DEBAT IDE DAN ADAT ISTIADAT

Pertanyaan pokok saya: Apakah ada ruang debat-ide dalam adat-istiadat, termasuk adat-istiadat Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng)? Pertanyaan ini muncul karena dalam kenyataan sehari-hari di provinsi ini, saya sering mendapatkan orang-orang yang disidang adatkan karena dituduh melecehkan adat-istiadat Dayak, yang kemudian diperluas menjadi tudingan melecehkan Orang Dayak. Bukan hanya itu. Bahkan untuk berbicara tentang suatu subyek tertentu pun tidak diperbolehkan, tanpa izin pihak-pihak tertentu yang memandang subyek tersebut menjadi monopolinya. Apabila tetap dibicarakan maka yang bersangkutan akan disidangadatkan. Dan masih banyak contoh-contoh kongkret lagi, termasuk yang saya alami sendiri secara pribadi.

Kenyataan demikian mengesankan bahwa ruang penelitian, upaya mencari kebenaran dari kenyataan, mempertanyakan dan mengajukan pendapat menjadi sangat terbatas, untuk tidak mengatakan ditiadakan, atau paling tidak, diciutkan. Adat-istiadat adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh diusik, dipertanyakan atau diotak-atik. Padahal mengajukan pendapat adalah hak dasar manusia yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Apakah adat-istiadat mempunyai hak merampas hak-hak dasar itu? Apakah adat-istiadat yang melakukan perampasan hak-hak dasar manusia, bisa disebut adat-istiadat yang beradat?

Oleh keadaan dan alur pikiran seperti di atas, maka muncul pertanyaan pokok, yaitu: Apakah ada ruang debat-ide dalam adat-istiadat, termasuk adat-istiadat Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng)? Apakah debat-ide yang sering juga dikatakan sebagai debat akademis diberi keleluasaan? Debat-ide adalah suatu diskusi tentang ide, gagasan, wacana, konsep, kesimpulan, tesa dan hipotesa, premis, dan lain-lain yang tidak bersifat kebendaan, dan seluruh aspeknya. Debat-ide bertujuan mencari kebenaran dari kenyataan sebagaimana adanya kenyataan.

Prinsip terpenting yang berlaku dalam debat-ide ialah jujur (berani mengaku salah jika ternyata dirinya keliru); memberi ruang luas bagi kebenaran pihak lain (bukan mencari memang-kalah, sehingga pokrol bambu tidak berlaku, sebagaimana tidak berlakunya prinsip mayoritas sama dengan kebenaran), mengutamakan data, mengatakan yang hitam sebagai hitam, putih sebagai putih. Sikap berprinsip demikian boleh disebut sikap ilmiah. Sikap ilmiah selalu mempertanyakan sesuatu, meragukan kebenaran yang dikemukakan oleh siapa pun juga, tidak pernah menerimanya begitu saja. Perintah atau komando dalam dunia militer denganndisiplin mati, tidak berlaku di dunia akademi atau ilmu-pengetahuan. Hal demikian berlaku sejak berabad-abad silam. Dalam dunia sastra-seni, prinsip meragukan ini disebut pencarian yang tidak punya sampai dan tak punya tabu. Prinsip tanpa tabu ini di dunia akademi dinamakan kebebasan mimbar atau kebebasan akademi.

Apakah adat istiadat? Koentjaraningrat, sang antropolog, memasukkan adat-istiadat dalam kategori wujud kebudayaan. Paling sedikit terdapat 179 perumusun tentang kebudayaan. Tapi Koentjaraningrat memilih kebudayaan sebagai “keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya melalui belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya” (Koentjaraningrat, 2004:9). Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu: (1) Wujud idiil; (2) Wujud kelakuan, (3). Wujud fisik. Adat (adat tata kelakuan) adalah wujud idiil dari kebudayaan. Adat terdiri dari empat tingkat: (1) Tingkat nilai budaya ; (2) Tingkat norma-norma; (3) Tingkat hukum; (4) Tingkat aturan khusus. (Koentjaraningrat, 2004:10-11).

Tidak jauh dari perumusan yang dipilih oleh Koentjaraningat adalah perumusan yang dipilih oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat Perda No.16/2008). Perda No.16/2008) merumuskan “adat-istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat” (hlm. 5).

Perumusan Perda No.16/2008 nampaknya tidak selengkap perumusan Koentjaraningrat. Perda No.16/2008 tidak memasukkan dua tingkat yaitu (3) Tingkat hukum; (4) Tingkat aturan khusus. Tapi yang patut dicatat dari perumusan Perda No.16/2008 tentang adat-istiadat yaitu bahwa adat-istiadat itu “tumbuh dan berkembang”, artinya tidak statis. Saya memahami bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu hal-ihwal, ada unsur-unsur yang dilepaskan atau ditinggalkan, tidak lagi dipakai karena misalnya tidak zamani.

Bagaimana menetapkan unsur-unsur adat-istiadat itu sudah tidak zamani lagi? Saya kira patokannya adalah keadaan nyata dalam kehidupan. Misal kebiasaan kayau-mangayau. Jika hal itu dilakukan terus maka tindakan demikian termasuk kategori tindak kriminal. Soal kayau-mangayau inilah antara lain didiskusikan dalam Pertemuan Tumbang Anoi 1894. Dalam Pertemuan Tumbang Anoi melalui diskusi tercapai kesepakatan untuk menghentikan kebiasaan kayau-mangayau. Adanya diskusi artinya ada debat ide. Penghentian kebiasaan kayau-mangayau menunjukkan bahwa adat-istiadat itu dinamis, tidak statis. Statis akan membuatnya ketinggalan zaman dan kemudian mati. Artinya perubahan dan merubah adat-istiadat bukanlah tabu karena sebagai turunan Maharaja Bunu manusia turun ke bumi yang berkarakter chaos dengan visi-misi hidup-mati bagaimana membuat bumi jadi tempat hidup anak manusia secara manusiawi dengan kualitas yang terus-menerus meningkat.

Visi-misi hidup-mati dalam sastra lisan Uluh Katingan dirumuskan dalam kata-kata “nyanak jata réngan tingang” (anak naga putera-puteri enggang). Adat-istiadat tunduk pada visi-misi hidup-mati ini. Sebab adat-istiadat adalah suatu pranata yang dilahirkan oleh keperluan bersama, kemudian berkembang menjadi semacam hukum, sebagai suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum disokong oleh suatu “sistem alat-alat kekuasaan yang diorganisir” oleh bakas lewu, damang, tamanggung, sebagai primus interpares masyarakat, dalam bentuk lembaga-lembaga adat. Pengalaman dalam menjawab tantangan kehidupan sepanjang ruang dan waktulah yang memberikan masyarakat pengetahuan dan kesimpulan yang kemudian mengkristal dalam wujud pandangan hidup atau filosofi. Filosofi ini lalu mengungkapkan diri dalam berbagai bentuk kongkrit, termasuk dalam berperilaku.

Diskusi atau debat ide juga berlangsung apabila para damang tidak mendapatkan pada pasal-pasal hukum adat yang sudah ada, bagaimana sanksi terhadap suatu masalah baru. Para damang, misalnya di Katingan berunding untuk bersama-sama menetapkan pasal baru. Dengan cara ini adat-istiadat, terutama tingkat hukum dan tingkat aturan khusus jadi berkembang zamani.

Adanya debat ide dalam kebudayaan Dayak juga tersirat dalam ungkapan filosofi ‘hatamuei lingu nalata’, ‘saling mengembarai pikiran dan perasaan sesama’. Konsep filosofis ini menolak mutlak-mutlakan, menolak sikap apriori dan syak-wasangka, tapi menasehatkan agar Orang Dayak bersikap terbuka, mendapatkan kebenaran dari kenyataan.

Saya memahami bahwa “saling mengembarai pikiran dan perasaan sesama” menyarankan kepada manusia Dayak agar setia pada kebenaran yang didapatkan dari kenyataan. Cara paling utama untuk mendapatkan kebenaran dari kenyataan adalah riset. Konsep filosofi ini merupakan bagian dari sistem nilai budaya Dayak. Yang disebut sistem nilai budaya adalah konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia (Koentjaraningrat, 2004: 25).

Berdasarkan pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia ini, maka kebudayaan Dayak, termasuk di dalamnya adat-istiadat, debat-ide bukanlah tabu, tapi justru diniscayakan. Atas dasar ini maka prinsip pengadilan adat adalah menang-menang, bukan menang-kalah seperti prinsip yang digunakan oleh hukum formal (positif).

Dalam Pengadilan Adat, Tim Hakim niscaya mendengar kedua belah pihak, bukan hanya mendengar satu pihak. Kecuali itu Tim Hakim yang juga berfungsi sebagai penyidik akan mendengarkan keterangan para pihak lainya untuk mengumpulkan data selengkap mungkin. Sikap dan cara kerja ini juga tidak lain dari penerapan prinsip mendapatkan kebenaran dari kenyataan (lihat wawancara Harian Radar Sampit dengan Damang Basel Ahat Bangkan tahun 2014).
Kritik berargumen dilengkapi dengan data-data merupakan salah-satu alat dalam debat-ide. Menolak kritik, selain bertentangan dengan epistemologi ilmu-pengetahuan, juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip adat-istiadat Dayak. Dalam hal-hal yang bersifat konseptual, seperti Salam Nasional Dayak, budaya bétang, evaluasi terhadap Perda No.16/2008, politik investasi, dan berbagai kebijakan, modernisasi kelembagaan adat, debat-ide merupakan suatu kesnicayaan. Sikap yang beradat jadinya tidak lain dari menghormati prinsip-prinsip debat-ide di atas.

Kesimpulannya: Debat ide terdapat dalam budaya Dayak, termasuk dalam adat-istiadat Dayak. Patutkah unsur penting ini dikikis dari budaya dan adat-istiadat Dayak?[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 8 Desember 2016

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: