Elit dan Perkembangan Masyarakat

Yang saya maksudkan dengan elit di sini adalah elit kekuasaan dan elit masyarakat. Elit kekuasaan terutama mereka yang memegang tanggung-jawab dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara, sedangkan dalam istilah elit masyarakat, adalah mereka yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat (bukan ditokoh-tokohkan tapi muncul karena jawara dan atau prestasi yang diakui), pemuka-pemuka adat dan penanggungjawab kelembagaan adat baik yang lama ataupun yang baru seperti Dewan Adat Dayak (DAD), penanggung jawab organisasi-organisasi, termasuk organisasi politik, dll, yang bukan dari lapisan akar rumput.

Sesuai konteks kekinian, dalam catatan ini istilah elit itu saya fokuskan pada elit kekuasaan politik dan pemangku adat dan kelembagaan adat.

Dalam masyarakat primodial atau paternalistik, atau patron-client seperti di Kalimantan Tengah (Kalteng) misalnya, para elit ini merupakan panutan. Ketika menyimpulkan pengalaman hidup mereka, para tetua merumuskan peran para elit itu dalam berbagai pepatah seperti “buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya”; “sungai berair keruh tak akan mengalirkan air yang jernih”; “guru kencing berdiri, murid kecing berlari”, dll lagi.

Peran menentukan lapisan elit ini barangkali bisa ditampakkan oleh pendekatan mode of production (cara berproduksi) yang melukiskan peran balik bangunan atas (super structure) terhadap bangunan bawah (basic structure). Yang kemudian dalam  ilmu politik, oleh salah satu pandangan dirumuskan bahwa “politik merupakan pencerminan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi”. Secara kebudayaan, dengan mengutip pandangan Karl Marx, Bung Karno mengatakan bahwa “kebudayaan suatu masa adalah kebudayaan kelas-kelas yang berkuasa”.  Diakui atau tidak, penyelenggaraan kekuasaan politik menjadi rebutan dalam pilkada kiranya tak lepas dari  adanya kepentingan-kepentingan ekonomi di baliknya yang kemudian dipusatkan dalam kebijakan-kebijakan politik. Dan kebijakan-kebijakan atau policy yang dipilih, akan berdampak langsung pada kehidupan publik. Karena itu kalangan elit mempunyai peran  menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi jika tripartite belum berkembang, terutama ketika kesadaran mayoritas berwarganegara belum kuat, masyarakat adat lemah dan bisa dikatakan dalam keadaan kocar-kacir, sehingga daya kontrolnya bisa diabaikan.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, bagaimana memahami skandal perzinaan yang dilakukan Bupati Kabupaten Katingan, Yangtenglie dengan Farida Yeni, seorang perempuan yang resmi masih menjadi isteri orang lain?

Oleh skandal zina tersebut, Aliansi Masyarakat Katingan Bersatu (AMKB) menuntut Yantenglie mundur dari jabatan Bupati Katingan dengan alasan “Menolak Dipimpin Bupati Zina-Cabul”. Isyarat lampu hijau untuk pemakzulan Yantenglie pun juga sudah diberikan oleh Partai Gerindra dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengusung Yantenglie dalam Pilkada Katingan 2013 lalu bersama Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Pihak DPRD Katingan pun nampaknya mengarah ke jurusan pemakzulan. Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa, mengatakan, “pemakzulan bisa dimulai dari hak menyatakan pendapat oleh pihaknya di DPRD. Setelah itu, prosesnya bisa dilanjutkan ke Mahkamah Agung” (Harian Radar Sampit, 8 Januari 2017). Tanggal 10 Januari 2017, di Palangka Raya, seorang teman yang dekat dengan Partai Gerindra memperlihatkan daftar 23 tandatangan (dari 25 seluruh) anggota DPRD Katingan yang menuntut pemakzulan Yantenglie (lihat juga: Harian Kalteng Pos, 10 Januari 2017). Metro TV Jakarta dalam berita malamnya 10 Januari 2017 melukiskan kegiatan-kegiatan Ignatius Mantir untuk menghadapi masalah Skandal Zina Bupati Katingan Yantenglie.

Di tengah desakan pemakzulan Yantenglie ini, Ketua DPD KNPI Kabupaten  Katingan Edy Ruswandi mempunyai pendapat berbeda. Menurut Edy, perzinaan Yantenglie dan Farida Yeni tidak bisa dijadikan dasar memakzulkan statusnya sebagai Bupati Katingan. Sebab pasal yang disangkakan penyidik sudah jelas yaitu Pasal 284 KUHP  tentang Perzinaan. Perzinaan dinilai dilakukan atas dasar suka sama suka.  “Jadi perzinaan itu tidak sama dengan perbuatan asusila. Kekhilafan pribadi itu tidak ada hubungannya dengan prestasi beliau sebagai bupati,” ujar Edy (Harian Radar Sampit, 8 Januari 2017), apa prestasi yang dicapai oleh Yangenglie sebagai bupati masih suatu debat tentu saja.

Pendapat Edy bahwa perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka bukanlah perbuatan asusila, untuk masyarakat Indonesia, termasuk Kalteng, saya kira suatu pendapat yang berbahaya. Ia akan  menyuburkan perzinaan, perbuatan yang diakui Edy akan kian memarakkan perzinaan sebagai “perbuatan yang tidak terpuji” di kalangan penyelenggara Negara dan petugas berbagai bidang lainnya. Dalam mata Edy, dari segi kesusilaan, zina dibenarkan apalagi jika dalam pekerjaan yang berzina itu mencapai prestasi-prestasi tertentu. Edy dengan pendapatnya itu, lupa membedakan antara perkosaan dan tindakan tidak terpuji tapi bukan tindakan asusila.

Apabila dihubungkan dengan karakter masyarakat kita yang masih bersifat panutan, pembenaran perbuatan zina Bupati Yantenglie akan ditiru oleh bawahannya dan warga masyarakat lainnya. Akibatnya poligami dan poliandri akan kian berkembang. Apakah tipe masyarakat begini yang diinginkan oleh Edy, masyarakat yang bukan tidak mungkin kemudian berkembang ke arah masyarakat promiskuitet (promiscuity society). Adat, hukum adat, hukum formal (positif) muncul pertama-tama melalui pengalaman kemudian menjadi konvensi lalu ditingkatkan menjadi hukum, termasuk “hukum adat sebagai wujud ideal dari kebudayaan” (Koentjaraningrat, 2004:10-11), justru untuk menertibkan hal-hal yang tidak beradat seperti zina.

Praktek “mangakap” dalam masyarakat Dayak, sebenarnya didasarkan atas suka sama suka. Adat dan hukum adat menghukumnya. Jangankan “mangakap”, memaki orang yang lebih tua pun dalam adat Dayak Ngaju, termasuk Dayak Katingan bisa dikenakan singer (sanksi). Dengan pendapat seperti di atas, dimana lalu Edy menempatkan adat, harkat dan martabat manusiawi, masyarakat yang berbudaya? Saya khawatir jika ide Edy ini diterapkan, ia akan membawa masyarakat Dayak yang sudah terpinggir menjadi kian terpuruk dan menjurus ke barbarisme. Membawa masyarakat kita melaju lari ke belakang kembali ke masa yang disebut kolonialisme Belanda sebagai “Dajakers”. Edy sebagai Ketua KNPI Katingan bisa disebut sebagai bagian dari elit masyarakat Katingan. Kalimat ini dimaksudkan untuk melukiskan peran elit dalam masyarakat.

Menghadapi tuntutan agar ia mundur dari jabatan bupati, Yantenglie mengatakan “Persoalan mundur atau maju itu harus dipertimbangkan matang, justru harus dipertanyakan dasar dan alasan mundur itu apa. Kemudian dampak politiknya apa.” “Dasar meminta mundur itu apa? Kan harus jelas dulu. Harus ada kejelasan faktualnya seperti apa? Sebab setiap keputusan harus berdasarkan fakta, kan begitu?” tegasnya (Harian Kalteng Pos, 10 Januari 2017).

Dari pernyataan ini nampak bahwa Yantenglie enggan mundur dari jabatan bupatinya. Ia seperti tidak mengerti dasar dan fakta-fakta yang dijadikan landasan tuntutan kepadanya tersebut. Sikap begini oleh Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa dinamakan sebagai “tidak punya muka”.

Tentang dampak politik yang dikhawatirkan Bupati Katingan jika mundur, saya kira alasan yang tidak perlu dikhawatirkan. Hambit Bintih ketika harus masuk penjara, kendali pemerintah Kabupaten Gunung Mas beralih ke Arton Dohong, Wakil Bupati. Aceng Bupati Garut dimakzulkan, Kabupaten Garut tidak chaos. Dengan menggunakan alasan “dampak politik” ini, saya kira, Yantenglie tidak melihat hubungan antara individu dan masyarakat (massa) serta perkembangan sejarah. Sejarah suatu bangsa tidak tergantung pada satu-dua individu. Apalagi tanpa seorang Yantenglie. Sejarah dan masyarakat Katingan akan terus melaju. Kabupaten Katingan tidak akan melenyap tanpa Yantenglie. Lebih-lebih Gerindra dan PPP sebagai partai-partai pengusung utamanya sudah memberikan lampu hijau.

Sebagai Anak Katingan, Kasus Zina Yantenglie, tidak membuat saya malu karena Katingan bukanlah Yantenglie. Apa semua Uluh Katingan berwatak seperti Yantenglie? Saya kira tidak. Jenderal Soeharto yang dalam Tragedi Nasional September 1965 telah memasakre kurang lebih 3 juta jiwa (menurut angka Jenderal Sarwo Edi), ketika berkunjung ke Philipina Selatan, antara lain disambut dengan spanduk berbunyi “Soeharto Bukan Indonsia!”. Sebab jika Soeharto adalah Indonesia maka semua orang Indonesia adalah pembunuh. Padahal tiga juta jiwa yang dibunuh dalam Tragedi Nasional September 1965 itu adalah orang-orang Indonesia juga.

Sebenarnya, akan lebih terhormat dan mulia, jika Yantenglie, secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya daripada dimakzulkan. Dengan mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan, Yantenglie memperlihatkan tanggungjawab sosialnya yang besar. Sikap “katawan arepe” (tahu diri), jika menggunakan istilah Uluh Katingan. “Katawan arepe”, suatu sikap berprinsip, akan dihormati, tanda bertanggungjawab, menyisakan ruang bagi esok politik. Sedangkan orang yang “hiam hawéne” (tanpa malu), terbuka atau tertutup akan jadi bahan lelucon dalam masyarakat. Tapi sebaliknya, jika Yantenglie masih ngotot mau bertahan di jabatan bupatinya sekarang, saya khawatir, pendapat saya terhadap pendapat Edy Ruswandi, akan terwujud. Atau, boleh jadi pendapat Edy memang diambil juga oleh Yantenglie sebagai dasar pola pikir. “Dampak politik” dan dampak-dampak sosial-budaya dan dampak-dampak negatif lainnya yang dikhawatirkan oleh Yantenglie, justru akan terjadi jika ia ngotot bertahan dan menolak mundur secara seorang yang “katawan arepe”dan tékhé hawéne” (punya rasa malu). Mengundurkan diri secara sukarela adalah salah satu bentuk otokritik. Otokritik memerlukan keberanian, ke-“mamut-ménténg”-an. Tapi kritik dan apalagi otokritik merupakan barang langka di negeri ini, apalagi di Kalteng. Orang-orang takut pada diri sendiri tapi merasa diri dewa atau penunggu langit bebas kesalahan. Terakhir, dimana peran kelembagaan adat seperti DAD baik DAD Kabupaten maupun DAD Provinsi misalnya dalam kasus seperti Kasus Zina Yantenglie ini? Tidak relevankah pertanyaan ini ketika DAD diam seribu bahasa?

Ternyata “bélum bahadat” masih jauh dari kehidupan nyata Dayak Kalteng hari ini! Kalteng merupakan daerah mapan yang bertengger di atas kerusakan. Karena itu dengan meminjam istilah Jacques Derrida, filosof Perancis, agaknya masyarakat dan manusia Dayak patut  di  “destruct“ kemudian  di “reconstruct“. “Dijebol untuk kemudian dibangun kembali“ ujar Bung Karno. Perlu di “retool”. “Penjebolan“ dan retooling yang berarti, tidak bakal terjadi dengan elit yang bobrok.

Syarat untuk menjebol, meretool dan me-reconstruct yang sekarang belum tersedia ini, memang masih perlu dibangun secara solid. O, panjangnya perjalanan menuju esok bermartabat. Jadinya daya tahan seekor kuda yang baik di uji dalam perjalanan jauh memang.[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 15 Januari 2017

Elit dan Perkembangan Masyarakat

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: