QUO VADIS DAD KALTENG?

Pertanyaan ini muncul dengan latar belakang dan keadaan yang persis. Apakah itu? Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang baru terpilih dalam Musyarawarah Daerah (Musda) DAD 10 September 2016 lalu, H. Agustiar Sabran, berkomitmen untuk menjadikan DAD sebagai organisasi yang “lebih modern berbasiskan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memodernkan DAD agar tidak tergerus perkembangan zaman dan menyentuh semua generasi namun tetap memegang teguh nilai maupun sejarah peninggalan nenek-moyang suku Dayak”.

Agustiar juga menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan “dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI”, yaitu “DAD (menjadi—KS) wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai Agama”(Radar Palangka—Radar Sampit, 26 September 2016). Apa yang dimaksudkan oleh Agustiar dengan ‘organisasi modern’ “dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI”, yaitu “DAD (menjadi—KS) wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai Agama” sampai hari ini belum ada penjelasan apa pun. Hanya saja dari sumber yang sangat bisa dipercayai, saya mendapat keterangan tentang komposisi pengurus DAD pimpinan Agustiar yang terdiri dari kelompok Dayak Kaharingan, Kristen dan Muslim. Kelompok-kelompok ini masing-masing memperoleh jatah tigapuluh persen kedudukan di kepengurusan DAD. Sesuai dengan apa yang pernah dikatakan sebelumnya oleh Agustiar Sabran sebelumnya, yaitu “DAD (menjadi—KS) wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai Agama”, maka Agustiar memasukkan juga etnik-etnik non-Dayak untuk duduk dalam kepengurusan DAD.

Dengan keterangan ini saya memperoleh sedikit gambaran lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan oleh Agustiar tentang modernisasi organisasi DAD. Hal lain yang melatarbelakangi pertanyaan yang menjadi judul catatan ini adalah adanya wacana dari HM Khemal Nasery yang disiarkan melalui media sosial, untuk membentuk Ikatan Keluarga Dayak Muslim Kalimantan (IKDMK). ”Saya merasa perlu dibentuk wadah ini (IKDMK – KS) untuk menampung seluruh potensi terutama budaya,” ujar Khemal Nasery yang berdomisili di Pangkalan Bung menjelaskan wacananya. Menurut Khemal, Provinsi Kalteng sangat luas, sehingga Dayak Pesisir yang ada di wilayah Barat Provinsi Kalteng harus diperhatikan dan dijaga” (Lihat: Harian Radar Sampit, 27 November 2016).

Pada awal tahun 2014 lalu, di Palangka Raya sekelompok orang mendirikan Perhimpunan Dayak Melayu (PDM). Berdirinya Perhimpunan ini disambut oleh ribuan orang yang turun ke jalan-jalan pusat kota menentang PDM. Para pengunjuk rasa mendesak agar pemerintah segera membubarkan PDM Etnik Melayu umumnya adalah penganut agama Islam. Dahoeloe, orang Dayak yang masuk Islam, umumnya menyebut diri sebagai Melayu, dan tidak mau lagi menyebut diri Dayak. Perubahan dimulai sejak diselenggarakannya Kongres Nasional Dayak tahun 1991 di Pontianak, Kongres yang sekaligus mengakhiri polemik berpanjangan tentang nama suku Dayak.

Tentangan terhadap adanya PDM, juga menimpa IKDMK sekali pun baru pada tingkat gagasan. Menurut Harian Radar Sampit gagasan Khemal untuk mendirikan IKDMK ditolak oleh “sebagian besar pengguna facebook atau media sosial karena dipandang “ berpotensi memecah-belah.” (Lihat: Harian Radar Sampit, 27 November 2016).

Argumen yang digunakan oleh Khemal untuk melandasi gagasannya saya kira memang kurang kuat. Kalau IKDMK bermaksud “untuk menampung seluruh potensi” Dayak, apakah Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan lembaga-lembaga bawahannya, apa dipandang tidak “untuk menampung seluruh potensi” Dayak dalam berbagai bidang? Kalau Khemal setuju bahwa tujuan MADN dan lembaga-lembaga bawahannya justru “untuk menampung seluruh potensi”, mengapa Khemal “merasa perlu dibentuk wadah ini” (IKDMK – KS)? Apakah IKDMK mau menyaingi atau menggntikan MADN?

Dengan menggunakan argumen ini, nampak bahwa apa yang dikatakan oleh sebagian besar pengguna facebook dari Kalteng “berpotensi memecah-belah.” Dengan membawa-bawa nama Muslim, agaknya Khemal lupa bahwa dalam keluarga Dayak perbedaan agama tidak membuat mereka tersekat-sekat. Secara filosofi, orang Dayak memandang bahwa “agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Ada-istiadat adalah urusan bersama”. Mencampurbaurkan masalah agama dengan adat-istiadat dan hukum adat, saya kira suatu langkah beresiko dan tidak mempunyai akar dalam sejarah budaya Dayak.

Apabila gagasan mendirikan IKDMK diteruskan ke dalam perbuatan, bukan tidak mungkin kemudian akan muncul organisasi-organisasi baru yang berafiliasi kepada agama, misalnya Ikatan Keluarga Dayak Kristen Kalimantan, Ikatan Keluarga Dayak Katolik Kalimantan, Ikatan Keluarga Dayak Budha Kalimantan, Ikatan Keluarga Dayak Kaharingan Kalimantan, dst.

Saya khawatir, dengan membawa-bawa masalah agama, selain pandangan Khemal menjadi anakronik secara budaya dan sejarah, jika gagasan ini diteruskan maka Khemal memberi sumbangan besar dalam membangun sekat-sekat di kalangan warga adat Dayak. Adanya sekat-sekat akan memperlemah kekuatan Dayak yang sekarang sudah lemah. Upaya memperlemah Dayak ditunjukkan oleh sejarah Dayak telah dilakukan sejak Belanda mulai memperluas daerah koloninya di Tanah Dayak. Dayak tentu saja sangat tidak diuntungkan dengan berada pada posisi lemah. Posisi lemah merupakan jalaran menuju ke pemusnahan yang menunggu di ujung keterpinggiran.

Jika Khemal mengatakan bahwa ”Kami tetap Dayak dan tetap bangga sebagai Dayak” barangkali dengan memperlemah Dayak maka inilah contoh mutakhir bagaimana Dayak melakukan bunuh diri. Boleh jadi juga contoh kekinian dari konsep “semua pangkalima”. Saya tidak bisa turut bangga dan tidak menghargai sikap bunuh diri karena mati jauh lebih gampang daripada hidup. Apalagi secara filosofi, Dayak itu adalah “Utus Panarung” (Turunan Petarung).

Tentang Dayak Pesisir. Apakah benar kelembagaan adat kekinian tidak memperhatikan mereka? Apabila data-data saya benar, data-data yang saya miliki mengatakan keadaan yang berbeda dari argumen Khemal. Jika disimpulkan maka gagasan Khemal untuk mendirikan IKDMK bukanlah gagasan positif dilihat dari segi kepentingan masyarakat adat Dayak secara keseluruhan.

Apakah langkah modernisasi Agustiar terhadap DAD suatu hal yang positif? Melakukan modernisasi organisasi dalam pengertian membuat organisasi itu zamani, memang sesuatu yang niscaya. Masalahnya terletak pada pertanyaan: Bagaimana modernisasi itu dilakukan. Untuk itu kiranya patut diketahui apa yang menjadi masalah kunci dalam melakukan modernisasi itu. Apakah komposisi masing-masing 30 persen untuk Dayak Islam, Dayak Kristen dan Dayak Kaharingan merupakan masalah kunci bagi zamani tidaknya DAD?

Saya kira masalah kunci tidak terletak pada komposisi 30 persen itu tapi terletak pada kualitas, baik kualitas pengetahuan, kemampuan organisasi artinya kualitas kepemimpinan atau keteladanan, kualitas profesional sebagai pemangku adat, kualitas keberpihakan, kualitas wawasan, kualitas kematangan emosi dan inteligensia. Singkatnya terdapat pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pemangku adat. Apakah Modernisasi Agustiar menjamin bahwa pengurus DAD yang berkomposisi 30 persen itu akan menjamin yang duduk di pengurus adalah para pemangku adat berkualitas? Padahal para pemangku adat dalam sejarah merupakan sosok-sosok primus inter pares. Dengan tingkat kualitas seadanya, saya khawatir dalam kepengurusan DAD akan terbangun sekat-sekat dan lebih buruk lagi rebutan dominasi dan hegemoni, serta campur-aduk dengan kepentingan politik. Akibatnya kelembagaan adat tidak lagi independen, melainkan hanya menjadi kuda tunggangan kepentingan-kepentingan politik.

Jalan untuk mencapai kualitas demikian tidak lain dari penyelenggaraan sekolah adat atau apa pun namanya, yang permanen, bukan insidental. Untuk menjadi pemangku adat yang zamani, mereka tidak lain dari lulusan sekolah adat ini. Melalui sekolah adat begini kaderisasi, pelestarian kearifan lokal dan khazanah budaya dilakukan secara kongkret dan profesional.

Hal lain yang disampaikan oleh sumber saya, Modernisasi Agustiar memasukkan ke dalam pengurus DAD Provinsi orang-orang asal etnik non-Dayak. DAD Provinsi Kalteng sampai detik ini masih belum menyiarkan apapun tentang komposisi pengurus barunya. Jika sumber saya benar, apabila benar demikian, masih bisakah DAD disebut DAD? (Lihat: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah; lihat juga: Anggaran Dasar Majelis Adat Dayak Nasional mengenai apa-siapa yang disebut Dayak). Sebagai acuan: Apakah dalam kepengurusan Pakuwojo, perhimpunan warga Batak, Minangkabau, dll… terdapat orang Dayak di dalamnya? Jika demikian di kemanakan DAD sebagaimana yang dilukiskan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

Sebagai bagian dari MADN, secara organisasi dan prosedural minimal, DAD Provinsi Kalteng jika mau melakukan kebijakan-kebijakan baru seperti misalnya Modernisasi Agustiar, memasukkan orang-orang non Dayakn sebagai pengurus DAD, dengan pimpinan MADN, niscayanya patut mendiskusikannya dengan MADN – lembaga yang di atasnya. (Lihat: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah).

Saya sungguh khawatir, Modernisasi Agustiar, jika salah langkah, justru akan melenyapkan DAD. Kalau pun masih ada, yang ada hanyalah nama tapi isinya sudah berbeda. Kalau tidak demikian, lalu Quo Vadis DAD Agustiar? Terbayangkankah oleh warga adat Dayak Kalteng, apa bagaimana jadinya Dayak tanpa kelembagaan adat dan organisasinya sendiri? Dayak kembali dilucuti atau melucuti diri sendiri.

Mudah-mudahan tulisan ini bisa mendorong Agustiar Sabran mau memberikan keterangan-keterangan terbuka yang padan tentang Modernisasi-nya dan bagaimana Modernisasi itu dilakukan. Saya kira, bukan hanya saya yang memerlukan penjelasan padan itu, tapi seluruh warga adat Dayak Kalteng. Konsep, pikiran adalah awal dari tindakan. Agustiar tidak menderita kerugian apa pun dengan mendiskuskikan terlebih dahulu konsep-konsep modernisasinya, sebaliknya justru akan mematangkan konsep-konsep tersebut. Mudah-mudahan penantian saya bukan penantian Buliga dan atau penantian menunggu Godot.[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 4 Desember 2016

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: