Author Archive

ICW SEBUT ADA TIGA PIHAK KONGKALINGKONG DANA APBD DKI

ICW SEBUT ADA TIGA PIHAK KONGKALINGKONG DANA APBD DKI

 
Reporter : Juven Martua Sitompul | Kamis, 26 Maret 2015 17:46
 
ICW sebut ada 3 pihak kongkalikong dana APBD DKI

Kawal APBD DKI. ©2015 kawalapbd.org

 
 

Merdeka.com – Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi korupsi dalam pengadaan UPS, Scanner, Printer 3D serta enam judul buku untuk beberapa sekolah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengatakan dari hasil investigasi, ICW mensinyalir adanya persekongkolan antara pejabat pembuat komitmen (PPK), distributor, peserta maupun pemenang lelang.

Kongkalikong itu dimaksudkan untuk penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), penawaran harga dan penetapan penerima lelang. Pasalnya, dalam penetapan HPS, PPK malah menggunakan harga distributor yang menguntungkan peserta dan pemenang lelang.

“Nilai HPS diduga telah dimark up setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang,” ujar Firadus di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/3).

Dia menambahkan temuan itu diperoleh bedasarkan hasil investigasi dan penelaahan dokumen APBD DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015 versi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Tak hanya itu, penelusuran pun dilakukan pada dokumen pengadaan dan jasa yang diduga diselewengkan.

Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi APBD DKI ini ditaksir mencapai Rp 277,9 miliar yang terbagi atas pengadaan UPS sebesar Rp 186,4 miliar, printer dan scanner sebesar Rp 89,4 miliar, serta pengadaan enam judul buku senilai Rp 2,1 miliar.

Lebih lanjut, Firdaus mengungkapkan kalau pihaknya mendapati pemenang lelang tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaan UPS, pengadaan buku, scanner, printer 3D serta alat fitness. Pasalnya, saat melakukan investigasi perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan tidak memiliki rekam jejak dalam pengadaan barang.

“Tapi anehnya PPK dan panitia lelang justru meloloskan perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang,” ungkapnya.

Firdaus pun menduga PPK mengarahkan spesifikasi barang pada perusahaan tersebut. Hal itu mencuat dari spesifikasi barang yang dibuat oleh PPK. “Pada intinya, kami merekomendasikan KPK untuk mengusut tuntas kasus APBD DKI ini,” tutupnya.

[siw]

‘OLEH-OLEH’ JOKOWI DARI JEPANG DAN RRT


‘OLEH-OLEH’ JOKOWI DARI JEPANG DAN RRT
Reporter : Angga Yudha Pratomo | Senin, 30 Maret 2015 12:30
Ini 'oleh-oleh' dibawa Presiden Jokowi dari Jepang dan China

jokowi presentasi di depan pebisnis dan pengusaha tiongkok. ©REUTERS/Feng Li/Pool

Merdeka.com – Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengaku Indonesia membawa ‘oleh-oleh’ investasi usai dirinya bersama Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri lain melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jepang dan China. Menurutnya, negara itu tergiur membiayai infrastruktur Indonesia.

Dia menyebutkan, lebih dari 1.200 perusahaan Jepang sudah mengungkapkan minatnya masuk Indonesia. Apalagi Negeri Sakura itu optimis Indonesia bisa menjadi basis ekspor.

“Kita lihat semangat Jepang luar biasa untuk menanamkan investasinya. Mereka bilang Indonesia bisa menjadi basis produksi untuk ekspor,” kata Sofyan di Jakarta, Senin (30/3).

Salah satu raksasa perusahaan otomotif Jepang, Toyota, bahkan sudah menggelontorkan investasi sebesaar Rp 20 triliun. Rencananya dana itu diinvestasikan hingga 2018.

Selain Toyota, perusahaan otomotif Jepang lainnya adalah Suzuki. “Mereka kan otomotif. Suzuki juga sangat bersemangat untuk berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.

Sementara ‘oleh-oleh’ dari Tiongkok, menurut Sofyan, dalam pertemuan bisnis itu juga menghasilkan respon positif. Kebanyakan investor Tiongkok minat investasi kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Maka dari itu, Sofyan mendesak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lebih aktif dalam menjaring investor.

“Selama ini kendalanya adalah implementasi atau realisasi itu tidak cukup besar. Itu tantangan BKPM dan pemerintah untuk menarik minat investor ke sini,” terangnya.

[bim]

AHOK NGAKU DULU TAK UNGKAP BOBROK DPRD KARENA JOKOWI BELUM PRESIDEN

AHOK NGAKU DULU TAK UNGKAP BOBROK DPRD KARENA JOKOWI BELUM PRESIDEN
Reporter : Muhammad Sholeh | Jumat, 27 Maret 2015 13:54

 

Ahok ngaku dulu tak ungkap bobrok DPRD karena Jokowi belum presiden

Ahok usai bertemu JK. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Berita Terkait

Merdeka.com – Kisruh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI hingga kini belum juga reda. Persoalan RAPBD DKI 2015 masih menjadi pemicunya.

Ahok mengaku bocornya APBD DKI Jakarta sudah dirasakannya semenjak Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur DKI. Namun kala itu, pihaknya tidak berani mengungkap lantaran partai penguasa berasal dari Demokrat.

“Dulu kami enggak ada presiden, Kapolri, dan Kejagung. Kamu bisa bayangkan enggak, enggak ada presiden terus Kabareskrimnya enggak jujur, mengerikan kan? Bisa-bisa kami yang ditangkap. Nah, kalau sekarang kan jelas, kalau mau nangkapin orang,” ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/3).

Terlebih, lanjut Ahok, dulu anggota DPRD DKI Jakarta mayoritas berasal dari Partai Demokrat. Sehingga, jika pihaknya mau berbuat sesuatu tentunya akan kalah.

Ahok mengaku bersama Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur lebih banyak diam melihat tingkah laku DPRD, yaitu melakukan permainan anggaran.

“Dari dulu juga kami sudah kecolongan, tapi saya sama Pak Jokowi waktu itu diam-diam dulu,” tutupnya.

HAK PATEN ISLAM

Hak Paten Islam

Oleh: Komaruddin Hidayat

 

Dalam dunia bisnis dan industri dikenal istilah hak paten (copyright). Anda tidak boleh sembarangan membuka outlet McDonalds, misalnya, tanpa seizin pemilik hak patennya.


Begitu pun merek-merek dagang lain, Anda tidak bisa seenaknya menggunakan tanpa mengantongi izin pemiliknya. Bahkan meniru sebuah produk lalu dilempar ke pasaran, Anda akan terkena delik pidana. Sedemikian ketat pengaturan tentang hak paten atas merek-merek dan nama. Termasuk jika ingin mendirikan dan mendaftarkan nama sebuah yayasan atau badan usaha ke pemerintah, Anda harus mencari nama baru yang belum dipakai pihak lain.

Lalu bagaimana dengan nama atau merek Islam yang sedemikian menyejarah, mendunia, dan pengaruh nama itu sangat kuat dalam benak masyarakat? Di sinilah uniknya. Tak ada instansi atau figur siapa pun yang bisa mengklaim sebagai pemilik nama dan kata ”Islam” yang kepadanya orang mesti minta izin dan membayar royalti ketika menggunakan nama Islam untuk usaha ekonomi dan gerakan politik.

Ini berbeda dari nama NU atau Muhammadiyah, meskipun agendanya adalah gerakan Islam, masih ada instansi dan mekanisme untuk memperoleh nama itu. Sedangkan kata Islam, siapa yang berhak melarang atau mengizinkan ketika kata itu dijadikan label bisnis, politik, usaha sosial, dan entah apa lagi? Pertanyaan ini muncul karena akhir-akhir ini kata Islam tidak selalu menimbulkan kesan dan asosiasi sebagai gerakan keagamaan yang mengajarkan kedamaian, kecerdasan, dan peduli pada peradaban, melainkan justru sebaliknya.


Pada tingkat global ketika Islam melekat pada gerakan ISIS, satu sisi telah memberikan kekuatan magnetic. Ratusan bahkan ribuan orang lintas negara menjadi terbius untuk bergabung ke Suriah dengan taruhan nyawa, dengan alasan demi perjuangan Kekhalifahan Islam. ISIS adalah solusi dari beragam krisis yang melanda dunia. Namun, pada sisi lain, ISIS juga telah menimbulkan citra Islam yang kejam, sadis, dan anti peradaban.

Pada tingkat lokal dan nasional, ketika orang mendengar nama, misalnya, FPI (Front Pembela Islam), NII (Negara Islam Indonesia), pasti konotasinya berbeda ketika disebut, misalnya, ICMI, HMI, PMII, meskipun semuanya melekatkan kata Islam. Umat Islam meyakini bahwa kata Islam dari Allah yang diterima Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril, sehingga yang memiliki hak paten adalah Allah atau Nabi Muhammad sebagai penerimanya.

Namun, waktu itu tak dikenal konsep pemegang tunggal hak paten, sehingga Islam sebagai nama gerakan keagamaan yang dimotori oleh Nabi Muhammad, lalu dipakai oleh siapa saja. Tak ada lembaga yang memiliki otoritas efektif untuk mengontrol dan melarang penggunaan kata Islam.

Jadi, jangan heran kalau suatu saat Anda akan bertemu merek: Restoran Islam, Bus Islam, Hotel Islam, Partai Islam, Negara Islam, Pakaian Islam, Sepak Bola Islam, Bank Islam, Televisi Islam, dan sekian banyak lagi kata Islam dijadikan label dan modal gerakan, entah bisnis, dakwah, politik, ataupun gerakan lain yang tidak selalu mencerminkan nilai dan etika Islam.

Kalau sudah terjadi penyimpangan, lalu siapa yang bisa meluruskan secara efektif? Apakah organisasi semacam Muhammadiyah, NU, dan MUI mampu dan punya kewenangan untuk melarang mereka? Secara moral tentu punya kewenangan, tetapi secara legal tidak punya karena tak ada yang memiliki hak paten penggunaan kata Islam.

Mengingat selama ini kata Islam sering dibajak dan disalahgunakan untuk tujuan yang merusak ajaran Islam, lalu siapa yang mesti dan mampu menjaga? Setidaknya ada empat pihak yang menjaga kemuliaan Islam. Pertama, kemuliaan dan kebenaran sebuah agama akan dijaga oleh dirinya sendiri. Dalam konteks Islam, Alquran bagaikan sosok yang hidup yang akan menjelaskan pesan kemuliaan ilahi yang terkandung di dalamnya.


Sejarah telah membuktikan, betapa banyaknya intelektual yang terinspirasi dan terbentuk pribadinya menjadi orang baik setelah mempelajari Alquran dengan tulus, rendah hati dan cerdas. Kedua, setiap zaman selalu ada ulama atau ilmuwanilmuwan yang saleh yang selalu menjaga kemurnian dan kemuliaan agamanya. Mereka ini menjadi pengingat dan pencerah zaman ketika penyimpangan, kerusakan dan kegilaan melanda masyarakat dengan dalih dan simbol-simbol keagamaan.

Ketiga, kemuliaan Islam juga akan terjaga oleh undang-undang dan hukum negara. Jika ada kejahatan kemanusiaan yang mengatasnamakan agama maka pelakunya akan berurusan dengan aparat penegak hukum negara. Keempat, orang beriman yakin bahwa Tuhan akan menjaga kebenaran dan kemuliaan ajaran-Nya yang diwahyukan pada manusia dengan berbagai cara yang kadang terjadi di luar perkiraan nalar manusia. Dulu peristiwa ini disebut mukjizat. Sekarang pun mukjizat Tuhan masih berlangsung dalam sejarah tetapi sering kali kita tidak mampu atau terlambat memahaminya. []

 

Koran SINDO, 27 Maret 2015

Komaruddin Hidayat, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

TELKOMSEL MENCURI PULSA LAGI YA?

TELKOMSEL MENCURI PULSA LAGI YA?

Oleh “Dadang Kadarusman dkadarusman@yahoo.com , in:[kota_bandung]” <kota_bandung@yahoogroups.com>,Monday, 30 March 2015, 9:30
Maaf ya jika Anda bekerja di Telkomsel.  Jangan tersinggung. Saya sudah berbaik hati memaafkan perampokan pulsa yang pernah dialami dulu. Pada saya. Pada istri saya. Pada anak saya. Saya maafkan. Dan saya tahu telkomsel sudah berbenah. Tapi kalau hari gini Telkomsel mencuri pulsa saya lagi, benar-benar ter….la…lu……
Sekarang modus perampokan pulsanya lebih canggih. Dimulai dengan cara mengirim SMS bertubi-tubi yang berisi iming-iming internet gratis buat pelanggan. Sepanjang hari minggu tanggal 29 Maret 2015 saja saya mendapatkan kiriman SMS sampai 5 (LIMA) kali  dari telkomsel soal internet gratis. Ujung-ujungnya sisa pulsa disikat habis sampai ludes RP.0. Padahal, saya sama sekali tidak menggunakan internet lewat hand phone. Tega ya ngambil pulsa orang….
Padahal saat ini Telkomsel sedang bermasalah di Pengadilan negeri Jaksel soal tuntutan 1 milyar dari pelanggan yang pulsanya dipotong. Apakah Telkomsel menginginkan pelanggannya pada menuntut ganti rugi seperti itu ya.
Jika Anda kenal orang telkomsel, boleh diteruskan pesan ini. Asalnya mau saya urus ke Grapari (seperti dulu). Tapi buang waktu dan energi. Siapa tahu dengan cara ini orang telkomsel peduli. Jika Anda pelanggan telkomsel, HATI_HATI DENGAN TELKOMSEL. Saya mengalaminya sendiri.
Saya, Dadang Kadarusman.
Pelanggan Telkomsel Nomor: 0812 -19899 – 737

DI LAUT INDONESIA MEREKA JADI BUDAK PERIKANAN

DI LAUT INDONESIA MEREKA JADI BUDAK PERIKANAN

 Di laut Indonesia mereka jadi budak perikanan yang tak tahu diri!

Slaves kept in locked cages catch seafood that ends up in global supply chain: ‘I want to go home. We all do’

BENJINA, Indonesia (AP) — The Burmese slaves sat on the floor and stared through the rusty bars of their locked cage, hidden on a tiny tropical island thousands of miles from home.

Just a few yards away, other workers loaded cargo ships with slave-caught seafood that clouds the supply networks of major supermarkets, restaurants and even pet stores in the United States.

All I did was tell my captain… that I wanted to go home. The next time we docked, I was locked up

But the eight imprisoned men were considered flight risks — laborers who might dare run away. They lived on a few bites of rice and curry a day in a space barely big enough to lie down, stuck until the next trawler forces them back to sea.

Dita Alangkara/ Associated Press

Dita Alangkara/ Associated PressIn this Saturday, Nov. 22, 2014 photo, Thai and Burmese fishing boat workers sit inside a cell at the compound of a fishing company in Benjina, Indonesia. The imprisoned men were considered slaves who might run away.

“All I did was tell my captain I couldn’t take it anymore, that I wanted to go home,” said Kyaw Naing, his dark eyes pleading into an Associated Press video camera sneaked in by a sympathetic worker. “The next time we docked,” he said nervously out of earshot of a nearby guard, “I was locked up.”

APTN screengrab/ Associated Press

APTN screengrab/ Associated PressKyaw Naing, a slave from Myanmar, looks through the bars of a cell at the compound of a fishing company in Benjina, Indonesia. After working for three years on a Thai trawler, sometimes enduring beatings with the bones of sting ray, he begged his captain to let him return home.

Here, in the Indonesian island village of Benjina and the surrounding waters, hundreds of trapped men represent one of the most desperate links criss-crossing between companies and countries in the seafood industry. This intricate web of connections separates the fish we eat from the men who catch it, and obscures a brutal truth: Your seafood may come from slaves.

The men the AP interviewed on Benjina were mostly from Myanmar, also known as Burma, one of the poorest countries in the world. They were brought to Indonesia through Thailand and forced to fish. Their catch was then shipped back to Thailand, where it entered the global stream of commerce.

Tainted fish can wind up in the supply chains of some of America’s major grocery stores, such as Kroger, Albertsons and Safeway; the nation’s largest retailer, Wal-Mart; and the biggest food distributor, Sysco. It can find its way into the supply chains of some of the most popular brands of canned pet food, including Fancy Feast, Meow Mix and Iams. It can turn up as calamari at fine dining restaurants, as imitation crab in a California sushi roll or as packages of frozen snapper relabeled with store brands that land on our dinner tables.

In a year-long investigation, the AP talked to more than 40 current and former slaves in Benjina. The AP documented the journey of a single large shipment of slave-caught seafood from the Indonesian village, tracking it by satellite to a gritty Thai harbor. Upon its arrival, AP journalists followed trucks that loaded and drove the seafood over four nights to dozens of factories, cold storage plants and the country’s biggest fish market.

Dita Alangkara/ Associated Press

Dita Alangkara/ Associated PressWorkers in Benjina, Indonesia, load fish onto a cargo ship bound for Thailand. Seafood caught by slaves mixes in with other fish at a number of sites in Thailand, including processing plants.

The tainted seafood mixes in with other fish at a number of sites in Thailand, including processing plants. U.S. Customs records show that several of those Thai factories ship to America. They also sell to Europe and Asia, but the AP traced shipments to the U.S., where trade records are public.

By this time, it is nearly impossible to tell where a specific fish caught by a slave ends up. However, entire supply chains are muddied, and money is trickling down the line to companies that benefit from slave labor.

The supply chain is quite cloudy, especially when it comes from offshore

The major corporations contacted would not speak on the record but issued statements that strongly condemned labor abuses. All said they were taking steps to prevent forced labor, such as working with human rights groups to hold subcontractors accountable.

Several independent seafood distributors who did comment described the costly and exhaustive steps taken to ensure their supplies are clean. They said the discovery of slaves underscores how hard it is to monitor what goes on halfway around the world.

Santa Monica Seafood, a large independent importer that sells to restaurants, markets and direct from its store, has been a leader in improving international fisheries, and sends buyers around the world to inspect vendors.

Dita Alangkara/ Associated Press

Dita Alangkara/ Associated PressThai and Burmese fishing boat workers sit behind bars inside a cell at the compound of a fishing company in Benjina, Indonesia. They said they lived on a few bites of rice and curry a day in a space barely big enough to lie down, stuck until the next trawler forces them back to sea. (AP Photo/Dita Alangkara)

“The supply chain is quite cloudy, especially when it comes from offshore,” said Logan Kock, vice president for responsible sourcing, who acknowledged that the industry recognizes and is working to address the problem. “Is it possible a little of this stuff is leaking through? Yeah, it is possible. We are all aware of it.”

The slaves interviewed by the AP had no idea where the fish they caught was headed. They knew only that it was so valuable, they were not allowed to eat it.

APTN screengrab/ Associated Press

APTN screengrab/ Associated PressSlaves from Myanmar lean over the deck of their fishing trawler at the port in Benjina, Indonesia. “I want to go home. We all do,” one man called out in Burmese, a cry repeated by others. “Our parents haven’t heard from us for a long time. I’m sure they think we are dead.”

They said the captains on their fishing boats forced them to drink unclean water and work 20- to 22-hour shifts with no days off. Almost all said they were kicked, whipped with toxic stingray tails or otherwise beaten if they complained or tried to rest. They were paid little or nothing, as they hauled in heavy nets with squid, shrimp, snapper, grouper and other fish.

Some shouted for help over the deck of their trawler in the port to reporters, as bright fluorescent lights silhouetted their faces in the darkness.

“I want to go home. We all do,” one man called out in Burmese, a cry repeated by others. The AP is not using the names of some men for their safety. “Our parents haven’t heard from us for a long time. I’m sure they think we are dead.”

Another glanced fearfully over his shoulder toward the captain’s quarters, and then yelled: “It’s torture. When we get beaten, we can’t do anything back. … I think our lives are in the hands of the Lord of Death.”

In the worst cases, numerous men reported maimings or even deaths on their boats.

If Americans and Europeans are eating this fish, they should remember us…. There must be a mountain of bones under the sea

“If Americans and Europeans are eating this fish, they should remember us,” said Hlaing Min, 30, a runaway slave from Benjina. “There must be a mountain of bones under the sea. … The bones of the people could be an island, it’s that many.”

Benjina is the end of the world

Dita Alangkara/ Associated Press

Dita Alangkara/ Associated PressAsecurity guard talks to detainees inside a cell at the compound of a fishing company in Benjina, Indonesia, the end of the line for many Burmese slaves forced to fish.

For Burmese slaves, Benjina is the end of the world.

Roughly 3,500 people live in the town that straddles two small islands separated by a five-minute boat ride. Part of the Maluku chain, formerly known as the Spice Islands, the area is about 400 miles north of Australia, and hosts small kangaroos and rare birds of paradise with dazzling bright feathers.

Benjina is impossible to reach by boat for several months of the year, when monsoon rains churn the Arafura Sea. It is further cut off by a lack of Internet access. Before a cell tower was finally installed last month, villagers would climb nearby hills each evening in the hope of finding a signal strong enough to send a text. An old landing strip has not been used in years.

These situations would be called modern slavery by any measure

The small harbor is occupied by Pusaka Benjina Resources, whose five-story office compound stands out and includes the cage with the slaves. The company is the only fishing operation on Benjina officially registered in Indonesia, and is listed as the owner of more than 90 trawlers. However, the captains are Thai, and the Indonesian government is reviewing to see if the boats are really Thai-owned. Pusaka Benjina did not respond to phone calls and a letter, and did not speak to a reporter who waited for two hours in the company’s Jakarta office.

On the dock in Benjina, former slaves unload boats for food and pocket money. Many are men who were abandoned by their captains — sometimes five, 10 or even 20 years ago — and remain stranded.

In the deeply forested island interiors, new runaways forage for food and collect rainwater, living in constant fear of being found by hired slave catchers.

And just off a beach covered in sharp coral, a graveyard swallowed by the jungle entombs dozens of fishermen. They are buried under fake Thai names given to them when they were tricked or sold onto their ships, forever covering up evidence of their captors’ abuse, their friends say.

APTN screengrab/ Associated Press

APTN screengrab/ Associated PressA group of former slaves from Myanmar, who worked on fishing ships, walk in the densely forested interior of an island in the Arafura Sea after escaping from Benjina, Indonesia. They cut trees and sell the wood to earn money for food. (AP Photo/APTN)

“I always thought if there was an entrance there had to be an exit,” said Tun Lin Maung, a slave abandoned on Benjina, as other men nodded or looked at the ground. “Now I know that’s not true.”

The Arafura Sea provides some of the world’s richest and most diverse fishing grounds, teeming with mackerel, tuna, squid and many other species.

Although it is Indonesian territory, it draws many illegal fishing fleets, including from Thailand. The trade that results affects the United States and other countries.

The U.S. counts Thailand as one of its top seafood suppliers, and buys about 20 percent of the country’s $7 billion annual exports in the industry. Last year, the State Department blacklisted Thailand for failing to meet minimum standards in fighting human trafficking, placing the country in the ranks of North Korea, Syria and Iran. However, there were no additional sanctions.

APTN screengrab/ Associated Press

APTN screengrab/ Associated PressIn this Thursday, Nov. 27, 2014 image from video, workers from Myanmar load fish onto a Thai-flagged cargo ship in Benjina, Indonesia. An intricate web of connections separates the fish we eat from the men who catch it, and obscures a brutal truth: Your seafood may come from slaves. (AP Photo/APTN)

Thailand’s seafood industry is largely run off the backs of migrant laborers, said Kendra Krieder, a State Department analyst who focuses on supply chains. The treatment of some of these workers falls under the U.S. government’s definition of slavery, which includes forcing people to keep working even if they once signed up for the jobs, or trafficking them into situations where they are exploited.

“In the most extreme cases, you’re talking about someone kidnapped or tricked into working on a boat, physically beaten, chained,” said Krieder. “These situations would be called modern slavery by any measure.”

The Thai government says it is cleaning up the problem. On the bustling floor of North America’s largest seafood show in Boston earlier this month, an official for the Department of Fisheries laid out a plan to address labor abuse, including new laws that mandate wages, sick leave and shifts of no more than 14 hours. However, Kamonpan Awaiwanont stopped short when presented details about the men in Benjina.

“This is still happening now?” he asked. He paused. “We are trying to solve it. This is ongoing.”

The Thai government also promises a new national registry of illegal migrant workers, including more than 100,000 flooding the seafood industry. However, policing has now become even harder because decades of illegal fishing have depleted stocks close to home, pushing the boats farther and deeper into foreign waters.

The Indonesian government has called a temporary ban on most fishing, aiming to clear out foreign poachers who take billions of dollars of seafood from the country’s waters. As a result, more than 50 boats are now docked in Benjina, leaving up to 1,000 more slaves stranded onshore and waiting to see what will happen next.

Indonesian officials are trying to enforce laws that ban cargo ships from picking up fish from boats at sea. This practice forces men to stay on the water for months or sometimes years at a time, essentially creating floating prisons.

Susi Pudjiastuti, the new Fisheries Minister, said she has heard of different fishing companies putting men in cells. She added that she believes the trawlers on Benjina may really have Thai owners, despite the Indonesian paperwork, reflecting a common practice of faking or duplicating licenses.

After the AP released its report Wednesday, she tweeted it and distributed copies of it in a meeting to a wide range of high-ranking government officials, including police, a high court judge, a prosecutor, the Navy and customs.

“I’m not going to tolerate such a thing to continue happening in our waters,” she said in an interview. She added that campaigns to save wildlife get far more attention than abuse involving humans at sea.

Illegal fishing is “killing people and nobody knows or cares about this for so long,” she said.

The long, sordid story of slavery in the Thai seafood industry

The story of slavery in the Thai seafood industry started decades ago with the same push-and-pull that shapes economic immigration worldwide — the hope of escaping grinding poverty to find a better life somewhere else.

In recent years, as the export business has expanded, it has become more difficult to convince young Burmese or Cambodian migrants and impoverished Thais — all of whom were found on Benjina — to accept the dangerous jobs. Agents have become more desperate and ruthless, recruiting children and the disabled, lying about wages and even drugging and kidnapping migrants, according to a former broker who spoke on condition of anonymity to avoid retribution.

The employers are probably more worried about the fish than the workers’ lives

The broker said agents then sell the slaves, usually to Thai captains of fishing boats or the companies that own them. Each slave typically costs around $1,000, according to Patima Tungpuchayakul, manager of the Thai-based nonprofit Labor Rights Promotion Network Foundation. The men are later told they have to work off the “debt” with wages that don’t come for months or years, or at all.

“The employers are probably more worried about the fish than the workers’ lives,” she said. “They get a lot of money from this type of business.”

Illegal Thai boats are falsely registered to fish in Indonesia through graft, sometimes with the help of government authorities. Praporn Ekouru, a Thai former member of Parliament, admitted to the AP that he had bribed Indonesian officials to go into their waters, and complained that the Indonesian government’s crackdown is hurting business.

“In the past, we sent Thai boats to fish in Indonesian waters by changing their flags,” said Praporn, who is also chairman of the Songkhla Fisheries Association in southern Thailand. “We had to pay bribes of millions of baht per year, or about 200,000 baht ($6,100) per month. … The officials are not receiving money anymore because this order came from the government.”

Dita Alangkara/ Associated Press

Dita Alangkara/ Associated PressWorkers in Benjina, Indonesia, load fish onto a cargo ship bound for Thailand.

Illegal workers are given false documents, because Thai boats cannot hire undocumented crew. One of the slaves in Benjina, Maung Soe, said he was given a fake seafarer book belonging to a Thai national, accepted in Indonesia as an informal travel permit. He rushed back to his boat to dig up a crinkled copy.

“That’s not my name, not my signature,” he said angrily, pointing at the worn piece of paper. “The only thing on here that is real is my photograph.”

Soe said he had agreed to work on a fishing boat only if it stayed in Thai waters, because he had heard Indonesia was a place from which workers never came back.

“They tricked me,” he said. “They lied to me. … They created fake papers and put me on the boat, and now here I am in Indonesia.”

The slaves said the level of abuse on the fishing boats depends on individual captains and assistants. Aung Naing Win, who left a wife and two children behind in Myanmar two years ago, said some fishermen were so depressed that they simply threw themselves into the water. Win, 40, said his most painful task was working without proper clothing in the ship’s giant freezer, where temperatures drop to 39 degrees below zero.

“It was so cold, our hands were burning,” he said. “No one really cared if anyone died.”

Following the fish from slavery to supermarket

The shipment the AP tracked from the port of Benjina carried fish from smaller trawlers; AP journalists talked to slaves on more than a dozen of them.

A crane hoisted the seafood onto a refrigerated cargo ship called the Silver Sea Line, with an immense hold as big as 50 semi-trucks. At this point, by United Nations and U.S. standards, every fish in that hold is considered associated with slavery.

The ship belongs to the Silver Sea Reefer Co., which is registered in Thailand and has at least nine refrigerated cargo boats. The company said it is not involved with the fishermen.

Wong Maye-E/ Associated Press

Wong Maye-E/ Associated PressThe Silver Sea Line, a 3,000-ton cargo ship, second from right, is docked at Thajeen Port in Samut Sakhon, Thailand, 15 days after it set sail from Benjina, Indonesia with a load of wild-caught seafood. The ship belongs to the Silver Sea Reefer Co., which is registered in Thailand and has at least nine refrigerated cargo boats. The company said it is not involved with the fishermen.

“We only carry the shipment and we are hired in general by clients,” said owner Panya Luangsomboon. “We’re separated from the fishing boats.”

The AP followed the Silver Sea Line by satellite over 15 days to Samut Sakhon. When it arrived, workers on the dock packed the seafood over four nights onto more than 150 trucks, which then delivered their loads around the city.

One truck bore the name and bird logo of Kingfisher Holdings Ltd., which supplies frozen and canned seafood around the world. Another truck went to Mahachai Marine Foods Co., a cold storage business that also supplies to Kingfisher and other exporters, according to Kawin Ngernanek, whose family runs it.

“Yes, yes, yes, yes,” said Kawin, who also serves as spokesman for the Thai Overseas Fisheries Association. “Kingfisher buys several types of products.”

When asked about abusive labor practices, Kingfisher did not answer repeated requests for comment. Mahachai manager Narongdet Prasertsri responded, “I have no idea about it at all.”

Every month, Kingfisher and its subsidiary KF Foods Ltd. sends about 100 metric tons of seafood from Thailand to America, according to U.S. Customs Bills of Lading. These shipments have gone to Santa Monica Seafood, Stavis Seafoods — located on Boston’s historic Fish Pier — and other distributors.

Richard Stavis, whose grandfather started the dealership in 1929, shook his head when told about the slaves whose catch may end up at businesses he buys from. He said his company visits processors and fisheries, requires notarized certification of legal practices and uses third-party audits.

Elise Amendola/ Associated Press

Elise Amendola/ Associated PressThis Monday, March 16, 2015, photo shows the Stavis Seafoods booth at the Seafood Expo in Boston. Stavis prides itself on its responsible sourcing practices. The company visits processors and fisheries, requires notarized certification of legal practices and uses third-party audits to avoid acquiring seafood from slave labor. “These are the kind of things that keep you up at night,” said Richard Stavis, whose grandfather started the Boston-based seafood dealership in 1929. “That’s the sort of thing I want to stop. … There are companies like ours that care and are working as hard as they can.”

“The truth is, these are the kind of things that keep you up at night,” he said. “That’s the sort of thing I want to stop. … There are companies like ours that care and are working as hard as they can.”

Wholesalers like Stavis sell packages of fish, branded and unbranded, that can end up on supermarket shelves with a private label or house brand. Stavis’ customers also include Sysco, the largest food distributor in the U.S.; there is no clear way to know which particular fish was sold to them.

Wong Maye-E/ Associated Press

Wong Maye-E/ Associated PressIn this Thursday, Dec. 11, 2014 photo, frozen seafood is off-loaded from a refrigerated cargo ship called the Silver Sea Line, a 3,000-ton cargo ship, at Thajeen Port in Samut Sakhon, Thailand, 15 days after it set sail from Benjina, Indonesia. The ship belongs to the Silver Sea Reefer Co., which is registered in Thailand and has at least nine refrigerated cargo boats. The company said it is not involved with the fishermen. “We only carry the shipment and we are hired in general by clients,” said owner Panya Luangsomboon. “We’re separated from the fishing boats.” (AP Photo/Wong Maye-E)

Sysco declined an interview, but the company’s code of conduct says it “will not knowingly work with any supplier that uses forced, bonded, indentured or slave labor.”

Gavin Gibbons, a spokesman for National Fisheries Institute, which represents about 75 percent of the U.S. seafood industry, said the reports of abuse were “disturbing” and “disheartening.” ”But these type of things flourish in the shadows,” he said.

A similar pattern repeats itself with other shipments and other companies, as the supply chain splinters off in many directions in Samut Sakhon. It is in this Thai port that slave-caught seafood starts to lose its history.

The AP followed another truck to Niwat Co., which sells to Thai Union Manufacturing Co., according to part owner Prasert Luangsomboon. Weeks later, when confronted about forced labor in their supply chain, Niwat referred several requests for comment to Luangsomboon, who could not be reached for further comment.

Thai Union Manufacturing is a subsidiary of Thai Union Frozen Products PCL., the country’s largest seafood corporation, with $3.5 billion in annual sales. This parent company, known simply as Thai Union, owns Chicken of the Sea and is buying Bumble Bee, although the AP did not observe any tuna fisheries. In September, it became the country’s first business to be certified by Dow Jones for sustainable practices, after meeting environmental and social reviews.

Thai Union said it condemns human rights violations, but multiple stakeholders must be part of the solution. “We all have to admit that it is difficult to ensure the Thai seafood industry’s supply chain is 100 percent clean,” CEO Thiraphong Chansiri said in an emailed statement.

Victor J. Blue/Bloomberg

Victor J. Blue/BloombergSome major cat food brands include fish that can be traced back to modern-day slavery in Indonesia, where fisherman are forced onto the seas.

Thai Union ships thousands of cans of cat food to the U.S., including household brands like Fancy Feast, Meow Mix and Iams. These end up on shelves of major grocery chains, such as Kroger, Safeway and Albertsons, as well as pet stores; again, however, it’s impossible to tell if a particular can of cat food might have slave-caught fish.

After the AP’s story was released Wednesday, the company issued an additional statement saying it had immediately terminated business ties with a supplier after determining it might be involved with forced labor and other abuses. It did not say which supplier.

“Thai Union embraces AP’s finding. It is utterly unacceptable,” it said. “This is to prove that Thai Union takes the issue of human rights violation extremely seriously.”

APTN screengrab/ Associated Press

APTN screengrab/ Associated PressA former slave from Myanmar who goes by the name Mozet, centre, one of several slaves who escaped or ran away while Thai trawlers were docked at the Benjina port, cuts planks from a tree to earn money for food. Because the men were brought to Indonesia illegally – many after being tricked, sold or kidnapped by Thai brokers – they do not have any official documents and live in constant fear of being arrested.

Wal-Mart described its work with several non-profits to end forced labor in Thailand, including Project Issara, and referred the AP to Lisa Rende Taylor, its director. She noted that slave-caught seafood can slip into supply chains undetected at several points, such as when it is traded between boats or mingles with clean fish at processing plants. She also confirmed that seafood sold at the Talay Thai market — to where the AP followed several trucks — can enter international supply chains.

“Transactions throughout Thai seafood supply chains are often not well-documented, making it difficult to estimate exactly how much seafood available on supermarket shelves around the world is tainted by human trafficking and forced labor,” she said.

Poj Aramwattananont, president of an industry group that represents Thai Union, Kingfisher and others, said Thais are not “jungle people” and know that human trafficking is wrong. However, he acknowledged that Thai companies cannot always track down the origins of their fish.

“We don’t know where the fish come from when we buy from Indonesia,” said Poj of the Thai Frozen Foods Association. “We have no record. We don’t know if that fish is good or bad.”

The end of the line

The seafood the slaves on Benjina catch may travel around the world, but their own lives often end right here, in this island village.

A crude cemetery holds more than 60 graves strangled by tall grasses and jungle vines, where small wooden markers are neatly labelled, some with the falsified names of slaves and boats. Only their friends remember where they were laid to rest.

In the past, former slave Hla Phyo said, supervisors on ships simply tossed bodies into the sea to be devoured by sharks. But after authorities and companies started demanding that every man be accounted for on the roster upon return, captains began stowing corpses alongside the fish in ship freezers until they arrived back in Benjina, the slaves said.

APTN screengrab/ Associated Press

APTN screengrab/ Associated Press Hla Phyo stands next to a grave marker of a man he helped bury, a Burmese fisherman slave who died on a fishing boat, at a cemetery in Benjina, Indonesia. Phyo, a former slave, said conditions on the Thai-run trawlers were horrific. He said some men died after jumping into the water to wrestle with the giant, swollen nets. According to Phyo, many were brutally beaten by the Thai crew overseeing them. The 30-year-old says he helped bury two of the men in this company cemetery. (AP Photo/APTN)

Lifting his knees as he stepped over the thick brush, Phyo searched for two grave markers overrun by weeds — friends he helped bury.

It’s been five years since he himself escaped the sea and struggled to survive on the island. Every night, his mind drifts back to his mother in Myanmar. He knows she must be getting old now, and he desperately wants to return to her. Standing among so many anonymous tombs stacked on top of each other, hopelessness overwhelms him.

“I’m starting to feel like I will be in Indonesia forever,” he said, wiping a tear away. “I remember thinking when I was digging, the only thing that awaits us here is death.”

HUKUM ISLAM MODERN

Hukum Islam Modern

Oleh: Moh. Mahfud MD

 

Banyak orang yang melihat hukum Islam sebagai hukum yang kolot, dogmatis, dan tanpa metodologi yang ketat.


Hukum Islam kadang dikonotasikan sebagai hukumnya orang-orang kolot yang hanya mengajarkan cara-cara ibadah mahdhah. Padahal, hukum Islam didukung oleh metodologi penemuan dan penetapan hukum yang tak kalah dari metode- metode ilmu hukum modern.


Ketika belajar di fakultas hukum yang, katanya, muatan maupun metodologinya sudah modern, saya merasa mudah karena sudah mempelajari asas dan metodologinya saat dimadrasah, pondok pesantren, dan sekolah-sekolah Islam yang saya tempuh. Teori penjenjangan hukum (hierarki perundang-undangan) atau Stufenbautheorie dari Hans Kelsen, misalnya, sudah diajarkan di dalam metodologi hukum Islam melalui dialog antara Nabi Muhammad dan Muadz bin Jabal, belasan abad sebelum Hans Kelsen lahir.

Ketika akan menugaskan Muadz bin Jabal ke Yaman, Nabi bertanya kepada Muadz tentang cara menetapkan hukum jika ada masalah yang harus dihukumi. Muadz pun menjawab, dirinya akan menghukumi sesuai dengan ketentuan Alquran. ”Bagaimana jika tidak ditemukan ketentuannya di dalam Alquran?” tanya Nabi. ”Saya akan berpedoman pada Sunah Rasul,” jawab Muadz.

”Jika tidak menemukan di dalam Sunah?” tanya Nabi lagi. ”Saya akan menggunakan rarayu (akal) untuk berijtihad,” jawab Muadz. Lalu, Nabi memuji Muadz sebagai sahabatnya yang alim dan ahli hukum. Berdasarkan hadis tersebut, secara metodologis sejak awal kehadirannya, Islam sudah mengajarkan susunan hukum yang hierarkis, tak bisa dibalik karena yang lebih tinggi harus menjadi dari dasar dari yang sesudahnya, yakni, Alquran, Sunah Rasul, ijtihad, dan semua tingkatan-tingkatan dari ijtihad itu sendiri.

Teori ini mendahului teori stupa dari Hans Kelsen yang menyebut bahwa hukum tersusun secara berjenjang dan berlapis dengan keharusan bahwa peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan tak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Hans Kelsen yang hidup pada abad ke-20 mengajarkan dalam teori hierarkinya bahwa peraturan perundang-undangan berjenjang mulai konstitusi, UU, hingga seterusnya ke bawah.

Dalam tata hukum Indonesia pun, teori penjenjangan ini berlaku sehingga yang mengurutkan peraturan dan perundang- undangan mulai UUD 1945, tap MPR, UU/perppu, PP, perpres, perda, hingga seterusnya ke bawah. Begitu pun dalam soal hubungan antara hukum dan masyarakat. Ada teori bahwa hukum berubah-ubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya karena hukum bukan ada dalam vacuum.

Hukum dibuat untuk melayani masyarakatnya, sehingga kalau masyarakat berubah maka hukumnya pun berubah. Kalau zaman atau tempatnya berubah maka hukumnya pun bisa berubah. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (untuk masyarakat itu). Dalam teori konstitusi, ada teori resultante dari KC Wheare yang mengatakan bahwa konstitusi itu adalah produk resultante (kesepakatan) sesuai dengan keadaan sosial ekonomi, politik, dan budaya saat dibuat.

Karena itu, menurut Wheare, yang melempar teorinya pada abad ke-20, konstitusi bisa berbeda- beda dan bisa berubahubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat, baik waktu maupun tempatnya. Belasan abad sebelum Wheare lahir, dalam hukum Islam sudah ada kaidah yang kemudian dipakai oleh Wheare tersebut melalui yang berbunyi, ”Tak terbantahkan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan budaya masyarakatnya”, laa yunkaru taghayyurul ahkaam bitaghayyuril azmaan wal amkaan wal awalaa yunkaru taghayyurul ahkaam bitaghayyuril azmaan wal amkaan wal awaid.

 

Atau kaidah bahwa ”hukum berubah sesuai dengan illah atau latar belakangnya”, alhukmu yaduuru maalhukmu yaduuru maa illatihi. Umar ibn Khatthab dapat disebut sebagai fuqohafuqoha yang memberi contoh bahwa implementasi hukum itu disesuaikan dengan perubahan situasi masyarakat.

Umar tidak memberikan zakat kepada mualaf (orang-orang yang baru masuk Islam), padahal dalam Alquran disebutkan mualaf adalah salah satu dari delapan kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Alasan Umar, zaman sudah berubah dan Islam sudah kuat sehingga tak perlu memberi insentif agar orang masuk Islam. Adanya asas dalam hukum modern bahwa jika ada hukum baru maka hukum lama tak berlaku (lex posteriori derogat legi priori), di dalam Islam sudah ada asas naasikh dan mansuukh (hukum baru menghapus hukum lama dalam hal yang sama).

Dalam konteks taksonomi hukum Islam juga dikenal pembidangan dalam berbagai jenis hukum seperti hukum perdata (syakhshiyyah) , hukum pidana (jinaayah), hukum politik dan ketatanegaraan (siyaasah) , dan hukum pemerintahan(imaamah) . Kaidah hukmul hakim yarfaul khilaaf, putusan hakim itu menyelesaikan perbedaan, adalah kaidah di dalam hukum Islam yang, hebatnya, kemudian berlaku di semua negara dan semua sistem hukum.

Meskipun ketentuan hukum tentang hak dan kewajiban manusia sudah jelas, kerap timbul perselisihan di antara manusia karena pelanggaran ataupun karena perbedaan tafsir atas hukum. Karena itulah, ada lembaga pengadilan dan hakim sebagai pengadil. Jika hakim sudah memutus dengan kekuatan hukum yang tetap maka putusan itu mengikat, mengakhiri perselisihan, terlepas dari disetujui atau tidak disetujui oleh pihakpihak yang bersengketa.

Kaidah ini menjamin kepastian agar perselisihan bisa diakhiri. Jika dalam membuat putusan ternyata hakim melakukan kesalahan, hakimnya bisa dihukum tanpa harus mempersoalkan vonisnya yang sudah final. Jauh sebelum lahirnya teori-teori hukum modern, sebenarnya hukum Islam sudah modern lebih dulu.


Menurut beberapa literatur metode kodifikasi dan unifikasi hukum modern, yang ditandai oleh munculnya code penal (kitab hukum pidana) dan code civil (kitab hukum perdata) di Prancis, didahului dengan pengiriman ahli-ahli hukum Prancis untuk mendalami metodologi hukum Islam di Universitas Al Azhar, Mesir. []

 

Koran SINDO, 28 Maret 2015

Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Konstitusi

SWASONO: JOKOWI JANGAN RAGU AMBIL ALIH BLOK MAHAKAM!

 

Presiden RI, Joko Widodo‏ (Ist)

Presiden RI, Joko Widodo‏ (Ist)JAKARTA- Masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk mengambil alih blok minyak dan gas di Mahakam, Kalimantan Timur yang dikelola oleh perusahaan Perancis, Total E&P Indonesie. Untuk itu Presiden Joko Widodo jangan ragu-ragu lagi untuk menghentikan kontrak dengan Total E&P Indonesie di hulu sungai Mahakam itu. Demikian Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Sri-Edi Swasono kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (30/3).

“Presiden harus menepati janjinya untuk hanya tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat,” tegas anggota Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) ini.

Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan beberapa waktu lalu dengan Menteri ESDM, Sudirman Said telah disepakati bersama untuk menghentikan kontrak karya dengan perusahan Perancis tersebut dan menyerahkan saham dan pengelolaan sepenuhnya 100 persen pada Pertamina sebagai perusahaan negara. Pemerintah daerah setempat juga diberikan saham 10 persen.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, secara prinsip Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa Pertamina akan menjadi operator di Blok Mahakam.

”Blok ini salah satu penyumbang produksi terpenting di Indonesia. Maka itu, harus dijaga kelangsungan produksi tidak mengalami gangguan,” demikian Sudirman Said.

Menurut Sudirman, transisi merupakan persyaratan jika kemudian Pertamina menjadi operator pada 2018 menggantikan Total E&P Indonesie. Dari sekarang harus mulai turut serta dalam proses transisi supaya informasi knowledge dan teknologi segera dapat dikelola.

Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah dengan Total (Prancis, 50%) dan Inpex (Jepang, 50%) pertama kali pada 31 maret 1967, untuk jangka waktu 30 tahun, dan telah berakhir pada 31 Maret 1997. Pada awal 2007, KKS kembali diperpanjang selama 20 tahun, sampai 31 Maret 2017.

Potensi Cadangan

Marwan Batubara, Indonesian Resources Studies, IRESS mengatakan bahwa BP Migas pada 2010 memastikan, cadangan tersisa Blok Mahakam pada 2010 adalah sebesar 13,7 tcf (triliun cubic feet). Dengan asumsi laju ekstraksi gas sekitar 0,6 tcf/tahun (sesuai data produksi Mahakam BP Migas, 2000 MMSCFD per 9/2012), maka pada 2012 cadangan gas yang tersisa menjadi [13,7 tcf – (2 tahun x 0,6 tcf/tahun)] = 12,5 tcf.

Oleh sebab itu, jika tingkat ekstraksi/pengurasan gas dipertahankan pada level 2000 MMSCFD, maka pada awal tahun 2017, cadangan yang tersisa adalah: [12,5 tcf – 4 tahun x 0,6 tcf/tahun)] = 10,1 tcf. Dengan demikian, berdasarkan informasi BP Migas yang diperoleh IRESS tersebut, cadangan Blok Mahakam yang tersisa pada 2017 adalah 10,1 triliun cubic feet.

Jika diasumsikan harga jual gas adalah US$ 12/MMBtu, maka nilai ekonomis Blok Mahakam diluar biaya eksploitasi pada 2017 adalah US$(10,1 x 1012 x 1000 Btu x $12/106 Btu) = US$ 121,2 miliar.

Namun, jika cadangan minyak 192 juta barel seperti perkiraan sebuah sumber di Pertamina juga diperhitungkan, maka dengan asumsi harga rata-rata minyak US$ 95/barel, potensi pendapatan dari minyak Blok Mahakam adalah US$ (192 x 95) = US$ 18,24 miliar. Dengan demikian, potensi total pendapatan kotor migas Blok Mahakam pada saat kontrak berakhir Maret 2017 adalah US$ (121, 1 + 18,24) miliar = US$ 139,34 miliar, atau lebih dari Rp 1.300 triliun. (Web Warouw)

TRIO MACAN: DAKWAAN INI DIREKAYASA

TRIO MACAN: DAKWAAN INI DIREKAYASA
Senin, 30 Maret 2015, 20:16 WIB

 Administrator akun @TrioMacan2000, Raden Nuh (kanan), memegang tangan Administrator Akun @TrioMacan2000 lainnya Hari Koeshardjono (kiri) dan Edi Syahputra (tengah) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/3).  (Antara/Rosa Panggabean)

https://i0.wp.com/static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/150323194157-357.jpg

Administrator akun @TrioMacan2000, Raden Nuh (kanan), memegang tangan Administrator Akun @TrioMacan2000 lainnya Hari Koeshardjono (kiri) dan Edi Syahputra (tengah) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/3). (Antara/Rosa Panggabean)

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang eksepsi dari kuasa hukum dan terdakwa kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Raden Nuh, Edi Syahputra, dan Koes Hardjono (trio macan) terhadap bos PT Tower Bersama Grup Abdul Sattar.

Dalam eksepsinya, ketiga terdakwa menuding berkas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ada rekayasa dan tidak berdasar.

“Saya menemukan keganjilan dan cacat pada dakwaan,” ujar Raden Nuh, saat sidang berlangsung, di PN Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Menurut Raden, dakwaan disusun atas berita acara pemeriksaan serta menggunakan hasil penyidikan yang dipalsukan. Kasusnya, kata Raden, merupakan pengkriminalan karena polisi selaku penyidik dianggap bekerja sama dengan koruptor.

Untuk itu, di didalam sidang, Raden meminta kepada majelis hakim yang diketuai Suprapto untuk membatalkan dakwaan. Raden juga mengelak bahwa dirinya melakukan pemerasan dan pencemaran nama baik. Menurutnya, dakwaan tersebut tidak memiliki dasar.

Sebab, kata Raden, palapor Abdul Sattar meminta dirinya agar menghapus kicauan di salah satu twiter @denjaka yang berisi perselingkungan Abdul Sattar dengan seorang artis bernama Vera. Namun, Raden justru dituduh melakukan pemerasan bersama Koes Hardjono dan Edi Syahputra.

Sementara itu, Koes Hardjono dalam eksepsinya juga membantah atas dakwaan dari JPU. Menurut Koes, dakwaan yang disampaikan JPU tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pasalnya, hubungan dirinya denga Abdul Sattar hanya sebatas permohonan bantuan. Koes juga membantah atas tudingan adanya pemberian uang dari Abdul Sattar karena mundur dari Asatunews.com.

“Penyelidikan dan penyidikan saya hanya soal perselingkuhan, dakwaan ini harus batal demi hukum,” kata Koes di persidangan.

ORMAS ISLAM DORONG MASYARAKAT GABUNG ISIS?

 

Ormas Islam Dorong Masyarakat Gabung ISIS?
Monday, 23 March 2015, 20:14 WIB

 

https://i1.wp.com/static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/gerakan-isis-_150218000215-761.jpg

Gerakan ISIS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Banyak faktor penyebab maraknya warga negara Indonesia (WNI) bergabung dengan ISIS. Dorongan organisasi masyarakat (ormas) Islam juga disinyalir menjadi salah satu pemicu tertariknya masyarakat mendukung gerakan radikalisme ini.

“Faktor dorongan dari ormas Islam yang menyatakan seruannya mendukung kelompok Al-Qaeda dan ISIS juga menjadi faktor pendorong,” kata pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Smith Alhadar saat dihubungi Republika, Senin (23/3).

Smith mengungkapkan dugaan adanya dukungan dari kelompok Islam di Tanah Air terhadap ISIS dan Al-Qaeda. Namun, ia enggan menyebutkan nama kelompok yang memberikan seruan tersebut.

Ia mengatakan ormas itu melalui website resminya secara terang-terangan menyerukan untuk mengikuti nasihat pemimpin Al-Qaeda Syeikh Aiman Az-Zawahiri. Selain itu ormas Islam itu juga mendukung pasukan jihad Al-Qaeda baik pasukan Muhammad Al-Jaulani di Suriah maupun pasukan ISIS.

Tak hanya itu, kata Smith, ormas itu mendukung bersatunya segenap Mujahidin Islam di seluruh dunia untuk melanjutkan jihad di Suriah, Irak, Palestina, dan negeri-negeri Islam lainnya yang tertindas’. Padahal ormas ini menyatakan diri menganut ahlu sunnah wal jamaah (Sunni), yang secara ideologinya pun berbeda.

Hal ini,kata dia, yang dikhawatirkannya menjadi faktor pendorong masyarakat untuk ikut memerangi kafir dengan jalan ISIS.

Terlebih ormas tersebut adalah ormas yang populer di kalangan masyarakat dan pengikutnya pun banyak. Hal itu bisa menjadi potensi besar mengalirnya WNI mendukung gerakan ISIS.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers