Author Archive

INI CERITA DUA WARGA SUKU ANAK DALAM TENTANG DIALOG SAMBIL JONGKOK DENGAN JOKOWI

Tribun Lampung

INI CERITA DUA WARGA SUKU ANAK DALAM TENTANG DIALOG SAMBIL JONGKOK DENGAN JOKOWI

kAMIS, 5 November 2015 19:48

Ini Cerita Dua Warga Suku Anak Dalam tentang Dialog Sambil Jongkok dengan Jokowi
KOMPAS/C WAHYU HARYO
Presiden Joko Widodo berbincang dengan tokoh suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Jumat (30/10/2015). Dalam pertemuan itu, Presiden menawarkan untuk merelokasi ke rumah yang layak. Jokowi merupakan presiden pertama yang mengunjungi suku Anak Dalam di Jambi. Inset: Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam yang diabadikan oleh Tim Komunikasi Presiden.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SAROLANGUN — Meriau dan Nyerak, dua warga Suku Anak Dalam di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, mengaku senang dengan kunjungan Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.

Keduanya merasa beruntung karena Presiden mengajak berbicara selama sekitar satu jam.

Terlebih lagi, Presiden langsung menjawab curahan hati mereka. Pengakuan keduanya itu diungkapkan pada Selasa (3/11/2015) lalu.

Meriau mengaku bersama tiga warga lain ngobrol dengan Presiden sembari jongkok.

Obrolan itu berjalan santai. Dia mengaku sempat curhat kepada Presiden tentang sejumlah persoalan.

Setelah itu, dia mengaku tidak bertemu dengan Presiden lagi, di lokasi berbeda.

“Pia do (tidak ada). Ake (saya) sumpah tidak ado ketemu lagi. Sudah itu kami cuma di sinilah,” kata Meriau.

Meriau, yang adalah pemimpin Suku Anak Dalam di Bukit Suban, memimpin 43 jiwa dalam sembilan kepala keluarga.

Foto dia saat berdialog dengan Presiden dekat tenda sembari berjongkok menjadi foto utama sejumlah media nasional.

Bahkan, belakangan hal itu sempat mengundang kontroversi di sejumlah media sosial.

Terkait tudingan di media sosial, dia pun membantahnya. Tak hanya Meriau, Nyerak juga memperkuat bantahan itu.

Nyerak menegaskan, tidak ada pertemuan lain kelompoknya dengan Presiden, selain pertemuan di dekat tenda itu.

“Usai ngomong kurang lebih satu jam dengan Presiden, dak ado dak lagi orang siko naik ke sana,” kata dia.

Saat Presiden bergerak menemui warga Suku Anak Dalam di permukiman Kemensos, dia mengaku tetap di lokasi awal.

Dia langsung membagikan sembako ke warganya. “Awak di sikolah,bagi-bagi sembako,” ujar dia lagi.

Bantahan Mensos

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah membantah bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan masyarakat Suku Anak Dalam di Kabupaten Sorolangu, Jambi, Jumat (30/10/2015), merupakan rekayasa.

“Aku heran, dibilang orangnya sama, kan saya itu ngecek lapangan,” kata Khofifah di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (2/11/2015).

Khofifah menyayangkan, foto-foto Jokowi bersama Suku Anak Dalam yang disebarkan di media sosial dinilai demikian.

Ia memastikan bahwa foto-fofo tersebut diambil di lokasi berbeda dengan orang yang berbeda pula.

“Ini beda tempat, beda orang, beda situasi,” ujar Khofifah, yang mengikuti kunjungan Jokowi bersama Suku Anak Dalam tersebut.

Khofifah mengaku tidak mengerti soal penilaian pertemuan direkayasa hanya dengan foto yang menampilkan bagian belakang.

Padahal, menurut Khofifah, semua warga Suku Anak Dalam memiliki kesamaan rambut yang tumbuh lebat.

“Kepala (kalau) dilihat dari belakang itu sama, saya juga kaget. Aku sampai geli, bagaimana bisa kepala dianggap sama,” ujarnya.

Foto pertemuan Jokowi dan warga Suku Anak Dalam itu menjadi bahan perbincangan di media sosial.

Foto yang diunggah di medsos menunjukkan dua peristiwa ketika Jokowi melakukan perbincangan dengan warga.

Salah satu foto menunjukkan Jokowi berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam. Warga mengenakan pakaian lengkap dan tertutup.

Adapun foto lainnya menunjukkan Jokowi berbincang dengan warga yang hanya mengenakan penutup seadanya.

Perbandingan kedua foto itu seolah memperlihatkan Jokowi berbincang dengan orang yang sama.[]

INILAH JENDERAL YANG JADI KOMISARIS DI PERUSAHAAN SAWIT YANG DITUDING BAKAR HUTAN

Bangka Pos
INILAH JENDERAL YANG JADI KOMISARIS DI PERUSAHAAN SAWIT YANG DITUDING BAKAR HUTAN

Rabu, 4 November 2015 19:55

BANGKAPOS.com – Barisan jenderal polisi duduk dalam dewan komisaris Wilmar perusahaan yang didirikan pengusaha asal Medan, Martua Sitorus dan memiliki perkebunan di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang kini disebut-sebut terkait pembakaran hutan.

Akibatnya, Imam B Prasodjo meragukan kesungguhan pemerintah menyeret pelaku pembakar hutan.

Bahkan dalam akun Facebooknya pagi ini, Rabu (4/11/215), Sosiolog UI ini memposting foto ucapan selamat kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dari perusahaan perkebunan Wilmar Group.

“Coba perhatikan! Mungkinkah penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) akan mampu bertindak tegas dalam melakukan tindakan hukum bila di dalam raksasa perusahaan perusahaan perkebunan yang memiliki potensi terkait dengan ‘pembakaran hutan’ ternyata di belakangnya ada komisaris para mantan pembesar dalam lembaga penegak hukum? Entahlah!” tulis Imam di dalam akunnya.

Menurut Imam sudah dapat diduga, yang paling berat dalam mengatasi bencana kabut asap hingga ke akar akarnya adalah komplikasi hukum dan kaitan tarik menarik kekuatan yang ada di dalamnya.

“Sebagai bangsa, kita menangis atas kenyataan ini. Di tengah kehidupan rakyat yang begitu banyak masih dalam derita, jutaan petani dan buruh yang bergaji tak cukup menyambung hari.”

“Hingga jutaan perempuan Indonesia terpaksa harus mengais tetesan rizki menjadi kuli, babu, TKI, dan menyabung nyawa, meninggalkan anak dan suami,” katanya lagi.

Belum lagi di dalam hutan sana juga ada ratusan ribu kehidupan suku suku pedalaman yang selama ini dengan setia menjaga hutan sumber kehidupan warisan ribuan tahun nenek moyang.

Tak terbayang juga jutaan kekayaan alam, keragaman flora dan fauna yang menjadi sumber kekayaan bangsa, dan banyak lagi.

“Ternyata hancur dalam cengkraman raksasa bisnis yang entah untuk kemakmuran siapa. Lihatlah hutan dibakar, digadaikan, diobral untuk kemewahan dan kerakusan di atas derita orang orang yang harusnya pemilik paling sah negeri ini,” kata Imam.

Menurutnya kita harus renungkan saat membaca konstitusi kita (UUD 1945 Pasal 33) yang telah begitu jelas menyatakan:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” (Ayat 2). Juga disebutkan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Ayat 3).

Sosiolog Imam Prasodjo

Namun semua itu tidak ada artinya, hanya ada di atas kertas jika para pemimpin dan pembesar bangsa yang ternyata memanfaatkan semua sumber kekayaan hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya.

“Orang pun dengan mudah dapat bertanya: ‘Tapi mana kemakmuran untuk rakyat di tengah kemewahan perusahaan raksasa itu? Lihatlah korban korban asap akibat jutaan hektar hutan hangus, menebar asap begitu menyesakkan’.” katanya.

Dan yang paling penting harus diingat juga adalah, dalam konstitusi kita juga disebutkan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Ayat 4).

Katanya lagi-lagi, rakyat dengan mudah dapat menggugat: “Tapi mana kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Dan mana pula prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional?”

“Semoga negeri ini, yang pemerintahannya dibentuk dan ada karena darah pengorbanan nenek moyang, yang mengorbankan nyawa demi cita cita ‘memajukan kesejahteraan umum’, yang bersumpah hingga dituangkan dalam kata-kata begitu jelas untuk ‘melindungi segenap bangsa Indonesia’, tak berkhianat, dan dapat selamat dalam menghadapi tantangan yang begitu besar ini,” katanya.Mari kita amati sambil berdoa agar tak berakhir dengan berita buruk bagi bangsa ini karena ulah dan penghianatan terhadap cita cita proklamasi.

Terbesar di Asia
Wilmar Group termasuk perusahaan agrobisnis terbesar di Asia, mulai dari penguasaan lahan, pabrik pengolahan, hingga perdagangannya.

Dan, walaupun berbasis di Singapura, sejatinya sebagian besar aktivitas produksinya berada di Indonesia.

Di negeri ini, Wilmar memiliki sekitar 48 perusahaan operasional. Salah satunya adalah PT Multimas Nabati Asahan, yang memproduksi minyak goreng bermerek Sania.

Pendiri Wilmar Group Martua Sitorus, berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara

Lebih dari itu, pendiri Wilmar adalah orang Indonesia bernama Martua Sitorus, berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Ia adalah sarjana ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Kisah Martua sendiri memulai bisnisnya tak jauh beda dengan pengusaha besar lainnya.

Berawal dari berdagang minyak sawit dan kelapa sawit kecil-kecilan di Indonesia dan Singapura. Lama-kelamaan bisnisnya berkembang pesat.

Dan, pada 1991 Martua mampu memiliki kebun kelapa sawit sendiri seluas 7.100 hektar di Sumatera Utara.

Di tahun yang sama pula ia berhasil membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit pertamanya.

Pada 1996 Martua berekspansi ke Malaysia dengan membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di sana.

Tak puas dengan itu, Martua mulai melirik bisnis hilir (produk turunan) yang lebih bernilai tinggi.

Pada 1998 Martua untuk pertama kalinya membangun pabrik yang memproduksi specialty fats.

Lalu pada tahun 2000 ia juga meluncurkan produk konsumsi minyak goreng bermerek Sania.

Selanjutnya, tahun demi tahun bisnis Martua makin membesar hingga menjadi salah satu perusahaan agrobisnis terbesar di Asia yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Per 31 Desember 2005, Wilmar memiliki total lahan perkebunan kelapa sawit seluas 69.217 hektar, 65 pabrik, tujuh kapal tanker, dan 20.123 karyawan.

Wilmar mengekspor produk-produknya ke lebih dari 30 negara.

Martua pun menjadi inspirasi pengusaha-pengusaha muda di Sumut yang ingin berhasil dan menapaki jejaknya.

Puncaknya, Martua mencatatkan Wilmar di bursa efek Singapura pada Agustus 2006 dengan kapitalisasi pasar mencapai 2 miliar dolar AS.[]

DO NOT DWELL ON CASTE POLITICS, NAJIB TELLS MIC

DO NOT DWELL ON CASTE POLITICS, NAJIB TELLS MIC

MIC should unite all Indians and not dwell on caste politics, Barisan Nasional president Datuk Seri Najib Razak said at the party’s annual general meeting in Serdang today.

Najib said that the party under the newly elected president Datuk Seri Dr S. Subramaniam should also make sure it embodied the aspirations and needs of the Indian community.

“MIC must reflect good governance and fair practice. What does it mean? It means that you must be magnanimous. You must have big hearts to welcome those who won and those who didn’t win,” the prime minister said.

He said the party has to be able to unite all Indians, regardless of the individual’s caste.

“Do not reject them just because they are of different caste or not in our camp. We have to embrace them,” said Najib, adding that Malaysian Indians are not migrants.

“But if you exclude them (of different caste) then you cannot be upset if they exclude you.”

He thanked Subramaniam for acknowledging the government’s effort to uplift the livelihood of the Indian community.

“As a prime minister, I want to bring Malaysia to greater heights. We move forward together. We can bring big change to our country. Diversity is a source of strength in Malaysia.”

He added that Indian community, through MIC, needed to give full support to BN to ensure that the coalition could win in the next general election.

“Do not believe what others say… People cannot dispute that only BN has the agenda for the Indian community.”

Despite a lot has been done, Najib admitted that the effort to improve the livelihood of the Indian community still has a long way to go.

“To make changes, we have to be in power. Power is not the ultimate thing that we want to achieve by winning general election but we need it to form a government and we need it to execute plans for Malaysian, for our country.”

Najib also chided the opposition for trying to play politics all the time especially over the implementation of goods and services tax.

“They were against it, yet in their budget, they still put it in.”He added that as head of the government, he has to make a right decision for all despite it being an unpopular decision in the beginning.

He said that although Malaysia was currently faced with challenges in the economy, overall, the country was still doing good because it was well managed.

“We do not play politics all the time. We want to do things that benefit Malaysians.” – November 6, 2015.[]

INDIANS IMPORTANT TO MALAYSIA, NOT ‘PENDATANG’, NAJIB SAYS

INDIANS IMPORTANT TO MALAYSIA, NOT ‘PENDATANG’, NAJIB SAYS

SERDANG, Nov 6 — Prime Minister Datuk Seri Najib Razak today assured the Indian community that they are not seen as “pendatang” (immigrants) but are recognised as important to the country.

He said this in response to MIC president Datuk Seri Dr S Subramaniam’s suggestion earlier to outlaw the term, which is often used to describe the country’s non-Malay communities.

“Malaysian Indians are not ‘pendatang’. We recognise they are important to the country,” Najib said in his speech at MIC’s party polls here.

He said Barisan Nasional (BN) has policies to help the Indian community, unlike other parties that merely focus on playing politics.

“I listen, I am a good listener. Others do not have specific programme to help Indians. But we have our own agenda to help the community and this cannot be disputed,” Najib added.

Earlier in his speech, Subramaniam told the BN leaders to stop using the ‘pendatang’ term on Chinese and Indians and urged stern action against anyone who tried to incite racial sentiment in the country.

The MIC president’s call today comes following the string of racial statements made during the September 16 “Red Shirts” rally in the city.

At the pro-Malay rally attended by Umno leaders such as former Malacca Chief Minister Tan Sri Mohd Ali Rustam, placards demanding the abolition of Chinese vernacular schools were displayed.

One demonstrator was also recorded calling an ethnic Chinese journalist “Cina babi” (Chinese pig), among others.[]

‘HARAM’ TO WELCOME OBAMA, HIZBUT TAHRIR TELSS PUTRAJAYA, MALAYSIAN MUSLIMS

PUTRAJAYA, Nov 6 — The local chapter of a hardline Islamist group claimed today that it would be “haram” for the Putrajaya and Muslims here to welcome United States President Barack Obama when the latter arrives in Kuala Lumpur later this month for his second visit to Malaysia.

The group, Hizbut Tahrir Malaysia (HTM), labelled Obama an “enemy” of Islam, citing the deaths of Muslims in Iraq, Afghanistan, as well as in the ongoing Syrian conflict, which they blamed on the US president’s administration.

“We hope that Muslims, specifically in Malaysia, realise that Obama is Islam’s enemy. Many of our brothers and sisters have been killed in Iraq and Afghanistan.

And now, as a result of the cooperation, the permission and the instruction of the US, we see Russia has invaded Syria and have dropped their bombs in Syria, killing many Muslims there,” HTM spokesman Abdul Hakim Othman told reporters outside the prime minister’s office here this afternoon.

“And we hope Muslims in Malaysia realise that they are our enemy and that it is haram to welcome them.”

The group handed over a memorandum to the Prime Minister’s Department today to state its objection to Obama’s scheduled visit this month.

In the memorandum, HTM pointed out that two visits by a US president in two years was out of the ordinary. The pro-caliphate movement also warned of Obama allegedly bringing with him agenda that could endanger Muslims here, and Malaysians in general.

It listed four official reasons for its rejection of the US president’s visit, including a claim that Obama is the leader of an imperialist country that shows hostility towards Muslims in the name of countering terrorism; and another claim accusing the world leader of backing Zionist Jews.

HTM said it has doubts over the true intention of Obama’s visit here, and that it feared the leader was looking to influence Malaysia with Western ideologies like democracy, human rights, liberalism, secularism, as well as strengthening Malaysia’s stand on moderation.

Abdul Hakim said HTM will continue to show its rejection of Obama’s visit and will hand another memorandum to the US embassy next Friday.

“What we are doing is for the good of the country, and the good of Muslims in Malaysia because we know the agenda of the US, that is filled with craftiness and tricks against Muslim countries,” he said.

Over 100 people turned up today as part of the delegation to hand over the memorandum to the prime minister’s department. The supporters held up banners and placards saying “TPPA haram di sisi Islam” (TPPA is haram in Islam), “Undang musuh Allah, undang murka Allah” (inviting Allah’s enemy is inviting Allah’s wrath) and “Kick Obama! World’s no.1 terrorist” among others.

Obama is expected to be in Malaysia from November 20 to 22 to attend the third Asean-US Summit and the 10th East Asia Summit.

He last visited Malaysia in April last year.[]

OUTLAW US OF ‘PENDATANG’ TERM ON CHINESE AND INDIAN, MIC PRESIDENT TELLS BN

OUTLAW US OF ‘PENDATANG’ TERM ON CHINESE AND INDIAN, MIC PRESIDENT TELLS BN

SERDANG, Nov 6 — MIC president Datuk Seri Dr S. Subramaniam today urged Barisan Nasional (BN) leaders to stop describing the country’s non-Malay communities as “pendatang” (immigrants), and even suggested that usage of the term be banned entirely.

In his speech at the MIC polls today, Subramaniam, who is also a federal minister, called on the government to take stern action against those who use the term, regardless whether they are politicians or members of the public.

“Sensitive issues such as the common word ‘pendatang’ (used) by people within and outside political system should be viewed very strongly by the BN leadership, and in all ways, the usage of such term should be outlawed,” he said.

“Anyone who tries to disturb the peace by uttering words that could threaten racial harmony must be dealt with stern action.”

Subramaniam also pointed out that the fifth and sixth generations of Chinese and Indians in Malaysia cannot be considered outsiders or immigrants but are rightful citizens of the country.

The MIC president’s all today comes following the string of racist statements made during the September 16 “Red Shirts” rally in the city.

At the pro-Malay rally attended by Umno leaders such as former Malacca Chief Minister Tan Sri Mohd Ali Rustam, placards demanding the abolition of Chinese vernacular schools were displayed.

One demonstrator was also recorded calling an ethnic Chinese journalist “Cina babi” (Chinese pig), among others.

DO NOT USE THE WORD ‘PENDATANG’: SUBRA New Straits Times

DO NOT USE THE WORD ‘PENDATANG’: SUBRA

SERDANG: Just as the dust settles on MIC’s heated contest for posts today, the party has taken its first step to reclaiming its voice as representative of the Indians.

MIC today called on the Barisan Nasional leadership to outlaw the usage of the word “pendatang” (immigrant).

Party president Datuk Seri Dr S. Subramaniam said this was a sensitive issue and the common use of the word by people within and outside politics should be viewed very seriously.

“It is something that is very painful and (which) hurts Malaysians of Indian and Chinese descent, many of whom have been here for five or six generations,” he said in his presidential address during the party’s 67th annual general assembly.

Dr Subramaniam said BN leadership must come forward and say out loud that the usage of such terms in reference to the Malaysian Indian and Chinese communities will not be tolerated.

He said in a multi-racial and multi-religious nation like Malaysia, inciting racial and religious provocation posed grave consequences.

“Recognising this, it is important that BN leadership take cognition of these issues and take serious measures to address them.

“There must be effective enforcement of the laws of our country in a fair and just manner, in ensuring that all those who are involved are taken to task and face the full effect of the law, regardless of their political or social standing,” he added.

Dr. MAHATHIR STAYS MUM, UP TO POLICE TO CONSIDER ARREST

Dr. MAHATHIR STAYS MUM, UP TO POLICE TO CONSIDER ARREST

Tun Dr Mahathir Mohamad said he would leave it to the police to decide if he should be arrested, after a team from Bukit Aman arrived at his office in Kuala Lumpur today to question him over his criticism of Prime Minister Datuk Seri Najib Razak.

“It is up to them,” he told reporters before leaving his office at the Al-Bukhary Foundation at 1.15pm.

At 10.40am today, a police team arrived to question Dr Mahathir over statements against the country’s leadership and other related issues, including remarks he made at the Bersih 4 rally in August.

Asked if he should be worried of getting arrested, Dr Mahathir shrugged off the question and said: “It is up to them”.

Asked further about which section of the law he was being investigated, he merely said: “I don’t know.”

The former prime minister said that despite the ongoing investigations, he would still remain an Umno member.

On the police questioning today, he said that the police asked him questions which he did not answer.

“They asked questions and I said I will not answer. I don’t censor anything,” he said.

It was reported earlier that the police team, led by Supt Azham Othman posed 45 questions to Dr Mahathir.

His legal team, led by Haniff Khatri Abdulla said that the police spent about 45 minutes questioning the former prime minister.

He said the session started at 11am and ended 45 minutes later.

“Whatever he needed to say or wanted to say was said during the questioning and that should be enough for the police,” Haniff said.

The authorities had opened several investigation papers after police reports were made against Dr Mahathir, Deputy Prime Minister Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi had said last month.

These investigations were related to Section 500 of the Penal Code for defamation.

Dr Mahathir, 90, has been Najib’s staunch critic for the longest time and has openly asked the prime minister to step down over his alleged “failure” to govern the country as well as over the debt-ridden 1Malaysia Development Berhad (1MDB) scandal.

Inspector-General of Police Tan Sri Khalid Abu Bakar was also reported as saying that police would question Dr Mahathir over comments he made at the Bersih 4 rally in August.

The former leader made brief appearances at the two-day protest organised by the Coalition for Clean and Fair Elections, better known as Bersih 2.0. – November 6, 2015

PUTRAJAYA CANNOT IGNORE OUR DEMANDS, SARAWAK MINISTER SAYS

PUTRAJAYA CANNOT IGNORE OUR DEMANDS, SARAWAK MINISTER SAYS

Senior Sarawak minister Tan Sri Dr James Masing (pic) said Malaysians from other parts of the country should not judge Sarawak’s loyalty to Malaysia simply from the complaints made by state leaders. — Picture by Kamles KumarKUCHING, Nov 5 — Senior Sarawak minister Tan Sri Dr James Masing said today that it would be a big mistake for leaders of the federal administration to turn a deaf ear to demands from their colleagues in east Malaysia.

“Sarawak leaders, including Chief Minister Tan Sri Adenan Satem, are not (sic) scared nor embarrassed to present our demands and to point out where we have gone wrong,” the state land development minister said in a text statement to Malay Mail Online.

He said Malaysians from other parts of the country should not judge Sarawak’s loyalty to Malaysia simply from the complaints made by state leaders.

“Sarawak is governed by a coalition of four Barisan Nasional (BN) parties excluding Umno, so access to Prime Minister Datuk Seri Najib Razak is limited.

“Thus, Sarawak leaders, at times, need to shout to be heard and their complaints to be considered by the prime minister,” Parti Rakyat Sarawak (PRS) president said.

He was responding to criticism by Sabah Tourism, Culture and Environment Minister Datuk Seri Masidi Manjun of Sarawak’s demands, including the state’s demand for an increase in oil and gas royalty from the present 5 per cent to 20 per cent.

But according to Masing, Sabah and Sarawak are “miles apart” in terms of the relationship their respective administrations have with the federal government.

“In Sabah, Umno is dominant so Datuk Masidi and Sabah government have direct access to the prime minister.

“Hence, they have less problems when making their demands from the federal government. But not Sarawak government,” he said.

At a dialogue on “National Current Issues: Series 18” in Kota Kinabalu yesterday, Masidi reportedly said Sabah does not have to be overtly loud and critical like the Sarawak government when making demands to the federal government.

He said the Sabah government has direct access to the prime minister’s office and always chooses to use proper channels to resolve its issues.

Masidi also said Sabah does not agree with Sarawak’s demand for an increase in oil and gas royalties from the present 5 per cent to 20 per cent.[]

IF MALAYSIA IS FINE, WHY ARREST PEOPLE FOR SABOTAGING FINANCIAL SYSTEM, ASK Dr. MAHATHIR

If Malaysia is fine, why arrest people for sabotaging financial system, asks Dr Mahathir

In his latest blog posting, Tun Dr Mahathir Mohamad has questioned reports that say Malaysia is financially sound. – The Malaysian Insider filepic, November 6, 2015.

Published: 6 November 2015 9:16 PM | Updated: 6 November 2015 9:52 PM

In his latest blog posting, Tun Dr Mahathir Mohamad has questioned reports that say Malaysia is financially sound. – The Malaysian Insider filepic, November 6, 2015.In his latest blog posting, Tun Dr Mahathir Mohamad has questioned reports that say Malaysia is financially sound. – The Malaysian Insider filepic, November 6, 2015.Tun Dr Mahathir Mohamad today questioned reports that said Malaysia is not heading into a financial crisis, saying that if everything is fine, why did Putrajaya arrest people “for sabotaging the banking and financial system of the country”.

The former prime minister was commenting on reports in government-linked newspapers reporting that the country was not heading into a financial crisis.

“Eight prominent people, including the prime minister (Datuk Seri Najib Razak), tell us everything is fine.

“Now if everything is fine, why is there a need to arrest people for sabotaging the banking and financial system of the country?

“If they sabotage, surely the banking and finance of Malaysia would not be fine. They would be dysfunctional.” he wrote in his latest blog posting.

He was referring to former Batu Kawan Umno division vice-chief Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan and his lawyer, Matthias Chang, who were recently charged with attempting to sabotage Malaysia’s banking and financial systems.

But is it true that everything is hunky-dory, Dr Mahathir asked.

“It can’t be!

“The banks and the financial system may be fine, but there are other indicators to show that the economy is not fine.”

For example, he said the ringgit was down at US$1 to RM4.30.

“That’s a big drop in value and is bound to affect import business or loans in US dollar.”

At the same time, he said the stock market was down with big loss in market capitalisation.

“Again this will not be good for the economy.”

Dr Mahathir said the country’s economic growth was lagging behind that of Indonesia and the Philippines.

“This is not normal. We used to leave them far behind us.

“Everyone complains of increase in cost of living – toll rates up, rice prices up, GST, cost of production and services, transport, wages for servants, unemployment of graduates, etc. are all high, reducing purchasing power of everyone.”

Dr Mahathir said there appear to be a loss of confidence in the government that was precipitated by the 1Malaysia Development Berhad (1MDB) scandal.

He said there was “the inability to service debts, disappearance of money, cash in the private accounts of the PM, its subsequent disappearance, inability to explain US$100 million, the Budget 2016 monetary gifts, shrinking national resources, questionable use of EPF and KWAP funds, poor FDI, etc.”

“So all cannot be well. Who is responsible? Cannot be some non entity!

“It must be the people who manage the economy and country, the people with power and influence and whose words and deeds can affect the economy.”

He added that in many countries, leaders resigned when they failed, when their policies failed and when their cures failed.

“They also resign when some catastrophe assails their country e.g. Australia and Romania.

“Of course, they resign when they do badly in elections.”

However, in Malaysia, he said this would not happen.

“People will find other reasons, such as scapegoats, put a blame on the climate or whatever.

“Poor Malaysia. No honour. No accountability. No pride. Just self-preservation.” – November 6, 2015.
– See more at: http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/if-malaysia-is-fine-why-arrest-people-for-sabotaging-financial-system-asks#sthash.r7aIJT3C.dpuf

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 69 other followers