Desa Bahantung

Secara relatif utuh mengenal semua strata kemudian proses perpindahan dari strata satu ke strata  yang lain dalam masyarakat, bagaimana proses peralihan strata tersebut berlangsung, dengan masuk sejauh mungkin ke dalam strata-strata sosial tersebut, nampaknya merupakan hal niscaya, paling tidak penting jika kita ingin tahu dimana berada, bagaimana keadaan sesungguhnya tempat berada tersebut, mengapa terjadi demikian, untuk kemudian menjawab pertanyaan lalu mau ke mana. Perpindahan strata sosial seperti yang oleh Orang Jawa antara diungkapkan dalam istilah “kéré munggah balé”, “Petruk jadi raja”, sedikit tertuang dalam ungkapan kekinian “cair”, “pemerataan pembangunan”, “pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan”, dll akan mencerminkan diri dalam pola pikir dan mentalitas strata atau warga strata tersebut.  Pikiran dan mentalitas selanjutnya akan ke dalam tindakan sehingga riset sosial akhirnya merupakan awal kegiatan-kegiatan sosial yang solid. Sedangkan masyarakat, baik masyarakat kota ataupun desa, yang dalam ungkapan literer sering disebut sebagai “kehidupan” merupakan sekolah besar dengan rupa-rupa jurusan dengan semua warga sebagai para guru besarnya. Di sekolah besar ini saya selamanya adalah murid kecil dan pemula.

Keniscayaan  melakukan riset ini dalam budaya Dayak dahoeloe antara lain dirumuskan sebagai “hatamuei lingu nalata” (lihat SP Radar Sampit edisi tahun lalu), konsep kecendikawanan Dayak “Tunjung Nyahu” (mengangkat konsep-konsep ini tidaklah sama dengan chauvinis romantisme tradisionalis, tetapi sikap agar berkembang tanpa lepas akar atas nama modernitas!). Hidup dan tinggal di suatu tempat, tidak serta-merta membuat seseorang mengenal baik tempat tersebut. Berapa banyak orang yang lahir dan tinggal di Kalimantan Tengah (Kalteng) tapi tidak mengenal dan asing tentang Kalteng.

Pengenalan secara relatif utuh demikian, lebih-lebih bagi para pengambil keputusan dan kalangan-kalangan yang mau melakukan perubahan maju, diperlukan untuk tidak menerapkan “ilmu kuping”, “ilmu kira-kira”, kebijakan berdasarkan data-data “katanya”, dan langkah-langkah subyektif lainnya. Riset partisipatif juga berfungsi untuk mencocokkan informasi yang ada dengan kenyataan sesungguhnya di lapangan (cross-check atau pemeriksaan silang). Bermacam-macam cara mengenal strata-strata sosial, yang dinamakan dengan berbagai istilah seperti lapisan, kelas, golongan, kelompok, antara lain melalui buku, tulisan-tulisan yang merupakan catatan pengalaman orang lain, inspeksi mendadak, “blusukan”, turun ke bawah dengan metode partisipatif untuk kurun waktu yang cukup lama, dll.

Dengan pandangan seperti di atas, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Borneo Institute (YBIT) dan kemudian APINDO Kalimantan Tengah yang bermurah hati mengajak saya terlibat dalam pekerjaan penelitian sosial mereka. Saya juga menghargai upaya mereka melakukan penelitian karena di daerah ini penelitian belum menjadi suatu keniscayaan dalam mengawali kegiatan sosial. Memang terdapat lembaga-lembaga riset, tapi hasil pekerjaannya?

Yang juga sebenarnya akan sangat membantu untuk mengenal keadaan masyarakat, cq Kalteng, adalah jurnalisme investigasi. Bang Atal Depari Sembiring dan wartawan foto, Bina Karos Sembiring ketika membangun Harian Tabéngan, Palangka  Raya, pernah melakukan laporan investigasi tentang Pelabuhan Segintung di Kabupaten Seruyan. Jurnalisme investigasi ini barangkali yang pertama dilakukan oleh para wartawan di Kalteng, kemudian setelah ataupun sebelum itu, saya tidak pernah lagi mendapatkannya. Metode kerja jurnalis investigasi memang tidak jauh berbeda dari pekerjaan peneliti dan atau intelijen. Akurasi laporan dan keadaan menjadi sangat utama. Akurasi adalah sesuatu yang berpihak. Seperti halnya dengan yang disebut obyektivitas, selalu berpihak yaitu berpihak pada kebenaran. Obyektivitas, seperti halnya dengan sikap ilmiah, tidak berarti tidak berpihak. Tidak sama dengan banci. Obyektif yang kata dasarnya adalah ‘obyek’, saya kira berarti sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari obyek yang sedang diperbincangkan atau tengah ditangani.

Walaupun pekerjaan kami dari Tim Peneliti YBIT masih baru dimulai, tapi melalui  hari-hari kerja yang sudah kami lakukan, saya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru tentang budaya Dayak, soal-soal tenurial, ciri-ciri masyarakat pedesaan Dayak hari ini, kehidupan warga Dayak di pedesaan Kabupaten Gunung Mas (Gumas), daerah penelitian kami, tentang kelembagaan dan pemangku adat Dayak hari ini, adat dan hukum adat Dayak hari ini, dampak invasi besar-besaran investor, praktek-praktek kolusi antara investor dan penyelenggara negara, dll.

Tanggal 4 Februari 2017,  Tim Lima orang kami berangkat dari kota kecil ibukota Kecamatan Tumbang Talaken menuju desa tetangga Desa Tumbang Sépan, Kecamatan Tumbang Sépan. Desa ini kami datangi karena informasi awal yang kami dapatkan di Palangka Raya, semua penduduk desa ini telah dipaksa pindah oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit untuk pindah ke pinggiran perkebunan. Tadinya Desa Tumbang Sépan memang berada di tengah-tengah perkebunan.

Jalan menuju Desa Tumbang Sépan masih berupa jalan tanah merah yang dikeraskan. Jalan umum tunggal ini merupakan jalan yang juga digunakan oleh truk-truk PBS sawit. Sekalipun tidak ada hujan, lubang-lubang besar sering membuat kendaraan terperosok dan harus didorong untuk keluar dari lobang besar itu. Tidak nampak tanda-tanda adanya prakarsa atau rencana untuk memperbaikinya, baik dari pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten maupun dari PBS yang juga menggunakan jalan utama tunggal itu. Di jalan tanah penuh lubang begini, pengendera sepeda motor pun, harus sangat berhati-hati jika tidak ingin mendapat kecelakaan. Keadaan jalan menjadi lebih parah dan sangat sulit dilalui apabila hujan turun.

Sampai di Gerbang bertuliskan  “Desa Tumbang Sépan” kami berbelok masuk. Masuk sekitar 200 meter, kami dapatkan jalan terjal menurun yang tidak mungkin dilalui kendaraan roda empat. Tanda-tanda jalan ini digunakan oleh kendaraan roda dua ataupun roda empat, tidak nampak. Kami keluar, memasuki jalan tanah milik PBS Sawit. Dengan menelusuri jalan sawit ini, setelah berputar-putar, kami pun akhirnya sampai di desa Tumbang Sépan, terletak sekitar 5-6 km dari jalan utama.

Kami langsung mengetuk pintu rumah yang di depannya tertulis  “Sekretaris Desa Tumbang Sépan”. Kami ditemui oleh orang yang memang kami cari yaitu S.D. Tunjung yang tadinya memang Sekretaris Desa, tapi setelah Kepala Desa (Kades) lama masa jabatannya berakhir, atas persetujuan semua penduduk desa yang jumlahnya hanya 216 jiwa atau 56 KK, ditunjuk oleh kecamatan menjadi Pelaksana Teknis (Plt)  Kades.

Pada kesempatan ini, kami menanyakan berbagai soal, yang ternyata keadaannya mirip dengan keadaan desa-desa terdahulu yang sudah kami datangi. Kemiskinan, keterbelakangan dalam pendidikan, ketiadaan jalan keluar masih menghantui sekalipun dana desa sebesar satu miliar sudah digelontor. Ke mana dan untuk apa dana tersebut? Untuk infrastruktur jalan? Jalan masih jalan tanah berlubang-lubang. Untuk pendidikan? Anak-anak usia sekolah yang menghuni 26 rumah, banyak yang tidak bersekolah. Lalu bagaimana pelaksanaan Program Kalteng Harati yang sampai sekarang masih dikibarkan dengan penuh kebanggaan diri?  S.D. Tunjung mengatakan bahwa sebabnya karena Kades sebelumnya pernah mengatakan bahwa “sekolah itu tidak penting, yang penting adalah mencari duit”. Dari keterangan ini saya melihat sifat masyarakat desa yang terdorong ke pinggir oleh PBS sawit, masih berkarakter masyarakat panutan atau patron-client, dominasi hedonisme dan konsumtif. Makin dekat kota seperti Palangka Raya, Kuala Kurun, karakter hedonistik ini makin kuat. Untuk mendorong mobil terpuruk ke lumpur pun harus dibayar sesuai tuntutan mereka. Saling tolong yang sering disebut sebagai karakteristik budaya bétang sudah bukanlah kenyataan. Karakteristik ini makin menjadi-jadi oleh adanya parabola di banyak rumah yang memungkinkan penduduk di desa-desa yang kami datangi, menangkap siaran-siaran televisi dari negeri manapun. Keadaan ini membuat pertahanan budaya makin melemah. Pengaruh budaya luar masuk  tanpa penyaring (filter).

Sementara pemangku adat yang menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah  a.l. berkewajiban “mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak” (Bab VI Pasal 10. 2.c), pada kenyataaannya sibuk dengan urusan sendiri. Apakah keadaan ini tidak termasuk program “modernisasi DAD Agustiar”? Bagaimana cara “modernisasi Agustiar” memperkuat kelembagaan adat Dayak di Kalteng, yang saya anggap berfungsi sebagai pemikir, organisator dan pemberdaya warga adat? Kalau modernitas itu suatu cita-cita, cita-cita itu saya kira tidak terlepas dari keadaan faktual hari ini dan saat ini, di sini. Jika lepas dari dari keadaan faktual hari ini dan saat ini, di sini, saya kira tidak lain dari sikap nglindur, jika menggunakan istilah Orang Jawa Tengah atau modernitas lepas akar. Korea Selatan, Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melakukan “modernitas” tanpa pemutusan hari ini dari akar budaya mereka.

Sekalipun pemangku adat setempat pada kenyataannya berfungsi minim, masyarakat Dayak di Desa Tumbang Sépan, seperti halnya desa-desa lain di pedalaman Kabupaten Gumas, kuat berpegang pada adat dan hukum adat mereka. Adat dan hukum adat inilah yang menjadi pegangan mereka dalam kehidupan sehari-hari saat Negara dan pemangku adat absen. Apalagi pengetahuan mereka tentang hukum nasional formal sangat, sangat minim. Semuanya berdasarkan “Aukh” (kata), kepercayaan pada makna KATA. “Aukh” menjadi hukum faktual mereka.

Tentang kepindahan seluruh penduduk Desa Tumbang Sépan secara geografis, yang hingga hari ini telah berlangsung tiga kali, Plt.Kades menjelaskan bukan dikarenakan tekanan atau tuntutan PBS, melainkan karena kemauan semua warga. Mereka pindah karena melalui mimpi atau isyarat-isyarat alam, mereka pahami tempat yang sedang mereka diami sudah menjadi tempat tidak aman lagi. Perkebunan sawit memang tidak menyukai  Desa Tumbang Sépan berada di tengah-tengah perkebunan. Barangkali kepindahan seluruh penduduk sampai tiga kali ini terjadi karena masalah kepercayaan atau kebudayaan serta adanya dengan 1001 cara desakan dari PBS. Sekarang mereka menanti pelaksanaan relokasi yang keempat. Kali ini dilakukan oleh rencana pemerintah. Apakah rencana ini terlepas dari kepentingan ekonomi dan keinginan PBS? Politik tidak lain dari kepentingan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Kehidupan Desa Tumbang Sépan pun tidak luput dari politik, sayangnya lebih berkarakter politisien. Program menanam “Sejuta Séngon” oleh sementara calon bupati Gumas mau dimbil sebagai program yang ia tawarkan ke para pemilih. Dengan  kata lain dipolitisasikan.

Seringnya Desa Tumbang Sépan pindah lokasi memberikan Desa Tumbang Sépan nama lain, yaitu “Desa Bahantung”, desa yang hanyut. Arus deras yang lebih menghanyutkan hari ini, apakah bukan arus modernisasi globalisasi sebagai tingkat kekinian kapitalisme. Kapitalisme disebut oleh Lu Sin, panglima kebudayaan Tiongkok Modern sebagai ”sistem manusia makan manusia”. Di tengah arus deras ini, hari ini, saya sedang melihat masyarakat Dayak Kalteng hanyut terkapai-kapai, keadaan yang sejak abad ke-19 lalu sudah diramalkan oleh Raja Putih James Brooke dari Sarawak.[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 12 Februari 2017

Desa Bahantung

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: