aset hasil korupsi juga erat kaitannya dengan sistem pembalikan beban pembuktian. Pasal 77 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyatakan, hakim memerintahkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Artinya, seorang penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) atau siapa pun yang didakwa berkorupsi wajib membuktikan harta yang dimilikinya atau aset yang ada dalam penguasaannya bukan berasal dari hasil korupsi. Jika tersangka atau terdakwa tidak bisa membuktikan, negara dapat merampas aset tersebut karena diduga sebagai hasil korupsi.

Filosofi UU TPPU itu berangkat dari pemahaman bahwa uang ataupun kekayaan yang dimiliki terdakwa merupakan blood of crime (darah bagi kejahatan). Maksudnya, uang hasil kejahatan sesungguhnya darah yang menghidupi kejahatan tersebut. Ia bisa menutupi pelaku dari proses hukum, bahkan menjadi modal untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Karena itu, darah bagi kejahatan harus “diisap” melalui pemiskinan koruptor.

Dari sudut pandang “darah bagi kejahatan”, konsep pemiskinan koruptor dinilai punya arti strategis untuk memotong nadi kejahatan. Selain diperkirakan sebagai titik yang paling rapuh dalam konstruksi kriminal, perampasan kekayaan hasil kejahatan punya fungsi pencegahan terhadap kejahatan yang jauh lebih sistematis, besar, dan terorganisasi. Tentu dengan catatan, ke depan konsep pemiskinan ini tak lagi sekadar menyentuh personal, tetapi juga korporasi. Jadi, upaya pengumpulan dana, pengelolaan, dan siklus uangnya bisa lebih efektif dihentikan dengan sarana hukum (Febri Diansyah, 2012).

Pemiskinan koruptor adalah terobosan hukum yang brilian. Namun, ada hambatan khususnya dalam proses hukum di pengadilan tipikor yang hanya menjangkau harta atau kekayaan pelaku korupsi yang bisa dilacak dan diketahui dalam penguasaan tersangka atau terdakwa. Harta yang dicurigai sebagai hasil korupsi itu dimuat dalam surat dakwaan, setelah perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah negara merampasnya.

Faktanya, ada aset lain yang tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, namun patut diduga tersangka atau terdakwa memperoleh harta itu dari hasil korupsi. Boleh jadi, aset yang tidak disita dan dimuat dalam surat dakwaan jauh lebih besar nilainya.

Hambatan lain dalam hal melacak aliran uang para koruptor adalah koruptor lebih lihai menyimpan uang hasil korupsi dibandingkan negara sebagai pemilik dana yang dicuri. Upaya itu, seperti mengalihkan sebagian aset hasil korupsi ke luar negeri, mengalihkan hasil korupsinya atas nama keluarga, dan memindahtangan­kan kepada orang/perusahaan yang dipercaya.

Meski sudah terdapat UU Tipikor dan UU TPPU, dalam penerapannya, pemiskinan koruptor perlu persamaan persepsi, koordinasi, komitmen, keberanian, serta integritas dari berbagai pihak yang terkait, seperti penyidik TPPU, jaksa, dan hakim. Tanpa itu semua, gagasan pemiskinan koruptor hanya sebatas wacana, tidak berdampak ke penanggulangan korupsi.

Guna hal tersebut, konsep pemiskinan bagi koruptor harus dimasukkan dalam ketentuan UU. Tak perlu takut membuat hukuman finansial yang bisa membuat koruptor semiskin-miskinnya. Kalau sudah miskin, akan membuat efek jeralah dia.

Sebaiknya, UU Tipikor direvisi dengan memasukkan ketentuan pemidanaan pemiskinan koruptor sebagai pidana pokok, bukan hukuman subsider (tambahan) atau pengganti. Pidana pemiskinan koruptor perlu juga diatur dalam KUHP dan KUHAP.

Selain itu, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi diharapkan segera disahkan sebagai dasar hukum. Ini guna menghormati dan melindungi hak asasi manusia dari orang yang dicurigai telah berbuat korupsi dengan menyita kekayaannya.
Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta.

Sumber : Sinar Harapan

MENHUKHAM HARUS CABUT REMISI KORUPTOR

Menhukham Harus Cabut Remisi Koruptor 

 

Janji Menhukham Yasonna Laoly tak memberi remisi kepada koruptor berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

 

ANTARA FOTO /

Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tagih Janji (Gergaji) melempar tomat busuk ke spanduk bergambar puluhan wajah koruptor di Alun-alun Brebes, Jateng, Selasa (9/12). Mereka menuntut KPK segera menangkap buronan koruptor yang masih bebas dan menyelesaikan kasus korupsi yang selama ini belum tertuntaskan.

JAKARTA – Sebanyak 49 narapidana korupsi mendapatkan remisi pada perayaan Natal 25 Desember 2014 dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham). Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Menhukham Yasonna Hamonangan Laoly yang sebelumnya memastikan tidak ada satu pun terpidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi Natal.
Untuk itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta agar pemerintah melalui Kemenhukham segera mencabut remisi terhadap 49 narapidana koruptor tersebut.

Hal ini ditegaskan Peneliti Hukum ICW, Lalola Easter, yang mengaku mendapat data dari Kemenhukham, ada 49 narapidana (napi) korupsi yang mendapat remisi. Ia berpendapat, pemberian remisi terhadap 49 napi koruptor ini berbanding terbalik dengan janji Yasonna yang menyatakan tidak akan memberikan remisi Hari Natal kepada napi korupsi.

“Menteri berjanji tidak akan memberikan remisi bagi koruptor. Namun faktanya, jajaran Ditjen Pemasyarakatan Kemenhukham tetap memberikan remisi Hari Natal kepada 49 napi korupsi,” ucap Lalola saat dihubungi SH melalui telepon selulernya, Jumat (26/12) pagi.
Ia menjelaskan, 18 napi mendapatkan remisi dengan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. “Dua di antara 18 napi itu bahkan langsung bebas,” ujar Lalola.
Ia melanjutkan, 31 napi lainnya menerima remisi dengan memakai PP No 99/2012 tentang Pengetatan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Perkara Korupsi, Narkoba, dan Terorisme.

Lalola mengungkapkan, pemberian remisi kepada koruptor sangat disesalkan karena menunjukkan pemerintah inkonsisten dan bahkan dapat dianggap tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi dan membuat koruptor jera. Penggunaan dua peraturan pemerintah berbeda ini untuk mengatur pemberian remisi juga menurutnya patut disayangkan.

“PP No 99/2012 sebetulnya sudah tepat untuk membuat koruptor jera. Ini mengingat syarat menerima remisi dan pembebasan bersyarat diperketat. Namun, menhukham sebelumnya, Amir Syamsuddin, malah mengeluarkan surat edaran yang membuat tumpul penerapan PP tersebut,” ujarnya. Surat edaran yang dimaksud, yakni surat edaran Menhukham No M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013.

Selanjutnya, Lalola menerangkan, ICW meminta agar menhukham mencabut remisi Natal atas 49 napi korupsi. Dalam hal ini, menurutnya ICW menagih komitmen Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly dan pemerintahan Joko Widodo yang berjanji mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk di antaranya jangan memberikan keistimewaan untuk koruptor.

“Jika diperlukan kami akan mengirimkan surat kepada menhukham agar remisi terhadap 49 napi korupsi itu dicabut,” tutur Lalola.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Handoyo Sudrajat mengatakan, pemberian remisi terhadap 49 narapidana korupsi tersebut belum sepenuhnya rampung. Ia berujar, saat ini remisi tersebut masih dalam proses. “Itu 49 napi yang korupsi, revisinya masih dalam tahap proses,” ucap dia singkat melalui telepon selulernya.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, tidak dapat dihubungi untuk dimintai jawabannya terkait pemberian remisi ini. Padahal, sebelumnya Yasonna menegaskan, tak satu pun terpidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi Natal. “Dari 150 (koruptor) tidak ada yang dapat remisi,” ucap Yasonna kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/12).

Sumber : Sinar Harapan

KEMENHUKHAM DIULTIMATUM

KEMENHUKHAM DIULTIMATUM

Justice Collaborator

Ist / Ist:Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

JAKARTA – Mudahnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemehukham) memberikan remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor dinilai sebagai wujud ketidakkonsistenannya menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012, yang mengatur pengetatan pemberian remisi dan PB untuk koruptor.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengultimatum Kemenhukham agar segera mencabut surat edaran menteri tertanggal 12 juli 2013 (Surat Edaran M.HH-04.PK.01.05.06) yang mengatur pemberlakukan PP Nomor 99/2012.

“Surat edaran menteri ini telah menjadi biang keladi kesimpangsiuran dan kegaduhan pemberian remisi dan PB untuk koruptor selama hampir dua tahun terakhir, serta masih membuka peluang koruptor untuk tetap mendapatkan remisi dan PB,” ucap peneliti hukum ICW, Lola Ester, Senin (5/1).

Menurutnya, Kemenhukham dalam hal ini menteri dan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) hanya boleh memberikan remisi atau PB kepada koruptor yang berstatus justice collaborator. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus memberikan teguran kepada menteri hukum dan HAM (menhukham) untuk tetap berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

ICW, Lola menyatakan, meminta Kemenhukham mencabut surat edaran tersebut sesegera mungkin. “ICW memberikan tenggat 14 hari bagi menhukham untuk mencabut surat edaran menteri pada 2013. Jika tidak dicabut, ICW akan mengambil langkah hukum untuk mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) agar surat edaran tersebut segera dicabut,” tuturnya.

Pencabutan surat edaran diyakini dapat menyelesaikan polemik pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor yang selalu muncul saat hari raya keagamaan dan kemerdekaan. Tidak hanya kepada pemerintah, para penegak hukum bisa melakukan langkah-langkah progresif untuk menekan laju pemberian remisi bagi koruptor.

Lola menyampaikan, sebagai langkah pertama, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengajukan tuntutan mencabut hak-hak terpidana korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, selain tuntutan pidana penjara dan uang pengganti. Pengecualian atas hal ini jika terpidana merupakan justice collaborator (pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi).

Dasar hukum pencabutan hak ini, Lola melanjutkan, diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berbunyi, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah terhadap terpidana.”

“Dengan pasal tersebut, hak-hak napi koruptor, seperti remisi dan PB, bisa dicabut. Bahkan hak napi koruptor untuk mendapat pensiun, apabila dia pejabat publik, juga bisa dicabut,” katanya.

Pengadilan pun sebaiknya menerima tuntutan yang diajukan kejaksaan maupun KPK. “Ini wujud dukungan bagi pengadilan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi,” ujarnya.

Pada Natal 2014, Kemenhukham memberikan remisi kepada 49 koruptor. Sebanyak 18 narapidana mendapatkan remisi yang mengacu pada PP Nomor 28/2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dua di antara 18 narapidana itu langsung bebas. Sementara itu, 31 narapidana lain menerima remisi dengan memakai PP Nomor 99/2012 tentang Pengetatan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Perkara Korupsi, Narkoba, dan Terorisme.

Tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada 2012, 582 koruptor menerima pengampunan. Pada Lebaran 2013, penerima remisi khusus tersebut menyusut menjadi 182 orang. [Sumber : Sinar Harapan]

MENHUKHAM: REMISI KORUPTOR DIJAMIN NEGARA

Dengan catatan berkelakuan baik dan memenuhi syarat

Istimewa / Istimewa.Menhukham

Koruptor selaku narapidana kejahatan khusus bakal mendapat hak yang serupa dengan narapidana kejahatan umum. Menteri Hukum dan HAM (Menhukham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi tetap terjamin.
Hal ini menurutnya sudah diatur dalam undang-undang; semua narapidana, termasuk koruptor, berhak mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Hal tersebut disampaikan Yasonna usai menjadi pembicara pembuka dalam seminar bertajuk “pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan pelaku tindak pidana khusus” di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, Kamis (12/3).
Pada kesempatan tersebut ia mengatakan, dalam pemberian hak-hak narapidana, tidak boleh ada diskriminasi, baik itu narapidana kejahatan umum ataupun kejahatan khusus seperti korupsi. Hal ini menurutnya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan adanya asas persamaan perlakuan dan pelayanan.
“Remisi itu hak semua narapidana. Tapi, ada mekanisme untuk mendapatkan remisi tersebut,” ucap Yasonna. Salah satunya adalah apakah narapidana tersebut merupakan whistleblower atau tidak. Ia melanjutkan, jika ingin memberikan hukuman berat bagi narapidana korupsi, bukan dengan tidak memberikan remisi, melainkan membuat putusan yang berat di tingkat pengadilan.
“Misalkan ada narapidana korupsi, dia bukan whistleblower, nah hakim akan memberi pemberatan hukuman padanya,” kata Yasonna. Pemberatan hukuman tersebut, menurut dia, salah satunya adalah dengan membuat hukuman pada masa waktu tertentu tanpa pemberian remisi.
Ia mengatakan, jika putusan tersebut sudah dibuat di tingkat pengadilan maka tidak akan ada pemberian remisi. Namun, jika tidak, dalam menjalani masa hukumannya narapidana tersebut berhak mendapatkan haknya, baik itu remisi maupun pembebasan bersyarat.
“Tentu selama prosedurnya dan persyaratannya diikuti. Misalnya kelakuan baik selama menjalani masa hukuman,” Yasonna menerangkan.
Hakim Agung Prof Dr Gayus Lumbuun, yang juga hadir dalam seminar tersebut mengatakan, pemberian remisi selain diatur dalam undang-undang, juga diatur dalam PP No 99/2012 tentang Pengetatan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Perkara Korupsi, Narkoba, dan Terorisme.
Karena itu, dia melanjutkan, apa pun tindak kejahatannya, jika seorang narapidana berkelakuan baik, dan memenuhi persyaratan, narapidana tersebut berhak mendapatkan remisi. Ia menjelaskan, bagi narapidana koruptor dia harus membayar kewajibannya dalam putusan hakim termasuk denda dan uang pengganti; kemudian memenuhi persyaratan yang diperlukan.(Sumber : Sinar Harapan)

BERI REMISI BERARTI KOMPROMI TERHADAP KORUPTOR

Beri Remisi Berarti Kompromi Terhadap Koruptor
Korupsi tidak bisa dianggap kejahatan biasa. Apalagi, perilaku korup di negara ini sudah menggurita.
Sinar Harapan, 16 Maret 2015 21:00 Editorial


Ist / DokRENCANA pemerintah memberikan remisi kepada terpidana koruptor mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Langkah pemerintah memberikan remisi itu dinilai kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pemberian remisi bagi para koruptor melukai keadilan di masyarakat. Intinya, koruptor tidak pantas mendapatkan remisi karena tindakan yang berkorupsi itu tak sekadar merugikan uang rakyat, tetapi merusak pranata publik yang akhirnya menghancurkan masa depan bangsa dan negara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham), Yasonna Laoly, berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. PP tersebut mengatur narapidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme yang bisa mendapat remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam peraturan tersebut, ada kemungkinan para narapidana tindak pidana khusus mendapat remisi apabila bersedia menjadi justice collaborator atau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan.

Pemerintah beralasan, peraturan tersebut tidak jelas kriterianya dan sangat diskriminatif sehingga perlu direvisi. Sesuai ketentuan, undang-undang menyebutkan, setiap terpidana berhak mendapatkan remisi. Artinya, tidak ada diskriminasi hukum terhadap setiap warga negara. Atas dasar itu, pemerintah merasa perlu merevisi remisi bagi pelaku korupsi, teroris, dan pelaku narkoba.

Sudut pandang itu tentu saja mengandung kebenaran. Namun dalam kasus korupsi, saat Indonesia kini terjadi darurat korupsi, harus ada pertimbangan khusus, tidak bisa dipukul rata atas nama antidiskriminasi.
Kasus korupsi di Indonesia sangat parah. Banyak pelaku korupsi yang bahkan dijadikan tokoh karena memiliki uang banyak. Situasi itu tentu sangat berbahaya.

Perilaku korup itu sesungguhnya merupakan kejahatan luar biasa. Koruptor atau pelaku korupsi itu malah lebih berbahaya daripada pelaku terorisme ataupun bandar narkoba.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dengan rencana pemberian remisi tersebut menimbulkan berbagai tanda tanya. Di satu sisi, pemerintah mengklaim pro pemberantasan korupsi. Di sisi lain, pemerintah mengumbar remisi terhadap koruptor.

Korupsi tidak bisa dianggap kejahatan biasa. Apalagi, perilaku korup di negara ini sudah menggurita, hampir terjadi di semua lini dan dilakukan juga oleh aparat penegak hukum. Sudah banyak bukti yang menunjukkan penegak hukum terjerat kasus korupsi.

Bahkan ada birokrat yang mencuri uang negara, kemudian hasilnya dibagi-bagi, termasuk kepada para penegak hukum di pengadilan. Dampaknya, pelaku koruptor dihukum ringan, bahkan ada yang bebas dari hukuman pidana.

Parahnya lagi, korupsi itu dilakukan berjemaah dan terstruktur, seperti beberapa kasus pembancakan anggaran di DPR pusat maupun di DPRD—seperti kasus dana siluman anggaran Pemerintah Daerah Jakarta. Pada sejumlah kasus korupsi yang terungkap, pelaku tidak mendapat hukuman yang setimpal.

Setelah mendapat hukuman ringan, mereka juga mendapatkan remisi. Apalagi ada ketentuan, setelah menjalani dua pertiga dari total masa hukuman, mereka berhak mendapat keringanan lagi berupa bebas bersyarat.

Selama ini, tanpa ada remisi terhadap koruptor, masih banyak terjadi korupsi, apalagi jika dibuat peraturan baru dengan memberikan remisi. Bisa jadi kasus korupsi di negeri ini makin subur. Koruptor bisa menghitung-hitung bahwa kalaupun ketahuan korupsi, pasti ia mendapat remisi.

Sebab itu, rencana pemerintah menghapus diskriminasi hukum dengan merevisi undang-undang agar para koruptor bisa mendapat remisi perlu dikaji ulang, bahkan dibatalkan. Pemerintah sebaiknya lebih fokus memberdayakan aparat penegak hukum dengan membenahi berbagai persoalan yang belum tuntas.

Kasus pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlangsung. Pemerintah harus membuktikan pelemahan itu tidak ada lagi dan keberadaan KPK harus diperkuat dalam menjalankan fungsinya.
Kejaksaan Agung dan institusi hukum lainnya juga perlu dibenahi sehingga bisa menunjukkan kinerjanya sebagaimana lembaga penegak hukum yang diharapkan masyarakat.

Keberadaan mafia hukum yang bercokol di sejumlah institusi penegak hukum selama ini pun harus diberangus. Mafia hukum itu sudah masuk jauh ke dalam dan memiliki jaringan yang kuat di berbagai institusi penegak hukum. Ini menyebabkan beberapa kasus korupsi belum terjamah, bahkan bisa dibelokkan dengan mengorbankan pihak yang lemah.

Atas dasar itu pula, pemerintah sebaiknya tidak memberikan remisi terhadap koruptor karena jelas tidak akan menimbulkan efek jera. Pemberian hukum seberat-beratnya bagi pelaku korupsi dimaksudkan agar kasus korupsi di negeri ini bisa berkurang. Fakta telah membuktikan, maraknya kasus korupsi telah membuat penduduk negeri ini miskin dan terpuruk.
Pemerintah harus lebih tegas mengeluarkan kebijakan yang tanpa kompromi dalam memberantas korupsi. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja, pemberian remisi bagi pelaku korupsi dibatasi. Masak pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pemberantasan korupsi malah mundur.

Masyarakat terus mencermati setiap langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai yang dipertontonkan malah berkompromi terhadap koruptor!
Sumber : Sinar Harapan

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers