Mengkritisi Tanggapan Joni

Pertama-tama patut saya sampaikan terima kasih kepada DR. H. Joni, SH. MH. (selanjutnya saya singkat DR. Joni),  yang telah berkenan membaca dan meluangkan waktu untuk menanggapi tulisan saya yang terbit dalam Halaman Masyarakat Adat Harian Radar Sampit 25 Desember 2016 lalu mengenai pandangan-pandangan H. Agustiar Sabran sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggantikan Sabran Achmad. Kalau memberikan tanggapan kembali lebih rinci terhadap masalah-masalah yang diketengahkan oleh DR. Joni, barangkali sebuah buku kecil akan lahir. Dalam ruang sebesar Halaman Masyarakat Adat ini, saya nampaknya tidak bisa membahas semua masalah yang muncul dari artikel DR. Joni.

Di samping berterimakasih, saya pun merasa sangat senang atas tanggapan yang sebenarnya merupakan sanggahan atau kritik terhadap pendapat saya. Sanggahan dan atau kritik ini dibaluti dengan bungkus “melengkapi”  yang berarti “menambah apa yang kurang supaya menjadi lengkap” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta 1999: 584). Sanggahan atau kritik ini “dasarnya semata atau tanpa berpihak atau tanpa maksud berpihak”, demikian tulis DR. Joni. Sekalipun berpihak, saya kira hal yang wajar, apalagi jika kita sepakat dengan sosiolog Swedia Jan Myrdal (saudara kandung ekonom Gunnar Myrdal pengarang “Asian Drama”) bahwa terutama dalam ilmu sosial obyektivitas itu punya limit. Kemudian bukankah kebenaran itu sesungguhnya telah berpihak yaitu berpihak pada kebenaran, menentang kesalahan? Bahkan dalam dunia jurnalistik, yang sering disebut menjunjung obyektivitas, yang disebut obyektivitas itu pun tidak lepas dari subyektivitas, keberpihakan. Sehingga kalaupun DR. Joni dalam tulisannya ternyata melakukan pembelaan terhadap pandangan-pandangan Agustiar Sabran, bagi saya, hal demikian adalah hak dan wajar sehingga dengan  alasan-alasan tersebut mestinya DR. Joni tidak perlu mengatakan “dasarnya semata atau tanpa berpihak atau tanpa maksud berpihak”. Karena itu, tulisan DR. Joni akan lebih baik jika tidak menyertai embel-embel (barangkali dengan maksud agar terkesan ilmiah?) “dasarnya  semata atau tanpa berpihak atau tanpa maksud berpihak”.

Saya merasa senang akan sanggahan dan atau kritik DR. Joni, karena melalui media massa cetak Kalteng, saya sering membaca para pihak menghimbau agar jangan berpolemik, hentikan polemik dan memandang kritik seperti identik dengan meludahi muka orang lain di depan umum, sama dengan menghujat. Padahal kritik merupakan salah satu cara mendekati kebenaran dari berbagai segi yang mungkin tak terlihat oleh yang dikritik. Oleh karena itu maka dalam dunia ilmu pengetahuan (ilmu sosial terutama) dikembangkan pendekatan multi disipliner. Kritik, apa-bagaimana pun bentuknya akan berfungsi baik jika yang dikritik menyediakan tempat lapang bagi kebenaran orang lain, dan bersikap bahwa “yang berbicara tidak berdosa, yang mendengar patut waspada”. Sekalipun demikian, yang mengkritik niscaya melakukan penelitian agar pandangan-pandangannya dilandaskan pada argumen berdata. Untuk menekankan arti argumen berdata, secara ekstrim seorang penulis Tiongkok bahkan mengatakan “yang tidak melakukan riset tidak berhak bicara”.

Dengan cara-cara ini,  yang dikritik dan yang mengkritik  bisa terhindar dari debat yang disebut pokrol bambu, untuk tidak menggunakan istilah debat kusir yang melecehkan para kusir, atau “kampungan” yang merendahkan orang kampung, tapi bisa berada pada tingkat debat ide untuk tidak menggunakan istilah debat akademik. Kritik-otoritik yang jujur, bukan berangkat dari prinsip menang-kalah melainkan mencoba mencari kebenaran dari kenyataan. Kritik-otokritik begini sangat berguna untuk peningkatan pemahaman.

JUDUL

Tulisan DR. Joni berjudul “Kiprah Masyarakat Adat, Saat Ini, di Sini”. Dari judul ini terkesan bahwa Masyarakat Adat (Dayak) sedang ber”kiprah”? Apakah program “modernisasi” Agustiar Sabran yang  masih samar, pemberian gelar kepada Jokowi kemudian kepada Direktur Bank Indonesia, pengecatan tiang Bétang Hapakat Jalan RTA Milono, Palangka Raya,  merupakan kiprah Masyarakat Adat Dayak Kalteng ataukah kegiatan DAD Agustiar? Yang pasti adalah kegiatan-kegiatan DAD Agustiar, bukan kegiatan Masyarakat Adat Dayak Kalteng secara keseluruhan. Warga Masyarakat Adat Dayak Kalteng sibuk dengan urusan konflik lahan yang berlarut-larut, sibuk dengan menangani kehidupan mereka sehari-hari yang terungkap dalam pertanyaan: “Apa bisa jadi beras?” ketika diajak melakukan bermacam-macam kegiatan.

Apakah masyarakat Dayak secara formal diwakili oleh DAD, seperti dinyatakan oleh DR. Joni, persoalan ini masih merupakan perdebatan. Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), termasuk DAD sebagai bagian dari MADN,  memang menginginkan mereka merupakan satu-satunya organisasi formal bagi masyarakat Dayak. Tapi organisasi-organisasi lain yang lahir jauh lebih awal dari MADN dan DAD-nya menolak keinginan demikian. Jika keinginan demikian diterima, tentu tidak akan ada protes dari lima organisasi Dayak terhadap pengecatan tiang-tiang Bétang Hapakat (Lihat: Radar Palangka, 18 Januari 2017). Dan masih banyak contoh lagi. Kedekatan dengan penyelenggara Negara tidak berarti keinginan menjadi “wakil formal” masyarakat Dayak. Yang nyata adalah MADN dan DAD (nama baru Majelis Adat Dayak yang dipakai sejak tahun 2006) hanya merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi Dayak di Kalteng serta Kalimantan dalam skala lebih luas. Keinginan dan kenyataan adalah dua hal berbeda sehingga “Kiprah Masyarakat Adat”, barangkali akan lebih persis jika ditulis sebagai “Kiprah DAD”. DAD yang mana? Yang dimaksudkan “Saat Ini” DAD periode siapa? Apa yang dimaksudkan dengan ”saat ini”? Apakah DAD ketika dipimpin Sabran Achmad dikategorikan DAD masa silam, walaupun secara kurun waktu almanak (calendrier) masih terhitung “saat ini”? Soal waktu memastikan lingkup waktu masalah yang sedang dibicarakannya setelah menegaskan wilayah persoalan. Dengan memastikan kurun waktu dan wilayah diskusi membuat pembicaraan tidak ngeladrah, tidak ke hulu ke hilir, tapi fokus. Pembaca pun bisa memahami kondisi pada tempat tertentu pada waktu tertentu itu.

Ah, mungkin saya dikatakan terlalu njelimet. Tapi kejelimetan begini barangkali diperlukan, karena jarang-jarang DR. Joni menulis dengan mencantumkan relatif semua gelar akademi yang dimilikinya, terutama gelar Doktor yang baru diperolehnya dari Samarinda. Seorang Doktor biasanya dalam tulisan dan istilah cermat dan berhitung benar. Biasanya juga kecermatan berbahasa, termasuk penggunaan istilah-istilah seorang ahli hukum, lebih-lebih notaris, sangat teliti.  Hanya saja dalam sanggahannya terhadap pendapat-pendapat saya, DR. Joni sedikit longgar dengan kecermatan ini. Kelonggaran ini nampak benar ketika DR. Joni menulis “Kalau tidak maka elaborasi mengenai masalah ini akan cenderung abstrak dan eufemisme”. Tentu DR. Joni tahu bahwa eufemisme itu adalah ungkapan pelembut terhadap kenyataan. Wabah kelaparan disebut “rawan pangan”, ditangkap dikatakan “diamankan”, dsb. Atau ada pengertian lain dari itu?

BEBERAPA PREDIKAT HADIAH

Melalui tulisannya tersebut di atas, DR. Joni telah bermurah hati memberikan saya berbagai macam predikat atau sebutan serta aneka kata sifat  tanpa penjelasan. Sebutan-sebutan itu adalah “sesepuh” dan ”budayawan Dayak”. Sedangkan beberapa kata sifat yang dihadiahkan DR. Joni kepada saya antara lain:  “romantik tradisionalis”, “tidak cerdas” (barangkali ungkapan pelembut atau eufemisme untuk “bodoh” atau “goblok”?), “tidak adil”, “abstrak dan eufemisme”.

Terhadap hadiah sebutan dan kata-kata sifat ini saya hanya mau mengomentari beberapa saja.

Tentang “sesepuh”, Bahasa Jawa ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Dayak Ngaju akan menjadi “uluh bakas” (saya membedakannya dengan uluh bakas yang saya terjemahkan sebagai orang tua, ayah-ibu). Uluh bakas dalam pengertian “sesepuh” adalah mereka yang dihormati, dituakan, terutama karena kaya pengalaman, banyak makan asam-garam kehidupan dan relatif berpengetahuan. Kekayaan ini membuat mereka dewasa dalam perilaku, pikiran dan perasaan. Orang berusia belum tentu memiliki kedewasaan demikian. Karena itu, bisa terjadi seseorang sudah tidak muda lagi secara usia, tapi perilaku, pikiran dan perasaannya masih balita. Yang saya khawatirkan di Kalteng adalah berkembangnya pandangan Uluh Bakas-isme. Pandangan  yang melihat bahwa kedewasaan usia identik dengan kedewasaan pikiran, perasaan dan perilaku. Karena itu uluh bakas menurut Uluh Bakas-isme sekaligus menjadi ikon kebenaran dan merasa dirinya sebagai lambang kebenaran. Mereka tak mampu menerima kritik yang dipandangnya sebagai mencemarkan martabat Uluh Bakas-nya.

Dari sisi lain, paham adanya “sesepuh” gampang tergelincir pada pandangan dan sikap  feodal dan macam-macam variannya. Karena itu saya lebih suka untuk tidak mengembangkan sesepuh-isme, tidak dalam pengertian tidak menghormati orang lain, lebih-lebih orang tua usia. Tapi kebenaran dan usia adalah dua hal berbeda. Sesepuh-isme juga bisa dimunculkan karena tingkat pendidikan, kekayaan material dan atau jabatan. Saya sempat heran, ketika seorang pejabat disebut sebagai “tokoh masyarakat”, padahal betapa pun tinggi jabatannya, jika ia tanpa prestasi berarti ia tidak lebih dari seorang pegawai biasa dalam sebuah Negara Pegawai (Beamstenstaat).

Dengan alasan ini, saya tidak merasa bangga disebut “sesepuh”, apalagi saya tidak merasa berada di posisi tersebut, dan bahkan ingin berkata: “Awas terhadap Uluh Bakas-isme atau Sesepuh-isme!”.

Tentang “Romantik Tradisionalis” yang menyanjung-nyanjung masa lalu. Apabila kata sifat ini diberikan kepada saya, saya bisa memastikan DR. Joni tidak mengikuti pikiran-pikiran saya baik dalam bentuk buku-buku ataupun berupa artikel-artikel yang terbit rutin antara lain yang disiarkan melalui Harian Radar Sampit ini. Misal dalam artikel-artikel mengenai perlunya Sekolah Adat, atau Sekolah Damang atau apapun namanya. Bahkan ketika saya mengomentari pandangan Agustiar tentang modernitas. Dalam komentar saya terhadap pandangan modernitas Agustiar, terlebih dahulu saya menjelaskan apa yang saya maksudkan dengan “modern”, “modernitas”, “modernism” dengan menggunakan perumusan sederhana Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya mendesak Agustiar Sabran menjelaskan konsep modernitasnya, baik terhadap DAD maupun terhadap masyarakat. Permintaan ini sekarang saya minta kepada DR. Joni yang memberi saya kata sifat “romantik tradisionalis”.  Pemberian kata sifat ini kepada saya ibarat DR. Joni memalu paku tidak pada kepalanya tapi pada papan atau benda lain. Sama halnya ketika ia mengomentari pendapat saya tentang sumber daya manusia baik untuk pemangku adat dan kelembagaan adat, maupun untuk masyarakat Kalteng. Dari komentar DR. Joni tentang masalah pendidikan, saya mendapatkan bahwa saya berbicara A, DR. Joni berbicara B. Saya merasa sungguh aneh atas ketidakcermatan seorang Doktor seperti ini. Ini juga petunjuk lain bahwa DR. Joni abai terhadap kecermatan berbicara seorang Doktor, SH dan MH. Apakah tidak sebaiknya sebelum mengomentari pendapat pihak lain, si komentator atau penyanggah sedikit banyak mempelajari pikiran-pikiran orang yang dikritik atau dikomentarinya?

TENTANG GELAR UNTUK JOKOWI

Joni menulis bahwa “Jokowi adalah putra terbaik di antara yang terbaik yang ada dalam komunitas bangsa ini, saat ini. Ia berhasil menduduki jabatan tertinggi, dst…” Karena itu pantas mendapatkan gelar tertinggi Dayak (apa benar gelar tertinggi? Coba jelaskan pada saya ranking-ranking gelar Dayak itu!).

Anggapan bahwa  “Jokowi adalah putra terbaik di antara yang terbaik yang ada dalam komunitas bangsa ini, saat ini. Ia  berhasil  menduduki jabatan tertinggi”, saya kira pandangan yang keliru. Berhasil tidaknya seseorang menduduki jabatan tertinggi, sudah menjadi pengetahuan umum, bukan karena ia terbaik. Saya tetap memandang, menilai seseorang terbaik, mediocre atau buruk, terlalu awal selagi ia masih hidup. Kalau mengikuti alur pikir DR. Joni maka semua pejabat tinggi patut diberikan gelar Dayak. Apa benar  begitu?

Berbicara soal jasa dan pemberian gelar, mestinya DR. Joni akan jelas jika membaca Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah,  BAB VI, Pasal 10 (1.a) tentang Hak, Wewenang Dan Kewajiban Damang. Pasal tersebut menyebutkan anara lain bahwa “Damang Kepala Adat (bukan DAD—KS) menganugerahkan gelar adat kepada seseorang prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak” (hlm. 14). Lalu mengapa DR. Joni seperti mengeluh dan berkata: “Duh, soal jasa? Kiranya perlu dicatat sekali lagi masyarakat Dayak adalah masyarakat yang terbuka bukan masyarakat yang ekslusif”. Apa hubungan  jasa, berjasa dengan masyarakat terbuka atau tertutup?

Besar ruangan meminta saya menyudahi tanggapan balik saya ini. Boleh jadi akan saya lanjutkan minggu depan. Terima kasih DR. Joni atas sanggahan, kritik dan hadiah berupa berbagai predikat serta kata sifat. Salam![]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 22 Januari 2017 Mengkritisi Tanggapan Joni

Tulisan DR. Joni, SH. MH. – doktor lulusan Universitas Mulawarman Samarinda – “Kiprah MA Saat Ini Disini” lihat di: Kiprah MA Saat Ini Di Sini

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: