Author Archive

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL: MENOLAK BUNGKAM, MELAWAN IMPUNITAS (BAGIAN 1)

4 November 2015

 Ilustrasi gambar oleh Alit Ambara

 

Kemunculan dan Perjalanan Tribunal Rakyat Internasional

“May this Tribunal prevent the crime of silence”

KALIMAT di atas adalah petikan dari pidato penutup Bertrand Russell, seorang filsuf besar dari Inggris, ketika meresmikan War Crimes Tribunal di London, 13 November 1966. War Crimes Tribunal, atau Tribunal Kejahatan Perang, adalah suatu pengadilan non Negara yang ia gagas bersama karibnya, Jean Paul-Sartre, seorang eksistensialis kiri asal Perancis, dan rekan-rekan lain dari mulai pengacara, aktivis gerakan mahasiswa, ilmuwan, dokter, korban perang, hingga pensiunan tentara Amerika.

Tribunal ini murni merupakan inisiatif masyarakat sipil dari beberapa Negara, dan dilakukan untuk menuntut pertanggung jawaban Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Inggris, Australia, dan Korea, atas perang di Vietnam. Tribunal ini, yang kemudian dikenal dengan Russell’s Tribunal, lantas menginspirasi kemunculan tribunal rakyat di level internasional (biasa disebut International People’s Tribunal) terhadap beragam kasus-kasus kejahatan serius, termasuk kejahatan perang, agresi, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di banyak Negara di dunia, termasuk yang berkaitan dengan Indonesia.

Hingga saat ini, lebih dari delapan puluh tribunal rakyat internasional, atau beberapa menggunakan istilah pengadilan warga internasional (International Citizen’s Tribunal) sudah diselenggarakan, baik yang bersifat permanen seperti Permanent People’s Tribunal yang berbasis di Roma, ataupun yang ad hoc berdasarkan kasus-kasus tertentu.

Apa dan bagaimana sebetulnya Tribunal Rakyat Internasional, dan apa kontribusinya terhadap rejim HAM internasional serta narasi besar tentang keadilan? Apa relevansinya terhadap upaya memutus impunitas di Indonesia? Apa pula prospek dan kontribusinya terhadap penguatan gerakan masyarakat sipil dan wacana penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat d Indonesia? Hal-hal ini akan menjadi bahasan utama dalam tulisan singkat ini.

Saya akan membagi tulisan ini dalam dua bagian. Tulisan bagian pertama akan mencakup pertanyaan yang pertama, sedangkan tulisan bagian kedua membahas dua pertanyaan lainnya. Masing-masing tulisan akan saya tutup dengan sebuah kesimpulan.

 

Tribunal Rakyat Internasional: Kritik terhadap Sistem dan Politik Hukum Internasional

Salah satu kejahatan yang seringkali diamini banyak orang dan banyak Negara, adalah kejahatan yang diistilahkan oleh Russell sebagai crime of silence, atau kejahatan atas kebungkaman terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Jenis kejahatan ini tidak diatur dalam instrumen hukum baik nasional maupun internasional, tapi pembungkaman dan kebungkaman umumnya selalu menjustifikasi kekuasaan Negara yang sewenang-wenang dan berujung pada impunitas. Seringkali upaya masyarakat sipil yang oposan terhadap rezim penguasa menemui jalan buntu. Tidak saja perangkat hukum dan alat politik yang ada tidak cukup efektif sebagai senjata perlawanan, tapi juga perangkat dan ruang yang ada umumnya dikooptasi oleh rezim penguasa untuk melanggengkan impunitas.

Sasaran perlawanan lantas dialihkan di ruang internasional, dimana perangkat hukum pidana internasional sudah dibentuk dan sudah ada preseden untuk meminta pertanggungjawaban Negara yang telah melanggar hak-hak dasar warganya atau warga negara lain. Sayangnya, di tingkatan internasional pun seringkali tidak efektif membantu perlawanan kelompok oposisi untuk membela keadilan bagi mereka yang ditindas. Sistem hukum pidana internasional mendapat banyak kritikan dari kelompok legalis kritis, realis, poskolonial, dan juga kelompok kiri, terutama dalam kaitannya dengan politik dan kepentingan ekonomi negara-negara tertentu serta keterbatasan implementasinya di tingkatan praksis. Karl Marx, misalnya, termasuk yang memberikan warisan kritik atas institusi hukum borjuis yang menjadi bagian dari kekuasaan yang menindas.[1] Dari sini, Samuel Moyn (2012) mengkritik asas ‘netralitas’ yang diumbar oleh sistem hukum pidana internasional yang pada prakteknya tidak lebih sebagai kamuflase untuk memberi jalan bagi liberalisme untuk menghancurkan perjuangan sosialis dan anti-kolonialisme. Kelompok poskolonial juga melihat ketidak seimbangan kekuasaan antara negara-negara bekas penjajah dan negara-negara yang baru merdeka, yang umumnya adalah negara miskin dan powerless, sehingga sistem hukum internasional malah justru melanggengkan kolonialisme dalam bentuk baru.

Hal ini juga disadari Russell dan kawan-kawan ketika menggagas War Crimes Tribunal.[2] Amerika Serikat dan sekutunya tidak pernah digugat atas kejahatan perang yang mereka lakukan terhadap Vietnam, negara yang baru merdeka, di tahun 1960-an. Kondisi ini bertolak seratus delapan puluh derajat dari komitmen negara-negara “Barat” dalam hal kejahatan berat yang dilakukan oleh Nazi. Pengadilan Nuremberg digelar khusus untuk mengadili Jerman Timur, dalam hal ini Nazi, atas kejahatan genosida terhadap bangsa Yahudi. Berkaca pada Nuremberg Tribunal tersebut, tribunal yang banyak dikritik sebagai pengadilan sang pemenang atas mereka yang jadi pecundang, Russel dan kawan-kawan menggagas sebuah cermin baru untuk masyarakat dunia berkaca pada kejahatan perang yang sesungguhnya. Sebagaimana disampaikan Sartre dalam salah satu sesi tribunal:

You know the truth: in the last twenty years, the great historical act has been the struggle of the underdeveloped nations for their freedom. The colonial empires have crumbled, and in their place independent nations have grown or have reclaimed ancient and traditional independence which had been eliminated by colonialism. All this has happened in suffering, sweat and blood. A tribunal such as that of Nuremberg has become a permanent necessity. I have already said that, before the Nazi trials, war was lawless. The Nuremberg Tribunal, an ambiguous reality, was created from the highest legal principles no doubt but, at the same time, it created a precedent, the embryo of a tradition. Nobody can go back, stop what has already existed, nor, when a small and poor country is the object of aggression, prevent one from thinking back to those trials and saying to oneself: it is this very same thing that was condemned then. In this way, the hasty and incomplete measures taken and then abandoned by the Allies in 1945 have created a real gap in international affairs. We sadly lack an organization which has been created and affirmed in its permanency and universality and which has irreversibly defined its rights and duties. It is a gap which must be filled and yet which no one will fill.[3]

Kalimat terakhir merupakan benang merah dari beragam inisiatif pelaksanaan TRI. Sebuah TRI berperan dalam mengisi kekosongan hukum yang diciptakan oleh negara-negara besar yang kemudian ditinggalkan ketika kejahatan justru dilakukan oleh negara-negara ini terhadap negara kecil. Kekosongan yang sama yang juga ditinggalkan oleh rezim-rezim penguasa di sebuah Negara yang dengan sewenang-wenang melakukan kejahatan berat terhadap warga negaranya sendiri, atau terhadap warga negara lain. Tribunal ini menegaskan pentingnya keadilan formal, dan bahwa keadilan adalah juga suatu hak dan kewajiban bagi masyarakat dunia, tidak hanya terbatas pada otoritas resmi negara atau pemerintah, untuk mewujudkannya.

Tentu saja, sebuah TRI tidak bisa menggantikan formalitas hukum yang hanya mampu disahkan atau dimandatkan kepada Negara. Ini juga kritik utama yang sering ditujukan pada model tribunal masyarakat sipil yang demikian. TRI dinilai tidak memiliki basis formal dalam sistem dan mekanisme resmi yang didukung oleh negara-negara, sehingga tidak mampu mengimplementasikan putusan-putusan yang dibuatnya dalam perangkat hukum yang ada.[4] Meski begitu, TRI punya tiga peran penting: secara prinsip, teori, dan politik.

Secara prinsip, TRI mengadopsi prinsip-prinsip dan mekansime internasional dengan keluaran yang seringkali berbeda dari mekanisme resmi Negara atau lembaga antar-negara yang juga mengadopsi prinsip yang sama. Argumentasi dan putusan didasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti primer dan sekunder yang didapatkan dari investigasi dan riset yang ketat, serta public hearing atau kesaksian publik yang juga melibatkan saksi-saksi baik pelaku maupun korban. Karena berjarak dengan kepentingan rezim penguasa, dan umumnya mandat didapat dari korban-korban kekerasan, maka hasil dari proses eksaminasi atau pemeriksaan ini lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang dianutnya.

Pemihakan terhadap korban berarti juga merupakan peran teoretis yang difungsikan oleh tribunal, yakni melawan asumsi bahwa Negara melalui representasinya bebas bias dan adil. Pada kenyataannya, senada dengan kritikan Marx, institusi dan sistem hukum seringkali ikut berperan dalam menindas kelompok atau negara tertentu. TRI menegaskan bahwa keadilan sesungguhnya juga merupakan relasi perjuangan atas kekuasaan, dan karenanya hukum perlu memihak pada mereka yang ditindas oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. TRI juga membongkar berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam sistem hukum yang ada, dan menunjukkan dengan gamblang impunitas yang terjadi lewat upaya-upaya pembungkaman oleh negara. Dengan begitu, TRI mempertanyakan sumber legitimasi dan kepemilikan atas norma-norma hukum internasional dengan menunjukkan berbagai kesenjangan atau kekosongan keadilan yang ada.

 

dadIlustrasi gambar oleh Dadang Christanto

 

Secara politik, peran terbesar TRI adalah membuka ruang artikulasi sekaligus mengesahkan klaim dan pengalaman mereka yang ditindas di saat ruang-ruang resmi negara telah tertutup semua. Tidak saja ruang ini memberi jalan bagi mereka yang ditindas di dalam negeri, tapi juga mereka yang di luar negeri dan bahkan masyarakat dunia ikut mengakuinya.[5] Karena ruang lingkupnya dan penglibatannya yang mendunia, TRI merupakan sebuah gerakan transnasional atau lintas negara yang menggalang dukungan dan kesadaran masyarakat dunia atas kejahatan-kejahatan serius yang dilakukan oleh pemerintah atau Negara, sekaligus mengingatkan perlunya memori bersama untuk mencegah keberulangan di tempat dan masa yang lain. Dalam prinsip demokrasi, penguasa tetap harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat yang memilihnya, dan rakyat inilah yang menjadi anggota masyarakat dunia yang bisa menekan pemerintahnya untuk menghadirkan keadilan. Negara, lewat mekanisme yang resmi, bisa saja mengabaikan sebuah kejahatan dan menegaskan impunitas. Namun, masyarakat sipil internasional dapat memobilisasi gerakan yang luas untuk menolak pembungkaman oleh negara terhadap sebuah ketidak adilan.

Russell Tribunal atas kejahatan perang di Vietnam, terlepas dari berbagai kritik yang menyertainya, adalah salah satu contoh sukses gerakan transnasional lewat mekanisme tribunal non resmi ini. Tribunal ini adalah yang pertama kali di dunia yang menegaskan bahwa Vietnam adalah satu negara, bukan dua, yang baru merdeka, dan menjadi obyek ekspansi imperialisme Amerika Serikat. Kedua, Amerika Serikat, dibantu oleh Australia, New Zealand, dan Korea Selatan menyerang bukan hanya Vietnam, tapi juga Kamboja dan Laos. Dalam serangan ini, negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Jepang juga complicit terhadap serangan brutal Amerika dan sekutunya. Sesi-sesi tribunal dilakukan di beberapa negara, dan mengumpulkan dukungan dari berbagai lapisan. Respon dunia dari tribunal ini adalah pengakuan atas invasi Amerika dan sekutunya, dan dukungan luas untuk pembebasan Vietnam dan mengakhiri perang di Asia Tenggara. Kesuksesan tribunal ini dilanjutkan dengan Russel Tribunal kedua yang diadakan untuk memeriksa dan memberi putusan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Amerika Latin oleh rejim dikatator militer.

Contoh yang lain adalah tribunal rakyat atas pendudukan Palestina oleh Israel. Didukung sepenuhnya oleh Bertrand Russell Foundation, tribunal yang dikenal dengan Russell Tribunal for Palestine (disingkat RToP) ini diselenggarakan untuk menginvestigasi pelanggaran hukum internasional yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Palestina dan menghalangi hak mereka untuk menentukan nasib sendiri (self determination). Tribunal ini melibatkan seratus enampuluh nama-nama besar di berbagai dunia, mulai dari musisi, artis, peraih nobel, ilmuwan, mantan petinggi PBB, hingga mantan kepala negara, dan juga ratusan lembaga serta organisasi yang mendukung perdamaian dan penyelesaian masalah Palestina. Termasuk juga yang terlibat adalah Carmel Budiarjo, seorang mantan tahanan politik 1965 di Indonesia yang kemudian mendirikan organisasi Tapol di London. Dalam situs RToP disebutkan:

This Tribunal has been named the Russell Tribunal on Palestine. It will reaffirm the supremacy of international law as the basis for a solution to the Israeli Palestinian conflict. It will identify all the failings in the implementation of this right and will condemn all the parties responsible for these failings, in full view of international public opinion.[6]

Kemampuan RToP memobilisir dukungan terhadap penyelesaian masalah Palestina mendesak pengakuan dunia dan PBB atas kejahatan serius yang terjadi di Palestina, sekaligus menolak pembungkaman yang dilakukan oleh negara-negara besar termasuk juga PBB. RToP, dalam putusan akhirnya, menegaskan terbuktinya kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan hasutan ke arah genosida. Meskipun RToP tidak secara eksplisit menyebutkan genosida dalam tuntutannya, namun RToP berpendapat bahwa genosida dapat terjadi karena impunitas terus dibiarkan di tengah kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dan adanya hasutan langsung ke arah genosida.[7] Israel dan beberapa negara pendukungnya dinilai mengabaikan hukum internasional, dan PBB serta negara-negara di dunia diminta bersikap untuk aksi-aksi illegal yang dilakukan Israel dalam okupasinya di Palestina. Putusan RToP ini adalah pengakuan internasional pertama yang resmi, mengadopsi hukum internasional yang tidak pernah dilakukan oleh negara-negara dan PBB sebelumnya. Pengakuan ini menjadi rujukan resmi dan advokasi jangka panjang untuk penyelesaian masalah Palestina.

Selain RToP, Russell Tribunal juga menginspirasi berbagai tribunal lain. Permanent Peoples’ Tribunal (PPT) adalah salah satunya. Berbeda dengan RToP atau beberapa tribunal lain yang sifatnya per kasus (ad hoc), PPT dibentuk berdasarkan pertimbangan perlunya sebuah mekanisme tribunal masyarakat sipil yang berkelanjutan, yang dapat terus menerus mengakomodir kebutuhan akan keadilan yang terus dibungkam atau tidak mampu dihadirkan oleh negara lewat mekanisme resminya. PPT dibentuk tahun 1979 dan berbasis di Roma, Italia, diinisiasi awalanya oleh pengacara dan senator Italia Lelio Basso dan didukung oleh sejumlah tokoh masyarakat sipil di beberapa negara. PPT mendasarkan dirinya pada Dekalarasi Universal Hak-hak Rakyat (Universal Declaration of the Rights of the Peoples, atau dikenal juga dengan Deklarasi Aljir) dan Kesimpulan Russel Tribunal Kedua tentang Amerika Latin. Hingga hari ini, tidak kurang dari tiga puluh Sembilan kasus sudah digelar oleh PPT di berbagai negara.[8] PPT memeriksa berbagai complain atas dugaan pelanggaran HAM yang diajukan oleh beragam komunitas yang terkena dampak pelanggaran tersebut. Sama seperti TRI lainnya, PPT juga menggunakan format pengadilan formal yang ketat, dan mengeluarkan putusan. Beberapa kasus besar yang selama ini dibungkam oleh negara-egara lewat pemerintah dan institusinya, antara lain kasus genosida Armenia, dan intervensi Amerika di Nikaragua dan Amazon.

 

Kesimpulan

Sejarah mencatat, hanya sedikit saja kasus-kasus kejahatan oleh Negara yang bisa diadili dalam sistem hukum internasional yang ada saat ini. Dengan kata lain, hukum internasional dan domestik tidak selalu dapat memberikan keadilan karena memiliki berbagai keterbatasan dan selalu beririsan dengan kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Hukum kemudian menjadi milik penguasa, dan memapankan impunitas serta membuat sebuah kejahatan pembungkaman terhadap ketidak adilan dan penindasan.

TRI menjadi sebuah ide yang dikongkritkan atas pertimbangan kekosongan dan kesenjangan hukum, antara yang normatif dan yang riil. TRI adalah keresahan masyarakat sipil yang muncul dari ambiguitas negara-negara terhadap keadilan. Atas dasar keresahan inilah pilihan TRI mengadopsi sepenuhnya hukum-hukum dan norma yang ada untuk menjadikannya sebuah cermin lain keadilan, yakni keadilan yang memihak pada korban dan kelompok yang tertindas.

TRI, meskipun tidak mendapatkan legitimasi formal dari negara, namun memiliki dampak penting secara teori, prinsip dan politik. TRI tidak saja memberikan ruang bagi korban untuk mereklamasi tuntutannya, tapi juga mampu memberi fondasi dan pengakuan internasional terhadap sebuah kejahatan berat, dan memobilisir solidaritas dunia untuk menekan negara-negara menunaikan tanggung jawab bersama untuk menegakkan HAM dan keadilan. TRI adalah suatu terobosan yang mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip hukum, namun tetap mengedepankan kebutuhan untuk kebenaran, pemulihan untuk korban serta reformasi institusi untuk jaminan ketidak berulangan di masa depan.

Tulisan berikutnya, sebagaimana saya sampaikan di bagian awal, akan membahas beberapa TRI yang sudah dilaksanakan terkait dengan Indonesia, dan prospek serta tantangannya untuk dilakukan kembali sebagai inisiatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di tanah air.***

(bersambung ke bagian-2)

 

Penulis adalah kandidat Doktor, Australian National University (ANU), peneliti International Peoples’ Tribunal untuk kejahatan berat 1965 (IPT 65)

 

Kepustakaan:

Argibay, Carmen, “Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II”, dalam Berkeley Journal of International Law, Vol 21, Issue 2, 2003

Bickford, Louis, “Unofficial Truth Project”, dalam Human Rights Quarterly, 29, 2007, hal. 994-1004

Byrnes, Andrew dan Gabrielle Simm, “Peoples’ Tribunals, International Law and the Use of Force”, dalam University of New South Wales Law journal, 28, 2013

Chega! Final Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR), 2005

Henry, Nicola, “ Memory of an Injustice: the “Comfort Women” and the Legacy of the Tokyo Trial”, dalam Asian Studies Review, vol 37 issue 3, 2013

Hindra, Eka, dan Koichi Kimura, Mereka Memanggilku Momoye, Esensi, 2007

Jiwon, Suh, The Politics of Transitional Justice in Post-Soeharto Indonesia, 2012 (tidak diterbitkan)

Klinghoffer, Arthur, dan Judith Apter Klinghoffer, International Citizens’ Tribunal: Mobilizing Public Opiniion to Advance Human Rights, Palgrave, 2002

Kontras dan ICTJ, Derailed: Transitional Justice in Indonesia since the Fall of Soeharto, 2011

Limqueco, Peter, and Peter Weiss (eds), Prevent the Crime of Silence, Reports from the Sessions of International War Crimes Tribunal Funded By Bertrand Russell, 1971

Linton, Suzannah, “Accounting for Attrocities in Indonesia”, dalam Singapore Year Nook of International Law, Vol 11, 2007

Moyn, Samuel, The Last Utopia: Human Rights in History, Harvard University Press, 2012

Simm, Gabrielle dan Andrew Byrnes, “International Peoples’ Tribunal in Asia: Political Theatre, Juridical Farce, or Meaningful Intervention?”, dalam Asian Journal of International Law, 2015

Wahyuningroem, Sri Lestari, “Seducing for Truth and Justice: Civil Society Initiatives for the 1965 Mass Violence in Indonesia”, dalam Journal of Current Southeast Asian Affairs, 32, 3, 2013

 

——————

[1] Lihat Karl Marx, The Rights of Man and Citizen in “On the Jewish Question”, pertama kali diterbitkan tahun 1844.

[2] War Crimes Tribunal yang digagas Russell dan kawan-kawan ini, menurut beberapa peneliti, bukanlah inisiatif tribunal masyarakat sipil yang pertama. Hanya saja, dimensi internasional, dengan pelibatan dari berbagai kalangan di beberapa negara dan penyelenggaraan serta cakupannya yang menduinia, membuat tribunal ini menjadi tribunal internasional pertama yang selanjutnya menginspirasi kmunculan banyak tribunal rakyat internasional lainnya. Lihat diskusinya di Arthur Klinghoffer dan Judith Apter Klinghoffer, International Citizens’ Tribunal: Mobilizing Public Opiniion to Advance Human Rights, Palgrave, 2002.

[3] Peter Limqueco and Peter Weiss (ed), Prevent the Crime of Silence, Reports from the Sessions of International War Crimes Tribunal Funded By Bertrand Russell, 1971

[4] Simm, Gabrielle dan Andrew Byrnes, “International Peoples’ Tribunal in Asia: Political Theatre, Juridical Farce, or Meaningful Intervention?”, dalam Asian Journal of International Law, September 2015, hal. 2

[5] Byrnes, Andrew dan Gabrielle Simm, “Peoples’ Tribunals, International Law and the Use of Force”, dalam University of New South Wales Law journal, 28, 2013, hal. 18

[6] http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/about-rtop

[7] ibid

[8] Lihat websitenya http://www.fondazionebasso.it/2015/introduction?lang=en

SERIE INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/13/078691518/pengadilan-rakyat-tragedi-1965-akan-diadakan-di-den-haag

Pengadilan Rakyat Tragedi 1965 Akan Diadakan di Den Haag

KAMIS, 13 AGUSTUS 2015 | 11:24 WIB

 

 

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah aktivis hak asasi manusia, akademikus, dan jurnalis menggagas pembentukan pengadilan rakyat peristiwa 1965. Rencananya, pengadilan itu akan diadakan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 11-13 November 2015.

Menurut Nursyahbani Ktjasungkana, yang mengkoordinir tim pembentukan pengadilan rakyat 1965 (International People’s Tribunal on 1965 crimes against humanity in Indonesia–IPT 1965), IPT 1965 diadakan untuk membuktikan terjadinya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang selama ini tidak pernah diakui oleh negara.

Proses persiapan pembentukan IPT 1965, ujar Nursyahbani, sedang berlangsung mulai dari pengumpulan bukti di 13 daerah, mewawancarai saksi-saksi, pengumpulan dokumen hasil  penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang 1965 termasuk hasil liputan Tempo, dan hasil riset sejumlah peneliti dari sejumlah universitas di luar dan di dalam negeri.

“Kami juga sudah mempersiapkan presecutors (jaksa) dan hakim berpengalaman dalam menangani kasus genosida dan kejahatan kemanusiaan di sejumlah negara,” kata Nursyahbani saat berkunjung ke kantor Tempo, Selasa, 11 Agustus 2015. Nursyahbani didampingi Saskia E. Wieringa, peneliti kasus 1965 selama 30 tahun lamanya, dan Valentina Sagala, Dewan Eksekutif Institusi Perempuan.

Saskia menegaskan, dalam peristiwa 1965 akan dibuktikan bahwa telah terjadi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Ada tiga syaratnya, yaitu dilakukan secara terencana, ada niat, dan dilakukan secara meluas,” ujarnya.

Ironisnya, ujar Saskia, kasus 1965 yang terjadi 50 tahun lalu, masih terasa sangat kuat dampaknya kepada korban dan keluarganya, bahkan masyarakat yang kritis dengan kasus 1965. Misalnya, mereka yang dituduh terlibat 1965 dan menjadi eksil di sejumlah negara tak dapat pulang ke negaranya. Selain itu, masih kuatnya propaganda yang bernapaskan kebencian kepada korban, keluarga korban, dan masyarakat yang berusaha membongkar kejahatan 1965, serta berlanjutnya tindak kekerasan kepada mereka yang berniat mengungkap peristiwa 1965.

Meski kegiatan ini berupa pengadilan, kata Valentina, tapi tidak ada upaya menyeret orang-orang ke pengadilan kriminal seperti diduga banyak orang. Sebab, pengadilan ini tidak bersifat mengikat secara hukum, melainkan sebuah putusan moral agar pemerintah Indonesia dapat membuat kebijakan terhadap peristiwa 1965. Den Haag dipilih sebagai tempat Penyelenggaraan IPT 1965 karena kota ini sebagai simbol penegakan HAM.

Putusan IPT 1965 akan dikeluarkan pada tahun 2016. Hasil putusan itu kemudian akan diberikan kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, dengan harapan akan keluar Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan begitu terbuka peluang, komunitas internasional mengeluarkan desakan agar Indonesia memenuhi tuntutan dalam putusan IPT 1965.

IPT 1965, ujar Nursyahbani, diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat luas dan pemerintah Indonesia termasuk komunitas internasional.

DIAH HARNI SAPUTRI | MARIA RITA

SERIE INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Peradilan Rakyat Kasus 1965, Ini Mekanismenya
JUM’AT, 06 NOVEMBER 2015 | 16:04 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Peradilan rakyat merupakan upaya hukum luar biasa yang digagas di luar mekanisme formal. Mekanisme persidangannya jauh berbeda dengan peradilan pada umumnya. “Peradilan ini tidak untuk meminta pertanggungjawaban dan menghukum seseorang, tapi mengungkap kebenaran peristiwa,” ujar jaksa penuntut, Todung Mulya Lubis, Jumat, 6 November 1965.

Peradilan rakyat tentang tragedi 1965 bakal digelar pada 10-13 November 2015 di Den Haag, Belanda. Mekanisme itu ditujukan untuk membuktikan kasus pembantaian massal pascameletusnya tragedi 30 September 1965. Putusan peradilan rakyat tak bersifat mengikat, tapi sebatas putusan moral yang mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan terhadap peristiwa 1965.

Baca: Pengadilan Rakyat Kasus 1965 Digelar di Belanda

Todung menjelaskan, fakta seputar tragedi 1965 akan dibuktikan lewat kesaksian para korban dan dokumen penunjang. Tim penuntut akan membeberkan alat bukti yang mereka miliki untuk diuji di hadapan tim panel hakim, yang terdiri atas tujuh orang. Para hakim yang ditunjuk panitia penyelenggara umumnya berlatar praktisi hukum, kalangan akademisi, dan pegiat hak asasi manusia.

Berbeda dengan mekanisme peradilan pada umumnya, kata Todung, peradilan rakyat digelar secara maraton selama empat hari. Hakim panel akan menguji seluruh alat bukti secara bertahap sesuai dengan materi dakwaan. Putusan kasus itu nantinya berbentuk rekomendasi. Tapi, waktu yang diperlukan untuk membuat keputusan itu cukup panjang. “Karena harus dipelajari dulu. Mungkin bisa selesai setahun,” katanya.

Menurut Todung, mekanisme peradilan rakyat perlu didorong agar tragedi 1965 tak lagi menyisakan tanda tanya. Karenanya, persidangan kasus itu perlu dipercepat untuk menjamin kualitas pembuktian. “Setelah 50 tahun terjadi, penelusuran kasus itu semakin sulit terungkap. Para saksi tak banyak yang masih hidup, bukti-bukti juga semakin sulit ditemukan,” katanya.

RIKY FERDIANTO

SERIE INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Tempo.Co

 

10 KORBAN 1965 AKAN BERSAKSI DI PENGADILAN RAKYAT DEN HAAG
Jum’at, 06 November 2015 | 14:37 WIB
10 Korban 1965 Akan Bersaksi di Pengadilan Rakyat Den Haag  

 Nursyahbani Katjasungkana. TEMPO/ Nickmatulhuda

 

 

 

TEMPO.COJakarta – Sebanyak sepuluh saksi fakta dijadwalkan bakal memberikan kesaksian di hadapan peradilan rakyat internasional. Kehadiran mereka akan menentukan sikap panel hakim dalam membuat rekomendasi putusan terkait dengan tragedi 1965. “Mereka sudah di Belanda,” ujar Koordinator Tim Pembentukan Peradilan Rakyat, Nursjahbani Katjasungkana, ketika dihubungi, Jumat, 6 November 1965.

Nursyahbani menjelaskan, para saksi merupakan korban yang mengalami musibah berdarah pada 1965. Mereka berasal dari wilayah yang menjadi pusat kekerasan massal, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Kalimantan. Beberapa di antara mereka pernah menjalani hukuman bui di Pulau Buru, Maluku Utara. “Kesaksian mereka akan menguatkan dakwaan kami,” katanya.

Peradilan rakyat tentang tragedi 1965 bakal digelar pada 10-13 November 2015 di Den Haag, Belanda. Mekanisme itu ditujukan untuk membuktikan kasus pembantaian massal pascameletusnya tragedi 30 September 1965. Putusan peradilan rakyat tak bersifat mengikat, melainkan sebatas putusan moral yang mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan terhadap peristiwa 1965.

Baca: Jokowi Enggan Nyatakan Maaf bagi Korban 1965

Terdapat sembilan dakwaan yang akan diuji panel hakim dalam sidang tersebut. Beberapa di antaranya terkait dengan pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, kekerasan seksual, dan keterlibatan negara lain dalam musibah tersebut. Untuk membuktikan dakwaan tersebut, tim telah mengumpulkan sejumlah dokumen penyelidikan maupun penelitian. Termasuk publikasi yang dimuat media massa.

Menurut rencana, kata Nursjahbani, keterangan saksi dan dokumen pendukung akan diuji sidang panel yang terdiri atas tujuh hakim. Adapun materi dakwaan akan disampaikan lima jaksa penuntut, yang sebagian besar berasal dari Indonesia. Panitera juga melayangkan surat panggilan kepada pemerintah Indonesia untuk menjelaskan posisi kasus tersebut. “Sebulan lalu, kami layangkan lewat kedutaan besar,” katanya.

 
Baca: Sikap Pemerintah terkait Pengadilan Rakyat

RIKY FERDIANTO

SERIE INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL.

SOAL 1965 – KBRI DEN HAAG “ANCAM MAHASISWA”

dari FB Aboeprijadi Santoso·den 5 november 2015

 

Pangkatnya Letnan, namanya Rusdianto. Nah Letnan ini rupanya memainkan peran yang di zaman Orde Baru sering disebut dongeng “Intel Melayu”. Setelah rangkaian sensor – kasus Majalah Lentera di Salatiga dibreidel dan Festival Penulis UWRF di Ubud dibatalkan – kini giliran Perwakilan R.I. di Belanda melakukan sejumlah intimidasi terhadap mahasiswa Indonesia di Leiden.

 

Menurut sejumlah narasumber yang saya hubungi, Sang Letnan itu datang ke Leiden, dimana banyak mahasiswa Indonesia menempuh studi, lalu mengaku ingin kuliah di Universitas Leiden. Pembicaraan dengan cepat melantur ke bidikannya: soal 1965 dan rencana IPT 1965 (International People’s Tribunal tentang kejahatan kemanusiaan 1965) yang akan menggelar sidang di Den Haag pada 10 s/d 13 Nov. yad. Sekitar seminggu kemudian rombongan ‘Intel Melayu’ ini kembali ke Indonesia. Tapi kisahnya tak berhenti disini, justru baru berawal. Dua mahasiswa Indonesia di Leiden mendapat peringatan. Salah satunya, Ketua PPI Leiden, dipanggil Atase Pendidikan ke kantor perwakilan, sedangkan satu lagi, yang merupakan pimpinan PPI Belanda ditelpon. Pesannya: Awas ada “gerakan komunis baru”. Mereka “mengancam mahasiswa” dengan meminta menimbang konsekuensinya pada beasiswanya, jelas sebuah sumber.

 

Masalahnya berkembang ketika muncul edaran IPT yang menawarkan kerja relawan dalam rangka penyelenggaraan IPT 1965 tsb. Yang menarik, soal itu sendiri sudah dibicarakan dalam Facebook PPI Leiden sebelum kedatangan sirkus Intel Melayu tsb. Di kalangan mahasiswa di kota tersebut, tapi juga di kota kota lain seperti Amsterdam, rupanya cukup banyak perhatian dan tak kurang dari 15 mahasiswa mendaftarkan diri sebagai “relawan IPT”. Terlepas dari kunjungan ‘Intel Melayu’ tsb, PPI Leiden sendiri memang merencanakan akan menggelar nonton bareng film Joshua Oppenheimer “The Look of Silence”. Walhasil, Sang Letnan tadi seperti mendapat umpan untuk menitip pesan kepada perwakilan. Dan disinilah mereka mencatat ada sejumlah mahasiswa yang beasiswanya berasal dari pemerintah R.I. dan menjadi relawan IPT. Kini terpetik kabar bahwa sementara mahasiswa telah mengundurkan diri dari pendaftaran relawan IPT sedangkan sebagian lain belum menentukan sikap.

 

Anehnya, pihak KBRI ketika saya hubungi mengaku tidak tahu menahu. “Saya tidak terlalu tahu apa itu IPT. Saya tidak pernah membuat peringatan apa pun. Dan nggak perlu melarang-larang,” jelas Atase Pendidikan Pak Bambang Hari Wibisono ketika saya hubungi lewat telpon Rabu 4 Nov. kemarin. Mengenai kegelisahan sementara mahasiswa yang berbeasiswa RI, Atase tsb pun mengaku tak tahu menahu. Bahkan pejabat ini mengatakan bersedia berjanji tidak akan memberi peringatan, melarang kegiatan, atau pun mempertimbangkan sanksi pencabutan beasiswa. “Kami tidak akan melarang, itu terserah mereka,” jelasnya. Namun ketika ditanya, daripada menjadi heboh, mengapa janji janji tsb tidak ditegaskan dengan pernyataan tertulis saja agar tidak menimbulkan kegelisahan mahasiswa, Bambang Hari menolak tanpa memberi alasan. “Ach, itu terserah mereka.”

 

Jadi kita tunggu saja apakah janji-janji itu dapat diandalkan, ataukah akan seperti kata kata Kapolres Ubud yang mengaku tidak menuntut pembatalan acara, tapi mengatakan panitianya sendiri yang memutuskan membatalkan acara acara yang menyangkut Tragedi 1965. Yang jelas, bagaimana pun juga, upaya upaya sensor itu – di Salatiga, di Ubud mau pun di Belanda – telah mendapat tentangan tentangan khalayak luas, dan akan terus dilawan. “Hanya ada satu kata: Lawan!” ujar seorang teman mengutip Wiji Thukul.

 

Di Belanda, upaya intimidasi tsb telah menjadi pokok pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Indonesia dan civitas academica Belanda. Bahkan kejadian itu diungkap oleh seorang gurubesar dari Leiden di muka publik dalam sebuah symposium di di Amsterdam tadi malam mengenai agresi dan kekerasan tentara Belanda di Indonesia pada 1940an. Kalangan akademi kini mempertimbangkan kemungkinan menyediakan beasiswa pengganti apabila beasiswa mahasiswa mahasiswa tsb dicabut. Bila itu terjadi, itu hanya akan merugikan peluang dan nama baik Indonesia sendiri.

 

ends

SERIE INTERNATIONAL PEOPLE’S TERIBUNAL

 EMBASSY TELLS RI STUDENTS NOT TO ATTEND 1965  TRIBUNAL

The government has allegedly tried to ban Indonesian students from attending a “people’s tribunal” on the 1965 Indonesian Communist Party (PKI) purge in The Hague.

The head of the tribunal’s organizing committee, human rights lawyer Nursyahbani Katjasungkana, said on Wednesday that the Indonesian Embassy in The Hague had warned the Indonesian Students Association (PPI) in Leiden, The Netherlands, not to attend the tribunal, to be held from Nov. 10 to 13.

“I received a letter that says ‘our Indonesian students were called to the Indonesian Embassy in The Hague and told they will lose their scholarships if they join us. The embassy itself has decided it is a form of resurrecting communism’,” she told The Jakarta Post.

Nursyahbani said the embassy had no business intimidating Indonesian students and had no right to revoke their scholarships.

Likewise, Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) chairman Haris Azhar lambasted the reported actions of the embassy.

“I’ve heard about it and I believe it’s such an unnecessary thing to do. For me, it shows an archaic mentality. Why does our government, which is paid for by the people’s money, block its own people’s initiative [to seek justice]?” he told the Post on Wednesday.

The embassy and the PPI were not able to be reached for comments on the allegation.

Fifty years ago, following the events of Oct. 1, 1965, an estimated 500,000 Indonesians accused of being members or supporters of the PKI were killed, and many hundreds of thousands of people were detained without trial or exiled. The mass killings, and the impunity enjoyed by the perpetrators, has long been enveloped in social and political amnesia.

Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Binsar Pandjaitan has maintained that the government will not resort to any judicial mechanism to resolve past human rights abuse cases, including the 1965 purge.

Luhut said the government was still exploring what he called “a format that fit the Indonesian way” to deal with past rights abuse cases.

Since there has been no official attempt to find out who was behind the killings, who the victims were exactly, and where they are buried, a number of Indonesian and local researchers, activists and 1965 victims at home and in various countries in Europe have taken the initiative to hold the tribunal called the “International People’s Tribunal [IPT] for the 1965 crimes against humanity”.

“The tribunal’s mission is to examine the evidence for these crimes against humanity, develop an accurate historical and scientific record and apply principles of international law to the collected evidence. Testimonies will be given by a selected number of victims and survivors both from Indonesia and political exiles currently living elsewhere,” a press statement from the organizing committee said.

However, since the IPT is not a criminal court, it has no mandate to provide justice or compensation to the victims.

“It will endeavor to push the state to take its responsibility toward the victims and their families, and toward Indonesian society as a whole,” the organizing committee said.

Foreign Ministry spokesman Armanatha Nasir denied the allegation. “The information [that we receive] from the Indonesian Embassy in The Hague says that the news is not true. There’s never been intimidation or banning,” he told the Post on Wednesday.

 

– See more at: http://m.thejakartapost.com/news/2015/11/05/embassy-tells-ri-students-not-attend-1965-tribunal.html#sthash.qEi0iJkl.dpuf

TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNE
AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT

Index: ASA 21/2785/2015
30 October 2015
Indonesia: Stop silencing public discussions on 1965 violations
Amnesty International is concerned about continued attempts by the Indonesian authorities to silence public discussions, and disband events, related to serious human rights violations that occurred 50 years ago, the most recent at a writers festival in Bali. These actions are a clear restriction of the rights to freedom of expression and assembly and must end immediately.
In the wake of a failed coup attempt on 30 September 1965, the Indonesian military – led by Major General Suharto – launched an attack against members of the Indonesian Communist Party (PKI) and suspected sympathizers. Over the following two years, it is reported that between 500,000 and one million people were killed. An investigation by the Indonesian National Human Rights commission also found other human rights violations including torture, enforced disappearances, rape, sexual slavery and other crimes of sexual violence. Hundreds of thousands of people were imprisoned without trial – many spent years in jail. Victims still continue to face discrimination.
Although Indonesia has seen a marked increase in the space for freedom of speech and expression following the fall of Suharto in 1998, a culture of silence has prevailed in discussing the 1965 mass human rights violations.
This pattern of suppression continued last week when Indonesia authorities threatened to revoke the permit of the internationally acclaimed Ubud Writers and Readers Festival if any events concerning 1965 went ahead. This forced the organisers to cancel three panel sessions dedicated to the victims of 1965, a screening of Joshua Oppenheimer’s Look of Silence, and an art exhibit and book launch for the Act of Living. This is the first time in the festival’s 12 year history that the authorities have interfered with the festival.
This has not been an isolated incident. Earlier in October, police in Salatiga, Central Java confiscated and burnt hundreds of copies of Lentera magazine, run by the Satya Wacana University’s Faculty of Social and Communication Studies in Salatiga, because it featured an in depth report and front cover to commemorate the 50th anniversary of the violence.
On 15 October, a survivor of the 1965 killings, now a Swedish citizen, was deported from Indonesia after being interrogated by police for almost 12 hours. He has reportedly been blacklisted from returning to the country after attempting to visit his fathers’ grave, who had been killed during that time, in West Sumatra.
Private meetings or public events organized by victims about the 1965 events have often been disbanded by the authorities or broken up by vigilante groups with police doing nothing to prevent the harassment.
Victims and survivors of serious human rights abuses have a right to exercise their freedom of expression and discuss the past. In the absence of genuine measures by the government to date to establish the truth, Amnesty International believes that public events and discussions on the 1965 violations such the Ubud Writers and Readers Festival Indonesia play an important role in providing such spaces. These events can help victims and their families understand what happened to them, counter misinformation and highlight factors – such as discrimination – that led to the abuses. Such spaces, allow societies to understand why abuses were committed so that they are not repeated.
In October 2014, President Joko ‘Jokowi’ Widodo entered office and committed to respecting and protecting human rights in Indonesia, including addressing past human rights abuses in the country. In May 2015, the government announced a non-judicial mechanism to resolve past human rights abuses, including 1965 violations. Victims and NGOs are concerned that this process may prioritize reconciliation and undermine truth and justice.
Amnesty International believes it is time that the Widodo administration face the past and take long overdue measures required to provide the 1965 victims with truth, justice and full reparation. President Widodo should make a public call to end to all forms of restrictions against public discussions on 1965 and ensure that the government starts listening to victims and others, instead of supressing their voices.
Ends

https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/2785/2015/en/

Ulf B Andersson, Editor
Amnesty Press
P O Box 4719
SE-116 92 Stockholm
Tel: + 46 (0)8 729 02 00
Fax: + 46 (0)8 729 02 01
Webpage: amnestypress.se
Visiting address: Alsnögatan 11, Stockholm

 

 

AKUI DULU PEMBANTAIAN,BARU MINTMAAF.
BY WEBMASTER • OCTOBER 27, 2015
http://1965TRIBUNAL.ORG/ID/AKUI-DULU-PEMBANTAIAN-BARU-MINTA-MAAF/

Bagi Aiko Kurasawa, Jakarta sudah seperti kampung halamannya yang kedua. Sejak 1972 hingga sekarang, di usia menginjak 68 tahun, profesor emeritus dari Universitas Keio itu rutin bolak-balik Tokyo-Jakarta. Baik untuk riset maupun sekadar menikmati suasana kampung di pinggiran Sungai Ciliwung, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Ia pernah dua tahun tinggal di kawasan elite Permata Hijau, tapi kemudian merasa lebih nyaman di Lenteng. “Sejak 1997, saya tinggal di sini. Kedua anak saya tumbuh dan besar di rumah ini,” kata Aiko tentang rumahnya yang berdiri di atas lahan seluas 1.300 meter persegi itu.
Di awal kariernya sebagai akademisi, ia sempat dimusuhi orang-orang tua di Jepang. Disertasinya tentang pendudukan Jepang di tanah Jawa, yang mengantarnya meraih PhD dengan yudisium cum laude dari Universitas Cornell pada 1988, dianggap banyak mengumbar aib tentara Jepang dan lebih berpihak kepada Indonesia. Disertasi yang ia tulis selama 20 tahun itu telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Grasindo (1993) dan Komunitas Bambu (Januari 2015).
Salah satu yang membuatnya mendalami tentang Indonesia adalah peristiwa G-30-S 1965. Aiko, yang kala itu baru lulus SMA, tak mengira Bung Karno yang sangat dicintai mayoritas orang Jepang tiba-tiba jatuh. Padahal Bung Karno terlihat kuat dan pengaruhnya besar sekali. “Apa masalahnya… ini yang mendorong saya mempelajari Indonesia,” kata Aiko.
Beberapa jam sebelum terbang kembali ke Tokyo, Aiko menerima Majalah detik untuk membahas seputar G-30-S dari perspektif Jepang. Berikut ini petikannya:
Terkait G-30-S, selain merupakan aksi sepihak PKI, ada yang menyebutnya sebagai buatan CIA, konflik internal AD. Kalau versi Jepang?
Boleh dikatakan tidak ada. Tidak ada yang secara jelas mengekspresikan salah satu interpretasinya. Jadi peneliti Jepang rata-rata menghindari memberi interpretasi yang jelas. Saya sendiri belum berani memberi keputusan.
Jadi Jepang baru mengerti setelah para jenderal diculik?
Dalam arsip-arsip di Departemen Luar Negeri Jepang sama sekali tidak menyinggung aksi sepihak. Mungkin ada, tapi belum dibuka. Saya tidak tahu. Tapi arsip yang saya baca sama sekali tidak menyinggung aksi sepihak itu.
Tapi Jepang memantau konflik antara komunis dan tentara sebelum peristiwa G-30-S?
Kalau soal persaingan antara Angkatan Darat dan PKI, pemerintah Jepang mengerti. Itu politik di tingkat pusat. Jepang memantau. Tapi boleh dikatakan pemerintah Jepang tidak terlalu mengerti situasi di daerah.
Setelah meletusnya peristiwa G-30-S?
Semula Jepang merasa yakin Sukarno mampu mengendalikan kaum komunis. Tapi, sekitar Oktober atau November 1965, Sukarno kelihatan sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan, baik tentara maupun kaum komunis. Sukarno tidak bisa mencegah pembantaian. Karena itu, Jepang sedikit demi sedikit mengambil jarak dengan Sukarno. Mengambil posisi diam, wait and see. Tidak berbuat apa-apa. Pasif.
Memang di Jepang ada kubu yang tetap bersimpati pada Sukarno, yang diwakili Duta Besar Jepang Saito. Dia teman lama Bung Karno pada zaman Jepang bekerja sama di Gunsei Kanbu. Keduanya berteman akrab. Meski begitu, pada pertengahan atau akhir November, dia juga terpaksa mengambil keputusan pemerintah. Sebab, Sukarno tidak bisa mengikuti realitas politik. Masih ingin membela PKI dan mengatakan CIA berada di belakang peristiwa tersebut. Ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik pada waktu itu. Dubes Saito juga mulai menyadari demikian. Kubu kedua memang agak keras pada Bung Karno, tapi tidak berani mengatakannya karena mainstream mendukung Bung Karno. Beberapa businessman ada di kubu ini. Mereka ada yang mendorong pemberontakan PRRI.
Apa karena mereka merasa bisnisnya terancam Sukarno?
Jepang tidak mempunyai kepentingan bisnis yang banyak di Indonesia pada waktu itu. Belum menanam modal. Beda dengan Amerika dan Inggris yang, sebelum Indonesia merdeka, sudah ada pertambangan. Kekayaan Jepang semua sudah diambil saat Jepang menyerah pada Sekutu. Waktu itu, semua kekayaan dan perusahaan yang terkait Jepang di Indonesia direbut kembali oleh Belanda. Jadi Jepang sudah tidak punya apa-apa di Indonesia. Beda dengan Amerika dan Inggris, yang selalu khawatir perusahaan mereka akan diambil alih oleh Bung Karno.
Bagaimana posisi Sukarno di mata pemerintah Jepang sebelum G-30-S?
Boleh dikatakan hubungan antara Jepang dan Bung Karno itu sangat baik. Negara-negara Barat banyak khawatir pada Bung Karno karena dinilai terlalu “kiri” dan terlalu ekstrem. Tetapi Jepang tidak begitu khawatir pada Bung Karno. Jepang membedakan komunisme dengan nasionalisme. Sukarno pun dinilai masih mampu mengendalikan Partai Komunis Indonesia. Mungkin bisa dikatakan Jepang menaruh simpati pada nasionalisme Sukarno.Setelah Perang Dunia II, kan Jepang dalam pengawasan Amerika.
Kedekatan dengan Sukarno tak menjadi masalah?
Posisi Jepang dengan Amerika memang berbeda terhadap Indonesia. Padahal, kalau hal lain, hampir sehaluan. Artinya, Jepang bersimpati ke Sukarno tapi Amerika tidak suka. Namun Amerika membiarkan posisi Jepang seperti itu. Karena mereka ingin memanfaatkan posisi Jepang. Melalui Jepang, Amerika bisa mendapatkan informasi. Kadang-kadang kalau ingin menyampaikan sesuatu pada Indonesia bisa melalui Jepang. Jadi Jepang boleh dikatakan dimanfaatkan.
Ketika Bung Karno dikucilkan Soeharto, ada upaya dari Jepang untuk meringankan beban Sukarno?
Tidak. Justru karena itu Dewi kecewa pada Jepang. Sebelumnya, hubungan dengan Bung Karno sangat baik, lalu sikap Jepang menjadi terlalu dingin. Membiarkan Bung Karno dikucilkan.
Selain pengaruh tekanan Amerika dan Inggris, apa yang menyebabkan Jepang seperti itu?
Sudah jelas, Jepang sendiri itu negara antikomunis. Meskipun bersimpati pada Sukarno, tapi tidak suka pada komunis. Kalau komunis hancur, Jepang juga senang.
Benarkah Jepang pernah menawarkan suaka kepada Bung Karno?
Dalam arsip Deplu tidak ada buktinya. Tapi saya pernah dengar dari seorang mantan menteri Bung Karno, namanya Setiadi. Dia menteri kelistrikan pro-Sukarno. Setiadi pernah dikirim ke Jepang sekitar Oktober-November. Menurut Setiadi, pemerintah Jepang, meskipun tidak secara resmi, menanyakan apakah Bung Karno mau mencari suaka atau tidak. Mungkin, kalau mau, Jepang menerima. Dan ada rumor di Jepang pada waktu itu, mungkin Bung Karno mencari suaka di Jepang. Saat Dewi (Ratna Sari Dewi, perempuan Jepang yang menjadi istri Bung Karno) datang ke Jepang pada Januari 1966, di media ada isu, mungkin Bung Karno akan ikut. Kalau Bung Karno meminta, saya kira Jepang akan menerima.
Seberapa signifikan peran Ratna Sari Dewi dalam hubungan Indonesia-Jepang?
Kalau sebelum G-30-S, peranannya penting karena waktu itu perusahaan tidak ada yang menanam modal di sini tapi banyak perusahaan Jepang yang ikut proyek pampasan perang. Tapi kan tender terbuka tidak ada, hanya tergantung pada Bung Karno mana yang disenangi. Peranan Dewi penting di situ sebagai pengantar dan mendorongkan Bung Karno mungkin agak gampang mendapatkan proyek itu. Sebelum Dewi, ada perempuan lain yang jadi penghubung. Nama marganya Kanesue. Perempuan ini akhirnya bunuh diri, mungkin karena dia putus asa kalah bersaing dengan Dewi. Tapi berita tentang dia tidak terlalu diekspos.
Siapa yang memperkenalkan dua perempuan ini pada Sukarno?
Perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi perusahaan saling bersaing. Siapa yang mengenalkan perempuan yang cantik dan disenangi Bung Karno, itu yang menang. Yang paling hebat waktu itu Tonichi Trading Company, satu lagi Kinoshita Trading Company. Tonichi yang memperkenalkan Dewi.
Ada pengaruh Dewi saat Orde Baru bagi bisnis Jepang di Indonesia?
Tidak bisa lagi. Dia sudah kembali ke Jepang sekitar Oktober 1966 untuk melahirkan. Setelah itu, tidak bisa kembali ke Indonesia lagi. Dia baru kembali menjelang Bung Karno meninggal pada 1970.
Investasi Jepang justru besar saat Orde Baru….
Itu memang wajar karena ekonomi Jepang saat itu sudah cukup kuat. Jepang mencari tempat menanam modal di luar negeri. Setelah Indonesia ada UU Penanaman Modal Asing, pemerintah dan perusahaan Jepang segera mengambil tindakan.
Menggunakan mediator seperti Dewi?
Yang memegang peranan penting itu Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri. Dia punya kawan-kawan dari Jepang yang dekat. Mantan tokoh-tokoh Gunsei Kanbu (pemerintah militer) yang sudah kenal dengan Adam Malik punya peranan penting di Jepang.
Jepang pernah menjajah dengan kejam tapi tak ada sentimen anti-Jepang ketimbang anti-Cina, ya?
Sentimen itu relatif lemah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Pemerintah Orde Baru tidak begitu senang jika ada rasa dendam pada Jepang. Karena mereka mementingkan hubungan ekonomi. Opini masyarakat itu didorong oleh pendapat pemerintahnya. Pemerintah Indonesia sendiri tidak suka kalau Jepang dikritik. Ini perasaan saya, ya, terutama pada masa Orde Baru. Pernah dengar kasus film Romusha tahun 1972 atau 1973? Film ini sudah lulus sensor, hampir mulai tayang, tapi tiba-tiba dilarang. Waktu itu, ada rumor ada tekanan dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang itu sangat sensitif, walau ada sedikit kritikan, mereka tidak senang. Pemerintah Orde Baru yang sudah tahu itu agak hati-hati supaya tidak menyinggung orang Jepang.
Waktu isu jugun ianfu muncul, sikap pemerintah Indonesia tidak sekeras Korea Selatan atau Filipina. Pemerintah Indonesia tidak terlalu mendukung perjuangan ibu-ibu mantan jugun ianfu.
Anda punya pendapat soal wacana rekonsiliasi yang kembali menghangat?
Paling tidak, pemerintah harus mengakui dulu bahwa ada pembantaian. Tapi, untuk sementara, secara resmi tidak mengakui, kan. Tidak mungkin aparat diadili atau pembayaran kompensasi. Saya kira itu tidak realistis. Tapi, kalau mengakui adanya pelanggaran HAM, itu bisa saja. Saya rasa salah satu sebab Gus Dur digulingkan karena dia terlalu membela PKI.
Selama ini yang banyak disorot hanya korban dari pihak PKI, sebaliknya keluarga para ustad yang jadi korban PKI tidak?
Soal itu, kita harus mengadakan penelitian yang benar. Aksi sepihak pun penelitiannya belum cukup. Saya juga heran mengapa seperti itu. Mestinya, kalau itu benar terjadi (kekerasan oleh PKI terhadap para ustad), rezim Soeharto mendorong untuk diadakan penelitian. Tapi tidak, kan? Maka itu, saya masih ragu. Mungkin betul ada yang dibunuh, tapi apakah secara massal, saya masih ragu. Kalau betul secara massal, pasti banyak diketahui. Apalagi negara Barat, seperti Amerika, jika ada pembantaian pada unsur Islam yang dilakukan PKI, pasti akan di- blow-up . Jadi saya tidak berani bilang ada, tapi tidak berani juga bilang tidak ada.
Dr. Aiko Kurasawa, adalah penulis buku Peristiwa 1965, Persepsi dan Sikap Jepang , yang baru diterbitkan Penerbit Kompas, September 2015

AMERIKA MENOLAK TARIK OPERASI MILITER DARI LAUT CHINA SELATAN

Tribun Internasional
Amerika Menolak Tarik Operasi Militer dari Laut China Selatan
Rabu, 4 November 2015 19:42 WIB
NHK

Amerika Menolak Tarik Operasi Militer dari Laut China Selatan
Menteri Pertahanan AS Ash Carter dan Menteri Pertahanan Cina Chang Wanquan.

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR – Militer Amerika Serikat (AS) tidak akan menarik kekuata angkatan lautnya yang tengah beroperasi di wilayah sengketa, China Selatan’>Laut China Selatan.

Hal itu ditegaskan Menteri Pertahanan AS Ash Carter saat bertemu dengan Menteri Pertahanan China Chang Wanquan selama 40 menit di Malaysia pada Selasa (3/11/2015).

Pertemuan itu terjadi setelah sebuah kapal perusak AS pekan lalu berlayar ke wilayah 12 mil laut dari pulau buatan yang dibangun China di Kepulauan Spratly.

Sementara itu, Penasihat Deputi Keamanan Nasional AS Ben Rhodes mengatakan, sikap ini sebagai bentuk komitmen AS atas hak bebas menavigasi di wilayah tersebut.

“Ini untuk menunjukkan bahwa kita akan menjunjung tinggi prinsip kebebasan navigasi,” tegasnya.

Kepala Pasukan Militer AS Harry B. Harris mengatakan, operasi AS tersebut berfungsi untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan penggunaan yang sah dari laut dan udara semua bangsa di bawah hukum internasional.

“Saya benar-benar percaya bahwa operasi rutin ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ancaman bagi negara mana pun,” katanya.

Terkait hal itu, Menteri Pertahanan China Chang Wanquan menegaskan kembali posisi China yang tidak akan berkompromi soal sengketa teritorial.

Kedua pihak sepakat untuk meneruskan pembicaraan namun gagal memperkecil perbedaan atas masalah yang melibatkan pulau buatan di China Selatan’>Laut China Selatan tersebut. (NHK/AP).

INI CERITA DUA WARGA SUKU ANAK DALAM TENTANG DIALOG SAMBIL JONGKOK DENGAN JOKOWI

Tribun Lampung

INI CERITA DUA WARGA SUKU ANAK DALAM TENTANG DIALOG SAMBIL JONGKOK DENGAN JOKOWI

kAMIS, 5 November 2015 19:48

Ini Cerita Dua Warga Suku Anak Dalam tentang Dialog Sambil Jongkok dengan Jokowi
KOMPAS/C WAHYU HARYO
Presiden Joko Widodo berbincang dengan tokoh suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Jumat (30/10/2015). Dalam pertemuan itu, Presiden menawarkan untuk merelokasi ke rumah yang layak. Jokowi merupakan presiden pertama yang mengunjungi suku Anak Dalam di Jambi. Inset: Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam yang diabadikan oleh Tim Komunikasi Presiden.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SAROLANGUN — Meriau dan Nyerak, dua warga Suku Anak Dalam di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, mengaku senang dengan kunjungan Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.

Keduanya merasa beruntung karena Presiden mengajak berbicara selama sekitar satu jam.

Terlebih lagi, Presiden langsung menjawab curahan hati mereka. Pengakuan keduanya itu diungkapkan pada Selasa (3/11/2015) lalu.

Meriau mengaku bersama tiga warga lain ngobrol dengan Presiden sembari jongkok.

Obrolan itu berjalan santai. Dia mengaku sempat curhat kepada Presiden tentang sejumlah persoalan.

Setelah itu, dia mengaku tidak bertemu dengan Presiden lagi, di lokasi berbeda.

“Pia do (tidak ada). Ake (saya) sumpah tidak ado ketemu lagi. Sudah itu kami cuma di sinilah,” kata Meriau.

Meriau, yang adalah pemimpin Suku Anak Dalam di Bukit Suban, memimpin 43 jiwa dalam sembilan kepala keluarga.

Foto dia saat berdialog dengan Presiden dekat tenda sembari berjongkok menjadi foto utama sejumlah media nasional.

Bahkan, belakangan hal itu sempat mengundang kontroversi di sejumlah media sosial.

Terkait tudingan di media sosial, dia pun membantahnya. Tak hanya Meriau, Nyerak juga memperkuat bantahan itu.

Nyerak menegaskan, tidak ada pertemuan lain kelompoknya dengan Presiden, selain pertemuan di dekat tenda itu.

“Usai ngomong kurang lebih satu jam dengan Presiden, dak ado dak lagi orang siko naik ke sana,” kata dia.

Saat Presiden bergerak menemui warga Suku Anak Dalam di permukiman Kemensos, dia mengaku tetap di lokasi awal.

Dia langsung membagikan sembako ke warganya. “Awak di sikolah,bagi-bagi sembako,” ujar dia lagi.

Bantahan Mensos

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah membantah bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan masyarakat Suku Anak Dalam di Kabupaten Sorolangu, Jambi, Jumat (30/10/2015), merupakan rekayasa.

“Aku heran, dibilang orangnya sama, kan saya itu ngecek lapangan,” kata Khofifah di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (2/11/2015).

Khofifah menyayangkan, foto-foto Jokowi bersama Suku Anak Dalam yang disebarkan di media sosial dinilai demikian.

Ia memastikan bahwa foto-fofo tersebut diambil di lokasi berbeda dengan orang yang berbeda pula.

“Ini beda tempat, beda orang, beda situasi,” ujar Khofifah, yang mengikuti kunjungan Jokowi bersama Suku Anak Dalam tersebut.

Khofifah mengaku tidak mengerti soal penilaian pertemuan direkayasa hanya dengan foto yang menampilkan bagian belakang.

Padahal, menurut Khofifah, semua warga Suku Anak Dalam memiliki kesamaan rambut yang tumbuh lebat.

“Kepala (kalau) dilihat dari belakang itu sama, saya juga kaget. Aku sampai geli, bagaimana bisa kepala dianggap sama,” ujarnya.

Foto pertemuan Jokowi dan warga Suku Anak Dalam itu menjadi bahan perbincangan di media sosial.

Foto yang diunggah di medsos menunjukkan dua peristiwa ketika Jokowi melakukan perbincangan dengan warga.

Salah satu foto menunjukkan Jokowi berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam. Warga mengenakan pakaian lengkap dan tertutup.

Adapun foto lainnya menunjukkan Jokowi berbincang dengan warga yang hanya mengenakan penutup seadanya.

Perbandingan kedua foto itu seolah memperlihatkan Jokowi berbincang dengan orang yang sama.[]

INILAH JENDERAL YANG JADI KOMISARIS DI PERUSAHAAN SAWIT YANG DITUDING BAKAR HUTAN

Bangka Pos
INILAH JENDERAL YANG JADI KOMISARIS DI PERUSAHAAN SAWIT YANG DITUDING BAKAR HUTAN

Rabu, 4 November 2015 19:55

BANGKAPOS.com – Barisan jenderal polisi duduk dalam dewan komisaris Wilmar perusahaan yang didirikan pengusaha asal Medan, Martua Sitorus dan memiliki perkebunan di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang kini disebut-sebut terkait pembakaran hutan.

Akibatnya, Imam B Prasodjo meragukan kesungguhan pemerintah menyeret pelaku pembakar hutan.

Bahkan dalam akun Facebooknya pagi ini, Rabu (4/11/215), Sosiolog UI ini memposting foto ucapan selamat kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dari perusahaan perkebunan Wilmar Group.

“Coba perhatikan! Mungkinkah penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) akan mampu bertindak tegas dalam melakukan tindakan hukum bila di dalam raksasa perusahaan perusahaan perkebunan yang memiliki potensi terkait dengan ‘pembakaran hutan’ ternyata di belakangnya ada komisaris para mantan pembesar dalam lembaga penegak hukum? Entahlah!” tulis Imam di dalam akunnya.

Menurut Imam sudah dapat diduga, yang paling berat dalam mengatasi bencana kabut asap hingga ke akar akarnya adalah komplikasi hukum dan kaitan tarik menarik kekuatan yang ada di dalamnya.

“Sebagai bangsa, kita menangis atas kenyataan ini. Di tengah kehidupan rakyat yang begitu banyak masih dalam derita, jutaan petani dan buruh yang bergaji tak cukup menyambung hari.”

“Hingga jutaan perempuan Indonesia terpaksa harus mengais tetesan rizki menjadi kuli, babu, TKI, dan menyabung nyawa, meninggalkan anak dan suami,” katanya lagi.

Belum lagi di dalam hutan sana juga ada ratusan ribu kehidupan suku suku pedalaman yang selama ini dengan setia menjaga hutan sumber kehidupan warisan ribuan tahun nenek moyang.

Tak terbayang juga jutaan kekayaan alam, keragaman flora dan fauna yang menjadi sumber kekayaan bangsa, dan banyak lagi.

“Ternyata hancur dalam cengkraman raksasa bisnis yang entah untuk kemakmuran siapa. Lihatlah hutan dibakar, digadaikan, diobral untuk kemewahan dan kerakusan di atas derita orang orang yang harusnya pemilik paling sah negeri ini,” kata Imam.

Menurutnya kita harus renungkan saat membaca konstitusi kita (UUD 1945 Pasal 33) yang telah begitu jelas menyatakan:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” (Ayat 2). Juga disebutkan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Ayat 3).

Sosiolog Imam Prasodjo

Namun semua itu tidak ada artinya, hanya ada di atas kertas jika para pemimpin dan pembesar bangsa yang ternyata memanfaatkan semua sumber kekayaan hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya.

“Orang pun dengan mudah dapat bertanya: ‘Tapi mana kemakmuran untuk rakyat di tengah kemewahan perusahaan raksasa itu? Lihatlah korban korban asap akibat jutaan hektar hutan hangus, menebar asap begitu menyesakkan’.” katanya.

Dan yang paling penting harus diingat juga adalah, dalam konstitusi kita juga disebutkan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Ayat 4).

Katanya lagi-lagi, rakyat dengan mudah dapat menggugat: “Tapi mana kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Dan mana pula prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional?”

“Semoga negeri ini, yang pemerintahannya dibentuk dan ada karena darah pengorbanan nenek moyang, yang mengorbankan nyawa demi cita cita ‘memajukan kesejahteraan umum’, yang bersumpah hingga dituangkan dalam kata-kata begitu jelas untuk ‘melindungi segenap bangsa Indonesia’, tak berkhianat, dan dapat selamat dalam menghadapi tantangan yang begitu besar ini,” katanya.Mari kita amati sambil berdoa agar tak berakhir dengan berita buruk bagi bangsa ini karena ulah dan penghianatan terhadap cita cita proklamasi.

Terbesar di Asia
Wilmar Group termasuk perusahaan agrobisnis terbesar di Asia, mulai dari penguasaan lahan, pabrik pengolahan, hingga perdagangannya.

Dan, walaupun berbasis di Singapura, sejatinya sebagian besar aktivitas produksinya berada di Indonesia.

Di negeri ini, Wilmar memiliki sekitar 48 perusahaan operasional. Salah satunya adalah PT Multimas Nabati Asahan, yang memproduksi minyak goreng bermerek Sania.

Pendiri Wilmar Group Martua Sitorus, berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara

Lebih dari itu, pendiri Wilmar adalah orang Indonesia bernama Martua Sitorus, berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Ia adalah sarjana ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Kisah Martua sendiri memulai bisnisnya tak jauh beda dengan pengusaha besar lainnya.

Berawal dari berdagang minyak sawit dan kelapa sawit kecil-kecilan di Indonesia dan Singapura. Lama-kelamaan bisnisnya berkembang pesat.

Dan, pada 1991 Martua mampu memiliki kebun kelapa sawit sendiri seluas 7.100 hektar di Sumatera Utara.

Di tahun yang sama pula ia berhasil membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit pertamanya.

Pada 1996 Martua berekspansi ke Malaysia dengan membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di sana.

Tak puas dengan itu, Martua mulai melirik bisnis hilir (produk turunan) yang lebih bernilai tinggi.

Pada 1998 Martua untuk pertama kalinya membangun pabrik yang memproduksi specialty fats.

Lalu pada tahun 2000 ia juga meluncurkan produk konsumsi minyak goreng bermerek Sania.

Selanjutnya, tahun demi tahun bisnis Martua makin membesar hingga menjadi salah satu perusahaan agrobisnis terbesar di Asia yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Per 31 Desember 2005, Wilmar memiliki total lahan perkebunan kelapa sawit seluas 69.217 hektar, 65 pabrik, tujuh kapal tanker, dan 20.123 karyawan.

Wilmar mengekspor produk-produknya ke lebih dari 30 negara.

Martua pun menjadi inspirasi pengusaha-pengusaha muda di Sumut yang ingin berhasil dan menapaki jejaknya.

Puncaknya, Martua mencatatkan Wilmar di bursa efek Singapura pada Agustus 2006 dengan kapitalisasi pasar mencapai 2 miliar dolar AS.[]