Author Archive

9 FRAKSI AKAN TOLAK USULAN CALON KAPOLRI BARU

Sabtu, 14 Februari 2015
 

9 Fraksi Akan Tolak Usulan Calon Kapolri Baru

Jumat, 13 Februari 2015 10:52 WIB
9 fraksi akan tolak usulan calon Kapolri baru

Desmond J Mahesa (ANTARA/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan 9 fraksi  akan menolak jika ada calon Kapolri baru.”9 fraksi pasti menolak usulan kapolri baru. Komisi III DPR juga menolak pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan itu. Harus tetap dilantik. Setelah dilantik kemudian Presiden menggunakan hak prerogeratif untuk memberhentikan, itu terserah presiden,” kata Desmond di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Pernyataan Desmond terkait komunikasi Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Presiden Joko Widodo.

“Yang saya ketahui, Presiden Jokowi menelpon Setya Novanto pada Rabu malam.Katanya tidak akan melantik Komjen Budi, dan mengusulkan calon Kapolri baru,” kata dia.

“Pengusulan calon Kapolri baru agak sulit untuk diterima Komisi III DPR RI. Secara de facto, Budi Gunawan itu Kapolri. Sekarang tidak ada alasan bagi Presiden untuk membatalkannya. DPR sudah memberikan persetujuan,” kata Desmond.

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2015

PERLU DIALOG JAKARTA-PAPUA SOAL RUU OTSUS PLUS

ANTARA News

PERLU DIALOG JAKARTA-PAPUA SOAL RUU OTSUS PLUS
Jumat, 13 Februari 2015 05:04 WIB
Perlu dialog Jakarta-Papua soal RUU Otsus Plus

Ilustrasi. Gubernur Papua Lukas Enembe (kanan) dan Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murip (kiri) (ANTARA/Andika Wahyu)
Jayapura (Antara News) – Perlu dilakukan dialog antara Papua dan Jakarta terkait ditundanya pembahasan draf RUU Otsus Plus dalam Prolegnas 2015 oleh DPR-RI.”Dengan demikian solusi berikutnya adalah harus dialog Papua-Jakarta,”  kata Ketua MRP Timotius Murib ketika dihubungi dari Jayapura, Jumat.

“Dialog itu kan keinginan dari Presiden Jokowi. Sangat luar biasa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan dimana keinginan yang telah didoakan telah terjadi, saya meminta kepada seluruh masyarakat 250 suku di 7 wilayah adat berkomitmen agar dilakukan dialog Papua-Jakarta,” ujarnya.

Timotius menegaskan, dialog harus dilakukan karena otsus plus telah ditolak maka orang Papua meminta dialog.

Menurutnya, dialog Papua-Jakarta sebenarnya diungkapkan Presiden Jokowi saat Natal Bersama di Jayapura. Presiden Jokowi mempunyai roh yang luar biasa karena keinginan yang didoakan orang asli Papua ternyata benar-benar dijawab oleh kepala negara.

Untuk itu, lanjut dia, hal ini adalah solusi terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Timotius menambahkan, pihaknya akan melakukan Rapat Pleno Luar Biasa dalam rangka menetapkan dan melakukan dialog Papua-Jakarta.

Timotius mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP sudah berjuang keras di Jakarta selama satu bulan untuk bagaimana draf RUU Otsus Plus masuk dalam prolegnas 2015.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Pemprov Papua siapkan perdasus sumber daya alam

JOKOWI TAK PERCAYAI DATA JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Jokowi tak percayai data jumlah penduduk miskin
Antara, Sabtu, 14 Februari 2015 00:27 WIB
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi

Jokowi tak percayai data jumlah penduduk miskin
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

 

Di Jakarta misalnya 3,8 persen miskin tapi ada 37 persen rentan miskin. Saya tidak tahu bedanya antara miskin dan rentan miskin. Tapi kalau dijumlahkan semuanya 41 persen, itu menurut saya faktanya.”
Solo (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak mempercayai data jumlah penduduk miskin sekarang karena sering tidak mencerminkan fakta di lapangan.

“Saya ingin bicara fakta. Realitas yang ada. Ini fakta yang ingin saya sampaikan tentang jumlah penduduk miskin di negara kita. Katanya, penduduk miskin kita 11 persen, 28 juta orang kira-kira. Tapi fakta-fakta yang saya temui di lapangan sedikit agak tidak percaya,” kata Jokowi dalam acara Munas II Partai Hanura di Solo, Jumat malam.

Ia mengatakan banyak pihak sering membuat kategori miskin yang bermacam-macam sehingga terkesan menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Presiden menginginkan data kemiskinan yang lebih jelas dan tegas.

“Kita ini sering agak ditutup-tutupi, harusnya yang jelas-jelas saja. Saya ingin yang jelas. Di Indonesia miskin itu ada macam-macam kategorinya, saya tidak percaya,” katanya.

Menurut dia, sering ada kategorisasi miskin yang dibuat misalnya miskin, rentan miskin, hingga diduga miskin.

“Di Jakarta misalnya 3,8 persen miskin tapi ada 37 persen rentan miskin. Saya tidak tahu bedanya antara miskin dan rentan miskin. Tapi kalau dijumlahkan semuanya 41 persen, itu menurut saya faktanya,” katanya.

Oleh karena itu ia menekankan pentingnya mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk investasi yang harus berkembang agar pengangguran bisa terserap.
Editor: B Kunto Wibisono

JIMLY: PENYIDIK KPK DITEROR DAN DIINTIMIDASI

Jimly: Penyidik KPK Diteror dan Diintimidasi
GATRANEWS
Sabtu, 14 February 2015

[Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (GATRAnews/Adi Wijaya)]

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (GATRAnews/Adi Wijaya)
Jakarta, GATRAnews – Wakil Ketua Tim Konsultatif Independen Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat teror dan intimidasi dari pihak tertentu, setelah lembaga antirasuah tersebut menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka.

Jimly menyampaikan keterangan tersebut, di kantor KPK, Jakarta, Rabu (11/2), usai menemui pimpinan dan pegawai KPK, yang mengungkapkan berbagai masalah yang tengah dihadapi saat ini.

“Kami mendapat informasi juga, bahwa mengapa dua orang yang disebut-sebut penyidik aktif yang seharusnya menjadi saksi di praperadilan tak hadir. Nah, antara lain informasi yang kami peroleh tadi, rupanya ada perasaan dari staf KPK tidak nyaman dengan keadaan situasi sekarang ini, termasuk juga ada yang merasa diteror, diancam, diintimidasi,” kata Jimly.

Menurutnya, teror dan upaya intimidasi pihak tertentu tersebut dilakukan dengan berbagai cara, antara lain SMS, telepon, dan lainnya. “Ya macam-ancaman, ada SMS telepon, macam-macam,” ujarnya.

Bukan hanya itu, teror dan upaya intimidasi juga dilkukan pihak tertentu dengan membuntuti para pegawai KPK, sehingga mereka merasa tertekan dan galau dengan situasi tersebut.

“Ya ada itu (dibuntuti), sehingga kegalauan staf ini mejadi concern. Nah, sebagian staf, tadi curhat juga,” kata Jimly yang juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini.

Atas situasi tersebut, Jimly mengimbau seluruh pihak menaati seluruh arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak membuat upaya-upaya yang menambah panas suasana.

“Jadi kami mengimbau semua pihak untuk sesuai dengan arahan presiden. Kita meredakan ketegangan sambil menghormati proses hukum praperadilan,” imbau Jimly.

Sebelumnya, tim kuasa hukum tersangka Komjen Pol Budi Gunawan akan menghadirkan dua penyidik aktif KPK sebagai saksi di sidang praperadilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini. Namun keduanya tidak hadir.

Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

 

27.000 ORANG SANGIR TALAUD STATELESS

 

27.000 Orang Sangir Talaud Stateless

Jimmy Robert Tindi‏ (Ist)JAKARTA- Pemerintah pusat diminta serius dalam menangani masalah rakyat diperbatasan. Saat ini ada 27.000 orang keturunan Sangihe-Talaud di Philippina yang tak memiliki kewarganegaraan (stateless). Demikian politisi Jimmy R Tindi kepada Bergelora.com di Manado, Jumat (13/2).

“Mereka bekerja sebagai nelayan di pulau-pulau di Philippina. Tidak memiliki status warga negara karena tidak ada yang mengurus. Mau pulang dianggap sebagai orang asing dan tidak diakui pemerintah,” jelasnya.

Masalah di daerah perbatasan yang lain adalah sulitnya fasilitas transportasi laut antar pulau yang tidak memadai. Sehingga mobilitas ekonomi sangat terbatas mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lamban.

“Angkutan kapal Pelni tak menyentuh Pulau Marore, Kawio, Miangas dan lainnya. Infrastruktur jalan rusak semua sehingga rakyat desa-desa terisolasi dari fasilitas negara yang merupakan hak warga negara,” ujar mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.

Ketidak hadiran negara didaerah perbatasan ini menyebabkan rakyat harus mencari jalan keluarnya sendiri untuk bisa bertahan hidup. Padahal setiap kali pemilu dan pilkada, rakyat diberikan janji peningkatan kesejahteraan, agar memilih anggota DPRD, DPR, bupati, walikota, gubernur sampai presiden.

“Pemberdayaan kelompok nelayan di pulau-pulau terluar bagian utara Indonesia masih sangat kurang. Beberapa desa di Pulau terluar ini sangat aneh karena Tahun 2015 ini tak ada anggaran DAK yang di kelola oleh Badan perbatasan di Daerah,” jelasnya.

Untuk itu Jimmy R. Tindi menuntut agar Presiden dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus mengakomodir putra Sulawesi Utara untuk masuk dalam jajaran deputy di Kementerian tersebut.

“Selama ini yang bertugas jadi deputy tidak pernah tahu penderitaan rakyat didaerah perbatasan. Maka pantas tidak ada empati pada rakyat di daerah-daerah tersebut. Tidak ada kebijakan signifikan yang merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik,” jelasnya.

Sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga maka sudah selayaknya menurutnya Kementerian tersebut mengakomodir birokrat dari Sulawesi Utara yang mengerti dan punya empati pada rakyat dan daerah perbatasan untuk masuk pada jajaran deputi.

“Hal ini agar program yang diarahkan ke rakyat bisa bermanfaat dan tepat sasaran di daerah perbatasan dan daerah tertinggal di pulau-pulau terluar,” tegasnya.

Di Sulawesi Utara sendiri menurutnya banyak birokrat senior yang potensial serta menguasai daerah perbatasan dan sudah berpengalaman bekerjasama dengan rakyat di daerah pulau-pulau perbatasan.

“Katakanlah seperti Ir. Recky Toemanduk mantan Kadis PU Kabupaten Talaud yang sekarang oleh Gubernur Sulawesi Utara di percayakan sebagai Kaban Perbatasan. Serta masih banyak lagi birokrat lainnya,” ujarnya.

Ia mengingatkan, arena selama ini program pemerintah pusat hampir tak bermanfaat bahkan terkesan mubasir karena tidak tepat sasaran.

“Yang dibangun gedung-gedung pertemuan, rumah ibadah yang tidak bisa meningkatkan kapasitasa ekonomi rakyat,” jelasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)

 

DENNY INDRAYANA DITELPON PERWIRA POLISI

Sering Kritik Calon Kapolri Budi Gunawan, Denny Indrayana Ditelepon Perwira Polisi
Kamis, 12 Februari 2015 | 13:48 WIB
 
KOMPAS.com/SANDRO GATRA Denny Indrayana
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan bahwa sejak awal ia sudah menduga akan dipermasalahkan terkait dukungannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Denny mengaku bahwa ia pernah dihubungi oleh seorang perwira kepolisian dan diminta untuk tidak memberikan kritik terlalu keras kepada calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan.

“Ada perwira polisi yang menelepon saya, dan meminta untuk tidak mengkritik BG (Budi Gunawan) terlalu keras. Jadi, saya sudah menduga akan dikerjain,” ujar Denny dalam keterangan pers, Kamis (12/2/2015).

Denny membenarkan adanya laporan terhadap dirinya di Bareskrim Polri. Laporan tertanggal 10 Februari 2015 tersebut, menurut Denny, dibuat oleh Andi Syamsul Bahri. Meski demikian, Denny tidak menjelaskan apa pasal tuduhan yang ditujukan kepadanya. (Baca: Gara-gara “Jurus Mabuk”, Denny Indrayana Dilaporkan ke Polisi)

Dalam keterangannya, Denny mengaku siap menghadapi berbagai tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Ia menegaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah upaya untuk menyelamatkan KPK dan institusi Polri dari oknum-oknum yang terkait korupsi.

Menurut Denny, saat ini dibutuhkan orang-orang yang berani menyuarakan dengan lantang, mengenai kezaliman yang sekarang terjadi secara terang-terangan dalam kasus KPK dan Polri.

“Saya sendiri harus siap menghadapi risiko perjuangan ini. Saya yakin kebenaran akan menang, dan Allah akan meridai perjuangan untuk Indonesia dengan Polri yang lebih bersih,” kata Denny. (Baca: Disebut-sebut Terlibat Korupsi, Ini Penjelasan Denny Indrayana)

Penulis : Abba Gabrillin
Editor : Fidel Ali Permana
 

 

SUSI PUDJIANTI TAK MAU LAMA-LAMA JADI MENTERI

Komentar  “Chalik Hamid chalik.hamid@yahoo.co.id in: [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com>, Friday, 13 February 2015, 18:09:

“Fotografer  Tribun Batam agaknya punya maksud untuk melemahkan posisi menteri Susi Pudjianti yang sangat populer dengan menyiarkan foto Ibu Susi peregangan tubuh, setelah mengalami kelelahan dalam melaksanakan tugas”

Banyak Tekanan, Susi Pudjiastuti Tak Mau Lama-lama Jadi Menteri

Kamis, 12 Februari 2015 15:46 WIB

Banyak Tekanan, Susi Pudjiastuti Tak Mau Lama-lama Jadi Menteri
tribunnews batam/argianto
Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tertangkap kamera fotografer Tribun Batam peregangan tubuh (stretching) KRI Barakuda, Senin (9/2/2015).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam salah satu acara di stasiun televisi swasta mengatakan tak akan menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun. Ia pun menyebut waktu 2 tahun cukup untuknya menjabat sebagai seorang menteri.
Saat ditanya lebih jauh alasan pernyataannya itu, Susi mengisyaratkan bahwa saat ini terlalu banyak tekanan kepadanya. Bahkan ia mengaku sudah capek karena terlalu banyak siksaan. “Enggak (dua tahun cukup), capek, siksaan terlalu banyak,” ujar Susi saat berbincang di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/1/2015).
Meski tak menjelaskan lebih dalam makna kata-kata “siksaan” itu, Susi menyatakan bahwa pernyataannya itu sebagai sebuah keseriusan. Oleh karena itu, ia mengaku akan menggenjot kinerja kementerian yang dipimpinnya selama dua tahun ke depan. Salah satu yang akan dibereskan oleh Susi adalah permasalahan sistem pengelolaan kelautan dan perikanan.
“Iya (serius) tapi aku beresin dulu KKP, nanti Peraturan Menteri-nya jadi. Makanya saya kejar, lari, tiap bulan bikin Permen kan,” kata Susi.
Menteri nyentrik asal Pangandaran Jawa Barat itu sangat yakin, setelah semua sistem di KKP dibenahi, sektor kelautan dan Perikanan akan jauh lebih baik.
Sebelumnya, dalam acara di salah satu televisi swasta, Susi mengatakan bahwa alasannya hanya ingin menjabat dia tahun lebih didasari faktor keluarga. “Saya berpikir seperti itu, ada anak-anak yang sudah masuk sekolah keluar, juga ada cucu juga,” kata Susi dalam acara tersebut.(Yoga Sukmana)

DPR TOLAK PENCALONAN KAPOLRI BARU

DPR Tolak Pencalonan Kapolri Baru


bergelora.com, 13 Februari 2015.

 

Anggota Komisi III, DPR-RI, Bambang Soesatyo (Ist)‏Anggota Komisi III, DPR-RI, Bambang Soesatyo (Ist)‏JAKARTA- Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengajukan usulan calon Kapolri baru mendapat penolakan keras di DPR-RI. Usulan Kapolri baru merupakan contempt of parlement (melecehkan parlemen). Demikian anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (13/2).

 

 

“Pimpinan DPR harus bersikap tegas dan lugas menolak pengusulan nama baru calon Kapolri oleh Presiden. Karena di pundaknyalah marwah dan kehormatan DPR dipertaruhkan,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Untuk itu menurutnya DPR akan menolak usulan calon Kapolri yang baru akan diajukan oleh Presiden Jokowi, menggantikan Budi Gunawan yang sudah disetujui sebelumnya oleh DPR beberapa waktu lalu.

“Kalau benar presiden tadi malam telah menelpon pimpinan DPR dan akan mengajukan nama baru, maka itu dapat di katagorikan contempt of parlemen. Dan sesuai kewenangan yang diberikan Undang-undang pada DPR sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang MD3, maka pimpinan DPR harus menyampaikan kepada presiden bahwa DPR akan menolak atau mengembalikan siapapun nama baru calon kapolri tersebut ke presiden,” tegasnya.

Kecuali menurutnya presiden mengikuti etika dan aturan serta perundang-undangan yg berlaku.

“Misalnya melantik dahulu, baru kemudian mengajukan kembali permohonan persetujuan kepada DPR untuk memberhentikan Kapolri dan mengangkat kapolri yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian,” jelasnya.

Tanpa itu menurut Bambang Soesatyo, sama saja presiden menampar muka DPR dua kali.

“Tamparan pertama, adalah tindakan presiden yang tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri padahal presiden sendiri yang meminta,” ujarnya.

Tamparan kedua menurutnya, adalah tindakan presiden yang tiba-tiba mengajukan calon baru seolah-olah DPR hanya dianggap tukang stempel saja.

Sebelumnya diberitakan bahwa karena Budi Gunawan menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka Presiden Jokowi merencanakan akan mengajukan beberapa calon Kapolri lainnya. (Enrico N. Abdielli)

 

 

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang
Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak
~ Lusuk. Lumbung tempat menyimpan pada seusai panen. Istilah ini saya masukkan ke dalam pandangan filosofis Dayak Ngaju Kalimantan Tengah karena pada istilah ini terkandung dan sikap orang Dayak Ngaju yang memperhitungkan masalah haridepan, serta kemungkinan-kemungkinan sulit tak terduga di hari-hari kemudian. Dengan pandangan dan sikap ini, artinya orang Da-yak memandang kehidupan bukan sebagai sebuah jalan lurus.
Dari segi ekonomi, lusuk memperlihatkan bahwa pada manusia Dayak Ngaju dahulu, terdapat kesadaran menabung. Sebab menyimpan padi di lusuk tidak lain merupakan tabungan. Oleh karena itu, sekalipun tingkat ekonomi pada pada masyarakat Dayak waktu masih bersifat substansial, tapi menjadi sulit dicari pembenarannya pandangan sementara akademisi Dayak yang mengatakan bahwa manusia Dayak tidak mempunyai tradisi menabung, tid ak mempunyai pandangan ke depan dan hanya memperhitungkan hari ini, atau melihat kehidupan hanya sejauh ujung jari. Kehadiran lusuk tidak berkaitan dengan konsep kehidupan yang didapat dari pengalaman.
Sampai pada masa pemerinitahan Soekarno, lusuk masih terdapat di banyak kampung. Berbarengan dengan revolusi hijau di bidang pertanian yang digalakkan oleh Orde Baru Soeharto, lusuk seperti halnya dengan keterampilan mengolah besi dengan babutan, menghilang.

 

 

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK
~ Kilau lauk buli ka labéhu. Bagai ikan kembali ke lubuk. Perbandingan ini menggambarkan keadaan yang mendapatkan tempat yang sesuai dengan kehendak dan kemampuannya. Mirip dengan perbandingan ini adalah ungkapan “orang tepat di tempat yang tepat”. The right man on the right place, ujar orang Inggris.
~ Sampai buré nihau. Sampai busa/buih hilang. Perbandingan ini melukiskan lamanya waktu berlalu. Seperti ‘saparokok’ sepenghisap sebatang rokok. Contoh: “Sampai buré nihau, ie masih hindai dumah”. Sampai buih hilang, ia masih (juga) belum datang.
~Kilau mananjung hélu likut. Seperti berjalan dahulu punggung (membelakang). Perbandingan ini menggambarkan seorang yang melakukan suatu pekerjaan tidak sesuai aturan umum atau semestinya.

 

 

Sajak-Sajak Esun Sahun *

 

SIAPAKAH YANG INGAT KEPADA MEREKA?
pembangunan pesat itu, terhenti di tengah lumpur jalan sepaha
seperti laju kendaraan terpuruk antara sampit-kuala pambuang
pembangunan pesat itu terhenti di topi kurus hitam sederhana
merentangkan batang-batang membuka jalan maju
apakah kalian ingat kepadanya ketika mengambil kebijakan?
2010.
MEREKA MASIH DI LIMBAH LAMA

 

kuning kencana pasir pantai pandaran dan pambuang
pada laut jawa dan pasir ini tersimpan legenda-legenda gaib
sampai di kota berjumpa para tetua aku dapatkan
kekuasaan adalah kerajaan penuh keanehan para penyulap
hingga penduduk masih saja bagai dahulu di limbah papa

2010.

 

ELASTIS

 

tanpa hujan sehari semalam seperti petang inipun
kuala pembuang kota rawa dan pantai kota tergenang
air di halaman kantor, rumah petinggi hingga stadion
pembangunan demikian nisbi oleh dekatnya anggaran dan proyek
segalanya serba elastis

2010.

 

 

DERMAGA SERUYAN

empat lima kapal warna putih di dermaga
membongkar batu-batu dari jawa
sungai seruyan hari ini terutama untuk pelaut
penduduk menyingkir ketika ikan menghilang di limbah sawit
petinggi pedagang menghitung komisi di pundi-pundi []

 

* Penyair tinggal di Palangka Raya

GERAKAN KELOMPOK TANI ‘DAYAK MISIK’

GERAKAN KELOMPOK TANI ‘DAYAK MISIK’
Oleh Kusni Sulang

Melalui Surat Keputusan-nya No. 05A/DAD-KT/KTPS/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT) menetapkan untuk membentuk Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT) “di seluruh desa se Kalimantan Tengah”, terutama desa-desa “bagian hulu yang diasumsikan mencapai sekitar 600 desa dari 1500 desa lebih di Kalimantan Tengah. Mengapa terutama di bagian hulu? Karena menurut brosur FKKTDM “secara umum desa-desa tua di bagian hulir dan bagian tengah sungai-sungai besar di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, kalau dikumpulkan sisa tanah yang tidak masuk dalam kawasan perizinan investasi (HPH, Tambang, PBS, dll) untuk masing-masing desa, kemudian dibagikan kepada seluruh Kepala Keluarga (KK) yang ada di desa tersebut, maka hampir pasti tidak dapat mencapai 2 ha/KK. Kenyataan kurang dari 2 ha/KK ini pun masih belum aman, karena belum ada pengakuan dan perlindungan hukum dari negara berupa sertifikat. Sementara di sisi lain sangat kontras dengan warga Transmigransi yang ada di desa tetangga, masing-masing 2 ha/KK dan diberi pengakuan dan perlindungan hukum berupa Sertifikat. Hal demikian tidak boleh lagi untuk wilayah tengah hingga hulu”
Dengan latarbelakang demikian, maka FKKTDM-KT dibentuk “sebagai upaya untuk memperjuangkan adanya pengakuan, penghargaaan Negara/Hukum terhadap Tanah Adat se;uas 5 hektar yang bersertifikat diberikan kepada setiap kepala keluarga” Dayak, terutama petani ladang berpindah.
Program FKKTDM-KT yang diketuai oleh Dr. Siun Jarias, SH, MH (sekarang sekretaris daerah provinsi) untuk membagi-bagi lahan kepada tiap KK Masyarakat Adat Dayak seluas 5 hektar/KK dan untuk hutan adat/desa seluas 10 hektar telah dimasukkan dalam pengajuan Revisi RTRWP Kalteng. Dalam pengajuan Revisi RTRWP itu tiap desa dihitung rata-rata terdapat 300 KK Dayak/desa. Atas dasar perhitungan demikian, maka lahan yang akan dibagi-bagikan kepada KK Dayak berjumlah 900.000 hektar dan 600.000 hektar untuk hutan adat se-Kalimantan Tengah. Total lahan yang diklaim berjumlah 1.500.000 hektar untuk 1500 desa Kalteng, menurut sumber Surat Gubernur untuk pengajuan revisi RTRWP ( OEBAN_HADJO laok_behao@yahoo.co.id , in:[adatlist] <adatlist@yahoogroups.com>, Feb 4, 2015, at 7:51).
FKKTDM-KT menyadari benar bahwa “Fakta menunjukkan bahwa banyak desa-desa di mana Masyarakat Adat Dayak bertempat tinggal, masyarakatnya sudah tidak lagi memiliki tanah adat sebagai akibat penguasaan lahan dan hutan oleh perusahaan (sawit, tambang, HPH”) [lihat brosur FKKTDM-KT, Palangka Raya, 2014].
Keadaan ”sudah tidak lagi memiliki tanah adat” ini sesungguhna bukan “akibat penguasaan lahan dan hutan oleh perusahaan” tetapi berawal dari politik investasi yang diterapkan oleh penyelenggara Negara sebagaimana halnya dengan “250 IUP yang berstatus non-CnC dari 556 IUP yang ada di Kalteng.(Radar Sampit, 21/12/2014). Perusahaan-perusahaan tidak bakal mungkin hadir di Kalteng tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penyelenggara Negara.
Jika demikian, dari mana lahan seluas 1.500.000 hektar itu akan didapat? Jawaban terhadap pertanyaan ini dijawab oleh FKKTDM-KT melalui Brosurnya: “Berjuang. Jangan berputus asa”.
Hanya saja dalam “berjuang” ini Gubernur Kalteng A. Teras Narang, SH dalam Kata Sambutannya mengingatkan bahwa sekalipun “beralasan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan dukungan sesuai kewenangan dan tentu saja tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku” (lihat: Brosur FKKTDM-KT, 2014).
Peringatan Gubernur ini patut mendapat perhatian benar , sebab apabila tidak, rencana membela orang Dayak akan menjadi sumber konflik sosial baru di Kalteng yang sudah ibarat “api dalam sekam”.
Pembagian kembali lahan yang “tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku” artinya adalah perjuangan legal. Perjuangan legal, kalau peraturan perundangan tidak akomodatif, maka perjuangan dilakukan untuk merubah peraturan perundangan itu. Dalam perjuangan itulah perlu massa yang terorganisasi untuk menopang perjuangan legal dan mengawal tuntutan serta hasilnya. Perjuangan demikian tidak bisa bersandarkan pada okol melainkan tertama kemampuan akal. Perpaduan akal dan daya paksa massa terorganisasi, bukan meminta belaskasihan, barangkali memberi kemungkinan harapan dan keinginan baik terwujud. Sedangkan bekerja dengan sistem jaringan, bisa dipastikan akan memperkuat daya paksa ide massa terorganisasi. Perubahahan peraturan perundangan di dalamnya termasuk masalah imbangan kekuatan. Dalam filosofi Dayak Ngaju, perjuangan berakal dan berdaya paksa ini dirumuskan dalam ungkapan “mamut-ménténg, pintar-harati, maméh-uréh, andal dia batimpal”. Dalam kata-kata kekinian “berani dan pandai berjuang, berani dan pandai menang”.
Menjelang pilkada yang segera berlangsung, program FKKTDM- KT nampak dijadikan bahan pencari suara melalui janji-janji. Janji lebih banyak membangun ilusi. Sejarah Dayak sendiri menunjukkan bahwa banyak nestapa menyiksa justru karena ilusi. Masihkah kita perlu berilusi sedangkan nestapa hari ini pun justru karena ilusi?

 

 

 
STN: Bentuk Dewan Reforma Agraria Nasional!
JAKARTA- Serikat Tani Nasional (STN) mengusulkan agar di dalam Perppu Reforma Agraria yang dibentuk oleh pemerintah Jokowi juga mengatur pembentukan Dewan Reforma Agraria Nasional (DRAN) yang akan menata ulang pemanfaatan lahan.
DRAN diberikan kewenangan menerima pengaduan masyarakat di sektor agraria, kewenangan investigasi, kewenangan pemanggilan semua pihak, kewenangan mendapatkan segala informasi tanpa batas, dan ketentuan sanksi atas penolakan segala permintaan DRAN.
“DRAN yang kedudukannya secara nasional secara langsung dipimpin langsung oleh Presiden dengan keanggotaan didalamnya melibatkan berbagai pihak yakni, organisasi-organisasi tani, tokoh Masyarakat, Pengusaha, Komnasham, akademisi, Pemerintah, Kepolisian dan TNI,” demikian Sekretaris Jenderal Serikat Tani Nasional (STN) Binbin Firman Tresnadi kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (23/9) dalam memperingati Hari Tani Nasional 24 September 2014.
Sifat lembaga DRAN menurutnya adalah ad hoc dan hanya berusia 10 tahun untuk melaksanakan reforma agraria untuk setelahnya akan diserahkan kepada Badan Agraria Nasional. Pembentukan Badan Agraria Nasional, setelah sepuluh tahun berlakunya perppu, yang bertugas atau berwenang mengatur dan memberikan hak pemanfatan atas sumber-sumber agraria dan kebijakan tata ruangnya.

Kegagalan Penanganan
Saat ini menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) ada beberapa lembaga yang mencoba menangani konflik agraria yang terjadi selama ini, yaitu BPN-RI, Kementerian Kehutanan, Komnas HAM, Komisi Ombudsman dan DPR RI. Jika dilihat dari proses penanganan konflik di BPN, menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No.3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, masyarakat harus melaporkan kasus pertanahan baik di kantor, Kanwil atau BPN pusat dan website BPN dalam bentuk tertulis. Selanjutnya BPN akan memproses pengaduan masyarakat tersebut selama 3 bulan atau diperpanjang oleh kebijakan pejabat BPN.
Dari pengalaman yang ada, maka proses penanganan kasus konflik agraria oleh BPN tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan persoalan pertanahan yang ada sebagian besar disebabkan oleh pihak BPN sendiri akibat keputusan-keputusannya, sehingga sulit diselesaikan oleh lembaga ini. Selain itu cara pandang dalam menyelesaikan kasus sangat formalistic. Kewenangan BPN sangat terbatas jika kasus melibatkan banyak aktor keleambagaan pemerintah lainnya. (Bergelora.com, Selasa, 23 September 2014}
Di DPR, rakyat bisa melaporkan konflik-konflik pertanahan di Komisi II, khususnya Panja Pertanahan. Pengalaman dalam melaporkan kasus pertanahan di DPR selama ini adalah; anggota DPR dan Panja Pertanahan di DPR memerlukan waktu yang lama dalam memahami,membahas dan meninjau lokasi konflik. Selain itu, rekomendasi DPR dalam konflik pertanahan tidak mengikat untuk diselesaikan oleh pemerintah. Bahkan, banyak rekomendasi DPR sesungguhnya diabaikan oleh BPN dan lembaga pemerintah lainnya tanpa implikasi apapun.
Nasib serupa juga dialami oleh Komnas HAM dan Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang paling sering dilaporkan rakyat dalam kasus-kasus pertanahan. Sayangnya, rekomendasi yang diberikan oleh lembaga ini sama nasibnya dengan rekomendasi yang dikeluarkan DPR.
Pada konflik di kawasan kehutanan, terdapat dua tempat di kehutanan yang dapat menangani konflik tanah di kawasan hutan, yaitu Steering Committee (SC) Konflik pada Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dan Tim Resolusi Konflik yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan. Dewan Kehutanan Nasional adalah lembaga yang berisi para pemangku kepentingan di wilayah kehutanan yang berisi pemerintah, NGO, masyarakat, pengusaha dan para pakar yang dipilih dalam Kongres Kehutanan yang dilakukan pemerintah melalui Kemenhut.
Stering Committee Konflik di DKN, menerima aduan masyarakat atas konflik di wilayah kehutanan. DKN kemudian memberikan rekomendasi penyelesaian kepada menteri kehutanan atas kasus yang mereka tangani. Sementara, Tim Resolusi Konflik pertanahan yang dibentuk oleh Kemenhut sampai sekarang belum pernah terdengar menyelesaikan konflik di kawasan kehutanan.
“Dengan melihat berbagai institusi yang ada, fakta dan pengalaman mereka dalam menyelesaikan konflik melalui institusi tersebut, bisa dikatakan bahwa konflik agraria yang terjadi sesungguhnya tidak dapat diselesaikan, baik oleh pemerintah maupun DPR,” demikian rilis dari KPA. (Tiara Hidup)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers