Tenaga Lokal dan PBS

“Informasi ada beberapa perusahaan tambang yang mulai aktif, seperti PT Tamtama Perkasa (TP) dan PT Mega Multi Energi (MME). Harapan kita sebaiknya perusahaan-perusahaan ini dapat mempekerjakan masyaraat lokal untuk bekerja di perusahaan,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara (Batara), H. Acep Tion, SH, saat berbincang-bincang dengan para wartawan di ruang kerjanya pada Rabu, 4 Januari 2017 lalu. Acep juga mengatakan “Bukan hanya perusahaan yang bergerak di sektor tambang saja, tetapi perusahaan lainnya seperti perkebunan dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) juga kita harapkan dapat memberdayakan tenaga kerja lokal. Jangan sampai warga lokal di daerah ini hanya sebagai penonton  atau tidak merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan yang ada di sekitar wilayahnya.” “Dengan demikian pengangguran di daerah ini menjadi berkurang” (Harian Radar Sampit, 5 Januari 2017).

Apa yang diharapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batara ini bukanlah harapan baru yang keluar dari mulut para penyelenggara Negara di provinsi ini. Bahkan diucapkan sejak berdasawarsa, juga Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) yang sekarang, H. Sugianto Sabran. Hanya saja harapan yang berusia cukup tua ini sampai hari ini masih saja berstatus harapan yang tidak nampak pada kenyataan. Sampai hari ini saya belum melihat, langkah-langkah kongkret apa yang dilakukan oleh penyelenggara Negara baik legislatif ataupun eksekutif untuk menjelmakan harapan atau himbauan itu merupakan lukisan kenyataan sedangkan wewenang penyelenggaraan Negara berada di tangan mereka. Akan sangat gampang jika penyelenggaraan Negara cukup dengan menyampaikan harapan dan himbauan. Misal, apa tindaklanjut  yang akan dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batara, H. Acep Tion, SH, agar harapannya itu, terutama untuk penduduk lokal yang tidak lain adalah Orang Dayak, terwujud? Pertanyaan ini sebenarnya kemudian lebih ditujukan kepada orang pertama Kalteng yaitu Gubernur Kalteng yang baru, Sugianto Sabran yang mempunyai program menyejahterakan rakyat Kalteng, termasuk penduduk lokalnya. Sebab pada kenyataannya seperti yang ditulis oleh Kompas 2 Juli 2014 tentang keadaan di Kalimantan Timur masuknya “tambang dan kebun punahkan mata pencaharian penduduk” (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/07/02/0005008/ Tambang.dan.Kebun. Punahkan. Mata. Pencaharian.Warga.Adat.Kalimantan).

Masyarakat adat di pedalaman Kalimantan Timur terus kehilangan mata pencaharian utama sejak kehadiran pertambangan batu bara dan mineral, industri minyak dan gas, dan perkebunan sawit.

Industri ini memerlukan lahan yang sangat luas termasuk menyita hutan dan ladang-ladang yang tadinya menjadi wilayah mata pencaharian masyarakat adat. Mantan Bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2001-2006 yang juga Ketua Forum Dayak Menggugat (FDM) Kaltim, Rama A. Asia, mengungkap masyarakat adat kini dalam kondisi kritis sejak investasi masuk.

Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk investasi menyebabkan wilayah kelola masyarakat adat berupa hutan dan ladang menjadi sempit. “Hutan dan tanah mereka diambil untuk investasi dengan alasan demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Faktanya menyebabkan kesengsaraan,” kata Rama dalam sebuah diskusi di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Hutan, sawah, dan ladang secara seragam jadi lahan kebun sawit dan tambang. Masyarakat yang semula mudah memperoleh buah-buahan, padi, ikan, hingga hewan buruan, di dalamnya kini mulai sulit dicari bahkan hilang di beberapa wilayah. Termasuk hilangnya madu hutan yang dulu diandalkan. Pohon Benggeris, salah satu tumbuhan yang dilindungi negara, tempat tawon madu suka hinggap dan bersarang, kini sudah tidak ada lagi. Pohon karet dan rotan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, juga habis.

“Di tempat kami, 300 jenis tanaman obat, dari pohon, perdu, bambu, hingga rumput-rumputan, habis kena tambang dan kebun sawit. Masyarakat yang tadinya mengandalkan obat itu kehilangan hak hidupnya,” kata salah seorang Kepala Adat Dayak, Elioson, yang hadir dalam diskusi ini.

Masifnya industri, kata Rama, juga mengancam kelangsungan produk budaya. Sebutlah tumbuhan doyo sebagai bahan utama serat bagi ulap atau ulos atau sejenis kain tenun tradisional produk suku asli Doyo nyaris punah. Belum lagi rotan dan karet yang digemari perkebunan warga. “Doyo itu tumbuh liar di tanah berpasir. Dulu diusahakan masyarakat Kecamatan Jempang, Kutai Barat. Sekarang Jempang penuh dengan kebun sawit. Lahan habis. Tidak ada ruang untuk tumbuh doyo itu. Tumbuh di antara sawit, malah ditebas orang. Tenun ikat doyo memang masih ada sekarang, tapi tenun lebih banyak benang,” kata Rama.

Rama mengatakan, warga yang terhimpit lalu berpindah, atau memilih meninggalkan cara hidupnya dan beralih menjadi buruh di dunia industri. Mereka yang berpindah kemudian terbentur sempitnya lahan untuk dikelola. Akhirnya, mereka mengalami konflik batas, wilayah kelola, hingga konflik tata ruang antar warga itu sendiri maupun dengan perusahaan.

Sementara itu, mereka yang tidak lagi berkebun dan berburu, memilih menjadi buruing perusahaan. Dengan keterampilan terbatas, mereka terpaksa bersaing dengan pendatang, diikat dengan sistem kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, diberi upah rendah dan dibedakan dengan upah para pendatang yang memiliki keterampilan lebih mumpuni.

“Pekerja pendatang digaji Rp 80.000-Rp 90.000 sehari. Orang lokal cuma Rp 50-60 ribu per hari, karena keterampilan terbatas. Karena tidak memiliki kemampuan lain, terpaksa tetap kerja di situ. Jangka lima hingga 10 tahun lagi tentu akan sengsara. Ini sama dengan memiskinkan masyarakat miskin jadi tambah miskin,” kata Rama.

Dampak terus berlanjut. Kehadiran pekerja dari luar meningkatkan prostitusi liar di seputar tambang dan perkebunan, perselingkuhan antara pekerja dengan warga, perubahan gaya hidup remaja lokal yang tertarik perputaran uang yang besar, pencemaran air dan tanah, hingga kearifan lokal yang terus terkikis.

“Hitungan politis, dari tiga juta penduduk Kaltim, 50 persen suku Jawa, 30 persen Sulawesi, 20 persen gado-gado. Lima persen (dari 20 persen) itu kira-kira orang lokal (masyarakat adat) dan tidak mendapat perhatian serius,” kata Elioson.

Apa yang terjadi terhadap penduduk lokal di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak jauh berbeda dari apa yang mendera penduduk lokal di Kalteng hingga hari ini. Masuknya Perusahaan Besar Swasta (PBS) secara masif tidak menyejahterakan penduduk lokal malah sebaliknya. Dari segi demografis, penduduk lokal pun sudah menjadi minoritas. Keadaan mereka akan makin mengkhawatirkan pada saat ibukota Negara Republik Indonesia dipindahkan ke Kalteng dan Kalteng dimekarkan menjadi dua atau tiga provinsi. (Hal-hal yang mungkin tak terelakkan). Keterpinggiran penduduk lokal, bukan tidak mungkin bisa menjadi sebuah sumber konflik horisontal atau pun vertikal. Sumber dari kekerasan anarki, dan berbagai bentuk eskapisme seperti perjudian, mengkonsumsi obat-obat terlarang; kemudian menjadi fatalis yang menguatkan perkembangan berbagai bentuk mistisisme.

Pertanyaannya: Mungkinkah keterpinggiran penduduk lokal dicegah? Mungkinkah keadaan buruk yang mengancam itu dihindari? Saya kira, jawabannya tentu saja mungkin asal ada kemauan dan tekad politik seorang Negarawan yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok apalagi pribadi seperti yang ditulis oleh William Bodri dalam bukunya “Kuan Tzu’s Supreme Secrets for the Global CEO”, Lucky Publishers, Batam Centre, 2004). Adanya kemauan dan tekad politik Negarawan ini, akan memunculkan upaya-upaya nyata yang membuat penduduk lokal menjadi minoritas kreatif, minoritas bermutu baik secara komitmen manusiawi, prakarsa maupun secara keterampilan. Kunci untuk menjadikan penduduk lokal menjadi minoritas kreatif, saya kira terletak pada pendidikan. Pendidikan yang bersifat membebaskan dan penyadaran, menjadikan mereka sebagai daya manusia yang berdaya. Patut disadarkan bahwa untuk menjadi manusia yang berdaya dihindari benar pemburuan gelar, nilai atau ijazah instan. Dunia pendidikan kita patut ditata ulang, melenyapkan praktek mengkomoditaskan pendidikan. Minoritas Kreatif tidak akan terwujud jika menggunakan metode instan sekalipun hasilnya gelar akademi bisa panjang sejari tengah.

Apabila penyelenggara Negara dengan kemauan dan tekad politik menginginkan munculnya Minoritas Kreatif, cita-cita ini akan lebih cepat terwujud jika seperti mantan Perdana Menteri Malaysia, Moh. Mahatir, atau Presiden Perancis, untuk suatu kurun waktu tertentu menerapkan politik yang disebut ‘diskriminasi positif’. Melalui politik ini semua anak-anak warga lokal (baik mampu ataupun tidak) diberikan fasilitas beasiswa hingga jenjang tertinggi seperti S3. Kirim mereka ke sekolah-sekolah terbaik di negeri ini dan di mancanegara. Dari mana pembiayaan mereka didapat?

Pada masa jayanya HPH, untuk Yayasan Isen Mulang yang bertugas memberi beasiwa kepada anak-anak Dayak, perusahaan-perusahaan pemegang HPH dipungut Rp 1000/m3. Hanya saja uang besar tersebut raib dan menguap entah ke saku siapa. Tidak ada yang mengotak-atiknya. Sekarang menurut daftar Kementerian ESDM masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kalteng paling tidak terdapat 543 “Certified Mining Companies”, belum dihitung PBS perkebunan dan perusahaan pemegang HPH. Saya kira mengutip dana sumbangan periodik dari PBS-PBS ini Pemerintah Kalteng mampu membiayai beasiswa untuk anak-anak penduduk lokal  mulai dari Taman Bermain hingga perguruan tinggi. Beasiswa ini disertai syarat, ia akan dicabut atau dihentikan jika menempuh jalan instan. Dana sumbangan dari PBS-PBS ini pun bisa digunakan sekaligus untuk menhdirikan Sekolah Adat yang memperkuat sumber daya manusia para pemangku adat masyarakat Dayak. Boleh jadi dengan kebijakan begini, Minoritas Kreatif akan bisa terwujud.

Kalau di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk etnik-etnik minoritas di Beijing didirikan  Universitas Minoritas (Minzu Daxué).  Etnik-etnik minoritas non-Han, selain masuk universitas-universitas umum biasa, umumnya masuk Minzu Daxué ini. Dengan cara ini penyelenggara Negara menciptakan syarat agar mereka bisa tumbuh berkembang menjadi Minoritas Kreatif. Barangkali mendirikan semacam Minzu Daxué di Indonesia, apalagi di Kalteng masih terlalu ilusioner untuk hari ini. Tapi saya menganggap jika benar-benar negeri ini dan penyelenggara Negara di provinsi ini memperhatikan penduduk lokal yang kian terpinggir, menciptakan mereka menjadi Minoritas Kreatif adalah salah satu jalan keluar strategis.

Yang tidak kurang pentingnya adalah adanya Perda Tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat  tentang kedudukan masyarakat adat dan hak-haknya atas tanah, wilayah, dan SDA. Perda itu mengatur sekaligus hak atas pembangunan, spiritualitas dan kebudayaan, lingkungan hidup, hukum dan peradilan adat, lembaga masyarakat adat, hingga kewajiban pemerintah daerah dalam hal pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat. Apakah adanya Perda Tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kalteng mesti  menunggu pengesahan UU PPHMHA? Jika ini yang dijadikan alasan, patut diketahui bahwa sejumlah provinsi telah menerapkan perda serupa lebih dahulu.
“Di lapangan, masyarakat membutuhkan payung hukum. Menunggu lagi, berarti pemerintah terus membiarkan kejadian-kejadian di lapangan. Jangan sampai tidak jadi (disahkan). Semua pihak sudah mengeluarkan miliaran Rupiah lewat berbagai studi banding dan diskusi. Jadi tak perlu sampai seperti Aceh dan Papua yang berdarah-darah dulu baru muncul perda,” kata kata Direktur Eksekutif STABIL, Jufriansyah.

Boleh jadi jalan Minoritas Kreatif merupakan jalan mengubah harapan dan himbauan menjadi kenyataan. Minoritas Kreatif ini akan cepat terwujud jika ada kemauan, tekad dan keberanian politik seorang Negarawan. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran- kah itu?[]

Kusni Sulang

Dimuat di Halaman Budaya Sahewan Panarung Harian Radar Sampit 8 Januari 2017, Tenaga Lokal dan PBS

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: