Author Archive

KESALAHPAHAMAN ISLAM NUSANTARA

Kesalahpahaman Islam Nusantara

Oleh: Syaiful Arif
Secara resmi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj memberikan klarifikasi tentang kesalahpahaman atas istilah Islam Nusantara (IN). Menurutnya, IN bukanlah sinkretisme yang memadukan Islam dengan “agama Jawa”, melainkan kesadaran budaya dalam berdakwah (Kompas, 4/7).

 

Klarifikasi ini menjadi penting, tidak hanya demi gagasan dan penggagasnya, yakni NU, melainkan bagi masa depan Islam di Indonesia secara umum. Hal ini memang dilematis, sebab baik para kritikus maupun pendukung belum benar memahami hakikat IN itu sendiri, akibat sifat gagasan ini yang cepat populer melampaui kematangan ilmiahnya.

 

Setidaknya terdapat beberapa kesalahpahaman atas IN tersebut. Pertama, dari sebagian besar warga nahdliyin sendiri yang menyamakan IN dengan “lokalisasi” atau Jawanisasi Islam. Pembacaan al-Qur’an langgam Jawa di Istana Negara pada peringatan Isra’ Mi’raj (15/5) yang digagas oleh Menteri Agama, menguatkan pemahaman ini. Dus, menjadi muslim Nusantara berarti menjadi muslim Jawa yang menolak kearaban.

 

Kedua, turunan dari pemahaman di atas; Islam Nusantara dianggap anti-tesa dari Islam Arab. Ini tentu menyulut kritikan kaum puritan yang menggangap IN merupakan aliran menyimpang sebab menolak kearaban, padahal Islam lahir di Arab. Ketiga, pesimisme dari pandangan modernis yang menempatkan INbersifat anti-kemajuan. Maka lahirlah kecurigaan bahwa IN mengajak muslim Indonesia kembali ke zaman Mataram, layaknya Sanusi Pane yang menolak ajakan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) untuk menjadikan Eropa sebagai kiblat bagi renaissans Indonesia pada Polemik Kebudayaan 1935. Ini yang membuat IN dianggap sebagai langkah mundur, terutama karena Islam di Indonesia telah lama melaju bersama kemodernan.

 

Kewajaran Konteks

 

Berbagai kesalahpahaman ini akan mengantar kita pada “kewajaran kontekstualisasi”yang melatari IN, baik sebagai realitas historis-kultural, maupun sebagai gagasan. Penyebab kesalahpamahan ini disebabkan pengetahuan IN sebagai produk, dan bukan sebagai metodologi. Inilah yang membuat IN dianggap sebagai kesalahan serius, padahal ia merupakan kewajaran yang hadir tidak hanya di negeri ini, tetapi di belahan dunia manapun.

 

Ini terjadi karena sebagai realitas historis, IN merupakan produk dari kontekstualisasi Islam. Meminjam istilah Taufik Abdullah, ia merupakan hasil dari “proses kimiawi” antara Islam dengan kultur lokal. Hanya saja bentuknya bukan sinkrestisme, pun juga Jawanisasi, melainkan perwujudan kultural Islam akibat penggunaan tradisi (‘urf) sebagai salah satu dalil perumusan hukum Islam. Inilah titik krusial dari IN itu.

 

Artinya, NU yang kini mewacanakan gagasan IN, berangkat dari metodologi yang wajar dalam perumusan hukum Islam. Sebab di dalam setiap perumusan ini, terdapat dalil sekunder -selain al-Qur’an dan hadist- yang merujuk pada; ijma’ (kesepakatan ulama), qiyas (analogi), istihsan (kebijaksanaan), saddu al-dzari’ah (menutup keburukan), dan ‘urf (tradisi). Dalil terakhir inilah yang menjadi landasan bagi pembentukan IN, berbasis pada kaidah fikih al-‘adah al-muhakkamah (adat bisa menjadi landasan hukum).

 

Hal ini terjadi karena perumusan hukum Islam selalu memiliki tujuan, yang oleh para fakih ditetapkan pada nilai kemaslahatan (mashlahat). Inilah yang menjadi tujuan syariah (maqashid al-syari’ah). Oleh NU, maqashid al-syari’ah ini diwujudkan melalui prinsip-prinsip syariah (mabadi’ al-syari’ah), salah satunya moderasi (wasathiyyah) sebagaimana firman Allah dalam al-Baqarah:143. Dalam praktiknya, prinsip moderat diterapkan melalui suatu realisme (al-waqi’iyyah), yang menempatkan realitas sebagai pijakan bagi pemikiran, perumusan hukum dan medan dakwah (Muhajir, 2015). Realisme ini yang membuat Walisongo menerima realitas masyarakat Nusantara, dan dari sana membangun Islam secara perlahan.

 

Oleh karenanya, IN bukan sinkretisme sebab dasar dan metodologinya berbasis pada syariah Islam. Ini dilakukan Walisongo ketika menggunakan wayang dalam berdakwah, yang dilakukan melalui “islamisasi nilai” di dalam bentuk budaya berepos Hindu tersebut.

 

Misalnya, dengan menambah tokoh Sang Hyang Tunggal sebagai pencipta para dewa, Sunan Kalijaga telah menegaskan monoteisme atas politeisme. Ini dilakukan tanpa perusakan artistik dan konflik teologis, sebab pembaruannya sangat halus dan substantif. Atau ketika Dewi Drupadi, yang dalam epos Mahabarata asli melakukan poliandri:isteri Pandawa lima, menjadi monogami: hanya menjadi isteri Yudistira (Sunyoto, 2012:358). Pembaruan kebudayaan ini dilakukan melalui transformasi struktur dalam (nilai), tanpa merubah sama sekali struktur luar (bentuk) kebudayaan. Ini yang membuat Islam diterima secara luas, karena ia datang dengan damai.

 

Dialektika Budaya

 

Dari sini, pelurusan atas kesalahpahaman terhadap IN perlu dilakukan dalam beberapa hal. Pertama, konteks persoalan IN bukan oposisi antara kearaban dan keindonesiaan, melainkan antara agama dan budaya. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia (Nusantara) melainkan juga di Arab dan belahan bumi manapun, ketika agama diamalkan.

 

Dalam konteks ini, kita perlu menengok kembali prinsip pribumisasi Islam yang merupakan proses alamiah, sosialisasi nilai-nilai agama. Artinya, bahkan di Arab-pun, pribumisasi Islam ke dalam budaya pra-Islam dilakukan oleh Muhammad SAW. Ini terkait dengan sifat dasar sosialisasi, dan sifat dasar dialektika agama dan budaya, yang saling independen dalam hubungan tumpang-tindih. Layaknya hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan, maka agama membutuhkan budaya sebagai media sosialisasi, meski agama bukan budaya.

 

Kedua, dengan demikian anti-tesa IN bukan Islam Arab, akan tetapi purifikasi agama dari budaya. Purifikasi ini oleh gerakan Wahabi akhirnya digerakkan demi imperialisme budaya Arab. Inilah yang ditolak IN, tanpa menolak sama sekali “Arabisme Islam”. Ini dibuktikan dengan al-Qur’an langgam Jawa, yang tetap dibaca dalam Bahasa Arab. Perawatan aspek Arab dalam rukun Islam menunjukkan bahwa IN, hanyalah pengamalan Islam dalam habitus masyarakat tanpa merusak sendiagama.

 

Ketiga, IN bukan langkah mundur. Ia justru langkah maju melalui pemijakan pada akar budaya Islam. Sebab jika gagasan Islam Indonesia memuat keharmonisan Islam dan negara-bangsa (nation-state), maka IN memuat keharmonisan Islam dengan budaya Nusantara. Karena sifat nasionalisme Indonesia yang perenialis (kesinambungan kultur-historis dan bangsa modern), maka IN menjadi dasar bagi nasionalisme Islam yang melandasi kebangsaan Indonesia. Ini membuat IN menjadi dasar bagi gagasan Islam Indonesia. []

 

Syaiful Arif, Dosen Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta

http://harian-oftheday.blogspot.com/

 

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

__._,_.___

Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>

 “Ananto pratikno.ananto@gmail.com [ppiindia]” <ppiindia@yahoogroups.com>, Friday, 21 August 2015, 18:49

PRESIDEN DINILAI BERHASIL JIKA BISA MEMBANGUN INDONESIA TIMUR

SP Logo

Presiden Dinilai Berhasil Jika Bisa Membangun Indonesia Timur
Jumat, 21 Agustus 2015 | 6:22

Gusti Kanjeng Ratu Hemas. [Antara] Gusti Kanjeng Ratu Hemas. [Antara]

[KUPANG] Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan seorang Presiden Indonesia dinilai berhasil jika bisa membangun wilayah Indonesia bagian Timur.

“Siapapun presidennya dikatakan berhasil jika dia berhasil membangun Indonesia bagian Timur,” kata Ratu Hemas kepada wartawan di Kupang, Jumat (20/8).

Sebab menurutnya, potensi semua daerah di Indonesia memang tidak sama, namun semestinya harus adanya kesamarataan pembangunan di segala bidang.

Ratu Hemas menilai Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah daerah yang curah hujannya rendah jika dibandingkan denga daerah lain. Namun, NTT memiliki potensi yang cukup tersedia sehingga harus dibangun dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Potensi wilayah NTT baik di darat maupun laut sangat mendukung sehingga perlu perjuangan dari keterwakilannya di pusat agar daerah ini bisa sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal yang paling urgen adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar bisa seiring dengan sumber daya alam (SDA) yang tersedia.

“Ada empat anggota DPD asal NTT namun mereka cukup berjuang dan bersaing dengan anggota DPD dari daerah lainnya, karena itu perlu didukung agar aspirasi masyarakat berhasil diperjuangkan,” kata Ratu Hemas.

Dia menjelaskan, keberadaan lembaga DPD merupakan konsekwensi dari otonomi daerah. Untuk itu, meski dengan adanya batas kewenangan, DPD tetap menjalankan tugas dan fungisnya untuk kepentingan rakyat yakni menggelar rapat sinkronisasi aspirasi daerah dengan pemangku kepentingan di seluruh Indonesia.

“Tekad DPD adalah membangun seluruh daerah di Indonesia dengan sistem pemerataan pembangunan,” tuturnya.

Sebelumnya juga ia mengatakan bahwa pihak Dewan Pewakilan Daerah (DPD) RI juga meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengembangkan potensi pariwisata milik provinsi kepulauan itu karena prospek ke depannya sangat menjanjikan.

Ia menjelaskan dengan jumlah pulau yang kurang lebih sebanyak 566 pulau itu, sudah semestinya potensi pariwisata khususnya wisata bahari NTT terus dikembangkan.

Ia mencontohkan salah satu wisata dunia bawah laut yang ada di Kabupaten Alor, kemudian di beberapa daerah lainnya di NTT. Ia juga menyebut perairan Alor merupakan salah satu taman laut terindah di dunia. [Ant/L-8]

PERNYATAAN SIKAP FUI ATAS KEBANGKITAN KOMUNIS DI ERA JOKOWI

eramuslim

Pernyataan Sikap FUI Atas Kebangkitan Komunis di Era Jokowi

Redaksi – Sabtu, 1 Zulqa’dah 1436 H / 15 Agustus 2015 08:00 WIB

pkiBismillahirrahmanirrahim
Pernyataan Sikap Forum Umat Islam Terkait Bangkitnya PKI di Indonesia
Assalamualaikum wr.wb.
Mensyukuri 70 tahun kemerdekaan Bangsa Indonesia dari cengkeram penjajah colonial kafir asing sudah selayaknya bangsa Indonesia menegaskan jati dirinya sebagai bangsa yang beriman kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana pengakuan kemerdekaan bangsa ini pada tahun 1945 adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Implementasi rasa syukur bangsa yang beriman kepada Allah SWT Tuhan Yanga Maha Esa adalah dengan menegaskan keyakinan akan keberadaan dan kemahakuasaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan Kuasa, yang berdaulat di seluruh langit dan bumi termasuk di atas bumi Indonesia dan di bawah langit Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya seluruh umat manusia yang pandai bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa menundukkan dirinya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan Kuasa,  dengan mengimani-Nya, mentauhidkan-Nya, dan mematuhi segala perintah/larangan-Nya.
Terkait dengan benyaknya indikasi bangkitnya kembali PKI (Partai Komunis Indonesia) yang memiliki ajaran yang menentang keberadaan dan kemahamakuasaan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, maka Forum Umat Islam (FUI) sebagai forum silaturrahim dan koordinasi pendapat, sikap, dan langkah para pimpinan ormas dan lembaga Islam di Jakarta memandang:
Pertama, PKI dengan ajaran penolakan keberadaan dan kemahakuasaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yakni ajaran atheism yang diembannya adalah bertentangan dengan keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar Negara NKRI.
Kedua, PKI dalam lintasan sejaran terbentuknya NKRI dan perjalanannya hingga hari ini telah terbukti melakukan pengkhianatan dan pemberontakan dalam rangka membentuk Negara komunis di Indonesia yang mengubah dasar Negara dari Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar kepercayaan ketiadaan Tuhan atau atheism.
Ketiga, PKI dalam hal pengkhianatan terhadap NKRI telah melakukan serangkaian tindakan kekerasan dan pembunuhan kepada para alim ulama, para aktivis Islam seperti Banser, dan NU di Jawa Timur, melakukan tindakan provokasi  terhadap Presiden Soekarno agar membubarkan organisasi Islam seperti Masyumi, serta melakukan tindakan pembunuhan kepada para Jenderal TNI sehingga bentrokan antara para kader dan simpatisan PKI dengan para aktivis Islam dan TNI adalah suatu keniscayaan sebagai akibat dari ualah dan tindakan mereka.
Keempat, adanya wacana untuk membalik fakta sejarah seolah-olah bahwa kader PKI dan simpatisan mereka adalah para korban yang sama sekali tak berdosa adalah  suatu hal yang bertentangan dengan fakta sejarah sehingga adanya upaya tuntutan kepada Negara untuk meminta maaf dan kompensasi adalah suatu hal yang bersifat mengada-ada.
Kelima, adanya berbagai indikasi kebangkitan kembali ajaran ideology PKI di Indonesia seperti upaya pencabutan Tap MPRS No XXV/1966, adalah suatu perkara yang harus diwaspadai dan kembalinya ideology PKI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia wajib ditolak oleh umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.
Oleh karena itu, Forum Umat Islam (FUI) menyatakan:
Pertama, menolak wacana dan rencana permintaan  maaf oleh Presiden RI  kepada keluarga PKI atau simpatisannya.
Kedua, menolak RUU KKR yang merupakan agenda kaum komunis dalam prolegnas yang bermaksud menyebarkan kembali ideology komunis dalam kehidupan bernegara.
Ketiga, menuntut pemerintah RI bersikap tegas kepada gejala kebangkitan kembali komunis di Indonesia dengan UUNo 27 tahun 1999 Jo. Pasal 107a-107e KUHP.
Selanjutnya kepada seluruh komponen bangsa FUI mendesak untuk melakukan taubat secara nasional dengan kembali Allah SWT dan menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar terbuka pintu-pintu keberkahan bagi kehidupan di negeri ini sebagaimana firman Allah SWT:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.(QS. Al A’raf 96).
Wassalamu’alaikum Wr Wb.
Jakarta, 29 Syawwal 1436H/14 Agustus 2015
KH. Muhammad al Khaththath
Sekretaris Jenderal
FORUM UMAT ISLAM:
Perguruan As Syafi’iyyah, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyyah, Hizb Dakwah Islam (HDI), Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), YPI Al Azhar, Majelis Mujahidin, Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharus Syariah (JAS). Gerakan Reformis Islam (GARIS), MER-C, Gerakan Pemuda Islam (GPI), Taruna Muslim, Al Ittihadiyah, Komunitas Muslimah untuk Kajian Islam (KMKI), LPPD Khairu Ummah, Syarikat Islam (SI), Forum Betawi Rempug (FBR), Tim Pengacara Muslim (TPM), Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), PERSIS, BKPRMI, Al Irsyad Al Islamiyyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT), Front Pemuda Islam Suarakarta (FPIS), Majelis Tafsir Al Quran (MTA), Majelis Az Zikra, PP Daarut Tauhid, Korps Ulama Betawi, Hidayatullah, AlWashliyyah, KAHMI, PERTI, Ittihad Mubalighin, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Koalisi Anti Utang (KAU), PPMI, PUI, JATMI, PII, KBPII, BMOIWI, Wanita Islam, Pesantren Missi Islam, Forum Silaturahmi Antar-Pengajian (FORSAP), MDUI, DAINA, Irena Center, Laskar Aswaja, Wahdah Islamiyah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Nahdlatul Umat Indonesia (PNUI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan organisasi-organisasi Islam lainnya. []

MENCIPTA ULANG PEMERINTAH

Mencipta Ulang Pemerintah

Oleh: Daoed Joesoef

Dengan keluasan dan kemajemukannya, Indonesia is not an easy country to govern, apalagi kalau “to govern” diartikan sebagai “memerintah” yang berakar kata “pemerintah”. Kreasi politik yang dibanggakan oleh Era Reformasi ternyata tidak mampu mengintegrasikan kelompok-kelompok dan aneka pandangan divergen ke suatu pencarian kebenaran bersama-sama. Parpol yang menjamur malah menjadi ajang pertarungan antarkelompok, atas nama demokrasi dan Pancasila, masing-masing berjuang demi kemenangan absolut dan tidak puas terhadap apa pun kecuali penyerahan total lawannya.

Sementara itu, masalah kehidupan bersama yang menantang respons pemerintah terus menumpuk. Respons yang relevan dan tepat waktu tak akan bisa selama kita tidak berani membentuk sejenis baru “government”, dalam arti “pelaksana pemerintah”, jadi berupa kabinet yang mumpuni. Caranya dengan menciptakan ulang pemerintah, reinventing government.

Ide ini mungkin dianggap mengada-ada oleh orang-orang yang berpendirian bahwa perombakan (reshuffle) kabinet, pergantian menteri, sudah cukup. Padahal, mengubah menteri-menteri di kabinet selama ini hanya mengindikasikan bahwa politikus parpol yang bersangkutan sudah punya “jabatan” di pemerintah, bukan “berkarya” untuk negeri. Loyalitas mereka bukan pada negeri, tetapi pada parpol masing-masing sebab mereka, walaupun sudah di pemerintahan kabinet, tetap berfungsi sebagai “petugas partai”. Tak seperti yang pernah diucapkan Bung Karno, dengan mengutip kata-kata bijak dari Nehru, “when my loyalty to my country begins, my loyalty to my party ends”.

Efektivitas kinerja pemerintahan

Pada 70 tahun usia kemerdekaan ini mari kita berupaya mencipta ulang pemerintah demi efektivitas kinerja pemerintahan. Pertama, hentikan praktik kabinet parlementer dengan mengukuhkan kembali sistem kabinet presidensial, sesuai amanat konstitusional UUD 1945 bahwa Presiden RI adalah sekaligus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Kedua, tunjukkan bahwa kehadiran seorang wapres bukanlah sebagai “ban serep” belaka. Dia punya fungsi pemerintahan khas yang mendukung kelancaran tugas presiden. Walaupun natur politik kabinet adalah presidensial, bukan berarti presiden boleh mengabaikan ide politik parpol-parpol yang ada. Berarti, presiden melaksanakan “ideokrasi”. Maka demi keberhasilan kerja pemerintahan, wapres memusatkan perhatiannya pada “teknokrasi”, yaitu penanganan fakta. Dengan kata lain, ideokrasi dan teknokrasi perlu bersinergi, sebab penanganan fakta sering tidak memuaskan warga, termasuk pemuasan nalarnya. Mereka, adakalanya, mendambakan “kebenaran” setelah merasa memahami fakta.

Ketiga, kabinet bekerja selaku satu tim. Kinerja kabinet adalah hasil “team work”, bukan produk perorangan dengan bimbingan satu visi. Seseorang, apalagi sekelompok orang, bisa mencipta sesuatu hanya bila dia atau mereka punya visi tentang sesuatu tersebut. Keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi, a mission-driven government. Jenderal George Patton pernah berujar, “never tell people how to do things. Tell them what you want them to achieve and they will surprise you with their ingenuity”.

Kelima, pemerintah yang katalistik. Istilah “government” berasal dari kata Yunani “cratein”, yaitu mengemudi/mengarahkan. Tugas pemerintah mengemudi, bukan sekadar mendayung perahu.

Keenam, terkait erat dengan diktum kelima tadi, pemerintah yang antisipatif. Pemerintah diniscayakan melihat ke depan, to govern is to foresee. Berarti pemerintah harus mampu mengatakan kepada rakyat apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka sebelum mereka menyadarinya sendiri. Jadi terhadap masalah/fakta, pemerintah bertindak proaktif, bukan reaktif. Keputusan diambil bukan hasil judgement dari kebingungan, tetapi produk dari prakiraan yang ada.

Ketujuh, pemerintah yang bersemangat wirausaha, enterprising government. Karakteristik pokok dari pemerintah ini adalah “berperspektif investasi”, yaitu kebiasaan menanggapi hasil (return) dari pengeluarannya sebagai suatu investasi. Ini bukan soal mendapatkan uang, tetapi menghemat uang. Dengan menimbang hasil investasi seperti ini, pemerintah akan memahami betapa pengeluaran uang berujung pada penghematan uang.

“Zaken kabinet”

Bukankah sering terjadi, pemerintah menolak mengadakan “investasi” yang akan membuahkan hasil signifikan semata-mata atas perhitungan biaya sesaat. Ia terus menunda perbaikan jalan, misalnya, sampai jalan begitu rusak parah, bertabur lubang-lubang besar bagai kubangan kerbau, hingga perlu dibangun ulang dengan biaya tiga kali lipat daripada biaya penambalan lubang-lubang selagi masih kecil dan sedikit. Pemerintah menunda penggantian genteng yang retak di atap sekolah sampai saat seluruh atap itu ambruk hingga rekonstruksinya memerlukan biaya yang jauh lebih besar.

Bersamaan dengan desas-desus perombakan kabinet bermunculan harapan akan pembentukan suatu zaken kabinet, kabinet berkomposisi tenaga ahli. Tenaga ini, perdefinisi, adalah “spesialis”. Sistem pendidikan kita memang cenderung terus membanjiri pasaran kerja dengan spesialis di bidang-bidang tertentu. Pemerintah semakin lama mungkin semakin perlu dikelola oleh para spesialis.

Kemajuan (progress) memang menuntut adanya para spesialisasi. Namun, spesialis bisa mengabaikan banyak hal yang diniscayakan. Keadaan ini membahayakan kemajuan dan, akhirnya, peradaban. Bila demikian presiden, selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, harus pula berupa spesialis, tetapi seorang spesialis dalam keseluruhan konstruksi, desainer, dan seluruh kebijakan. Peradaban tidak tercipta oleh kekuatan-kekuatan yang cerai-berai, saling terpisah, dan tidak berkaitan satu sama lain.

Mencipta ulang pemerintah adalah suatu usaha kolektif, berupa perlakuan terhadap aksi-aksi pemerintahan di setiap kategori dan jenjang pemerintah selaku “tugas prioriter?”. Sebab hanya bila aksi-aksi itu dilakukan sesempurna mungkin pada waktunya, baru diperoleh kohesi sosial, kekuatan ekonomi, dan kapasitas pemerintahan yang diperlukan untuk menangani tantangan-tantangan baru yang bermunculan.

Kita perlu bersama-sama mencipta ulang pemerintah karena kita tidak menanggapi pemerintah sebagai “a necessary evil”. Kita sadar bahwa masyarakat yang manusiawi, adil dan beradab, tidak dapat berfungsi efektif tanpa suatu pemerintahan yang fungsional-efektif. []

KOMPAS, 19 Agustus 2015

Daoed Joesoef  ;   Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

REKTOR UNIVERSITAS BERKLEY JAKARTA TAMPIK TUDINGAN JUAL-BELI IJAZAH

Beritasatu.com

Rektor Universitas Berkley Jakarta Tampik Tudingan Jual Beli Ijazah

Rektor Univ.Barkley, Liartha S Kembaren

Rektor Univ.Barkley, Liartha S Kembaren (BeritaSatu TV)

Jakarta – Rektor Universitas Berkley Jakarta Liartha S Kembaren membantah pernyataan Menristekdikti M Nasir yang menyatakan bahwa University of Berkley merupakan perguruan tinggi antah berantah dan diduga melakukan praktik jual ijazah.

Setelah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menristekdikti, pihak rektorat menegaskan University of Berkley Jakarta adalah lembaga pendidikan resmi yang diakui oleh sejumlah kedutaan besar dan yang juga meminta anak-anak mereka kuliah di sana.

Pihak kampus juga mengungkapkan ada sejumlah pejabat yang pernah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.


Lis Yuliawati/LIS

Beritasatu TV

78% HUTAN JAMBI RUSAK PARAH

Beritasatu.com
Kamis, 20 Agustus 2015 | 05:15

Walhi: 78% Hutan NTB Rusak Parah

Ilustrasi kerusakan hutan. (Forest Climate Center) Ilustrasi kerusakan hutan.

Mataram – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Barat menyebutkan kerusakan hutan di provinsi itu sudah mencapai 78 persen, dan jika itu terus terjadi diprediksi dalam waktu 10 tahun lagi daerah itu tidak lagi memiliki hutan.

“Laju kerusakan hutan di NTB ini berada di level 1,4 persen atau minimal rusak 60 hektare pertahun. Bahkan, kami prediksi dalam kurun waktu 10 tahun lagi hutan di NTB sudah habis,” kata Direktur Eksekutif Walhi NTB Muhammad Murdani di Mataram, Rabu.

Menurut dia, saat ini luasan hutan di NTB sudah mencapai 1,67 juta hektare dengan tutupan lahan sebesar 22 persen atau setara dengan 400 ribu hektare. Sedangkan, total kerusakan hutan 22 persen berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan sisanya di luar kawasan sebesar 40 persen.

“Hutan lindung yang tersisa diluar taman nasional hanya sedikit, karena selebihnya sudah rusak atau berubah fungsi menjadi lahan-lahan perkebunan milik masyarakat,” terangnya.

Dia menuturkan, dengan kondisi tersebut, pihaknya mendorong agar Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kehutanan provinsi untuk segera melakukan upaya penyelamatan. Karena jika tidak segera ditanggulangi, maka prediksi NTB akan kehilangan hutan dalam kurun waktu 10 tahun kedepan bisa menjadi kenyataan.

“Ada tiga upaya yang harus segera dilakukan pemerintah, yakni segera melakukan perencanaan strategis dalam pengelolaan hutan, libatkan masyarakat secara partisipatif dalam mengawasi hutan, dan memberdayakan masyarakat, khususnya yang berada di lingkar hutan, sehingga bisa menekan laju pembabatan hutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan, saat ini di kawasan hutan tanam rakyat sudah tidak terdapat kayu. Bahkan, di Kabupaten Lombok Timur terdapat 700 hektar lahan hutan di kawasan hutan lindung sudah dalam kondisi rusak parah.

“Ini ironis, luas kawasan hutan kita tidak bertambah luasnya, tetapi justru perambahan yang semakin meluas dan menjadi-jadi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, rusaknya kawasan hutan di NTB itu, tidak terlepas dari perambahan hutan yang dilakukan oleh para pelaku illegal logging. Termasuk, untuk dipakai untuk bahan bakar omprongan tembakau.

Hal ini cukup beralasan, mengingat masyarakat khususnya petani tembakau di NTB kesulitan mendapatkan bahan bakar ditengah harga tidak adanya lagi minyak tanah bersubsidi. Bahkan, untuk satu ruang oven tembakau, para petani rata-rata menghabiskan 2,8 sampai 3 kubik kayu.

“Saat ini masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses bahan bakar jenis lain, setelah harga minyak tanah tidak lagi di subsidi. Sedangkan, harapan mereka terhadap cangkang kemiri dan cangkang sawit tidak bisa diharapkan, mengingat stoknya yang sedikit, akhirnya tidak jalan lain mengambil kayu. Belum lahan hutan sudah di dominasi perusahaan yang mengelola Hutan Tanaman Industri,” kata dia.

Karena itu, tidak ada jalan lain, pemerintah harus secepatnya melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan laju kerusakan hutan. Termasuk perlibatan aparat baik TNI, Polri dalam melakukan pengawasan harus bisa lebih diperketat.

“Yang tidak lupa juga harus di tegaskan, yakni hukuman bagi para pelaku perambahan hutan,” tandasnya.

/AF

Antara

KONSEPTUAL DAN PROSEDURAL YANG SALAH ADALAH RACUN BAGI GENERASI

Konseptual dan Prosedural Yang Salah Adalah Racun Bagi Generasi

Oleh Redaksi pada Maret 06, 2015

Memperoleh pendidikan adalah hak bagi setiap manusia demi kelangsungan hidup dan menjadi pribadi intelektual dan berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan dibentuknya NKRI adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya untuk mencapainya dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan. Menjadi bangsa yang maju adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara di pengaruhi oleh faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Kita mempunyai tujuan bernegara, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang seharusnya jadi sumbu perkembangan pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Yang masih kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan. Apa yang menjadi dasar dari
permasalahan tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis mencoba membuka wawasan dan kesadaran akan masalah yang dihadapi dan masih berkembang saat ini, yaitu Pemahaman konseptual dan prosedural yang salah untuk semua bidang ilmu, dalam hal ini penulis mengambil kasus khususnya dibidang matematika. Seperti yang kita ketahui Matematika adalah ratunya ilmu pengetahuan dan merupakan salah satu prestasi besar umat manusia. Dengan meningkatkan kemampuan pola pikir manusia, matematika telah memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, bisnis, pemerintah, dll. Untuk hal tersebut maka SDM (Sumber Daya Manusia) sangat berperan dalam hal ini, Dengan Kompetensi yang dimiliki oleh SDM dalam suatu organisasi, akan menentukan kualitas SDM yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif suatu bangsa. Dengan demikian untuk membentuk pola pikir intelektual pada SDM diperlukannya kecakapan matematika yang terdiri dari pemahaman konsep dan prosedural. Matematika bukanlah sekedar kumpulan angka, simbol, dan rumus yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Justru sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar dari dunia nyata. Tanpa disadari banyak masalah dalam kehidupan sehari – hari yang menggunakan konsep pemahaman matematika untuk mencari solusinya. Kecakapan matematika dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global. Seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Kilpatrick (NRC 2001) pada bukunya “Adding It Up;Helping Children Learn Mathematics” bahwa Pemahaman konseptual mengacu pada pemahaman yang terintegrasi dan fungsional terhadap ide – ide matematika, dengan kata lain pemahaman konsep merupakan penguasaan terpadu terhadap gagasan – gagasan matematika. Matematika yang diajarkan disekolah, berorientasi pada pentingnya pendidikan dan perkembangan IPTEK. Bagian – bagian matematika yang diterapkan adalah matematika yang menata nalar, membentuk kepribadian, mampu mengaitkan matematika kedalam
permasalahan dalam kehidupan sehari – hari dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Menurut Sanjaya (2009) “Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interprestasi data dan mampu mengaplikasi konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya”. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman konseptual adalah mampu membaca situasi matematika dengan cara yang berbeda dan mengetahui representasi untuk tujuan yang berbeda pula. Tingkat pemahaman konseptual siswa yang terkait dengan kekayaan dan luasnya hubungan yang telah mereka buat, dimana siswa mampu mengaitkan pengetahuan yang telah mereka miliki dengan pengetahuan baru.

Sedangkan prosedural adalah pengetahuan tentang cara untuk memperkirakan hasil prosedur. Kelancaran prosedural mengacu pada pengetahuan tentang prosedur (langkah –langkah ), pengetahuan tentang kapan dan bagaimana menggunakannya dengan tepat, dan keterampilan dalam melakukan prosedur secara fleksibel, akurat dan efisien. Dimana skill untuk melakukan prosedur secara fleksibel, akurat dan efisien merujuk pada performing dalam menjalankan langkah – langkah pada suatu kegiatan. Pemahaman konseptual dan Prosedural tidak dapat dipisahkan, kerena dua hal tersebut mempunyai relasi yang cukup kuat dan saling melengkapi satu sama lain. Dimana Guru menginformasikan konsep dasar dan proseduralnya, kemudian siswa dapat mengembangkan pola pikir secara mental untuk menyelesaikan persoalan. Tanpa kelacaran prosedural yang cukup, siswa akan mengalami kesulitan untuk memperdalam pemahaman terhadap gagasan matematika atau memecahkan masalah matematika. Ketika kita membicarakan metode atau langkah – langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu soal, maka pertama kali yang harus diperhatikan adalah bagaimana langkah – langkah yang akan diterapkan dengan melihat bentuk dan situasi
seperti apa metode tersebut dapat digunakan.

Selanjutnya, ketika siswa belajar prosedur tanpa pemahaman konsep, siswa akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal ini siswa membutuhkan latihan yang luas agar tidak melupakan langkah – langkah. Konsekuensi lain ketika siswa belajar tanpa pemahaman adalah bahwa mereka memisahkan apa yang terjadi disekolah dan apa yang terjadi diluar sekolah ( dikehidupan sehari – hari). Siswa memiliki satu set prosedur untuk memecahkan masalah diluar dan di dalam sekolah tanpa melihat relasi antara keduanya. Pemisahan ini membatasi kemampuan anak menerapkan apa yang telah mereka dapatkan untuk menyelesaikan masalah nyata.

Pada hakikatnya siswa telah mengorganisir pengetahuan mereka ke dalam satu kesatuan yang utuh, yang memungkinkan mereka untuk belajar pengetahuan baru dengan menghubungkan pengetahuan yang telah mereka punya. Tujuan mengaitkan ilmu pengetahuan yang telah mereka miliki dengan pengetahuan yang baru adalah agar mereka dapat mengingat ilmu tersebut lebih lama. Siswa dengan pemahaman konseptual tahu lebih banyak dai fakta – fakta yang terisolasi dan metode. Karna fakta dan metode belajar dengan pemahaman yang terhubung, siswa lebih mudah untuk diingat dan digunakan, serta dapat direkontruksi saat mereka lupa. Jika siswa memahami langkah – langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mereka tidak mungkin akan mengingat yang salah.

Sebagai tenaga pendidik (guru ) harus menghindari kekeliruan dalam pembelajaran, misalnya dalam memberikan pemahaman konseptual dan prosedur yang salah kepada siswa. Karena penanaman konsep dan prosedur yang salah, ini akan berakibat fatal. Siswa yang terus menggunakan cara yang salah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pemahaman konseptual dan prosedural yang salah dapat diiibaratkan seperti racun bagi generasi, penanaman konsep dasar suatu ilmu dan prosedurnya haruslah dipahami betul oleh peserta didik sejak dini, jika tidak maka siswa tersebut terus mengembangkan pemahaman yang salah dalam menyelesaikan suatu pemasalahan. Sebagai guru, hal tersebut adalah tuntutan yang harus kita jalani dan berusaha untuk menjadi tenaga pendidik profesional dan paham benar terhadap apa yang diinformasikan kepada siswa.

Fakta dilapangan yang kerap terjadi adalah guru tingkat SMP mengeluh terhadap pemahaman pengetahuan dasar yang telah siswa dapatkan dibangku SD, ilustrasi yang mendasar misal siswa masih salah dalam penggunaan konsep operasi matematika (+, –, x dan : ). Hal tersebut pun terjadi sampai kejenjang perguruan tinggi, bahkan masih banyak peserta didik yang masih berada pada ranah pemahaman konseptual yang salah dan prosedural yang kacau. Kesadaran akan pentingnya tingkat intelektual sebagai tenaga pendidik adalah tanggung jawab memberi informasi yang benar. Dengan demikian pemahaman konseptual saja tidak cukup, guru juga harus menginformasikan prosedural yang benar dalam menyelesaikan suatu masalah. Perlu diperhatikan pemahaman konsep dan prosedur yang digunakan juga tergantung konteks masalah yang dihadapi. Selain itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, namun guru seharusnya harus bisa mendeskripsikan manfaat ilmu dan memberikan contoh aplikasinya dalam memecahkan permasalahan nyata.

Biodata penulis
Nama        : Fitra Muliani
studi          : Mahasiswa Pascasarjana ITB
Fakultas   : FMIPA
Prodi         : Pengajaran Matematika

INTELEK ACEH DI MATA KOMBATAN

Intelek Aceh di Mata Kombatan

Aktifis LSM SAPAS. Foto: bongkarnews.com

Para pejuang [kombatan-red] yang berusaha memperjuangkan misi perjuangan baik di masa perang maupun di masa damai sering di kambing hitamkan oleh segelintir tokoh yang menganggap diri mereka intelek namun intelektual mereka tanpa sengaja sudah melupakan kepentingan bangsanya sendiri dan membuka lebar jalan buat kepentingan kolonialisme yang terselubung demokrasi di Aceh.

Mengapa SAPAS berani berasumsi se sedemikian ……?

Coba anda pelajari filsafat penjajahan modern yang dirangkum dalam beberapa metode demokrasi global, khususnya Inggris, jika ditilik dari kesuksesan merekan, praktek penjajah Inggris di seantero dunia mereka tidak tanggung-tanggung dalam hal menjaga kepentingannya di negara jajahan mereka. Dengan kebijakan menyekolahkan rakyat jajahannya agar dapat menjaga kepentingan bangsa penjajah (Inggris) dari bahaya kesadaran anak bangsa yang dijajah untuk menjaga kepentingan bangsanya sendiri.

Kesimpulan yang kita bahas saat ini, mereka yang menamakan diri intelek-intelek Aceh (khususnya lulusan sarjana Indonesia) apakah mereka sadar, ilmu yang mereka dapat sudah di sesuaikan sedemikian rupa dengan cara berpikir serta praktek-praktek yang di sterilkan dengan arus politik dan cara berpikir untuk menjaga kepentingan negara yang terselubung demokrasi lalu di sesuaikan dengan payung hukum Negara (Indonesia-red) dan Hukum Internasional.

Singkat kata ilmu dan idealis mereka harus dilingkaran kepentingan negara kolonialisme di mana mereka menuntut dengan tujuan agar mereka tidak berani berpikir dengan kepentingan bangsanya sendiri.

Pertanyaannya,,,,,?

Apakah  mereka sadar atau tidak, bahwa mereka sudah diarahkan sesuai kepentingan dan keinginan kolonialis itu sendiri (integritas) dalam meyimpulkan segala sesuatu baik itu tindakan ataupun pernyataan yang mereka buat, menyangkut berbagai hal yang berhubungan degan metode bangsanya sendiri yang sedang berjuang melawan ketidak adilan yang terselubung dibawah demokrasi yang sudah disesuaikan sedemikian rupa dengan hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia.Berangkat dari landasan pendidikan yang berbasis kepentingan negara (kolonialisme) apakah mereka berani berasumsi demi kepentingan bangsanya, walau hal itu bertentangan dengan ilmu yang di ajarkan oleh kolonialis yang mendidiknya.

Jawabannya…!

Hanya ada pada mereka sendiri, itupun bila mereka mau mengkaji ulang apa yang telah mereka pelajari dan terapkan selama ini. Yang pasti mereka hanya pandai mengkritik tanpa ada yang bisa mereka buat sesuatu dan kenyataannya mereka selalu mengedepankan alasan kepentingan negara dan masyarakat tanpa memperhitungkan untung rugi pada kepentingan bangsanya sendiri  (apa benar ……..? mereka tergolong intelek bangsa ini?). Wallahua’lam bissawaf.

Penulis : Musi (Ketua DPD – SAPAS Aceh)
HP. 0852 6080 5112

POLITIK RAKYAT ACEH

Politik Rakyat Aceh

Oleh Redaksi pada Maret 07, 2015

Potret realitas demokrasi Aceh hari ini menggambarkan sebuah iklim demokrasi yang semakin jauh dari tatanan nilai substansinya. Pemaknaan umum terhadap demokrasi yang hakiki sejatinya dapat dipertanggungjawabkan melalui kinerja politik yang bertatanan nilai-nilai demokratis, pertumbuhan dan perkembangan politik di dalam iklim demokrasi dewasa ini harus bertumpu pada prinsip mengedepankan kerja-kerja politik yang berpihak kepada rakyat bukan pemerintahan saja. Dengan kata lain, yang dibutuhkan oleh rakyat adalah implementasi janji politik, bukan mengedepankan politik pencitraan semata.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, perbedaan Aceh dengan daerah lain adalah terletak pada adanya UUPA sebagai bentuk konkrit dari terjemahan MoU Helsinki yang diyakini oleh masyarakat Aceh sebagai cita-cita perjuangan dan politik rakyat Aceh. Permasalahan bendera Aceh yang juga merupakan amanat MoU Helsinki juga dilahirkan dari rahim demokrasi dan ibu kandungnya adalah pemerintah Indonesia itu sendiri. Jika demikian, ketidakjelasan bendera Aceh hingga saat ini merupakan tindakan demokrasi yang jauh dari tatanan nilai demokrasi itu sendiri. Hal ini kemudian dapat memantik reaksi publik, yaitu masyarakat politik di Aceh, bahkan bisa saja berdampak ke arah aksi-aksi politik negatif di kalangan masyarakat luas. Permasalahannya sekarang adalah Aceh sendiri tidak mempunyai nilai bargaining politik apa pun dengan pemerintah pusat, ditambah lagi dengan pemerintah pusat yang saat ini dinilai oleh sebagian kalangan masyarakat politik Aceh tersebut tidak mempunyai komitmen yang jelas terhadap pelaksanaan UUPA, terutama dalam hal bendera Aceh ini.

Indikasinya adalah hilangnya daya kritis politik dari Aceh terutama dari kalangan eksekutif dan legislatif Aceh terhadap bendera Aceh. Parlemen Aceh seharusnya bersinergi dengan pemerintah Aceh untuk segera menuntaskan permasalahan bendera Aceh tersebut. Hal ini sangat terasa aroma demokrasi tanpa tatanan nilai itu bahkan sampai detik ini aroma demokrasi tersebut telah berdampak pada sinergisitas kinerja eksekutif dan legislatif Aceh yang tidak satu suara dalam menyikapi permasalahan bendera Aceh ini.

Dalam mewujudkan demokrasi yang bertatanan nilai itulah, bendera Aceh yang merupakan turunan UUPA ini sudah sepatutnya pemerintah Aceh dan parlemen Aceh dapat bekerja secara bersama-sama. Terutama dalam hal mendesak ataupun meyakinkan pemerintah pusat terkait permasalahan bendera Aceh ini. Sehingga prinsip-prinsip demokrasi yang bertatanan nilai tersebut dapat benar-benar berjalan dan tentunya bermanfaat bagi kepentingan rakyat Aceh secara keseluruhan.

Penulis :   Abrar M. Yus (Koordinator Forsapa Aceh)

PERANGAI ANGGOTA DPR RI

Ekonomi Rakyat Sekarat, Anggota DPR RI Beli Spring Bed Senilai Rp 12,5 Miliar

Ilustrasi [ilprimofurniture.com]

Jakarta|AP-Perilaku anggota dewan makin menjdi-jadi. Itulah kata yang tepat dialamatkan untuk mereka. Akibatnya, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dan Sekjen DPR untuk segera membatalkan lelang kasur atau pengadaan spring bed senilai Rp 12,5 miliar. Sebab, ditengah perekonomian yang memburuk saat ini tak layak anggota DPR menghambur hambur uang negara dan memperlihatkan kemewahan DPR di depan publik.

“Anggota dewan yang paling enak, dan bergelimang kemewahan. DPR akan membeli kasur untuk rumah jabatan DPR senilai Rp 12,5 miliar,” ujar Uchok di Jakarta, Kamis (20/8).

Selanjutnya,dengan pembelian kasur ini, publik mempertanyakan kepada ketua DPR, untuk apa beli kasur sebenar itu. “Masa DPR mau beli kasur, memang anggota dewan itu mau tidur atau mau bekerja,” ucapnya.

Setiap rumah jabatan anggota Kalibata, atau Ulujami akan mendapat kasur atau spring bed. Kalau disimulasi, alokasi anggaran untuk kalibata dan Ulujami sebesar Rp 1.1 milyar.

“Maka setiap rumah jabatan DPR, atau untuk satu orang anggota dewan, nilainya sebesar Rp 19 juta,” ungkapnya.

Sebagaimana tercantum dalam belanja pembelian kasur di Sekjen DPR, pengadaan spring bed rumah jabatan angota DPR RI Kalibata sebesar Rp 10.304.525.000. Pengadaan spring bed rumah jabatan anggota DPR Ulujami sebesar Rp 847.110.000.

“Pengadaan spring bed wisma Griya Sabha sebesar Rp1.300.860.000. Wisma itu ditempati oleh ketua DPR Setya Novanto,” kata Uchok.[http://www.beritasatu.com]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers