Author Archive

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

MENLU TANGGAPI SANTAI PENGADILAN RAKYAT DI BELANDA

Pengadilan ini akan mengusut kasus pelanggaran HAM dalam tragedi 1965
Selasa, 10 November 2015 | 18:42 WIB
Oleh : Siti Sarifah Alia, Mitra Angelia
Menlu Tanggapi Santai Pengadilan Rakyat di Belanda
Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi  (VIVA.co.id/Muhamad Solihin)
alt

 

VIVA.co.id – Pemerintah Indonesia menanggapi dingin upaya sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang menggelar International People’s Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) terkait tragedi pembantaian massal yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965.
Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi menganggap, hal itu sebagai sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Ia mengatakan, tindakan itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.
“Kebebasan berekspresi kan tidak bisa dilarang di negara demokratis,” ujarnya kepada VIVA.co.id melalui pesan singkat, Selasa, 10 November 2015.
Menurut dia, meski sidang itu dilakukan di Belanda, hal itu tidak akan mempengaruhi hubungan kedua negara.
“Kegiatan ini tidak ada kaitan dengan pemerintah Belanda.”
Sebelumnya, sejumlah orang menginsiasi digelarnya pengadilan rakyat terkait tragedi 1965. Acara yang digelar di Den Haag, Belanda ini sengaja dilakukan guna membuktikan terjadinya kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
International People’s Tribunal digagas sejak 2013 oleh sejumlah orang yang menjadi korban tragedi 1965, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.(mus)
epaper MI 21 Nov 2015
MENYELESAIKAN PERKARA DI RUMAH SENDIRI

ttp://www.mediaindonesia.com/editorial/view/580/Menyelesaikan-Perkara-di-Rumah-Sendiri/2015/11/12

Menyelesaikan Perkara di Rumah SendiriE

MI/M Irfan

Kamis, 12 November 2015

MENYELESAIKAN PERKARA DI RUMAH SENDIRI

 

Media Indonesia, Jakarta, Kamis, 12 November 2015

 

PILIHAN salah satu bapak pendiri bangsa ini, Bung Karno, meletakkan term ‘Berdaulat di bidang politik’ pada poin pertama dari konsep Trisakti jelas bukan tanpa sebab. Ia sarat pesan penting bahwa bangsa ini mutlak harus menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi pihak mana pun. Gagasan besar itu terbukti mampu meletakkan bangsa Indonesia pada posisi setara dengan bangsa-bangsa lainnya.

Bahkan, kedaulatan politik itu telah membuat negeri ini sampai pada perjalanan sejarah penting, yakni sebagai negara dengan demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India. Namun, upaya negeri ini untuk terus mempertahankan kedaulatan politik kini tengah digoyang. Goyangan itu bukan dari pihak luar, melainkan justru diinisiasi sejumlah anak kandung Republik ini.

Itu terjadi setelah sejumlah praktisi hukum dan aktivis hak asasi manusia membawa kasus pelanggaran HAM 1965 ke Den Haag, Belanda, untuk disidangkan di International People’s Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional). ‘Pengadilan rakyat internasional’ itu berlangsung dari 10 hingga 13 November 2015. Mereka menuntut Indonesia yang duduk sebagai terdakwa.

Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda. Para praktisi hukum dan aktivis HAM itu berharap, setelah pengadilan rakyat internasional, pemerintah mau mengakui akan adanya apa yang mereka sebut sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara’.

Ujungnya, setelah itu mereka mendesak pemerintah Indonesia meminta maaf kepada keluarga eks anggota Partai Komunis Indonesia. Benar bahwa pengadilan tersebut tidak akan memengaruhi apa pun terhadap sikap pemerintah Indonesia. Pasalnya, pengadilan tersebut bukanlah pengadilan resmi sehingga hasil yang didapatkan tidak akan mengikat bagi pemerintahan Indonesia untuk mengikuti.

Namun, pengadilan yang oleh pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana disebut sebagai pengadilan sandiwara karena tidak ada keterangan yang didengar dari kedua pihak itu tetap menodai kedaulatan politik bangsa ini. Bahkan, kita khawatir upaya pengadilan rakyat internasional itu justru bakal jadi embrio retaknya persaudaraan anak bangsa yang sudah dirajut dan dianyam dengan susah payah.

Bukankah berbagai upaya evolutif menuju rekonsiliasi dari pihak-pihak terkait telah dan sedang berlangsung di dalam negeri? Bukankah pula masih tersedia banyak pintu untuk upaya menyelesaikan persoalan itu di negeri sendiri tanpa campur tangan pihak mana pun? Masih banyak kearifan yang dimiliki bangsa ini untuk menemukan jalan keluar yang sangat berat sekalipun.

Itu menandakan bahwa bangsa ini berdaulat dan mandiri, sebagaimana bangsa-bangsa berdaulat lainnya menyelesaikan persoalan serupa di negara mereka. Kita memiliki pengadilan HAM yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Negeri ini juga memiliki sejumlah instrumen aturan dan undang-undang yang amat cukup untuk mengadili beragam perkara kejahatan.

Lebih dari itu, Republik ini juga memiliki jalan nonyudisial lewat rekonsiliasi yang justru tak menyisakan dendam berkepanjangan. Rakyat yang kini tengah berjuang meniti terjalnya jalan kesejahteraan tentu tak menghendaki jalan itu makin terjal oleh beragam beban yang mestinya bisa diselesaikan secara penuh spirit persaudaraan di rumah sendiri.

 

 

bergelora.com

Ketua Setara Institute, Hendardi (Ist)‏Ketua Setara Institute, Hendardi (Ist)‏JAKARTA- International People’s Tribunal (IPT) 1965 atau Pengadilan Masyarakat Internasional terhadap peristiwa 1965 merupakan teater peradilan yang ditujukan untuk mengungkap kebenaran peristiwa 1965 dan rangkaian kekerasan yang mengikutinya. Sebagai bentuk moot court (peradilan semu), maka produk pengadilan ini tidaklah mengikat secara hukum. Tetapi IPT 1965 bisa mengungkap kebenaran peristiwa dari perspektif warga internasional. Hal ini disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (12/11).
“IPT merupakan kerja politik yang ditujukan untuk menggugah pemerintah Indonesia yang sampai saat ini belum juga melakukan pengungkapan kebenaran peristiwa pelanggaran HAM dan pemulihan hak terhadap jutaan warga negara yang menjadi korban,” ujarnya.
Menurutnya, reaksi berlebihan dari para pejabat negara Indonesia pada IPT merupakan indikator keberhasilan dari IPT ini karena dengan reaksi ini, selanjutnya pemerintah dapat bergegas menyusun langkah nyata melakukan pengungkapan kebenaran dan pemulihan.
“Skema rekonsiliasi yang sudah dirancang Menkopolhukam, Jaksa Agung dan lainnya bukanlah cara menyelesaikan kasus masa lalu, karena tidak ada proses pengungkapan kebenaran,” ujarnya.
Jadi menurutnya, daripada mencaci-maki para pegiat HAM dengan jargon anti-nasionalis, sebaiknya para pejabat tunjukkan komitmennya dengan mengungkap kebenaran dan pemulihan, sesuai mandat Konstitusi RI dan skema Undang-undang No 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
Sebelumnya Hendardi mengatakan bahwa  pernyataan Jaksa Agung dan Menhan RI terkait IPT 1965 di Belanda menunjukkan secara nyata kualitas kepemimpinan keduanya yang anti pengungkapan kebenaran.
“Keduanya adalah musuh humanisme, karena tidak memiliki keberpihakan sama sekali pada pengungkapan kebenaran,” tegasnya.
Menkopolhukam juga tidak mampu mengendalikan keduanya untuk bekerja sesuai janji dengan janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM.
“Ketika Pemerintah enggan menyelesaikan hutang penyelesaian masa lalu maka berbagai inisiatif dari manapun termasuk dari luar negeri akan terus bermunculan menagih hutang itu,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa, pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 lebih parah dari yang dilakukan oleh Hitler di Jerman, Polpot di Kamboja dan Slobodan Milosevic di Serbia, sehingga telah menjadi kepedulian masyarakat internasional.
“Jangan bersikap picik, tidak mau menyelesaikan masalah tapi sewot ketika pihak lain berupaya mengungkap kebenaran,” ujarnya.
Ia meminta pada Presiden Joko Widodo agar, momentum reshuffle kabinet kedua dalam waktu dekat ini harus juga mengarah pada mereka yang nyata-nyata menghambat realisasi janji politik Presiden Joko Widodo pada penegakan keadilan dan penuntasan kasus-kasus HAM Berat seperti kasus 1965.
“Selama menjabat, Jaksa Agung, selain diduga terkait dengan kasus Rio Patrice Capella, tidak memiliki prestasi dan terobosan nyata. Demikian juga Menhan yang sama sekali tidak berpihak pada reformasi militer. Banyak gagasan Menhan yang justru berlawanan dengan aspirasi reformasi,” tegasnya.
Special Rapporteur
Salah satu dasar dari IPT 1965 di Den Haag adalah Laporan penyidikan Komnasham pada kasus pembantaian massal 1965 yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Komnasham berhasil mengumpulkan bukti-bukti primer kejahatan melawan kemanusiaan pada ikutan peristiwa 1965 sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang No 26/2000 tentang Pengadilan HAM berupa pembunuhan, pemusnahan (pembunuhan massal), perbudakan, pengusiran dan deportasi, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan terhadap kelompok tertentu dan penghilangan orang secara paksa.
Koordinator IPT 1965, Nursjahbani Katjasungkana menjelaskan kepada Bergelora.com sebelumnya bahwa tujuan dari pengadilan internasional ini adalah untuk mendesak pengakuan nasional dan internasional terhadap genosida dan kejahatan melawan kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya oleh negara Republik Indonesia dan keterlibatan beberapa negara barat yang mendukung militer Indonesia dalam peristiwa tersebut.
“IPT juga mendorong perhatian internasional agar membentuk “Special Rapporteur” untuk membuka pelanggaran HAM di Indonesia,” jelasnya.
Dalam jangka panjang menurutnya IPT bertujuan untuk mendorong proses pemulihan para korban dan keluarga korban. IPT juga mendorong terciptanya  ikilm politik Indonesia yang mengakui dan menghormati hak asazi manusia.
“Kami juga berupaya melindungi korban dan memastikan  pengadilan yang adil terhadap semua kekerasan yang terjadi pada korban,” tegasnya. (Web Warouw)
Beritasatu.com
Selasa, 10 November 2015 | 15:01

 HADAPI PENGADILAN RAKYAT INTERNASIONAL DI DEN HAAG, PEMERINTAH TETAP TEMPUH REKONSILIASI
Jaksa Agung HM. Prasetyo

Jaksa Agung HM. Prasetyo (Antara/Reno Esnir)

Jakarta – Jaksa Agung, HM Prasetyo kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan tetap mengupayakan jalur non-hukum atau non-yudisial untuk menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang pernah terjadi di Tanah Air. Alasannya, Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT), untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015.

“Kita sendiri sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini (pelanggaran HAM berat). Namun, tidak seperti halnya dengan ini kan, banyak hal yang diajak bicara, yang dipersiapkan,” kata Prasetyo usai mengikuti upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (10/11) pagi.

Menurut Prasetyo, pendekatan hukum sulit dilakukan karena sulit untuk mendapatkan bukti-bukti pelanggaran hukum dan para saksinya. Padahal, untuk memproses hukum dibutuhkan bukti dan saksi, serta konstruksi perkara yang lengkap.

Bahkan, Prasetyo menggunakan tameng Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membenarkan sulitnya mendapatkan bukti dan saksi pelanggaran berat terhadap hak asasi tersebut.

“Coba tanya Komnas HAM yang sudah mengerjakan sendiri. Semua pihak terkait masalah ini harus bekerja bersama-sama. Nanti kalian tahu penyelidikan untuk perkara pelanggaran berat HAM itu adanya di Komnas HAM. Sementara, kalau hasil penyelidikan lengkap baru ditingkatkan ke penyidikan oleh jaksa agung,” paparnya.

Prasetyo mengatakan bahwa berkas dari Komnas HAM belum lengkap. Sehingga, proses hukumnya tidak bisa dilanjutkan.

Meskipun, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memiliki beban masa lalu yang terus menyandera.

Pemerintah diketahui telah membentuk tim rekonsiliasi guna menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tim tersebut terdiri dari, Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM, Yassona Laoly; Kapolri, Jenderal Pol Badrodin Haiti; Menko Polhukam ketika itu, Tedjo Edy Purjiatno; Komnas HAM, Nurkholis, Jaksa Agung, HM Prasetyo; dan Kepala Badan Intelijen Nasional, Marciano Norman.

Dalam penjelasannya, Prasetyo mengatakan bahwa tim tersebut akan menyelesaikan persoalan HAM berat yang terjadi di Indonesia seperti kasus Talangsari, Wamena Wasio, penghilangan paksa orang, kasus Petrus, G30S/PKI, dan kerusuhan Mei 1998.

Namun, uniknya, Prasetyo mengatakan langkah hukum (penyidikan dan penuntutan) akan dilakukan atas kasus tersebut jika orang yang diduga terlibat atau tersangkanya masih hidup.

Seperti diketahui, pada tanggal 10-12 Nopember 2015 mendatang, akan digelar International People’s Tribunal (IPT) untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda.

Program yang mulai digagas pada 2013 oleh komunitas korban 1965 tersebut, ditujukan untuk militer di bawah komando Jenderal Suharto, yang kemudian menjadi presiden RI.

Jadi, ada empat agenda besar yang dibahas di pengadilan rakyat tersebut. Pertama, membahas tentang pembantaian massal dan perbudakan. Kedua, membahas tentang penahanan, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Ketiga, membahas tentang pengasingan atau eksil, penghilangan paksa, dan propaganda kebencian. Keempat, membahas tentang keterlibatan negara lain.

Suara Pembaruan

Novi Setuningsih

Advertisements

TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

bergelora.com

Presiden RI Pertama, Soekarno dan jenderal Soeharto (Ist)‏Presiden RI Pertama, Soekarno dan jenderal Soeharto (Ist)‏JAKARTA- Gelar Pahlawan untuk Soeharto masih prematur karena klarifikasi politik atas peranannya dalam berbagai peristiwa politik dan kekerasan sistematis belum pernah dilakukan, sehingga tidak pernah akan diperoleh fakta obyektif atas kepahlawanan Soeharto. Saat ini yang dibutuhkan adalah klarifikasi politik atas kejahatan Soeharto, termasuk dalam peristiwa kudeta atas Soekarno pada tahun 1965-1966, serta berbagai pelanggaran HAM yang menyusul dari peristiwa itu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Sertara Institute, hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (11/11).

 

“Soeharto banyak mencatatkan praktik anti-kepahlawanan selama memimpin bangsa, sekalipun tetap diakui ada peran positif Soeharto,” ujarnya.

Karena posisinya yang demikian, maka menurut Hendardi selalu akan menimbulkan kontroversi dalam setiap upaya glorifikasi atas Soeharto, salah satunya dengan menjadikannya sebagai pahlawan nasional.

“Dibanding mengkaji upaya pemberian gelar pahlawan, jauh lebih baik bangsa ini melakukan klarifikasi politik atas kejahatan Soeharto, termasuk dalam peristiwa kudeta atas Soekarno pada tahun 1965-1966, serta berbagai pelanggaran HAM dan korupsi,” jelasnya.

Menurutnya, klarifikasi politik ini dipilih karena tidak mungkin lagi melakukan proses hukum atas Soeharto karena kehilangan subyek hukum.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Fadel Muhammad, menilai penyematan gelar Pahlawan Nasional untuk presiden kedua RI Seoharto adalah wajar dan sudah seharusnya.

“Menurut saya wajar ya. Beliau kan lama memerintah Indonesia, sampai lebih dari 30 tahun. Kita anggap Beliau adalah Bapak Pembangunan. Jadi, kami dari Golkar menganggap itu wajar jika Pak Harto mendapat gelar Pahlawan Nasional dan Bapak Pembangunan RI,” katanya usai konferensi pers di Gedung DPP Golkar, Jakarta, Senin (9/11).

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, Presiden kedua RI, HM Soeharto juga layak diberi gelar pahlawan nasional. Sebab, bagaimanapun jenderal bintang lima itu tetap punya jasa kepada bangsa Indonesia.

“Dia (Soeharto) layak jadi pahlawan karena kita tidak bisa katakan dia tidak punya jasa,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11). (Web Warouw)

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

 

 

TODUNG LUBIS DAN LIMA PENGACARA JADI  JAKSA DI PENGADILAN RAKYAT 1965

Selain Todung Mulya Lubis, ada pengacara senior lain hingga pegiat HAM dari KontraS yang jadi jaksa di Pengadilan Rakyat Internasional 1965 di Den Haag

Rappler.com
Published 12:22 PM, November 10, 2015
Updated 12:22 PM, November 10, 2015
Pengacara senior Todung Mulya Lubis akan menjadi salah satu jaksa senior di International People Tribunal untuk keluarga korban pembantaian 1965 di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Foto oleh Bagus Indahono/EPA

Pengacara senior Todung Mulya Lubis akan menjadi salah satu jaksa senior di International People Tribunal untuk keluarga korban pembantaian 1965 di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Foto oleh Bagus Indahono/EPA

JAKARTA, Indonesia — Nama enam pengacara asal Indonesia yang akan menjadi jaksa Pengadilan Rakyat Internasional, atau International People’s Tribune (IPT), untuk ntuk tragedi pembantaian massal 1965 akhirnya dibuka di publik.

Sebelumnya, karena alasan politik dan keamanan, keenam nama tersebut masih dirahasiakan menjelang IPT di Den Haag, Belanda, yang akan dimulai hari ini, Selasa, 10 November, hingga 13 November.

Menurut situs 1965 Tribunal, selain Silke Studzinsky, satu-satunya jaksa asing, ada nama pengacara asal Indonesia, Todung Mulya Lubis, dan lima lainnya.

Berikut profil mereka:

Todung Mulya Lubis

Todung disebut sebagai salah satu pengacara yang senior di bidang hak asasi manusia dan merupakan salah satu pemikir di bidang hukum yang berpengaruh.

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Indonesia pada 1974.

Todung kemudian mendalami ilmu hukum di University of California, Berkeley dan Harvard Law School.

Di Universitas Indonesia, ia adalah anggota senior di Fakultas Hukum sejak 1990.

Pada 1980-1983, Todung pernah menjabat sebagai direktur Lembaga Bantuan Hukum.

Pada 1983, ia menerbitkan buku berjudul In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order 1966-1990. Buku itu dianggap berperan penting menerangkan pemikiran demokratis tentang hak asasi manusia di Indonesia.

Ia juga pendiri perusahaan firmanya sendiri di Jakarta yang telah menangani banyak kasus hak asasi manusia, sebagian besar adalah pro bono, alias cuma-cuma. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan Bali Nine.

Pada 2014, ia ditunjuk sebagai profesor kehormatan di Melbourne Law School, Melbourne University dan Doctor Honoris Causa dari Murdoch University.

Agustinus Agung Wijaya

Agustinus mempunyai pengalaman selama 15 tahun di penelitian dan advokasi untuk hak asasi manusia, demokrasi dan pemerintahan, resolusi konflik, proses perdamaian, dan isu deradikalisasi.

Ia juga pernah menjadi peneliti di hukumonline.com, Koordinator Studi Strategis di Pusat Studi Demos, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi; Konsultan UNDP di Aceh; direktur program dan penelitian di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); dan asisten Program Direktur di Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD).

Sri Suparyati

Sri adalah Wakil Direktur di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Ia bekerja di KontraS sejak Maret 1999 sebagai kepala divisi legal, divisi advokasi, divisi kebijakan hak asasi manusia.

Ia sebelumnya menempuh S2 di Universitas Hull di Inggris. Ia juga ahli di bidang peradilan transisional, kriminologi, dan hak asasi manusia.

Antarini Arna

Antarini adalah pegiat dan peneliti hak asasi manusia. Ia pernah menjadi jaksa untuk Women’s International War Crimes Tribunal untuk kasus Perbudakan Seksual oleh Jepang pada 2000.

Ia juga menjadi pengacara untuk Pengadilan Rakyat Asia Pasifik di Asian Development Bank pada 2009. Ia tertarik dengan kajian gender dan hak asasi manusia, anak-anak yang bermasalah dengan hukum, dan modernitas.

Uli Parulian Sihombing

Uli adalah pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan dosen lepas untuk kajian hak asasi manusia di Swiss-German University (SGU).

Sejak 2010, ia bekerja di Bumi Serpong Damai di BSD Tangerang and Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Bahrain Makmun

Bahrain adalah pegiat hak asasi manusia. Sejak 2012, ia bekerja sebagai Direktur Advokasi dan Kampanye untuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. —Rappler.com

BACA JUGA:

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

PENGADILAN RAKYAT DI DEN HAAG BERUPAYA UNGKAP PERISTIWA 1965

Den Haag gelar pengadilan untuk mengungkap berbagai kasus sekitar peristiwa 1965. Pemerintah Indonesia tidak mengakui International People’s Tribunal atau pengadilan rakyat ini.

Mulai Selasa (10/11/15) sampai Jumat (13/11/15), International People’s Tribunal atau pengadilan rakyat mulai digelar di Den Haag, Belanda. Pengadilan ini berupaya untuk untuk mengungkap peristiwa pembantaian di Indonesia antara tahun 1965 sampai 1966.

Setelah 50 tahun, peristiwa 1965 masih jadi isu sensitif di Indonesia. Ketika itu, diperkirakan sekitar satu juta orang yang dituduh menjadi anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dikejar-kejar, dibunuh, dibantai, disiksa dan dianiaya. Anak-anak serta keluarga mereka mengalami represi selama puluhan tahun di bawah pemerintahan Orde Baru Jenderal Soeharto. Dan hingga kini belum ada pemeriksaan atas kasus itu.

Pengadilan rakyat ini dipersiapkan oleh sedikitnya 100 relawan. Salah seorang relawan, Reza Muharam mengatakan, persiapan sudah dilakukan sejak satu tahun. Persiapan panjang itu di antaranya konsolidasi data yang dilakukan tim peneliti dan spesialis tragedi 1965. Reza Muharam menuturkan, pengadilan akan dipimpin oleh tujuh hakim berlatar kalangan akademisi, pegiat hak asasi manusia dan praktisi hukum. Dan pengadilan akan menghadirkan setidaknya 16 saksi, termasuk sastrawan Martin Aleida.

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Indonesia News

 

ACTIVISTS TO STAGE ‘TRIAL’ OF 1965 INDONESIAN MASSACRE

VoA – NewsMonday 9th November, 2015

activists to stage trial of 1965 indonesian massacre

JAKARTA – Activists in The Hague are preparing to stage what they say is an unofficial tribunal looking into the 1965 mass murder of communists in Indonesia.

Nursyahbani Katjasungkana, the general coordinator of the International People’s Tribunal, told VOA the trial, starting Tuesday, will involve seven international judges and attorneys and 16 witnesses.

“We are opening the world’s eyes about this case,” she said.

She added there are nine charges to be reviewed by the tribunal, including mass killings, forced disappearances, torture, sexual violence and involvement of other countries in the tragedy.

Bejo Untung, a victim of the 1965 tragedy, praised the tribunal and said it is time for people like him to regain full rights as citizens.

“We have been treated as second class citizens. We couldn’t work as teachers, puppeteers. We couldn’t apply to become a soldier in the army, etc,” he said. “And whenever we do some kind of activities we suffer discrimination. This has to stop.”

Nursyahbani said she wants the government to apologize to families of victims of the tragedy, which would serve as an acknowledgement that such crimes have occurred.

But Arrmanatha Nasir, a spokesman for the foreign ministry, said the government considers the tragedy a closed matter.

“We do not take any particular position in that matter,” he said. “[The tragedy] was an action taken by community groups. For the government, the 1965 issue is closed.”

Last month, Indonesian President Joko Widodo said there is no plan for the government to apologize to victims of the massacre.

On September 30-October 1, 1965, six senior Indonesian generals were killed in the failed coup attempt, which was later blamed on the nation’s communist party, the PKI. Over the next several months, an estimated 500,000 or more were killed in a purge.

The failed coup and subsequent purge led to the rise of former President Suharto, who led an autocratic government for more than 30 years.

This report was produced in collaboration with the VOA Indonesian service.

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

KASUS 1965 AKAN DISIDANG DI DEN HAAG, LUHUT SUDAH DIBERI TAHU 
Anggi Kusumadewi, CNN Indonesia
 Sabtu, 31/10/2015 06:47 WIB
Kasus 1965 Akan Disidang di Den Haag, Luhut Sudah Diberi TahuDiorama prajurit Tjakrabirawa di Museum Jenderal Besar AH Nasution, Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Ubud, CNN Indonesia — Ketua Panitia Penyelenggara Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal) Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia, Nursyahbani Katjasungkana, menyatakan timnya telah menemui Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberitahukan bahwa IPT 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda, 10-13 November.

“Kami juga minta waktu untuk bertemu (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) Pak Luhut, tapi belum diatur,” kata Nursyahbani kepada CNN Indonesia di sela Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) di Bali, Jumat (30/10).

Meski demikian, Ketua Tim Jaksa dan Todung Mulya Lubis selaku pengacara IPT 1965 telah menginformasikan langsung soal sidang rakyat itu kepada Menko Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut pun disebut telah memberikan respons.

“Pak Luhut berkata, ‘Sejauh tidak melebih-lebihkan (keburukan) negara, silakan,’” ujar Nursyahbani.

Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 digelar untuk menyikapi dugaan pembunuhan massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia terhadap orang-orang yang dituding sebagai sayap kiri pada periode 1965-1966.

“Pembantaian” itu dipicu oleh peristiwa G30S, yakni tragedi berdarah pada 30 September 1965 di mana tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh.

Selain ratusan hingga ribuan orang diduga dibunuh, banyak pula warga yang ditahan dan disiksa. Kebenaran soal itu belum terungkap hingga kini.

Peran Joshua Oppenheimer

Nursyahbani bercerita, ide menggelar Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 muncul saat para aktivis hak asasi manusia Indonesia bertemu dan berdiskusi dengan Joshua Oppenheimer, sutradara film The Act of Killing dan The Look of Silence yang berkisah seputar peristiwa 1965.

Pada pertemuan di Den Haag bulan Maret itu, aktivis HAM Indonesia bertanya kepada Oppenheimer kenapa dia bisa sampai membuat film-film berlatar peristiwa 1965. Kedua film itu dianggap membuat mata dunia terbuka soal masa lalu kelam Indonesia yang telah dibiarkan tak terungkap selama hampir 50 tahun.

“Itu kejahatan luar biasa, bahkan bisa disebut salah satu Holocaust terburuk pada abad 20,” kata Nursyahbani.

Holocaust merupakan istilah untuk genosida –pembunuhan besar-besaran secara sistematis terhadap satu bangsa– yang menimpa kaum Yahudi di masa rezim Nazi pimpinan Adolf Hitler. Saat itu diduga enam juta orang Yahudi dibunuh.

Oppenheimer, menjawab pertanyaan para aktivis HAM asal Indonesia, mengatakan semula tak berencana membuat film tentang 1965. Pria kelahiran Amerika Serikat itu awalnya berniat meneliti tentang buruh perkebunan di Indonesia, namun mendapati fakta buruh-buruh itu tidak mau menjawab pertanyaan yang ia lontarkan karena takut.

“Salah satu buruh berkata, ‘Bagaimana tidak takut jika dulu aktivis-aktivis buruh dibunuhi dan pembunuhnya masih hidup bersama kami sebagai saudara atau tetangga,’” ujar Nursyahbani mengisahkan kembali ucapan Oppenheimer.

Oppenheimer, kata Nursyahbani, saat itu betul-betul tidak tahu soal peristiwa 1965 di Indonesia. Itu pula yang membuatnya tak memberikan konteks politik kuat pada film-filmnya yang berkisah soal itu.

Pada satu titik dalam diskusi antara aktivis HAM Indonesia dan Oppenheimer, ujar Nursyahbani, Oppenheimer berkata, “Saya sudah melakukan yang saya bisa sebagai peneliti dan pembuat film, sekarang tergantung pada kalian apakah ada yang mau membela derajat dan kehormatan bangsa kalian sendiri.”

Diskusi di Den Haag saat itu, kata Nursyahbani, juga dihadiri oleh orang-orang buangan atau exile, yakni warga Indonesia yang tinggal di luar negeri dan tak bisa kembali ke Tanah Air karena tak lagi diakui pemerintah Republik Indonesia sebagai warga negara akibat dampak dari peristiwa 1965.

Para exile itu turut mendukung gagasan digelarnya Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965. Nursyahbani kemudian ditunjuk menjadi Koordinator 1965. Ia menganggapnya sebagai kehormatan, dan bersama-sama dengan para aktivis HAM membentuk kepanitiaan.

Nursyahbani tak lupa mengingatkan para korban yang bakal bersaksi di IPT 1965 tentang risiko yang mungkin dihadapi. “Sekarang saja semua diskusi soal 1965 di sini (UWRF) terpaksa dibatalkan. Selalu ada risiko jika hendak berbicara tentang itu,” ujar pengacara Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto itu.

Menanggapi peringatan Nursyahbani, para saksi yang sudah lanjut usia itu menjawab tegas, “Kami sudah menjadi korban lebih dari 50 tahun. Nothing to lose.”

Ada 10 orang korban yang akan menjadi saksi fakta di IPT 1965, baik para exile dan korban yang tinggal di Indonesia. Mereka telah ditempatkan di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

IPT 1965, kata Nursyahbani, didukung penuh oleh LPSK dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagian saksi dipilih karena nama mereka telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Komnas HAM yang menginvestigasi kasus-kasus 1965.

Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang bakal berlangsung di Den Haag itu juga mengundang pemerintah RI, dan direncanakan disiarkan live streaming di tujuh kota di Indonesia, antara lain Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya.

(agk)

 

Sosok-sosok Hakim Garang di Pengadilan Rakyat 1965

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 20:26 WIB
Sosok-sosok Hakim Garang di Pengadilan Rakyat 1965Ilustrasi. (Getty Images/Michael Porro)
Jakarta, CNN Indonesia — Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang terjadi di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 mulai digelar Selasa (10/11) di Den Haag, Belanda. Sidang maraton itu dijadwalkan berlangsung selama empat hari hingga Jumat pekan ini.

Ketua Panitia Penyelenggara IPT 1965, Nursyahbani Katjasungkana, menyatakan sidang rakyat yang digelar di Negeri Kincir Angin itu bakal menghadirkan sekitar 5 orang saksi ahli dan 10 saksi fakta. Kesepuluh saksi fakta itu merupakan korban yang mengetahui dan mengalami langsung peristiwa ‘pembantaian’ 1965.

Mayoritas para saksi merupakan orang buangan atau exile yang tinggal di luar negeri karena tak lagi diakui pemerintah Indonesia sebagai warga. Namun ada pula saksi yang merupakan warga negara Indonesia.

IPT 1965 ini dipimpin oleh tujuh hakim, tujuh jaksa penuntut umum, dan satu hakim panitera. Berikut profil para penegak hukum yang bakal menentukan nasib upaya pengungkapan kebenaran di balik tragedi kemanusiaan peristiwa 1965 di Indonesia.

Hakim Sir Georffrey Nice

Nice telah malang-melintang berperan sebagai advokat sejak 1971. Dia tercatat pernah menjadi jaksa dan memimpin penuntutan dalam persidangan terhadap mantan Presiden Serbia Slobodan Milošević.

Karier Nice di bidang penegakan hukum banyak bersinggungan dengan persoalan di Pengadilan Kriminal Internasional atas Sudan, Kenya, Libya. Dia juga menjadi pengacara pro bono untuk korban-korban di Iran, Burma, Korea Utara yang kasusnya tidak bisa diangkat di pengadilan internasional.

Hakim Helen Jarvis

Helen punya ikatan emosional dengan Indonesia dan setidaknya turut merasakan euforia peristiwa 1965. Dia datang datang ke Indonesia pada akhir tahun 1965 dan mulai bekerja di Jakarta pada kurun tahun 1969.

Pada pertengahan 1990-an, Helen mulai terjun mengurusi isu yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan dan genosida, khususnya di Kamboja. Dia menyandang kewarganegaraan Australia dan Kamboja, dan kini menetap di Phnom Penh.

Hakim Mireille Fanon Mendes France

Pakar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini merupakan pimpinan kelompok kerja untuk masyarakat keturunan Afrika. Mendes pernah menjadi penasihat hukum Majelis Nasional Perancis dan saat ini menjadi President of the Frantz Fanon Foundation.

Hakim yang pernah bekerja untuk UNESCO Press ini sebelumnya banyak terlibat dalam urusan pengadilan rakyat Permanent People’s Tribunal di Roma, Italia.

Hakim John Gittings

Gitting merupakan seorang penulis sekaligus jurnalis yang paham dengan diskursus Tiongkok modern dan sejarah Asia. Pada tahun 1990, wartawan senior The Guardian ini pernah menyajikan reportase mendalam terkait 25 tahun peristiwa 1965-1966 di Indonesia.

Gitting juga pernah terjun ke Jakarta pada 1999 untuk memberikan reportase berkaitan dengan krisis di Timor Leste. Salah satu karya tulisannya yang menjadi rujukan berjudul ‘The Indonesian Massacres, 1965-1966: Image and Reality’.

Hakim Shadi Sadr

Shadi Sadr adalah pengacara hak asasi manusia asal Iran yang pernah ditangkap, disiksa, dan ditahan pemerintah Iran. Pada Juli 2009, Sadr ditangkap namun kemudian dibebaskan sehingga memberi kesempatan baginya untuk melarikan diri ke Eropa.

Pada 17 Mei 2010, Sadr divonis bersalah secara in absentia oleh Pengadilan Tehran Revolutionary atas tuduhan telah melakukan pelanggaran terhadap keamanan nasional dan menggangu ketertiban publik. Dia mendapat hukuman enam tahun penjara dan 74 cambukan.

Hakim Cees Flinterman

Cees Flinterman merupakan profesor kehormatan bidang HAM di Utrecht University dan Maastricht University, Belanda, sejak November 2007. Pria yang mendedikasikan diri terjun di dunia akademis ini juga tercatat sebagai anggota di sejumlah organisasi internasional nonpemerintah.

Karya ilmiah dan penelitian Flinterman banyak berkaitan dengan persoalan hak asasi masnusia, kebijakan luar negeri, hukum konstitusi dan internasional, serta persoalan gender dan HAM.

Hakim Zak Yacoob

Zak Yacoob adalah pensiunan hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan yang buta sejak masih bayi. Dengan keterbatasan fisiknya, Yacoob berhasil meraih gelar sarjana hukum di University of Kwa-Zulu Natal.

Pada 1991-1998, Yacoob tercatat sebagai anggota kongres bawah tanah African National dan tergabung dalam komunitas yang terlibat dalam kampanye antiapartheid. Selama menjadi hakim konstitusi (1998-2013), nama Yacoob mulai dikenal dunia internasional atas kontribusinya terkait yurisprudensi hak sosial-ekonomi Afrika Selatan.

Hakim Panitera Szilvia Csevár

Profesional yang berkecimpung di Hukum Internasional Publik ini mengantongi segudang pengalaman di bidang hukum kriminal internasional, hukum kemanusiaan, dan standar hak asasi manusia.

Csevár saat ini tergabung dalam Pengacara Internasional untuk Papua Barat sebagai legal officer. Dia bertanggung jawab mengurusi manajemen dan pengawasan program hukum ILWP yang berkenaan dengan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia.

Jaksa Penuntut Silke Studzinsky

Sejak 1990, Silke gencar memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan diskriminasi rasial, baik di dalam dan di luar persidangan.

Silker juga terlibat dan berpartisipasi dalam beberapa misi perjuangan HAM, pengawasan persidangan, serta urusan delegasi di Turki, Spanyol, Yunani, Israel, Korea Selatan, dan Kashmir.

Pada 2013-2015, Silke dipercaya menjadi penasihat hukum Trust Fund for Victim di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda.

Selain Silke, ada enam jaksa penuntut yang dihadirkan dari Indonesia. Atas pertimbangan keamanan dan kepentingan politik, nama-nama mereka belum dapat dipublikasikan.

(agk)

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

SIDANG RAKYAT 1965, NURSYAHBANI INGIN RI SETOP MENYANGKAL
Utami Diah Kusumawati, CNN Indonesia
Rabu, 11/11/2015 08:53 WIB
Sidang Rakyat 1965, Nursyahbani Ingin RI Setop MenyangkalNursyahbani Katjasungkana. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — Koordinator Pengadilan Rakyat Internasional untuk Tragedi 1965 (International People’s Tribunal 1965), Nusyahbani Katjasungkana, mengatakan pengadilan yang digelar di Den Haag, Belanda, tersebut merupakan upaya untuk mencapai keadilan. Hal tersebut penting mengingat selama 50 tahun Indonesia tinggal dalam siklus penyangkalan.

“Ini saatnya untuk memutuskan siklus penyangkalan yang terus berlanjut selama setengah abad,” kata pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut saat membuka IPT 1965 di Den Haag, Selasa (10/11).

Setelah kalimat pernyataan dari Nursyahbani tersebut, Helen Jarvis, salah satu hakim asal Australia, menyambut seluruh hadirin dalam Bahasa Indonesia. Ia juga berterima kasih kepada para korban yang hadir untuk memberikan kesaksian selama pengadilan berlangsung hingga Jumat pekan ini.

Jarvis, yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Kamboja, memberikan pidato singkat untuk mengekspresikan apresiasinya atas upaya dan kemauan para korban bersaksi.

Selanjutnya, hakim ketua dari Afrika Selatan, Zak Jacoob, mengatakan dia menyadari situasi bergejolak di Indonesia di masa lalu yang diikuti dengan pembunuhan massal pada 1965, dengan semua konsekuensinya.

Jaccob berkata dia akan “Bersungguh-sungguh mempertimbangkan” testimoni yang akan disampaikan para saksi.

Sementara itu, advokat untuk IPT 1965, Todung Mulya Lubis, dalam pernyataan pembukanya yang dramatis melontarkan pertanyaan, “Mengapa kita semua di sini?” Lalu dia menjawab pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa dampak Tragedi 1965 tidak bisa lagi dilanjutkan.

“Kami ingin mencari kebenaran. Bangsa Indonesia ingin mencari kebenaran,” ujar Todung.

Todung juga mengingatkan bahwa saat ini sudah banyak korban Tragedi 1965 yang telah meninggal dunia. Kalaupun ada saksi hidup yang tersisa, kata Todung, mereka telah sepuh dimakan usia.

“Tak lama lagi akan tiba waktunya bagi mereka yang tersisa. Oleh karena itu, atas nama keadilan, kita mesti menuntaskan persidangan ini dengan harapan bisa menemukan kebenaran yang hakiki,” kata Todung dalam pidato sambutannya yang diterima CNN Indonesia.

Menurut Todung, pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya mengubur fakta di balik peristiwa 1965. Kenyataan bahwa Presiden Joko Widodo enggan melayangkan permintaan maaf, kata Todung, menjadi gelagat nyata yang menegaskan pemerintah Indonesia tak mau lagi berurusan dengan apapun terkait peristiwa 1965.

Ikuti terus pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Sementara itu, pemerintah Indonesia tetap menolak adanya pengakuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1965.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tentangannya atas sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang dilakukan di Den Haag.

“Siapa yang mau diadili? Kok dia yang mutusin kita?” ujar Luhut lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin malam.

Mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu pun mengambil contoh peristiwa Pembantaian Westerling, pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling pada Desember 1946 hingga Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan), sebagai perbandingan.

Luhut juga menilai bahwa negara tidak perlu memberikan dukungan moral. “Moral apa? Untuk siapa kau minta maaf?” kata dia.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya. (utd)

Pemerintah RI Diminta Tak Takut Hadapi Sidang Rakyat 1965

Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia
Rabu, 11/11/2015 05:42 WIB
Pemerintah RI Diminta Tak Takut Hadapi Sidang Rakyat 1965Ilustrasi. (Getty Images/Michel Porro)

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendukung Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag, Belanda, yang mulai digelar Selasa (10/11).

KontraS juga meminta pemerintah Indonesia untuk tak terlalu khawatir dan takut dengan proses yang berjalan di pengadilan tersebut.

Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS Putri Kanesia mengatakan pelaksanaan pengadilan baru menginjak hari pertama. Oleh sebab itu pemerintah tak seharusnya merespons berlebihan terkait IPT 1965.

“Ini baru hari pertama. Kami belum lihat temuan yang ditemukan di sana, apakah benar ada dugaan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM di 2012,” kata Putri.

Menurut dia, hasil dari pengadilan rakyat di Den Haag akan berupa rekomendasi terhadap pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah diminta jangan lebih dulu menolak pelaksanaan pengadilan tersebut.

Putri menilai pemerintah saat ini takut terhadap pengadilan rakyat 1965, sehingga pada akhirnya akan menjatuhkan hukuman terhadap pihak yang diduga bersalah dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia 1965.

“Pemerintah menganggap IPT sebagai pengadilan yang akan memberikan penghukuman pada kelompok tertentu,” kata Putri.

Padahal IPT 1965 nantinya menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti, misalnya dalam bentuk rekonsiliasi.

Oleh sebab itu pemerintah tak perlu terlalu reaktif menghadapi IPT 1965. Terlebih rekomendasi IPT 1965 tak akan langsung diberikan kepada pemerintah saat pengadilan selesai. Rekomendasi diserahkan paling cepat tahun depan.

“Jadi rekomendasi baru diberikan pada 2016. Maka terlalu terburu-buru bila pemerintah resisten terhadap upaya yang dilakukan di sana (IPT),” ujar Putri.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

Sebelumnya, Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan melalui IPT 1965, pemerintah diharapkann mau mengakui adanya kejahatan yang dilakukan negara setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S).

Sebelum IPT 1965, Pengadilan Rakyat Internasional pernah digelar pada 16-18 Juli 2015 di Washington, D.C., Amerika Serikat, yang menyasar Presiden Filipina Benigno Aquino III dan pemerintah AS atas tuduhan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Filipina berupa pembantaian, penghilangan orang, dan penahanan semena-mena.

Tahun sebelumnya, Januari 2014, Pengadilan Rakyat Internasional juga digelar di Columbia University Law School, New York, AS, yang menyasar pemerintah AS, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, dan sekutu NATO atas tudingan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Libya, Côte d’Ivoire, Zimbabwe, Haiti, dan orang-orang kulit hitam. (agk)

Luhut: Negara Tak Perlu Minta Maaf atas Tragedi 1965

Resty Armenia, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 11:27 WIB
Luhut: Negara Tak Perlu Minta Maaf atas Tragedi 1965Mengenang peristiwa G30S. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bersikeras bahwa negara tidak perlu meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada tahun 1965.

Oleh karenanya, ia menentang adanya sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang terjadi di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 pada hari ini di Den Haag, Belanda. Sidang rakyat itu rencananya bakal diselenggarakan selama empat hari hingga Jumat (13/11).

“Siapa yang mau diadili? Kok dia yang mutusin kita?” ujar Luhut lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin malam.

Mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu pun mengambil contoh peristiwa Pembantaian Westerling, pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belnda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling pada Desember 1946 hingga Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan), sebagai perbandingan.

Luhut juga menilai bahwa negara tidak perlu memberikan dukungan moral. “Moral apa? Untuk siapa kau minta maaf?” katanya tegas.

Ketika wartawan menjawab pertanyaannya dengan “meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965,” Luhut pun menimpali dengan nada bicara agak tinggi. “Keluarga korban mana? Pembantaian mana?”

“Sekarang saya tanya, Westerling kalau mau dibuka-buka, buka-bukaan dong, berapa banyak orang Indonesia dibunuh? Jadi jangan suara bule saja yang kalian dengarkan, suara Indonesia juga didengarkan,” katanya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai pengadilan rakyat di Den Haag, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum sendiri.

“Jadi pemerintah kan sedang berusaha keras menyiapkan solusi untuk isu-isu pelanggaran HAM secara sistematis. Jaksa Agung terus menyiapkan, menjalankan upaya,” ujarnya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan pernyataan yang tak jauh berbeda dengan Luhut dan Pratikno.

“Begini ya, (tragedi) 1965 itu yang duluan siapa? Kita itu tidak usah salah menyalahkan. Kalau dulu tidak ada pemberontakan, tidak ada masalah ini, tidak ada masalah HAM. Jadi duluan yang memulai itu yang melanggar HAM, kan jelas begitu saja,” katanya.

Sepakat dengan Luhut, Ryamizard pun mengambil peristiwa Pembantaian Westerling, sebagai bahan pembanding. “Kalau (dilaksanakan pengadilan rakyat soal peristiwa 1965) di Belanda ndak usah lah. Kenapa? Dulu banyak juga kelihatannya melanggar HAM, ya Westerling 40 ribu berapa dan lain-lain. Kita tidak perlu mengungkit-ungkit itu ke belakang, jadi mundur,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Kampanye Kantor Wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, Josef Roy Benedict, menjelaskan bahwa militer Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto telah meluncurkan serangan terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan yang diduga simpatisan. Selama dua tahun berikutnya, dilaporkan bahwa sekitar 500 ribu hingga sejuta orang tewas.

Sebuah investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional HAM Indonesia juga mendapati bahwa telah terjadi pelanggaran HAM lain, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan kejahatan kekerasan seksual lainnya (bag)

Sidang Rakyat 1965, Upaya Ungkap Propaganda dan Tangan Asing

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 11:01 WIB
Sidang Rakyat 1965, Upaya Ungkap Propaganda dan Tangan AsingMonumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. (ANTARA/Agung Rajasa)

Jakarta, CNN Indonesia — Gelaran sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang terjadi di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 mulai digelar hari ini, Selasa (10/11), di Den Haag, Belanda. Sidang rakyat itu rencananya bakal diselenggarakan selama empat hari hingga Jumat (13/11).

Advokat pada IPT 1965 Todung Mulya Lubis menyadari peristiwa 1965 bukanlah persoalan yang bisa diselesaikan semudah membalikkan telapak tangan. Di hadapan hakim persidangan, Todung menyatakan butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, untuk mencerna dan menguji semua temuan, keterangan, dan bukti-bukti yang bakal dipaparkan oleh para saksi.

“Peristiwa 1965 bukan sekadar perkara pembunuhan massal. Melainkan juga berkaitan dengan perbudakan, pemenjaraan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, penindasan melalui propaganda, dan keterlibatan negara-negara asing terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Australia,” kata Todung dalam pernyataan pembuka sidang IPT 1965 di Den Haag, Belanda.

Todung bahkan menyatakan kepada hakim, tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan tentang besarnya penderitaan yang hingga kini menghantui benak keluarga dan kolega korban peristiwa 1965. Trauma itu terus berlanjut lintas generasi sampai sekarang.

Rentang 50 tahun sejak peristiwa 1965 terjadi dianggap bukan waktu yang singkat. Luka dan rasa sakit akibat peristiwa berdarah itu, kata Todung, telah menjalar di urat nadi dan darah masyarakat Indonesia.

“Luka-luka dan rasa sakit itu tidak akan pernah sembuh tanpa adanya pengungkapan kebenaran. Sejarah tidak akan pernah utuh selama kebenaran itu tidak diungkap. Beban itu kini ada di pundak kami. Kami akan menanggung beban jika kami gagal mengungkap kebenaran,” kata Todung.

Todung menegaskan kebenaran itu perlu diungkap sebelum persidangan berupaya mencari keadilan, menempuh jalur rekonsiliasi, dan/atau menuntut permintaan maaf. Sebab hanya pengungkapan kebenaran yang mampu menyembuhkan luka dan rasa sakit yang selama ini ditanggung masyarakat.

“Tentunya tidak ada satu pun yang mampu melupakan tragedi kemanusiaan terburuk ini, tapi saya meyakini setiap orang punya kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu,” kata Todung.

Ketua Panitia Penyelenggara atau Koordinator IPT 1965, Nursyahbani Katjasungkana, menyatakan sidang rakyat yang digelar di negeri kincir angin itu bakal menghadirkan lima orang saksi dan 10 saksi fakta. Kesepuluh saksi fakta itu merupakan korban yang mengetahui dan mengalami langsung peristiwa ‘pembantaian’ 1965.

“Kami juga mengundang pemerintah Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag untuk menghadiri Pengadilan Rakyat ini. Sebab meski sidang digelar rakyat, tetap harus menjaga prinsip keadilan,” ujar Nursyahbani.

Menurut mantan Komisi Hukum DPR RI itu, mayoritas di antara mereka yang menjadi saksi adalah orang buangan atau exile yang tinggal di luar negeri karena tak lagi diakui pemerintah Indonesia sebagai warganya akibat dampak dari peristiwa 1965.

Ada pula saksi yang merupakan warga negara Indonesia. Nama-nama mereka ini sebelumnya telah tercatat dalam laporan berita acara pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965.

(pit)

 

 

Sidang 1965 Digelar, Indonesia Hadapi Deretan Dakwaan

Anggi Kusumadewi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 15:10 WIB
Sidang 1965 Digelar, Indonesia Hadapi Deretan DakwaanDiorama prajurit Tjakrabirawa di Museum Jendral Besar AH Nasution, Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia — Pengadilan Rakyat Internasional soal Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia pada periode 1965 (International People’s Tribunal 1965) mulai digelar di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11).

Dilansir dalam situs resminya, 1965tribunal.org, duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini ialah Indonesia selaku negara. “Negara Indonesia, khususnya angkatan bersenjata di bawah Jenderal dan Presiden Soeharto, dan pemerintah periode berikutnya beserta milisi di bawah kendalinya.”

Setelah pembunuhan enam jenderal dan satu letnan pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965 oleh Gerakan 30 September (G30S), tulis situs tersebut, kampanye pemusnahan orang dan organisasi yang terkait Partai Komunis Indonesia dilancarkan pemerintah Indonesia.

Kampanye tersebut terdiri dari propaganda kebencian yang bertujuan untuk menggambarkan mereka yang diasosiasikan dengan PKI sebagai ateis, tak bermoral, anti-Pancasila, dan hiperseksual.

IPT 1965 menuding tentara dan milisi di bawah kendali pemerintah telah membunuh ratusan ribu orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, menahan secara ilegal ratusan ribu orang, menjadikan mereka objek siksaan termasuk kekerasan seksual, menerapkan kerja paksa, melakukan deportasi, dan mencabut paspor mereka tanpa alasan jelas.

“Propaganda kebencian ini terus berlanjut hingga saat ini,” klaim IPT 1965.

Ikuti terus perkembangan pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Akibat aksi-aksi itu, tulis 1965tribunal.org, mereka yang diduga anggota dan simpatisan PKI telah dimusnahkan. Identitas mereka dihancurkan. Sejarah Indonesia ditulis ulang. Sampai saat ini, para korban yang berhasil bertahan dan selamat tetap dibebani stigma.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada PKI dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

Negara Indonesia, tegas IPT 1965, bertanggung jawab atas kasus pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Secara internasional, IPT 1965 menganggap negara Indonesia bertanggung jawab atas “Kejahatan terhadap kemanusiaan.”

IPT 1965 juga turut menuntut Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dengan tuduhan “Kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional karena membantu Indonesia melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.”

(agk)

Saksi Peristiwa 1965 di Belanda Waswas Pulang ke Indonesia

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 16:07 WIB
Saksi Peristiwa 1965 di Belanda Waswas Pulang ke IndonesiaAksi protes atas pembungkaman kebebasan bicara yang ditandai dengan pembatalan sesi diskusi 1965 di Ubud Writers & Readers Festival 2015. (CNN Indonesia/Rizky Sekar Afrisia)

Jakarta, CNN Indonesia — Tim pengacara Indonesia beserta saksi yang mereka bawa untuk dihadapkan pada Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 atau International People’s Tribunal (IPT) 1965, menyadari betul posisi mereka berada dalam bayang-bayang ancaman.

Meski sidang digelar di Den Haag, Belanda, tim yang menamakan diri sebagai “Pengungkap kebenaran peristiwa 1965” merasa waswas dengan nasib mereka saat nantinya kembali ke Indonesia.

“Kami datang jauh-jauh dari Indonesia bukan tanpa menanggung risiko. Sebagai manusia biasa, kami merasa cemas,” kata advokat IPT Todung Mulya Lubis dalam sambutannya di hadapan hakim persidangan IPT 1965 di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11).

“Kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kami ketika pulang dari sini. Sangat mungkin kami dituduh mengeringkan kain kotor di tempat terbuka, memperlihatkan sisi gelap masyarakat dan bangsa kami, dan karenanya kami akan dianggap sebagai pengkhianat,” ujar Todung.

Bukan tak mungkin pula, kata dia, tim IPT 1965 akan diinterogasi oleh otoritas Indonesia, bahkan ditahan.

Simak terus perkembangan sidang ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Kekhawatiran yang dirasakan Todung bersama rombongan koleganya di Belanda bukan tanpa alasan, sebab baru-baru ini di Indonesia, diskusi terkait peristiwa 1965 tak mendapat restu dari pemerintah.

Pemerintah Indonesia bahkan kerap menolak untuk diajak diskusi terbuka mengenai peristiwa 1965. Kalaupun diskusi itu tetap dipaksakan untuk digelar, kata Todung, pemerintah pasti akan langsung melarangnya.

“Itulah yang terjadi dengan perhelatan Ubud Writers & Readers Festival di Bali pekan lalu. Kami merasa cemas karena di negeri yang kami cintai, peristiwa 1965 telah menjadi semacam tabu yang tak layak diperbincangkan,” kata Todung.

Pada UWRF 2015, pemerintah juga melarang pemutaran film The Look of Silence yang berlatar belakang peristiwa 1965 karya Joshua Oppenheimer. Sementara tiga diskusi yang dibatalkan karena tekanan otoritas ialah 1965, Bearing Witness; 1965, Writing On; dan 1965, Bali.

“Bukan berarti tidak ada dari kami yang berusaha memperjuangkan kegiatan itu terlaksana. Bagaimana pun, ujung-ujungnya kami kerap dihadapkan dengan aparat kepolisian, dan juga tidak menutup kemungkinan dengan kelompok yang menamakan diri ‘antikomunis’,” ujar Todung.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya. (agk)

 

Menyaksikan Sidang 1965 di Beranda Rakyat

Abraham Utama, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 19:41 WIB
Menyaksikan Sidang 1965 di Beranda RakyatRuangan kerja Museum Jenderal Besar AH Nasution di Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia — Pengadilan Rakyat Internasional untuk Tragedi 1965 resmi dimulai di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11). Meski berjarak ribuan kilometer, sekelompok masyarakat sipil dan penyintas turut menyaksikan sidang tersebut secara langsung dari Indonesia.

Di Jakarta, nonton bareng sidang bertajuk International People’s Tribunal (IPT) 1965 itu digelar di Beranda Rakyat. Ruangan tersebut berada di Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Steering Committee IPT 1965, Dolorosa Sinaga, mengatakan melalui sidang rakyat ini kelompoknya ingin mendorong kepedulian masyarakat internasional terhadap Tragedi 1965.

Dengan dukungan itu, mereka dapat membantu kelompok masyarakat sipil Indonesia menyuarakan ekses peristiwa berdarah itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jika target mereka tercapai, PBB nantinya akan mengeluarkan resolusi yang secara khusus mendesak pemerintah Indonesia menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia itu. Resolusi diyakini akan menjadi dorongan moral bagi pemerintah.

Lebih dari itu, kata Dolorosa, IPT 1965 merupakan upaya melahirkan pemikiran baru bagi generasi muda Indonesia. “Ini adalah landasan bagi generasi muda untuk berjalan ke depan. Selama ini mereka sudah terkooptasi rekayasa politik Orde Baru,” ucapnya.

Mantan Dekan Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta itu berkata, masyarakat Indonesia telah lama hidup dalam ketakutan dan tidak mempunyai pijakan sejarah yang benar.

“Ini yang harus didorong. Seharusnya kita seperti generasi muda Jerman yang mau menerima sejarah kelam bangsanya,” tutur Dolorosa.

Acara nonton bareng di Beranda Rakyat dihadiri beberapa penyintas atau korban yang berhasil bertahan, baik mereka yang secara langsung terdampak Tragedi 1965 maupun keturunan para korban pelanggaran HAM pada periode itu.

Melalui grup Facebook, para penggagas film Jagal (The Act of Killing) dan Senyap (The Look of Silence) karya Joshua Oppenheimer itu menyediakan tautan bagi masyarakat umum untuk menyaksikan Sidang Rakyat 1965 secara langsung.

Tautan tersebut terhubung ke situs YouTube. Kelompok penyintas di beberapa daerah di Indonesia juga menyaksikan Sidang Rakyat Internasional 1965 dengan memanfaatkan tautan itu.

Ikuti terus perkembangan pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Dalam pengadilan rakyat internasional itu, pemerintah Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penganiayaan serta penghilangan paksa terhadap orang-orang yang dianggap berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia.

Sidang ini merupakan inisiatif para penyintas kejahatan kemanusiaan 1965 yang didukung aktivis HAM, pegiat seni, jurnalis hingga cendekiawan.

Wacana sidang rakyat internasional untuk Tragedi 1965 dimulai dari diskusi yang digagas pembuat film Jagal, Joshua Oppenheimer. Diskusi itu berlangsung di Den Haag pada 22 Maret 2013.

(agk)

Ikuti Sidang 1965, Todung Mulya Lubis Siap Dicap Pengkhianat

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 17:10 WIB
Ikuti Sidang 1965, Todung Mulya Lubis Siap Dicap PengkhianatPengacara Todung Mulya Lubis. (REUTERS/Beawiharta)
Jakarta, CNN Indonesia — Tim Pengungkap Kebenaran Peristiwa 1965 di Belanda menyadari posisi mereka saat ini berada di balik bayang-bayang ancaman. Namun bagi mereka tak ada cara selain menempuh Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal demi mengungkap fakta di balik tragedi 1965.

Advokat International People’s Tribunal (IPT) 1965 Todung Mulya Lubis bahkan sudah siap menanggung risiko dicap sebagai pengkhianat bangsa.

“Kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kami ketika pulang dari sini. Sangat mungkin kami dituduh mengeringkan linen kotor di tempat terbuka, memperlihatkan sisi gelap masyarakat dan bangsa kami, dan karenanya kami akan dianggap sebagai pengkhianat,” ujar Todung.

Dia menyatakan upaya yang ditempuh Tim Pengungkap Kebenaran Peristiwa 1965 kali ini telah menjadi semacam upaya terakhir yang berkelindan dengan kejaran waktu.

Ikuti perkembangan pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Di hadapan hakim persidangan di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11), Todung mengingatkan kembali bahwa saat ini sudah banyak korban tragedi 1965 yang telah meninggal dunia. Kalaupun ada saksi hidup yang tersisa, kata Todung, mereka telah sepuh dimakan usia.

“Tak lama lagi akan tiba waktunya bagi mereka yang tersisa. Oleh karena itu, atas nama keadilan, kita mesti menuntaskan persidangan ini dengan harapan bisa menemukan kebenaran yang hakiki,” kata Todung dalam pidato sambutannya yang diterima CNN Indonesia.

Menurut Todung, pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya mengubur fakta di balik peristiwa 1965. Kenyataan bahwa Presiden Joko Widodo enggan melayangkan permintaan maaf, kata Todung, menjadi gelagat nyata yang menegaskan pemerintah Indonesia tak mau lagi berurusan dengan apapun terkait peristiwa 1965.

Melalui IPT 1965, Todung berharap pemerintah RI setidaknya mau mendengar semua kesaksian dan terbuka hatinya untuk kemudian tergugah melakukan rekonsiliasi secara menyeluruh dan meluruskan sejarah.

“Bagaimanapun, hak kemanusiaan perlu dipulihkan, kesalahan harus dikoreksi, dan keadilan mesti ditegakkan,” kata Todung.

Todung menyadari persidangan peristiwa 1965 yang digelar di Pengadilan Rakyat Internasional tidak memiliki kekuatan hukum laiknya pengadilan pada umumnya. Namun, kata Todung, fungsi penegak hukum adalah bersama-sama berupaya mencari kebenaran dan keadilan.

“Sungguh besar harapan kami agar keberanian dan kebijakan Anda (hakim) bisa membawa kami ke pelabuhan, di mana kami bisa berlayar kembali ke rumah dengan berbekal kebenaran dan keadilan di tangan kami,” kata Todung.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

(agk)

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Justice for Iran

November 9, 2015 at 10:59 am

7

Justice for Iran (JFI), 9 November 2015: After more than half a century of justice denied, the International People’s Tribunal 1965 (IPT 1965) will investigate the facts surrounding the 1965-66 massacres in Indonesia that led to an estimated 500,000 to one million deaths. Justice for Iran’s executive director has been invited to serve as a judge on the basis of her work on state-sanctioned crimes and impunity in Iran.

After a failed coup in 1965, the head of Indonesia’s military, Suharto, took on sweeping new powers. Blaming the Communist Party of Indonesia for the coup, Suharto established an extrajudicial military intelligence agency that would instigate a campaign of terror against all those accused of being communists. The campaign of violence targeted not just communists but the Indonesian women’s movement, socialists, intellectuals, activists, trade unionists, and members of the Chinese community, as well as countless innocent people. In addition to the hundreds of thousands killed, thousands more were enslaved, displaced, tortured, raped, or disappeared in what has been described as one of the worst mass killings of the twentieth century.

As a people’s tribunal, its authority comes not from an official mandate but from the voices of victims themselves. The tribunal cannot impose sentences or order compensation, but aims to establish a public space for dialogue about the events both in Indonesia and around the world.

Despite the dramatic nature of the killings, they are largely ignored by Indonesians. None of the victims or their families have received apologies or redress, and the massacres are celebrated in Indonesian textbooks. Many of the perpetrators remain in positions of authority in Indonesia, while victims and their families have been prevented from visiting the sites of the massacres. Authorities have cancelled screenings of Joshua Oppenheimer’s two films about the events, The Act of Killing and The Look of Silence. The 1965 People’s Tribunal itself, despite inviting participation from the Indonesian government, has come under similar official pressure.

The International People’s Tribunal on 1965 Crimes against Humanity in Indonesia (IPT 1965) will be held at The Hague 10-13 November 2015, when the judges, Sir Geoffrey Nice, Helen Jarvis, Mireille Fanon Mendes France, John Gittings, Cees Flinterman, Zak Yacoob and Shadi Sadr, will hear detailed evidence presented by the prosecution. As a people’s tribunal, the 1965 Tribunal was initiated by Indonesian civil society organisations and victims, and operates outside of formal organisations. It will bring together documents, video, and audio evidence, witness testimonies, together with principles of international customary law, public international law, and Indonesian law to discover the truth of the events of 1965-6. As a people’s tribunal, its authority comes not from an official mandate but from the voices of victims themselves. The tribunal cannot impose sentences or order compensation, but aims to establish a public space for dialogue about the events both in Indonesia and around the world. The impunity enjoyed by the perpetrators, and the celebration of the massacres in popular culture and public education have created a culture of violence in which further massacres by the Indonesian state, in East Timor and West Papua, have escaped scrutiny. Internationally too, the massacres only came to global attention decades later with the release of Oppenheimer’s films.

4

Much of Justice for Iran’s work has focused on similar questions of impunity and forgotten atrocities in Iranian history. Reports produced by JFI have focused on sexual torture in Iranian prisons in the 1980s, and systematic abuse by the state, both of which are mostly unknown to the Iranian public. As in Indonesia, there has never been an official attempt to come to terms with the atrocities, either by seeking redress for victims or by naming and punishing the perpetrators. Acknowledgment has instead come from organisations and small groups of activists inside and outside of the country. Also like the Indonesian case, many perpetrators of atrocities remain in positions of power within Iran, though Justice for Iran and other organizations have compiled databases of human rights violators.

You can follow the proceedings of the tribunal, by attending in person in The Hague, following the livestream, or following the tribunal’s website at 1965tribunal.org.

Sumber: http://justice4iran.org/j4iran-activities/tribunal-1965/

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

PENGADILAN RAKYAT INTERNASIONAL TRAGEDI 1965 DIGELAR DI DEN HAAG BESOK

Yang perlu Anda ketahui soal Pengadilan Rakyat Internasional tragedi 1965 di Den Haag

Rappler.com
Published 7:11 PM, November 09, 2015
Updated 7:13 PM, November 09, 2015

Jenderal Suharto saat hadiri pemakaman 6 jenderal yang tewas dalam tragedi berdarah, pada 2 Oktober 1965. Foto dari Wikimedia Commons

Jenderal Suharto saat hadiri pemakaman 6 jenderal yang tewas dalam tragedi berdarah, pada 2 Oktober 1965. Foto dari Wikimedia Commons

JAKARTA, Indonesia — Pengadilan Rakyat Internasional, atau International People’s Tribunal (IPT), untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015.

Siapa penggagasnya?

IPT digagas pada 2013 oleh komunitas korban 1965, baik mereka yang berada di pengasingan maupun di Tanah Air. Penggagas lainnya termasuk juga aktivis hak asasi manusia, intelektual, seniman, jurnalis, akademisi, dan lainnya.

Ditujukan untuk siapa?

Pemerintah Indonesia, secara khusus militer di bawah komando Jenderal Suharto, yang kemudian menjadi presiden RI.

Kapan dimulai?

Acara akan dibuka pada Selasa, 10 November 2015, sejak pukul 09:00 pagi waktu Den Haag sampai selesai. Acara ini ditayangkan live streaming dua bahasa di situs 1965 Tribunal.

Apa saja yang dibahas?

Selama empat hari, ada empat agenda besar yang dibahas di pengadilan.

Hari pertama, pengadilan akan membahas tentang pembantaian massal dan perbudakan.

Hari kedua, pengadilan akan membahas tentang penahanan, penyiksaan, dan kekerasan seksual.

Hari ketiga, pengadilan akan membahas tentang pengasingan atau eksil, penghilangan paksa, dan propaganda kebencian.

Hari keempat, pengadilan akan membahas tentang keterlibatan negara lain.

IPT 1965. Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) akan digelar mulai Selasa, 10 November 2015 di Den Haag, Belanda. Pengadilan ini akan mengungkap kejahatan saat pembantaian massal tahun 1965. Logo dari situs 1965tribunal.org

IPT 1965. Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) akan digelar mulai Selasa, 10 November 2015 di Den Haag, Belanda. Pengadilan ini akan mengungkap kejahatan saat pembantaian massal tahun 1965. Logo dari situs 1965tribunal.org

Siapa hakimnya?

Ada tujuh hakim, antara lain Sir Geoffrey Nice, Helen Jarvis, Mireille Fanon Mendes France, John Gittings, Shadi Sadr, Cees Flinterman, dan Zak Yacoob.

Selengkapnya profil hakim bisa dibaca di sini.

Siapa jaksanya?

Silke Studzinsky. Ia adalah penasihat hukum untuk korban di Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag sejak 2013 hingga sekarang. Sebelumnya pada 2008-2012, ia bekerja di Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Kamboja sebagai pengacara sipil di Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) dan senior advisor untuk Pengadilan Kamboja Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum Kamboja.

Ada 6 jaksa lainnya yang berasal dari Indonesia, tapi karena alasan politik dan keamanan, nama mereka belum bisa dipublikasikan.

Yang perlu diketahui lainnya:

Untuk yang tak bisa hadir di pengadilan, bisa melihat foto suasana di sini, dan pantau unggahan videonya di sini.

Rappler juga akan memantau hasil pembahasan di sidang langsung dari Den Haag.

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL: MENOLAK BUNGKAM, MELAWAN IMPUNITAS (BAGIAN 2– SELESAI)

6 November 2015

http://indoprogress.com/2015/11/tribunal-rakyat-internasional-menolak-bungkam-melawan-impunitas-bagian-2-selesai/

 Ayu Wahyuningroem

 Harian Indoprogress

clip_image001[1]Print clip_image002[1]PDF

clip_image005

Ilustrasi gambar oleh Andreas Iswinarto

 

DALAM tulisan sebelumnya, saya sudah membahas kemunculan dan perkembangan Tribunal Rakyat Internasional (TRI). Pasca Russel Tribunal di akhir 1960-an, mulai bermunculan pula berbagai TRI lainnya di beberapa negara untuk melawan kebungkaman negara-negara terhadap banyak kasus kejahatan serius di dunia. Dalam tulisan ini, saya akan membahas sepintas beberapa TRI di Asia, khususnya TRI yang diselenggarakan dan menyangkut negara dan rakyat Indonesia. Bagaimana relevansi TRI ini untuk penguatan wacana HAM di Asia, khususnya di Indonesia, dan bagaimana prospeknya TRI yang demikian untuk menjadi sebuah alternatif bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia?

Saya akan memulai dengan melihat sekilas beberapa inisiatif TRI di Asia dan menelaah tiga TRI yang pernah dilakukan terkait dengan Indonesia, yakni Tribunal untuk kasus Timor Timur, Tribunal Tokyo untuk kasus Perbudakan Seksual oleh Jepang, dan Tribunal Warga untuk kasus Biak berdarah. Dari sini, saya akan mencoba mengaitkan dengan inisiatif serupa dan tantangannya di masa depan. Bagian akhir akan saya tutup dengan sebuah kesimpulan.

 

Tribunal Rakyat Internasional di Asia dan yang terkait dengan Indonesia

Kemunculan Russel Tribunal dan perkembangan banyak TRI lain di dunia juga menjalar hingga ke Asia. Hal ini bisa dipahami mengingat negara-negara Asia baru saja keluar dari masa penjajahan yang panjang oleh negara-negara kolonial. Bahkan, sebagaimana yang saya sampaikan di tulisan Bagian Pertama tentang TRI, Russel Tribunal sebagai TRI pertama justru memeriksa dugaan kejahatan perang di salah satu negara Asia, yakni Vietnam, yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Di Asia, masyarakat sipil juga menyelenggarakan TRI untuk berbagai kasus pelanggaran HAM berat pasca Perang Dunia II. Simm dan Byrnes (2015) mencatat paling tidak ada tiga tribunal yang diselenggarakan oleh PPT terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh negara, yakni pendudukan Indonesia di Timor Timur tahun 1981, Filipinna dan Bangsa Moro tahun 1982, dan pendudukan Cina atas Tebet tahun 1992. Selain itu, ada juga sesi-sesi yang digelar untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan multinasional, misalnya di Bhopal dan Bangalore. Baru-baru ini, PPT juga menyelenggarakan sesi untuk kasus genosida Tamil di Srilanka.[1]

Di samping PPT, ada juga beberapa TRI yang diselenggarakan di Asia. Salah satu yang paling dikenal dan menjadi rujukan adalah Tribunal Kejahatan Perang Perempuan untuk Pengadilan Perbudakan Seksual oleh Militer Jepang (atau disebut the Tokyo Women’s Tribunal). Saya akan menjelaskan lebih banyak tentang tribunal ini dalam bagian berikutnya. Selain Tokyo Tribunal, juga ada Independent Peoples’ Tribunal untuk menghakimi G7 tahun 1993,International Criminal Tribunal for Afghanistan tahun 2004, dan International Peoples’ Tribunal on Human Rights and Justice in Indian-administered Kashmir, serta Peoples’ Tribunal on World Bank tahun 2007 di India.

Khusus tentang TRI yang terkait dengan Indonesia, tiga yang pernah dilaksanakan adalah PPT untuk kasus invasi Timor Timur, Tokyo Tribunal untuk kasus perbudakan seksual, dan Tribunal Warga Internasional untuk kasus pembantaian Biak (Biak Berdarah).

i. Permanent Peoples’ Tribunal tentang Timor Timur

Setelah lebih dari lima tahun sejak Indonesia menginvasi Timor Timur yang baru merdeka dari Portugal, the Revolutionary Front for an Independent East Timor (FRETILIN) yang memenangkan 50 persen suara pada Pemilu tahun 1975, mengajukan gugatan terhadap negara Indonesia ke PPT. Dengan melibatkan pemimpin Fretilin, pengacara, ilmuwan, jurnalis, wakil gereja dan beberapa warga negara Indonesia, tribunal ini digelar mulai tanggal 19 hingga 21 Juni 1981 di Lisbon.[2] Keputusan PPT menetapkan bahwa Indonesia telah melakukan agresi dengan melanggar ayat 2(4) Charter PBB, dan karenanya bersalah dan bertanggung jawab atas kejahatan terhadap perdamaian. PPT juga menyimpulkan Indonesia dan didukung oleh beberapa negara lain juga telah melanggar hak menentukan nasib sendiri oleh bangsa Timor Timur.[3] Tribunal ini menandai sebuah bentuk kolaborasi internasional yang pertama kali terjadi tentang apa yang terjadi di Timor Timur, dan berdampak pada terbentuknya sebuah organisasi solidaritas Hak Asasi Rakyat Maubere (Comissão para os Direitos do Povo Maubere, CDPM).[4]Materi-materi sidang PPT juga menjadi bahan advokasi dan diplomasi lebih lanjut untuk pembebasan Timor Timur.

ii. Tokyo Tribunal tentang Perbudakan Seksual oleh Jepang

Tribunal ini diadakan di Tokyo tahun 2000 untuk memeriksa dugaan perbudakan seksual oleh tentara Jepang terhadap perempuan-perempuan muda (biasa disebut comfort women atau jugun ianfu) di Asia dan khususnya Asia Tenggara pada masa Perang Dunia II. Tribunal ini menunjuk dirinya sebagai kelanjutan dari International Military Tribunal for the Far East (IMFTE atau Tokyo Trial) yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu untuk mengadili kejahatan perang oleh Jepang selama Perang Dunia II, dimana pengadilan ini absen memasukkan kasus perbudakan seksual dalam dakwaannya meskipun bukti-buktinya sangat kuat dan tersebar. Tribunal Tokyo ini diinisiasi oleh sejumlah feminis dan organisasi masyarakat sipil internasional lintas negara. Melibatkan ratusan praktisi dan akademisi serta korban, Tribunal digelar dan mendapatkan publisitas serta perhatian dunia internasional. Selama lima hari dari tanggal 8 hingga 12 Desember, tribunal ini menghadirkan kesaksian dan tuntutan-tuntutan dari masing-masing negara asal para korban. Dari Indonesia sejumlah korban juga memberikan kesaksiannya, sedangkan tuntutan dibacakan oleh satu tim penuntut yang terdiri dari pengacara senior dan aktivis perempuan seperti Nursyahbani Katjasungkana dan Antarini Arna. Putusan tribunal menyatakan bahwa negara dan pemerintah Jepang, yang diwakili oleh Kaisar Hirohito, bersalah atas kejahatan serius terhadap ribuan perempuan di Asia yang dipaksa menjadi budak seksual untuk melayani tentara-tentara Jepang selama masa Perang Dunia II. Selain itu, Tribunal ini juga merekomendasikan permintaan maaf dari Kaisar serta reparasi kepada para korban yang dirampas hak dan kehidupan social ekonominya selama bertahun-tahun.

Banyak peneliti dan praktisi menilai bahwa tribunal ini merupakan satu lagi contoh sukses TRI. Keputusan Tribunal ini merupakan kemenangan besar bagi para feminis, aktivis HAM, dan terutama para korban yang tersebar di berbagai negara.[5] Kontribusi lainnya adalah menguatnya gerakan solidaritas regional untuk isu ini dan secara umum isu hak-hak perempuan, dan sejumlah memorialisasi yang dibangun untuk mengingat pengalaman pahit masa lalu. Pemerintah Jepang pernah menyatakan permintaan maaf melalui perdana menterinya, namun kemudian ditarik kembali, seperti juga dengan skema reparasi kompensasi yang pernah disalurkan ke beberapa pemerintah negara asal korban, termasuk Indonesia.

iii. Tribunal Warga tentang Biak Berdarah

Tribunal ini diadakan belum lama berselang, yakni pada tanggal 6 Juli 2013, tepat lima belas tahun pasca terjadinya pembantaian atas warga sipil di Biak, Papua. Pembantaian itu terjadi tidak lama setelah perubahan politik nasional di Jakarta, dimana sejumlah massa pimpinan Filep Karma melakukan aksi damai dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di sebuah menara air di kota Biak. Di hari ketiga aksi tersebut, sejumlah besar pasukan TNI dari berbagai kesatuan dan angkatan serta polisi, menyerang kerumunan massa dan dengan membabi buta melepaskan tembakan serta aksi-aksi kekerasan hingga pembunuhan. ELSHAM, sebuah LSM lokal di Papua yang pertama melakukan investigasi atas insiden ini menuliskan laporan banyaknya “kuburan tanpa nama, nama tanpa kuburan”. Tidak ada yang bisa memastikan berapa jumlah korban, namun Human Rights Watch (1998) memperkirakan ratusan orang yang hilang entah dibunuh atau dihilangkan paksa.

Tribunal dilakukan di Universitas Sydney, Australia, melibatkan beberapa pengacara senior seperti Mantan Jaksa Agung negara bagian New South Wales, John Dowd. Tribunal ini digagas oleh Center for Peace and Conflict Studies yang antara lain beranggotakan Peter King dan Eben Kirksey.[6] Tribunal ini mendapat banyak perhatian dari media nasional Australia, dan beberapa media internasional. Saksi-saksi didatangkan dari Papua dan beberapa yang berdomisili di Australia. Tribunal ini tidak mendapat banyak perhatian dari media di Indonesia, dan juga tidak menimbulkan reaksi besar dari pemerintah Indonesia pada saat sebelum dan ketika pelaksanaan. Hal ini bisa berdampak positif, karena dengan begitu keamanan untuk saksi dan penyelenggaraannya lebih lancar. Tentu aspek yang kurang maksimal adalah terbatasnya informasi dan perhatian serta pelibatan masyarakat dan organisasi yang selama ini bekerja untuk isu HAM di Papua. Tribunal menyimpulkan bahwa penyerangan yang dilakukan oleh aparat keamanan adalah di bawah kontrol pemerintah Indonesia, berakibat pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari pembunuhan hingga kekerasan seksual. Rekomendasi utama tribunal ini adalah agar pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan investigasi hukum serta melakukan reparasi bagi para korban. Selain itu, pemerintah Australia dan Amerika Serikat juga ikut bertanggung jawab karena telah mendukung dan memfasilitasi tentara Indonesia dalam berbagai pelatihan, karena itu Australia dan Amerika Serikat juga harus mendesak Indonesia untuk menindak lanjuti putusan tribunal.

 

clip_image006Ilustrasi gambar oleh Alit Ambara

Sebuah Tribunal Rakyat Internasional untuk Kejahatan Berat di Indonesia?

Indonesia bisa dikatakan sebagai sebuah negara yang paling responsif terhadap tuntutan pengadopsian prinsip dan norma hukum internasional, tapi juga yang paling enggan untuk memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan di atas kertas. Hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi tidak kurang dari sebelas instrumen HAM internasional, dan memimpin dalam forum-forum internasional dan regional terkait HAM. Meski demikian, urusan implementasi dari norma-norma dan aturan ini menunjukkan kemunduran terus menerus di setiap pergantian presiden, meskipun demokrasi tetap bertahan sejak turunnya pemimpin otoriter Soeharto di tahun 1998. Upaya-upaya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat sudah dicoba, namun yang terjadi justru impunitas tetap bertahan dan negara semakin menegasikan klaim-klaim korban dan ketidakadilan. Hingga tahun 2011, sejumlah 137 nama tersangka yang disebut dala laporan investigasi KOMNAS HAM ternyata hanya 34 yang dimasukkan dalam tuntutan Kejaksaan Agung, dan hanya 18 yang dinyatakan bersalah. Dari yang sedikit itu, tidak ada satupun yang akhirnya dihukum karena proses banding.[7] Artinya, angka pembebasan bagi para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia adalah 100 persen. Sementara persoalan pelanggaran HAM masa lalu tidak selesai, ditambah terus dengan kasus-kasus pelanggaran HAM terbaru, sehingga sulit untuk meyakini bahwa rezim penguasa yang sewenang-wenang memang sudah berakhir dan digantikan oleh rezim yang akuntabel dan menghormati hak-hak dasar warganya.

Sementara itu, masyarakat sipil di dalam negeri tidak henti-hentinya mendesakkan tuntutan atas keadilan dan akuntabilitas. Beragam upaya, baik di tingkatan komunitas maupun nasional, telah ditempuh. Namun bukan saja upaya-upaya ini tidak dihiraukan, pemerintah lewat beragam institusinya, terutama institusi keamanan, justru membenturkan upaya-upaya ini dengan kelompok-kelompok yang dioposisikan terhadap tuntutan keadilan dan akuntabilitas; kelompok-kelompok yang pro pada impunitas dengan dalih agama, nasionalisme, ataupun NKRI.

Pada titik ini, ruang-ruang resmi negara di dalam negeri semakin mengecil dan membuat gerak masyarakat sipil, termasuk korban, semakin sulit menyuarakan kepentingannya. Demokrasi prosedural yang dipilih oleh para penguasa saat ini merupakan pisau bermata dua: ia seolah-olah memberi pilihan dan akuntabilitas politik kepada rakyat, namun pada saat yang sama ia menjustifikasi kebijakan, termasuk kebijakan yang melanggengkan impunitas, dan aksi penguasa yang telah dipilih rakyat tadi. Pada saat yang sama, ruang-ruang resmi di luar Indonesia juga belum banyak memberikan komitmen berarti ke arah pelembagaan keadilan dan penghormatan HAM di Indonesia.

TRI memberikan sebuah alternatif ruang dari kepepatan yang demikian. Ruang itu tidak di dalam negeri, tapi di luar negeri dengan mengundang lebih banyak kelompok masyarakat di dunia untuk bersolidaritas dan sama-sama mendukung penyelesaian pelanggaran HAM yang bermartabat. Ia sekaligus mereklamasi keabsahan pengalaman kelompok tertindas, seperti korban, sesuai standar hukum dan norma internasional, dan menjadi alat untuk membongkar kebungkaman negara dan internasional terhadap kejahatan besar yang terjadi di Indonesia, sekaligus menolak impunitas yang begitu kokoh bertahan.

Meski TRI merupakan sebuah alternatif yang strategis, ada setidaknya tiga tantangan besar untuk penerapannya dalam konteks Indonesia. Yang pertama adalah legitimasi hukum. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, ketiadaan legitimasi hukum merupakan kritik terbesar bagi TRI dimanapun di dunia. Meski demikian, hal ini merupakan persoalan yang juga dihadapi oleh semua model inisiatif masyarakat sipil non-negara, termasuk misalnya memorialisasi, upaya pencarian kebenaran, dan sebagainya. TRI harus dilihat di luar dari cara pandang formalistik yang demikian. Legitimasi terbesar dari TRI adalah moral dan politik, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang diakui, dan legitimasi ini berasal dari mandat yang diberikan oleh korban dan/atau kelompok yang tertindas.

Tantangan kedua adalah adanya kekakuan dalam memahami pembagian aspek keadilan yang diturunkan dari konsepsi tentang keadilan transisi (transitional justice). International Center for Transitional Justice (ICTJ), sebuah lembaga nirlaba internasional yang mempromosikan pendekatan keadilan transisi, membagi keadilan dalam empat aspek besar: pengungkapan kebenaran, pengadilan, reparasi dan reformasi institusi.[8] Konsepsi ini diadopsi oleh PBB, dan menjadi rujukan dari beragam riset dan advokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Di Indonesia, keadilan transisi juga menjadi rujukan dan kerangka bagi beragam inisiatif baik oleh KOMNAS HAM, KOMNAS Perempuan, LPSK, maupun ornop-ornop baik di Jakarta maupun di daerah-daerah.[9] Pembagian aspek keadilan ini umumnya dipahami sebagai pembagian mekanisme-mekanisme turunan dari masing-masing aspek. Pengungkapan kebenaran, misalnya, dilakukan dalam bentuk tim pencari fakta, tim pendokumentasian, komisi kebenaran, dan sebagainya. Sementara itu, pengadilan merupakan inisiatif untuk keadilan dalam bentuk formal, upaya judisial, dan ditujukan untuk mendapatkan keadilan dengan penghukuman. Sementara itu, reparasi bentuknya bisa berupa restitusi, rehabilitasi ataupun kompensasi, disamping bentuk reparasi kolektif seperti memorialisasi. Terakhir, dan yang seringkali sulit dielaborasi dalam praktik karena dimesnsinya yang luas, adalah reformasi institusi. Ini termasuk juga reformasi sektor keamanan, misalnya, tentara dan polisi. Dalam pemahaman demikian, TRI umumnya dipahami sebagai bagian dari aspek pengadilan, atau keadilan formal.

Kenyataannya, TRI merupakan inisiatif yang menabrak batas empat aspek keadilan tersebut. TRI dilakukan mengikuti dan mengadopsi prinsip-prinsip dan ketentuan serta mekanisme dalam hukum pidana internasional yang resmi (disponsori oleh negara), dimana bukti-bukti diperiksa dan kesaksian-kesaksian disampaikan untuk membuktikan tuduhan pelanggaran HAM berat. Pada umumnya, berbeda dengan pengadilan kriminal biasa, TRI mendakwa negara yang melakukan pelanggaran HAM dengan menyebutkan individu-individu yang terbukti melakukan kejahatan. Proses terpenting dari mekanisme ini adalah riset dan pengumpulan data dan bukti-bukti yang menjadi dasar dari tuntutan. Ini adalah bentuk lain pencarian kebenaran, dan keputusan tribunal merupakan kebenaran itu sendiri yang telah melalui verifikasi dalam kerangka hukum formal. Louis Bickford (2007) menyebutkan beberapa contoh TRI dan memasukkannya sebagai unofficial truth projects atau inisiatif kebenaran non-resmi.

Tantangan ketiga lebih terkait dengan situasi keamanan di dalam negeri. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah kemampuan aparat keamanan dan pemerintah Indonesia secara keseluruhan untuk menjamin ataupun mengabaikan keamanan terhadap penyelenggaraan TRI, terutama keamanan korban dan aktivis pembela HAM. Beberapa riset menunjukkan, pemerintah Indonesia akan sangat defensif sekaligus reaktif terhadap berbagai upaya pembahasan masalah pelanggaran HAM di forum internasional.[10] Tergantung pada dinamika politik di dalam negeri, dalam beberapa kasus tekanan masyarakat internasional mampu melunakkan dan membuat pemerintah lebih akomodatif. Dalam kasus lain, pemerintah, terutama insitusi keamanan dan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, malah cenderung lebih reaktif dan cenderung melakukan kekerasan. Ada dua hal yang bisa mengendalikan atau mengimbangi situasi ini. Yang pertama adalah faktor kepemimpinan kepala negara dan kemauannya memihak pada keadilan, serta dukungan luas masyarakat sipil di dalam negeri, termasuk LSM, akademisi, dan media. Yang terakhir ini menjadi penting, karena TRI adalah inisiatif yang lahir dari masyarakat sipil dan memiliki tujuan yang sama dalam memutus impunitas dan menolak crime of silence.

Kesimpulan

Negara-negara Asia sesungguhnya sudah tidak asing lagi dengan TRI. TRI yang pertama yang digagas oleh Russell dan kawan-kawan adalah inisiatif masyarakat sipil sedunia yang memeriksa dugaan kejahatan perang yang dilakukan terhadap Vietnam. Disusul kemudian beberapa TRI lainnya yang dilakukan terkait dengan kejahatan serius di beberapa negara di Asia, baik yang dilakukan oleh negara maupun perusahaan multinasional.

Terkait dengan Indonesia, TRI sudah pernah dilakukan sebanyak tiga kali dengan dampaknya masing-masing. Ke depannya, TRI patut dipertimbangkan sebagai satu lagi alternatif masyarakat sipil untuk menuntaskan kasus-kasus kejahatan berat, di tingkat internasional, secara bermartabat. Sejumlah tantangan memang ada di depan mata, dan ini juga hal yang perlu didialogkan bersama. Untuk dialog itulah saya menulis tulisan ini sebagai sebuah pengantar semata. ***

Penulis adalah kandidat Doktor, Australian National University (ANU), peneliti International Peoples’ Tribunal untuk kejahatan berat 1965 (IPT 65)

Kepustakaan:

Argibay, Carmen, “Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II”, dalam Berkeley Journal of International Law, Vol 21, Issue 2, 2003

Bickford, Louis, “Unofficial Truth Project”, dalam Human Rights Quarterly, 29, 2007, hal. 994-1004

Byrnes, Andrew dan Gabrielle Simm, “Peoples’ Tribunals, International Law and the Use of Force”, dalam University of New South Wales Law journal, 28, 2013

Chega! Final Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR), 2005

Henry, Nicola, “ Memory of an Injustice: the “Comfort Women” and the Legacy of the Tokyo Trial”, dalam Asian Studies Review, vol 37 issue 3, 2013

Hindra, Eka, dan Koichi Kimura, Mereka Memanggilku Momoye, Esensi, 2007

Jiwon, Suh, The Politics of Transitional Justice in Post-Soeharto Indonesia, 2012 (tidak diterbitkan)

Klinghoffer, Arthur, dan Judith Apter Klinghoffer, International Citizens’ Tribunal: Mobilizing Public Opiniion to Advance Human Rights, Palgrave, 2002

Kontras dan ICTJ, Derailed: Transitional Justice in Indonesia since the Fall of Soeharto, 2011

Limqueco, Peter, and Peter Weiss (eds), Prevent the Crime of Silence, Reports from the Sessions of International War Crimes Tribunal Funded By Bertrand Russell, 1971

Linton, Suzannah, “Accounting for Attrocities in Indonesia”, dalam Singapore Year Nook of International Law, Vol 11, 2007

Moyn, Samuel, The Last Utopia: Human Rights in History, Harvard University Press, 2012

Simm, Gabrielle dan Andrew Byrnes, “International Peoples’ Tribunal in Asia: Political Theatre, Juridical Farce, or Meaningful Intervention?”, dalam Asian Journal of International Law, 2015

Wahyuningroem, Sri Lestari, “Seducing for Truth and Justice: Civil Society Initiatives for the 1965 Mass Violence in Indonesia”, dalam Journal of Current Southeast Asian Affairs, 32, 3, 2013

————–

[1] http://www.ptsrilanka.org/

[2] Lihat laporan CAVR, 2005, hal. 104, 115

[3] Byrnes dan Simm, 2011, hal. 10

[4] Laporan CAVR, 2005, hal 104

[5] Banyak peneliti yang menuliskan pengalaman dan dampak tribunal tidak saja terhadap aktivisme transnasional tetapi juga terhadap hukum pidana dan norma hukum internasional. Lihat misalnya Nicola Henry, “ Memory of an Injustice: the “Comfort Women” and the Legacy of the Tokyo Trial”, dalam Asian Studies Review, vol 37 issue 3, 2013; atau Carmen Argibay, “Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II”, dalam Berkeley Journal of International Law, Vol 21, Issue 2, 2003. Selain tulisan jurnal, juga banyak buku-buku yang ditulis berdasarkan riset terhadap tribunal ini. Beberapa kisah dan kesaksian korban Jugun Ianfu Indonesia juga telah dipublikasikan, antara lain Eka Hindra dan Koichi Kimura, Mereka Memanggilku Momoye, Esensi, 2007.

[6] Lihat informasi tentang tribunal ini, beserta rekaman sesi-sesi tribunal di http://www.biak-tribunal.org

[7] Lihat analisisnya dalam laporan Kontras dan ICTJ, Derailed: Transitional Justice in Indonesia since the Fall of Soeharto, 2011, hal 37-62

[8] lihat https://www.ictj.org/about/transitional-justice. Konsepsi ini diadopsi oleh PBB sebagaimana dituliskan dalam dokumen Guidance Note of the Secretary General: United Nations Approach to Transitional Justice, Maret 2010.

[9] Lihat misalnya Sri Lestari Wahyuningroem, “Seducing for Truth and Justice: Civil Society Initiatives for the 1965 Mass Violence in Indonesia”, dalam Journal of Current Southeast Asian Affairs, 32, 3, 2013, hal. 115-142; Suh Jiwon,The Politics of Transitional Justice in Post-Soeharto Indonesia, 2012 (disertasi dari Ohio State University, tidak diterbitkan), Suzannah Linton, “Accounting for Attrocities in Indonesia”, dalam Singapore Year Nook of International Law, Vol 11, 2007, hal. 195-259

[10] Pasca reformasi 1998, misalnya, pemerintah sangat akomodatif terhadap tekanan luar negeri untuk isu-isu pelanggaran HAM. Misalnya saja, pemberian referendum untuk Timor Timur, dan pembuatan sejumlah aturan dan Undang-undang terkait HAM. Masa-masa awal ini, oleh Kontras dan ICTJ, disebut sebagai periode yang menjanjikan, yang kemudian mulai mundur ke periode dimana mekanisme akuntabilitas merupakan kompromi-kompromi diantara kekuatan politik sebelum kemudian macet samasekali. Lihat Kontras dan ICTJ, Derailed, 2012.

Advertisements