Dengan Idealisme Pragmatis Meninggalkan Keterpinggiran

Para petinggi penyelenggaraan Negara provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) selalu membanggakan pertumbuhan ekonomi provinsi yang 7,01 persen (DR. A. Teras Narang, SH, 2016), di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya pertumbuhan memang sesuatu yang baik, lebih-lebih jika ia merupakan pertumbuhan yang berkeadilan. Apakah pertumbuhan ekonomi kita pertumbuhan berkeadilan?

Dalam tulisannya di Harian  Media Indonesia, Jakarta, 20 Januari 2017 berjudul “Pertumbuhan Tidak Kurangi Kemiskinan” Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati antara lain menulis: ”Saya melihat di seluruh dunia, banyak negara yang mengalami ketimpangan pesat dari mulai 0,35% sampai mendekati 0,5%. Bahkan di Amerika Latin sampai 0,7%. Artinya betul-betul cuma segelintir orang yang merasakan kesejahteraan”. Kemudian lanjutnya: “Kalau kita lihat angka kemiskinan, yang harus diwaspadai adalah pertumbuhan kita tidak bisa mengurangi kemiskinan secara lebih cepat.”

Kesimpulan Mulyani, suatu kesimpulan yang bukan baru bahwa  “pertumbuhan (di Indonesia –KS)  tidak mengurangi kemiskinan” yang ia jadikan judul artikel, berbeda dengan pendapat para pengikut Rostowien dengan teori “trickle down effect” (kucuran ke bawah)-nya, yang dominan pada masa pemerintahan Orde Baru Soeharto.

Pertumbuhan ekonomi Kalteng yang 7,01 persen, sebagaimana yang dilihat di mana-mana oleh Menteri Mulyani, melahirkan “ketimpangan pesat”, demikian pula halnya di Kalteng. Jumlah kaum miskin di Kalteng akan lebih besar dari 5,91 persen (DR. A. Teras Narang, SH, 2016), apabila ukuran batas garis kemiskinan diperbesar dari Rp 200 – Rp 300 ribu per bulan seperti yang digunakan sekarang.

Invasi besar-besaran Perusahaan Besar Swasta (PBS) baik tambang ataupun perkebunan kelapa sawit, bukannya meredam laju kemiskinan, bahkan sebaliknya, lebih-lebih di kalangan masyarakarat adat Dayak yang terutama masih tergantung dari pertanian dan hasil hutan. Sementara di Kalteng menurut penelitian Tim 14 Peneliti dari Universitas Gadjah Mada yang dipimpin oleh DR. Purwanto dan Cornelis Lay, pada tahun 2009, lahan garapan tersisa hanya 20 persen sehingga menurut Tim dari Universitas Gadjah Mada itu, rakyat Kalteng terancam menjadi “landless people”.  Di Kabupaten Gunung Mas, menurut angka Borneo Institute, Palangka Raya, lima perusahaan sawit menguasai 70 persen lahan garapan di kecamatan Rungan Manuhing. Di Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan, jumlah lahan yang diserahkan kepada PBS melampaui luas kabupaten yang luasnya 10.804 km2. Apa yang dipesankan oleh Raja Putih dari Sarawak James Brooke (1841-1863) kepada masyarakat Dayak pada abad ke-19 menjadi kenyataan. Waktu itu James Brooke memesankan:

“Kumohon dengarkanlah kata-kataku ini dan ingatlah baik-baik: Akan tiba saatnya, ketika aku sudah tidak di sini lagi, orang lain akan datang terus-menerus dengan senyum dan kelemah-lembutan, untuk merampas apa yang sesungguhnya hakmu yakni tanah di mana kalian tinggal, sumber penghasilan kalian, dan bahkan makanan yang ada di mulut kalian. Kalian akan kehilangan hak kalian yang turun-temurun, dirampas oleh orang asing dan para spekulan yang pada gilirannya akan menjadi para tuan dan pemilik, sedangkan kalian, hai anak-anak negeri ini, akan disingkirkan dan tidak akan menjadi apapun kecuali menjadi para kuli dan orang buangan di pulau ini.”

Pesan senada juga telah disampaikan oleh para tetua Kalteng: ”Éla sampai témpun pétak batana saré, témpun uyah batawah bélai, témpun kajang bisa puat” (Jangan sampai punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar di rasa, punya atap basah muatan). Keadaan hari ini bahkan lebih buruk lagi bahkan bisa dikatakan sangat darurat, karena dalam komposisi demografis, masyarakat Dayak menempati urutan empat secara jumlah setelah etnik Bugis, sebentar lagi akan menempati urutan kelima setelah etnik Batak. Perubahan komposisi demografis ini berpengaruh besar ke semua sektor. Jika masyarakat Dayak tidak segera menyiapkan diri, keadaan mereka akan lebih terpinggir lagi ketika ibukota Republik dipindahkan ke Kalteng. Berharap pada elite, terutama pada elite kekuasaan agaknya akan menambah kekecewaan seperti yang dikatakan oleh Menteri Mulyani:

”Kekecewaan terus-menerus, apalagi menjadi penyakit yang sangat sering terjadi, adalah munculnya apa yang disebut elite capture. Ada sekelompok elite atau biasanya elite di dekat mereka yang sudah menguasai negara tersebut, yang hanya terus-menerus memfokuskan policy-nya untuk kebaikan elite itu sendiri, dan itu terjadi di banyak negara. Apakah itu namanya menjadi oligarki, atau menjadi kronisme, namanya bisa macam-macam. Tetapi Anda bisa lihat dari Afrika hingga Timur Tengah, Rusia, Amerika Latin, Asia, banyak negara yang tidak pernah bisa lepas dari elite capture itu, biasanya mereka mengalami trap di tengah.”(Lihat: Media Indonesia, Jakarta, 20 Januari 2017).

Sadar akan keadaan demikian, Yayasan Borneo Institute yang dipimpin oleh Yanedi Jagau dkk, berpikir bagaimana mengatasi keadaan darurat itu. Mereka pun lalu turun ke pedesaan luas di Kabupaten Gunung Mas yang lama mereka kenal, untuk konsultasi dengan penduduk, terutama warga Dayak serta guna mengetahui apa yang harus dikerjakan, dari mana dan bagaimana mulai. Untuk mengentas kemiskinan Menteri Mulyani mengajukan konsep yang disebutnya “Penyusunan RAPBN Inklusif” (lihat: http://www.suara.com/bisnis/2016/08/30/181138/ini-resep-sri-mulyani-untuk-mengurangi-angka-kemiskinan).

Tapi bagaimana konsep  “Penyusunan RAPBN Inklusif” ini secara kongkret diterapkan di daerah atau di lapangan? Apakah RAPBN ini nanti tidak terganggu oleh bercokolnya elite caputre? Mengentas kemiskinan, keluar dari keterpinggiran adalah suatu cita-cita, sebuah idealisme, sebuah mimpi. Mimpi ini jika bisa terwujud menjadi kenyataan maka ia dirasakan manfaatnya dan bisa menggerakkan masyarakat untuk lebih lanjut bersama-sama melakukannya. Mimpi itu niscayanya mampu menjawab permasalahan mendesak dan  jangka panjang sekaligus. Cita-cita beginilah yang oleh Jagau dirumuskan sebagai “idealisme pragmatis”.

Setelah melakukan penelitian dan kajian yang terus-dilakukan sampai hari ini, Jagau dkk mengkongkretkan idealisme pragmatis mereka dalam bentuk menanam Pohon Sengon di tiga kecamatan Kabupaten Gunung Mas, yaitu kecamatan-kecamatan Rungan Barat, Manuhing, dan Manuhing Raya.

Mengapa Pohon Sengon? Sengon gampang tumbuh, dan perawatannya sederhana, walaupun memang perlu dipupuk; kayunya sangat diperlukan dunia.  Sebagai persiapan pelaksanaan program ini, Jagau dkk terlebih dahulu mencari pembelinya. Dengan adanya pembeli maka petani yang turut dalam program melihat adanya suatu perspektif bahwa mereka bekerja tidak sia-sia. Jagau dkk mendapatkan pembeli tersebut di Temanggung yaitu PT ABP. “Berapa pun produksi kalian, kami siap membelinya,” ujar PT ABP kepada Jagau dkk.

Langkah berikutnya, Yayasan Borneo Institute mulai mengorganisasi para petani dalam kelompok-kelompok tani. Pekerjaan ini tidak sederhana karena pada  umumnya masyarakat Dayak tidak mempunyai tradisi berorganisasi seperti orang-orang Jawa dengan paguyubannya. Kesulitan mengorganisasi Dayak karena sesungguhnya mereka kurang mempunyai rasa kolektivitas disebabkan basis ekonomi individual mereka. Semuanya merasa diri  hebat, dan semua pangkalima. Apabila mereka melihat hal itu menguntungkan pribadi mereka baru mereka tergerak.

Setelah berhasil meyakinkan mereka dengan menunjukkan perspektif yang mungkin mereka peroleh, para petani itu baru  membentuk kelompok-kelompok tani penanam sengon. Kepada anggota-anggota kelompok petani ini diberikan masing-masing bantuan 1000 bibit pohon sengon untuk ditanam di tanah masing-masing. Yayasan Borneo Institute juga menyarankan mereka disela-sela sengon itu ditanam terung dan cabai untuk mengefektifkan kegunaan tanah serta menambah jumlah penghasilan. Target Yayasan Borneo Institute di Kabupaten Gunung Mas akan ditanam sengon di lahan seluas satu juta hektare.

Untuk pemupukan, Borneo Institute telah membeli mesin pembuat kompos dari rumput-rumput yang dikumpulkan para petani. Hanya saja nampaknya ketekunan petani sengon dalam merawat tanamannya tidak merata. Yang dirawat baik, pohon-pohon sengonnya akan nampak lebih subur daripada yang tidak dirawat.  Melihat keadaan begini, boleh jadi, pendampingan dari Borneo Institute ataupun turun tangannya pihak Dinas Pertanian atau Perkebunan diperlukan untuk mensukseskan program dari bawah dan berperspektif baik ini.

Akan dibukanya pabrik pengolahan kayu sengon ini di Pulang Pisau akan membuka perspektif cerah baru lagi bagi program menanam sengon. Pohon sengon jika  berkembang akan merupakan jalan pemberdayaan masyarakat, terutama petani Dayak, salah satu jalan  keluar dari  keterpinggiran. Salah satu jalan “Manggatang Utus”.[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 29 Januari 2017

Dengan Idealisme Pragmatis Meninggalkan Keterpinggiran

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: