Author Archive

KEN: 70 JUTA ORANG INDONESIA RENTAN MISKIN

KEN: 70 JUTA ORANG INDONESIA RENTAN MISKIN
“Mereka tergerus terus, sehingga tidak pernah naik kelas.”
Viva.Co.Id, Selasa, 22 Januari 2013 | 20:50 WIB
Oleh : Aries Setiawan, Dwifantya Aquina
KEN: 70 Juta Orang Indonesia Rentan Miskin
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani (Nur Farida Ahniar I VIVAnews)

VIVAnews – Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani menyampaikan bahwa berdasarkan data 2012, setidaknya  29 juta masyarakat Indonesia hidup di garis kemiskinan. Sementara terdapat 70 juta masyarakat berada di garis rentan. Situasi ini, lanjutnya, suatu saat akan menjadi bom waktu.

“Kami berharap orang yang rentan itu bisa naik menjadi kelas menengah. Yang  rentan ini yang harus kita bereskan. Itu yang bahaya,” kata Aviliani di Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa 22 Januari 2013.

Menurut Aviliani, pendapatan perkapita masyarakat golongan rentan itu hanya kecil sekali naiknnya yakni 2 persen. Hal ini tentu timpang dengan tingkat inflasi di Indonesia yang mencapai 4-5 persen. Sementara golongan menengah mengalami kenaikan di atas 6 persen.

“Mereka tergerus terus, sehingga tidak pernah naik kelas. Makanya mengapa generate ratio kita 0,41 persen. Kami sarankan agar ada perbaikan kebijakan. Kebijakan yang sudah ada diperbaiki.”

Salah satu yang harus dilakukan pemerintah, kata Aviliani, adalah perbaikan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh informasi bantuan.

“Ternyata kalau dilihat, orang miskin ini tidak punya akses informasi. Jadi dia tidak tahu haknya, misalnya untuk raskin yaitu 15 kilogram dengan harga Rp1.600. Itu harus tahu,” tuturnya.
Pendampingan ini, lanjutnya, bisa dilakukan oleh para pekerja sosial. Terutama untuk masyarakat yang ada di tingkat bawah sekali untuk memberikan informasi soal hak-hak itu, termasuk hak mendapatkan pelayanan publik.

Aviliani mengatakan bahwa KEN telah memaparkan beberapa hal terkait upaya pengentasan kemiskinan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam waktu dekat action plan-nya akan dibicarakan. “Karena masalah ini sangat krusial sekali,” katanya.[]

REVISI ATURAN REMISI DICURIGAI TITIPAN KORUPTOR

REVISI ATURAN REMISI DICURIGAI TITIPAN KORUPTOR
30 Maret 2015 2:43 WIB
 Foto: Istimewa

 

JAKARTA, suaramerdeka.com – Usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait remisi bagi terpidana kasus pidana luar biasa dicurigai para pegiat anti korupsi.

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho menyatakan bukan tidak mungkin usulan itu merupakan titipan politisi atau koruptor melalui Yasonna. Menurut dia, kecurigaannya muncul karena Yasonna mengeluarkan usulan tersebut secara tiba-tiba.

Padahal, Yasonna seharusnya dapat berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung terkait aturan remisi untuk koruptor, pengedar narkoba dan teroris, sebelum melontarkan usulan untuk merevisi pengetatan remisi.

“Kami mencurigai menteri mengakomodasi keinginan siapa, politisi, koruptor, atau siapa?” kata Emerson di Jakarta, Minggu (29/3).

Kecurigaan itu, kata Emerson, semakin kuat karena Yasonna merupakan politisi PDI Perjuangan dan sebelumnya menjadi anggota DPR RI. Dia berharap PP 99/2012 tidak direvisi dan Menkumham dapat mengambil langkah penguatan lembaga penegak hukum agar implementasi pemberian remisi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Jangan-jangan problemnya bukan di PP 99, tapi soal koordinasi. Kenapa tidak dibahas syarat remisi di antara penegak hukum supaya kekhawatiran tidak muncul,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil membantah kecurigaan Emerson. Ia menuturkan, PP 99/2012 memang perlu direvisi karena niat baik yang terkandung di dalamnya belum mampu dijalankan oleh lembaga penegak hukum secara keseluruhan.”Tidak ada titipan dari siapapun. Kita ingin penegakan hukum tidak melanggar hukum,” ujar Nasir.

Menkumham menggulirkan wacana merevisi PP No 99/2012. Menurut Yasonna, seburuk-buruknya napi kasus korupsi, mereka tetap harus memperoleh haknya untuk mendapat keringanan hukuman seperti narapidana kasus lain.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa Menkumham telah menyampaikan usulan itu kepada Presiden Joko Widodo. Presiden, kata Andi, meminta Yasonna melengkapi bahan kajian dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

(Budi Yuwono/CN34/SM Network)

MENTERI YOHANA DILAPORKAN KE POLDA METRO JAYA KARENA MENGHINA KELUARGA AHOK

MENTERI YOHANA DILAPORKAN KE POLDA METRO JAYA KARENA MENGHINA KELUARGA AHOK
 #Ahok #YohanaYambise – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise dituding mencemarkan nama baik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Ia juga dituding menghina keluarga Ahok karena menyebut pernyataan kasar Ahok sebagai cerminan keluarga besarnya.

“Yohana tidak pernah mengenal keluarga besar Ahok. Pernyataannya sungguh menyesatkan dan tidak berdasar. Kami akan mengadukan Yohana ke Polda Metro Jaya,” katanya Koordinator Front Pembela Ahok (FPA) Parulian di Bundaran HI saat Car Free Day, Minggu (29/3/2015).

Ia menambahkan pencemaran nama dan penghinaan keluarga Ahok telah disebarluaskan lewat salah satu media on line. Saat itu Yohana mengkritik gaya bicara Ahok saat tampil di televisi.

Sebelumnya Ahok mengumpat dengan menyebut kotoran manusia dalam sebuah wawancara live. Kejadian itu bermula saat ia ditanyai seputar korupsi APBD. Ahok sudah diperingatkan agar berhenti berkata kasar. Namun, karena emosi pria asal Belitung itu tidak menghiraukannya.[]

SATGAS INVESTIGASI PERBUDAKAN

SATGAS INVESTIGASI PERBUDAKAN

KKP, POLRI, DAN TNI RENCANAKAN PROSEDUR PENENGGELAMAN KAPAL

Kompas Cetak |  30 Maret 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia menerjunkan tim Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing untuk menginvestigasi dugaan kasus perbudakan nelayan pada perusahaan yang mengoperasikan kapal ikan, PT Pusaka Benjina Resources, di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku.

Hal itu dikemukakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepada wartawan di Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu (28/3). Pemerintah tak akan memperpanjang izin penangkapan ikan dan izin kapal pengangkut ikan pada perusahaan yang melakukan kejahatan. Ia prihatin atas isu perbudakan pada perusahaan yang mengoperasikan kapal-kapal milik Thailand dan perusahaan terkesan membiarkan hal itu terjadi.

Seperti diberitakan Associated Press, ada indikasi terjadi perbudakan terhadap anak buah kapal (ABK) asing pada kapal-kapal yang dioperasikan PT Pusaka Benjina Resources. Ada ABK yang mengaku diperlakukan tidak manusiawi, antara lain dipaksa bekerja 20-22 jam per hari, dikurung, disiksa, dan tidak mendapatkan upah.

Selain isu perbudakan, lanjut Susi, terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan Grup Pusaka Benjina, yakni kapal-kapal eks asing milik perusahaan itu masih mendapat surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) saat pemerintah melakukan moratorium izin kapal-kapal eks asing mulai November 2014.

Sesuai data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ada 17 kapal penangkap ikan dan dua kapal pengangkut milik Grup Pusaka Benjina yang mendapat izin baru selama moratorium. Total kapal di Grup Pusaka Benjina 92 kapal penangkapan ikan dan 9 kapal pengangkut ikan.

Wakil Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing Yunus Husein menyatakan akan menerjunkan tim untuk menginvestigasi Pusaka Benjina Resources, Rabu mendatang. Dugaan kasus itu menjadi pintu masuk mengevaluasi perusahaan itu.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengemukakan, kasus perbudakan tergolong kejahatan luar biasa. Pemerintah berwenang mencabut surat izin usaha penangkapan (SIUP), SIPI, dan SIKPI jika terbukti terjadi perbudakan dan merekomendasikan penutupan perusahaan melalui jalur non-pengadilan atau pengadilan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengecek perusahaan asing di sektor perikanan yang diduga melakukan pelanggaran, seperti eksploitasi tenaga kerja. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menyampaikan, pengecekan lapangan bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis ketentuan usaha apa yang dilanggar.

Sebelumnya, Site Manajer PT Benjina Resources Hermanwir Martino membenarkan ada pekerja yang dikurung. Namun, itu dilakukan bagi mereka yang mabuk dan melakukan tindak kriminal ringan. Selama ini, mereka diperlakukan dengan baik ( Kompas , 28/3).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Asep Burhanuddin mengatakan, pekan ini, pihaknya akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Pemeliharaan Keamanan Polri dan Asisten Operasi TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan prosedur penenggelaman langsung kapal ikan ilegal yang ditangkap.

Thailand datangi Ambon

Dari Ambon dilaporkan, Duta Besar Thailand untuk Indonesia Paskorn Siriyaphan, Wakil Kepala Kepolisian Thailand Letnan Jenderal Polisi Siridchai Anakeveing, dan pejabat Kementerian Thailand mendatangi sejumlah instansi di Ambon.

”Kehadiran tim untuk mendata warga Thailand di Maluku yang diduga sebagai korban  human trafficking , mencari tahu fakta kuburan warga asing, seperti warga negara Thailand, dan mengatur pemulangan warga negara Thailand,” kata Atase Kepolisian Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok Komisaris Besar Polisi Prio Waseso.  (LKT/FRN/MED)

NAMA MENU BERBAU PORNO, KEDAI 24 BIKIN WARGA RESAH

NAMA MENU BERBAU PORNO, KEDAI 24 BIKIN WARGA RESAH

Reporter : Kresna | Senin, 30 Maret 2015 19:13
Nama menu berbau porno, Kedai 24 Yogya bikin warga resah

Kedai 24 di Yogyakarta. ©2015 merdeka.com/kresna

Merdeka.com – Munculnya protes Forum Komunikasi Psikolog Puskesmas Kabupaten Sleman terhadap Kedai 24 yang menamai menu dengan kata berbau porno membuat masyarakat resah. Mereka tidak ingin anak-anak di Yogyakarta rusak moralnya karena karena ada warung semacam itu.

“Saya tadi baca beritanya, ada cafe seperti itu kita khawatir juga. Anak saya perempuan masih SMA, khawatir jadinya,” kata Kusnandar warga Gondokusuman, Senin (30/3).

Hal serupa disampaikan Ratna seorang ibu rumah tangga warga Kalasan. Menurutnya perlu ada perhatian dari pemerintah untuk memantau tempat-tempat nongkrong di Yogyakarta.

“Seharusnya di awasi, jangan sampai ada yang seperti itu lagi,” ujarnya.

Saat merdeka.com mendatangi Kedai 24 di jalan Damai, Ngaglik, Sleman tampak beberapa siswi dan mahasiswi yang asik nongkrong di Kedai 24. Salah satunya Husna, salah satu mahasiswi perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Dia mengaku tidak memperhatikan nama-nama menu yang ada di Kedai 24.

“Saya nggak mikir sejauh itu, tapi di sini masakannya lumayan enak, menunya katak burjo, harganya juga cukup terjangkau,” ungkapnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Sleman, AKP Danang Bagus Anggara mengimbau agar para pengusaha cafe dan warung tidak hanya mencari sensasi. Menurutnya para pengusaha juga harus turut memberikan hal baik untuk anak-anak muda.
“Jangan sampai generasi penerus,” pesannya.

Baca juga:
Nama menu berbau porno, Kedai 24 Yogya bikin warga resah
Mediasi, Kedai 24 siap ganti nama daftar menu yang porno
Selain jual menu berbau porno, Kedai 24 juga tak punya izin
Nama menu berbau pornografi, warung Kedai 24 di Yogya diprotes
Berbau porno, pemilik Kedai 24 sebut nama menunya adalah seni
Ini menu vulgar berbau porno yang disajikan Kedai 24 di Yogya

[hhw]

ICW SEBUT ADA TIGA PIHAK KONGKALINGKONG DANA APBD DKI

ICW SEBUT ADA TIGA PIHAK KONGKALINGKONG DANA APBD DKI

 
Reporter : Juven Martua Sitompul | Kamis, 26 Maret 2015 17:46
 
ICW sebut ada 3 pihak kongkalikong dana APBD DKI

Kawal APBD DKI. ©2015 kawalapbd.org

 
 

Merdeka.com – Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi korupsi dalam pengadaan UPS, Scanner, Printer 3D serta enam judul buku untuk beberapa sekolah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengatakan dari hasil investigasi, ICW mensinyalir adanya persekongkolan antara pejabat pembuat komitmen (PPK), distributor, peserta maupun pemenang lelang.

Kongkalikong itu dimaksudkan untuk penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), penawaran harga dan penetapan penerima lelang. Pasalnya, dalam penetapan HPS, PPK malah menggunakan harga distributor yang menguntungkan peserta dan pemenang lelang.

“Nilai HPS diduga telah dimark up setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang,” ujar Firadus di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/3).

Dia menambahkan temuan itu diperoleh bedasarkan hasil investigasi dan penelaahan dokumen APBD DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015 versi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Tak hanya itu, penelusuran pun dilakukan pada dokumen pengadaan dan jasa yang diduga diselewengkan.

Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi APBD DKI ini ditaksir mencapai Rp 277,9 miliar yang terbagi atas pengadaan UPS sebesar Rp 186,4 miliar, printer dan scanner sebesar Rp 89,4 miliar, serta pengadaan enam judul buku senilai Rp 2,1 miliar.

Lebih lanjut, Firdaus mengungkapkan kalau pihaknya mendapati pemenang lelang tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaan UPS, pengadaan buku, scanner, printer 3D serta alat fitness. Pasalnya, saat melakukan investigasi perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan tidak memiliki rekam jejak dalam pengadaan barang.

“Tapi anehnya PPK dan panitia lelang justru meloloskan perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang,” ungkapnya.

Firdaus pun menduga PPK mengarahkan spesifikasi barang pada perusahaan tersebut. Hal itu mencuat dari spesifikasi barang yang dibuat oleh PPK. “Pada intinya, kami merekomendasikan KPK untuk mengusut tuntas kasus APBD DKI ini,” tutupnya.

[siw]

‘OLEH-OLEH’ JOKOWI DARI JEPANG DAN RRT


‘OLEH-OLEH’ JOKOWI DARI JEPANG DAN RRT
Reporter : Angga Yudha Pratomo | Senin, 30 Maret 2015 12:30
Ini 'oleh-oleh' dibawa Presiden Jokowi dari Jepang dan China

jokowi presentasi di depan pebisnis dan pengusaha tiongkok. ©REUTERS/Feng Li/Pool

Merdeka.com – Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengaku Indonesia membawa ‘oleh-oleh’ investasi usai dirinya bersama Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri lain melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jepang dan China. Menurutnya, negara itu tergiur membiayai infrastruktur Indonesia.

Dia menyebutkan, lebih dari 1.200 perusahaan Jepang sudah mengungkapkan minatnya masuk Indonesia. Apalagi Negeri Sakura itu optimis Indonesia bisa menjadi basis ekspor.

“Kita lihat semangat Jepang luar biasa untuk menanamkan investasinya. Mereka bilang Indonesia bisa menjadi basis produksi untuk ekspor,” kata Sofyan di Jakarta, Senin (30/3).

Salah satu raksasa perusahaan otomotif Jepang, Toyota, bahkan sudah menggelontorkan investasi sebesaar Rp 20 triliun. Rencananya dana itu diinvestasikan hingga 2018.

Selain Toyota, perusahaan otomotif Jepang lainnya adalah Suzuki. “Mereka kan otomotif. Suzuki juga sangat bersemangat untuk berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.

Sementara ‘oleh-oleh’ dari Tiongkok, menurut Sofyan, dalam pertemuan bisnis itu juga menghasilkan respon positif. Kebanyakan investor Tiongkok minat investasi kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Maka dari itu, Sofyan mendesak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lebih aktif dalam menjaring investor.

“Selama ini kendalanya adalah implementasi atau realisasi itu tidak cukup besar. Itu tantangan BKPM dan pemerintah untuk menarik minat investor ke sini,” terangnya.

[bim]

AHOK NGAKU DULU TAK UNGKAP BOBROK DPRD KARENA JOKOWI BELUM PRESIDEN

AHOK NGAKU DULU TAK UNGKAP BOBROK DPRD KARENA JOKOWI BELUM PRESIDEN
Reporter : Muhammad Sholeh | Jumat, 27 Maret 2015 13:54

 

Ahok ngaku dulu tak ungkap bobrok DPRD karena Jokowi belum presiden

Ahok usai bertemu JK. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Berita Terkait

Merdeka.com – Kisruh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI hingga kini belum juga reda. Persoalan RAPBD DKI 2015 masih menjadi pemicunya.

Ahok mengaku bocornya APBD DKI Jakarta sudah dirasakannya semenjak Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur DKI. Namun kala itu, pihaknya tidak berani mengungkap lantaran partai penguasa berasal dari Demokrat.

“Dulu kami enggak ada presiden, Kapolri, dan Kejagung. Kamu bisa bayangkan enggak, enggak ada presiden terus Kabareskrimnya enggak jujur, mengerikan kan? Bisa-bisa kami yang ditangkap. Nah, kalau sekarang kan jelas, kalau mau nangkapin orang,” ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/3).

Terlebih, lanjut Ahok, dulu anggota DPRD DKI Jakarta mayoritas berasal dari Partai Demokrat. Sehingga, jika pihaknya mau berbuat sesuatu tentunya akan kalah.

Ahok mengaku bersama Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur lebih banyak diam melihat tingkah laku DPRD, yaitu melakukan permainan anggaran.

“Dari dulu juga kami sudah kecolongan, tapi saya sama Pak Jokowi waktu itu diam-diam dulu,” tutupnya.

HAK PATEN ISLAM

Hak Paten Islam

Oleh: Komaruddin Hidayat

 

Dalam dunia bisnis dan industri dikenal istilah hak paten (copyright). Anda tidak boleh sembarangan membuka outlet McDonalds, misalnya, tanpa seizin pemilik hak patennya.


Begitu pun merek-merek dagang lain, Anda tidak bisa seenaknya menggunakan tanpa mengantongi izin pemiliknya. Bahkan meniru sebuah produk lalu dilempar ke pasaran, Anda akan terkena delik pidana. Sedemikian ketat pengaturan tentang hak paten atas merek-merek dan nama. Termasuk jika ingin mendirikan dan mendaftarkan nama sebuah yayasan atau badan usaha ke pemerintah, Anda harus mencari nama baru yang belum dipakai pihak lain.

Lalu bagaimana dengan nama atau merek Islam yang sedemikian menyejarah, mendunia, dan pengaruh nama itu sangat kuat dalam benak masyarakat? Di sinilah uniknya. Tak ada instansi atau figur siapa pun yang bisa mengklaim sebagai pemilik nama dan kata ”Islam” yang kepadanya orang mesti minta izin dan membayar royalti ketika menggunakan nama Islam untuk usaha ekonomi dan gerakan politik.

Ini berbeda dari nama NU atau Muhammadiyah, meskipun agendanya adalah gerakan Islam, masih ada instansi dan mekanisme untuk memperoleh nama itu. Sedangkan kata Islam, siapa yang berhak melarang atau mengizinkan ketika kata itu dijadikan label bisnis, politik, usaha sosial, dan entah apa lagi? Pertanyaan ini muncul karena akhir-akhir ini kata Islam tidak selalu menimbulkan kesan dan asosiasi sebagai gerakan keagamaan yang mengajarkan kedamaian, kecerdasan, dan peduli pada peradaban, melainkan justru sebaliknya.


Pada tingkat global ketika Islam melekat pada gerakan ISIS, satu sisi telah memberikan kekuatan magnetic. Ratusan bahkan ribuan orang lintas negara menjadi terbius untuk bergabung ke Suriah dengan taruhan nyawa, dengan alasan demi perjuangan Kekhalifahan Islam. ISIS adalah solusi dari beragam krisis yang melanda dunia. Namun, pada sisi lain, ISIS juga telah menimbulkan citra Islam yang kejam, sadis, dan anti peradaban.

Pada tingkat lokal dan nasional, ketika orang mendengar nama, misalnya, FPI (Front Pembela Islam), NII (Negara Islam Indonesia), pasti konotasinya berbeda ketika disebut, misalnya, ICMI, HMI, PMII, meskipun semuanya melekatkan kata Islam. Umat Islam meyakini bahwa kata Islam dari Allah yang diterima Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril, sehingga yang memiliki hak paten adalah Allah atau Nabi Muhammad sebagai penerimanya.

Namun, waktu itu tak dikenal konsep pemegang tunggal hak paten, sehingga Islam sebagai nama gerakan keagamaan yang dimotori oleh Nabi Muhammad, lalu dipakai oleh siapa saja. Tak ada lembaga yang memiliki otoritas efektif untuk mengontrol dan melarang penggunaan kata Islam.

Jadi, jangan heran kalau suatu saat Anda akan bertemu merek: Restoran Islam, Bus Islam, Hotel Islam, Partai Islam, Negara Islam, Pakaian Islam, Sepak Bola Islam, Bank Islam, Televisi Islam, dan sekian banyak lagi kata Islam dijadikan label dan modal gerakan, entah bisnis, dakwah, politik, ataupun gerakan lain yang tidak selalu mencerminkan nilai dan etika Islam.

Kalau sudah terjadi penyimpangan, lalu siapa yang bisa meluruskan secara efektif? Apakah organisasi semacam Muhammadiyah, NU, dan MUI mampu dan punya kewenangan untuk melarang mereka? Secara moral tentu punya kewenangan, tetapi secara legal tidak punya karena tak ada yang memiliki hak paten penggunaan kata Islam.

Mengingat selama ini kata Islam sering dibajak dan disalahgunakan untuk tujuan yang merusak ajaran Islam, lalu siapa yang mesti dan mampu menjaga? Setidaknya ada empat pihak yang menjaga kemuliaan Islam. Pertama, kemuliaan dan kebenaran sebuah agama akan dijaga oleh dirinya sendiri. Dalam konteks Islam, Alquran bagaikan sosok yang hidup yang akan menjelaskan pesan kemuliaan ilahi yang terkandung di dalamnya.


Sejarah telah membuktikan, betapa banyaknya intelektual yang terinspirasi dan terbentuk pribadinya menjadi orang baik setelah mempelajari Alquran dengan tulus, rendah hati dan cerdas. Kedua, setiap zaman selalu ada ulama atau ilmuwanilmuwan yang saleh yang selalu menjaga kemurnian dan kemuliaan agamanya. Mereka ini menjadi pengingat dan pencerah zaman ketika penyimpangan, kerusakan dan kegilaan melanda masyarakat dengan dalih dan simbol-simbol keagamaan.

Ketiga, kemuliaan Islam juga akan terjaga oleh undang-undang dan hukum negara. Jika ada kejahatan kemanusiaan yang mengatasnamakan agama maka pelakunya akan berurusan dengan aparat penegak hukum negara. Keempat, orang beriman yakin bahwa Tuhan akan menjaga kebenaran dan kemuliaan ajaran-Nya yang diwahyukan pada manusia dengan berbagai cara yang kadang terjadi di luar perkiraan nalar manusia. Dulu peristiwa ini disebut mukjizat. Sekarang pun mukjizat Tuhan masih berlangsung dalam sejarah tetapi sering kali kita tidak mampu atau terlambat memahaminya. []

 

Koran SINDO, 27 Maret 2015

Komaruddin Hidayat, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

TELKOMSEL MENCURI PULSA LAGI YA?

TELKOMSEL MENCURI PULSA LAGI YA?

Oleh “Dadang Kadarusman dkadarusman@yahoo.com , in:[kota_bandung]” <kota_bandung@yahoogroups.com>,Monday, 30 March 2015, 9:30
Maaf ya jika Anda bekerja di Telkomsel.  Jangan tersinggung. Saya sudah berbaik hati memaafkan perampokan pulsa yang pernah dialami dulu. Pada saya. Pada istri saya. Pada anak saya. Saya maafkan. Dan saya tahu telkomsel sudah berbenah. Tapi kalau hari gini Telkomsel mencuri pulsa saya lagi, benar-benar ter….la…lu……
Sekarang modus perampokan pulsanya lebih canggih. Dimulai dengan cara mengirim SMS bertubi-tubi yang berisi iming-iming internet gratis buat pelanggan. Sepanjang hari minggu tanggal 29 Maret 2015 saja saya mendapatkan kiriman SMS sampai 5 (LIMA) kali  dari telkomsel soal internet gratis. Ujung-ujungnya sisa pulsa disikat habis sampai ludes RP.0. Padahal, saya sama sekali tidak menggunakan internet lewat hand phone. Tega ya ngambil pulsa orang….
Padahal saat ini Telkomsel sedang bermasalah di Pengadilan negeri Jaksel soal tuntutan 1 milyar dari pelanggan yang pulsanya dipotong. Apakah Telkomsel menginginkan pelanggannya pada menuntut ganti rugi seperti itu ya.
Jika Anda kenal orang telkomsel, boleh diteruskan pesan ini. Asalnya mau saya urus ke Grapari (seperti dulu). Tapi buang waktu dan energi. Siapa tahu dengan cara ini orang telkomsel peduli. Jika Anda pelanggan telkomsel, HATI_HATI DENGAN TELKOMSEL. Saya mengalaminya sendiri.
Saya, Dadang Kadarusman.
Pelanggan Telkomsel Nomor: 0812 -19899 – 737
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers