BEBERAPA CATATAN UNTUK DAD AGUSTIAR

Kelembagaan Adat Dayak, termasuk Dewan Adat Dayak (DAD), walaupun ia merupakan lembaga baru dalam sejarah kelembagaan adat Dayak yang terbentuk mengikuti terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat Perda No. 16/2008), bisa mempunyai peranan penting dalam tripartite pengelolaan penyelenggaraan Negara di Kalimantan Tengah (Kalteng). Jika Kelembagaan Adat ini solid dan independen, ia bisa menjadi salah satu unsur dari tripatite itu. Sebab Serikat Buruh, Serikat Tani dan unsur-unsur partner sosial lainnya masih belum kuat di Kalteng dan memang tidak mempunyai akar sejarah di daerah yang bukan daerah industri dan lemah tradisi berorganisasinya, sehingga tidak bisa diharapkan sebagai partner sosial yang berarti. Sebagai daerah agraris, para petaninya tidak punya tradisi berserikat atau berorganisasi, ditambah oleh sisa-sisa budaya yang merasa diri “semua pangkalima” (uras pangkalima) dan hakayau kulae (saling mangayau atau saling menjegal) sebagai produk dari cara berproduksi individual. Handep, bukanlah wujud dari adanya kolektivitas tapi tidak lain dari bentuk barter atau perdagangan primer.

Dalam kondisi demikian yang punya akar adalah Kelembagaan Adat. Ia juga pernah mempunyai serta sampai hari ini menyisakan basis sosial yang bisa berkembang. Lahirnya Kalteng sebagai provinsi tersendiri, termasuk perjuangan menghalau kolonialis Belanda, tidak terlepas dari peranan para pemangku adat dan Kelembagaan Adat Dayak. Sesuai dengan peran dan arti penting Kelembagaan Adat dan para pemangku adat, dalam konteks kekinian, DAD niscayanya menjadi semacam parlemen para pemangku adat (yang mutunya patut ditingkatkan), bukan organisisasi para birokrat atau yang tidak ada kaitannya dengan Kelembagaan Adat.

Sejak dipilih menjadi Ketua DAD Provinsi dalam Musyarawarah Daerah (Musda) DAD 10 September 2016 lalu, H. Agustiar Sabran, telah mengeluarkan beberapa gagasan, terutama gagasan modernisasi DAD sebagai organisasi. Modernisasi organisasi ini membuat DAD menjadi “wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai agama”. (Radar Palangka – Radar Sampit, 26 September 2016). Untuk itu maka komposisi pengurus DAD Provinsi terdiri dari masing-masing 30 persen wakil dari berbagai agama, terutama Islam, Kristen dan Hindu Kaharingan. Sehingga Pengurus DAD Agustiar terdiri dari 250 orang (Harian Kalteng Pos, 19 Desember 2016).

Saat pengukuhan pengurus di Istana Isen Mulang (Sabtu, 17 Desember 2016), Agustiar tidak menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan modernisasi DAD sebagai organisasi, tetapi menjelaskan secara sepintas apa yang dimaksudkan dengan Masyarakat Dayak Modern. “Masyarakat Dayak Modern yang dimaksud adalah masyarakat Dayak yang maju, baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi”, ”masyarakat yang bisa menjadi acuan bagi masyarakat lainnya”, ”masyarakat yang menganut falsafah huma-bétang”, ”mandiri dengan spririt kearifan lokal dalam mengelola kekayaan yang dimilikinya”, ”memiliki kemauan kuat dan kemampuan serta berpikir modern˝, ”menjadi pemain, bukan menjadi penonton, mampu bersaing” (Radar Sampit, 19 Desember 2016).

Usul-usul DAD untuk bagaimana mewujudkan Masyarakat Dayak Modern kemudian akan disampaikan kepada pemerintah agar kepentingan masyarakat Dayak diakomodir (Radar Sampit, 19 Desember 2016). Artinya untuk mewujudkan cita-cita membangun Masyarakat Dayak Modern, DAD Agustiar tetap bersandar pada penmerintah atau penyelenggara Negara. Kalau demikian, di mana lalu kemandiriannya?

Dari paparan singkat tentang apa bagaimana Masyarakat Dayak Modern menurut versi Agustiar di atas, nampak bahwa modernisasi bagi Agustiar terutama terletak pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kemudian akan berdampak lebih lanjut ke sektor-sektor lain seperti tidak menjadi penonton, mampu bersaing, bisa mandiri mengelola kekayaan, dst. dan lain sebagainya… Sehingga, menurut logika Agustiar, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan soal kunci bagi terwujud tidaknya Masyarakat Dayak Modern.

Penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terwujud tentu saja melalui pendidikan, terutama pendidikan kejuruan. Masalahnya untuk Kalteng, terletak pada pertanyaan: Bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan terlaksana apabila nilai, ijazah, gelar akademi diperlakukan sebagai komoditas? Apa yang dilakukan oleh DAD Agustiar untuk menangani praktek yang belum pupus dari dunia pendidikan Kalteng? Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajukan oleh Agustiar, terletak pada soal bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi aplikatif.

Pertanyaannya: Seberapa tinggi taraf ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai melalui pendidikan baik di dalam maupun mancanegara ? Apakah negeri-negeri mancanegara mau melakukan alih teknologi yang merupakan ‘senjata penguasaan’ mereka terhadap negeri-negeri lain? Berkembangnya teknologi di negeri-negeri yang disebut ‘macan baru ekonomi’ seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang dan Singapura, bukanlah hasil kemurahan hati Amerika Serikat, melainkan tidak terlepas dari kepentingan Amerika Serikat sendiri pada masa Perang Viet Nam. Apa yang dialami oleh negeri-negeri ‘macan ekonomi baru’ itu saya merasa pasti tidak akan terulang di Indonnesia. Berbeda halnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Soviet Uni dan negeri-negeri sosialis, termasuk Kuba-nya Fidel Castro, terutama di RRT sebab pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa Soviet Uni sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh RRT yang di sini tidak saya uraikan lebih lanjut.

New Trade Economic Zones yang dilakukan oleh RRT terutama di Tiongkok Selatan, sebenarnya bukanlah untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. New Trade Economic Zones agaknya lebih bersifat politis, karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, RRT bersandar pada apa yang disebut oleh Prof. Dr. Ignacy Sachs dengan istilah ‘teori kotak hitam’ dan politik ‘merah dan ahli’ (yang saya sebut dengan istilah ‘manusiawi dan ahli’). Manusia dan ahli adalah politik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi aplikatif dengan pertama-tama meletakkan titik berat pada pembangunan manusia terlebih dahulu. Bahwa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu bertujuan untuk membangun dan mengembangkan bangsa dan negerinya, untuk tujuan-tujuan manusiawi. Dengan adanya kesadaran demikian, bukan hanya sekedar tukang, tetapi manusia sadar. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan tekad dan prakarsa. Mereka terhindar dari mengkomoditaskan diri.
Ide modernisasi Agustiar nampaknya berbeda dari konsep pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh RRT. Agustiar bertolak dari konsep seorang tukang. Dengan konsep Agustiar, saya kira yang dicapai tidak lebih dari ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dua kalau bukan kelas tiga atau lima. Kemudian pemilik ilmu pengetahuan danb teknologi itu, belum tentu mau bekerja untuk Kalteng karena mereka adalah tukang yang memburu upah tinggi, tidak segan mengkomoditaskan diri.

Jika mau mencari politik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, selain belajar dari mancanegara, terutama politik RRT, saya kira konsep intelektualitas Dayak ‘tunjung nyahu’ dan konsep filosofis “mamut-ménténg, pintar-harati, mameh-uréh” (konsep ini jangan dipenggal-penggal!), konsep visi-misi manusia Dayak, barangkali layak dijadikan rujukan.

Niat baik Agustiar agar Orang Dayak dan Uluh Kalteng menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi patut dihargai, hanya saja barangkali yang patut dicari bagaimana menemukan jalan pengejawantahannya. Kunci permasalahan saya kira terletak pada pembangunan dan pengembangan manusia sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Selain kekurangan cendekiawan (yang bergelar akademi, termasuk Profesor Doktor tidak identik dengan cendekiawan), Kalteng dan Indonesia kekurangan manusia yang manusiawi. Lebih kurang lagi adalah manusia yang manusiawi dan ahli.

Politik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, apalagi pembangunan dan pengembangan Masyarakat Modern, cq Masyarakat Dayak Modern tentu saja tidak bisa dilakukan oleh kelembagaan adat, termasuk tidak oleh DAD Agustiar. Dalam soal ini penyelenggara Negara mempunyai peran desisif. Di sinilah arti penting Kelembagaan Adat seyogyanya bisa mengembangkan diri menjadi partner sosial yang merupakan salah satu unsur dari tripartite penyelenggaran Negara. Bukan menjadi gramofon.

Dari sekian banyak hal yang ingin saya sampaikan, di samping soal-soal di atas, saya ingin mengomentari pemberian gelar kehormatan Dayak kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diberi gelar Raja Haring Hatungku Hatungket Langit yang menurut pemberi gelar, yaitu DAD Agustiar bermakna “raja yang bijaksana dan berkepribadian luhur sebagai penopang keutuhan bangsa” (Radar Sampit, 20 Desember 2016). Pemberian gelar ini, menurut Agustiar, merupakan: (1) Salah satu bentuk penghargaan kepada Presiden yang dinilai mampu menjadi pemimpin bangsa Indonesia dengan baik. (2) Selain itu pemberian gelar tersebut diharapkan menjadi perekat persatuan dan kesatuan; (3) Juga merupakan upaya DAD untuk memelihara adat daerah.

Penilaian pada Jokowi saya kira terlalu dini. Apa jasa Jokowi yang sangat mendasar untuk Masyarakat Dayak selama ia menjelang tiga tahun menjadi Presiden? Presiden bukanlah Raja. Raja dalam masyarakat Dayak mempunyai konotasi negatif. Menghargai tidak harus mengobral gelar yang disebut gelar Dayak. Alasan kedua dan ketiga pun tidak relevan, paling tidak, tidak mendukung. Kalau dirunut-runut Kelembagaan Adat Dayak Kalteng sampai hari ini nampak terlalu mengobral pemberian gelar ini. Pengobralan begini bisa berdampak negatif. Orang menjadi kurang hormat dan menghargai. Pengobralan gelar adat Dayak saya kira tidak terpisahkan dari kualitas pola pikir dan mentalitas tertentu. Lalu pemaknaan atau penafsiran gelar yang diberikan itu terkesan sangat arbitrer, sangat longgar, terkesan kehilangan logika. Bagaimana dan di mana alur nalar penafisran kalimat gelar Raja Haring Hatungku Hatungket Langit yang jika saya benar terjemahan harafiahnya adalah Raja Kehidupan Bertungku Bertongkat Langit?

Daripada mengobral gelar saya kira lebih baik fokus meningkatkan mutu para pemangku adat dan organisasinya sehingga pemangku adat Kelembagaan Adat Dayak benar-benar menjadi pemikir, organisator dan pemberdaya nyata masyarakat adat Dayak sehingga warga adat tidak menjadi yatim-piatu.[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 25 Desember 2017 Beberapa Catatan untuk DAD Agustiar

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: