SALAMAT BAGAWI, DURANG PAHARI!

Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diketuai oleh H. Agustiar Sabran, S.Kom, hasil Musyawarah Daerah, akan dikokohkan oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), yang juga Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, pada 17 Desember 2016. Upacara pengokohan berlangsung di Istana Isen Mulang, nama untuk rumah jabatan Gubernur Kalteng. Acara pengokohan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah DAD pada tanggal 18-19 Desember 2016 di Bétang Hapakat, Jalan RTA Milono, Palangka Raya dan dimeriahi oleh Pawai Budaya dan Doa Lintas Agama untuk Bangsa sekaligus menutup rangkaian acara tersebut.

DAD Kalteng periode 2016-2021 dipimpin oleh H. Agustiar Sabran, S.Kom (selanjutnya saya singkat “DAD Agustiar”) menetapkan visi-misi “Masa Bakti”-nya: Menuju DAD yang Modern dan Mandiri, dengan Kearifan Lokal dalam Bingkai NKRI. Visi-misi DAD Agustiar tidak jauh-jauh dari visi-misi pasang Gubernur Sugianto-Habib: “Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmoni)”. Sedangkan untuk misi dalam bidang sosial-budaya, pasangan Sugianto-Habib berniat “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang”. Hal baru pada DAD Agustiar adalah dibentuknya Dewan Pakar yang diketuai oleh mantan Rektor Universitas Palangka Raya Napa J. Awat. Kepada seluruh pengurus DAD Agustiar, dengan harapan terbaik, sesuai dengan otoproklamasi bahwa periode kepengurusan DAD Agustiar disebut sebagai “masa bakti”, pertama-tama saya menyampaikan “Salamat Bagawi, Durang Pahari!”(Selamat Bekerja, Para Sanak-Saudara!”). Bakti tidak lain dari bekerja berpedoman pada visi-misi, terutama poin “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang”.

Seiring dengan harapan ini saya ingin menerakan beberapa catatan – dan maaf apabila dirasakan tidak mengenakkan hati atau membuat muka dan telinga merah. Karena umumnya di negeri ini, kritik masih dipandang sebagai hujatan, sebagai meludahi muka orang lain di depan publik. Kritik belum dipandang sebagai epistemologi ilmu pengetahuan dan keniscayaan guna mendekati kebenaran. Penolakan terhadap kritik merupakan bentuk tersembunyi dari pola pikir uniformisme (pikiran tunggal) yang tidak mampu menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakat yang tidak pernah tunggal dan selalu majemuk. Perbedaan pendapat belum mampu dipandang sebagai salahsatu sumber kekuatan jika ia mampu dikelola baik. Di provinsi ini, yang berbeda pendapat sering diperlakukan dengan pengucilan dan ancaman, bentuk telanjang dari otoritarianisme, yang sering tidak mau diakui sebagai otoritianisme, dan gampang meluncur ke fasisme.

Saya meyakini bahwa menindas kritik dengan berbagai cara, tidak memberikan tempat bagi kebenaran orang lain, tidak akan membuat Kalteng melesat maju ke depan tapi sebaliknya akan meluncur kencang ke belakang. Akar budaya anti kritik ini memang terdapat pada budaya Dayak, seperti pada konsep “uras pangkalima”, memisahkan “mamut-ménténg” dari “pintar-harati” dan “maméh-uréh”. Kemudian apakah kita sudah meninggalkan konsep-konsep masyarakat primer atau tribalisme awal? Dengan menolak kritik, antara lain dengan selubung “kritik boleh tapi harus kritik yang membangun”, penolak kritik, apalagi jika sampai pada tingkat tabu kritik, diakui atau tidak, memandang bahwa kekuasaan itu sama-sebangun dengan kebenaran.

Dengan adanya Dewan Pakar yang terdiri dari para mereka penyandang gelar akademi, saya berangkat dari kepercayaan bahwa DAD Agustiar bukan kalangan tabu kritik atau menolak kritik. Tapi merupakan kelompok yang terbuka sebagai ciri dari sikap akademisi. Akademisi dalam hal ini Dewan Pakar merupakan otak dari DAD dalam melaksanakan program-programnya, cahaya kilat pencerahan dan kesadaran bagi kehidupan. Panutung bulan matanandau pambélum, jika menggunakan filosofi kecendikiawanan Dayak. Akademisi yang anti kritik saya kira sulit disebut sebagai akademisi sesungguhnya. Dalam sejarah akademisi dunia, kebenaran dan mempertahankan kebenaran merupakan salah-satu tradisi. Galileo dan Socrates, misalnya membayar pembelaan ini dengan nyawa mereka. Keteguhan demikian pun diperlihatkan dalam sejarah akademisi, sastra-seni Indonesia sebagaimana diperlihatkan antara lain oleh Ki Hajar Dewantara, Cak Durasim, dll.

Soal kunci dalam pekerjaan akademisi saya kira terletak pada penelitian. Tanpa riset, yang muncul adalah akademisi menara gading, melahirkan para “pangeran” dan “anak raja” jika meminjam istilah penyair Perancis, Paul Eluard. Kalteng tidak memerlukan cendekiawan tipe “pangeran” atau “anak raja”. Dalam budaya Dayak “raja” mempunyai pengertian buruk, yaitu ‘pemalas’, tukang perintah’ bahkan sejenis manipulator.

Kecuali itu, dari DAD Agustiar, terutama dari Dewan Pakar-nya saya mengharapkan ada penjelasan terbuka dan agak rinci tentang apa yang dimaksudkan dengan “Menuju DAD yang Modern dan Mandiri, Dengan Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI”. Apa yang disebut modern dan mandiri. Apakah mandiri berarti bebas dari intervensi penyelenggara Negara? Jika demikian, tentunya berdampak pada peninjauan kembali Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Posisi mandiri dalam artian independen bagi kelembagaan adat sangat penting.Yang jelas dengan posisi mandiri kelembagaan adat terlepas dari keadaan menjadi kuda tunggangan politik. Ia bisa melakukan pengawasan sosial, menjadi pemikir, organisator dan pemberdaya masyarakat adat. Kunci kemandirian, bertenaga tidaknya kelembagaan adat Dayak, terletak pada peningkatan mutu pemangku adat. Mutu dalam pengertian kemampuan dan pengetahuan. Tanpa perbaikan mutu, kelembagaan adat akan jadi gramofon, masyarakat adat tetap berjalan di tempat, tidak mampu keluar dari keterpinggiran yang kian menjadi.
Syukur-syukur jika DAD Agustiar, cq. Dewan Pakar-nya, bisa memberikan penjelasan tentang yang dimaksudkan dengan “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang”. Bagaimana caranya “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang” itu.

Tentang filosofi Huma-Betang, apakah Bétang itu punya filosofi? Saya menganggap bétang itu tidak ada filosofinya. Bétang tidak lain dari sebuah benteng dalam perang (menghadapi kayau-mangayau) berbeda dengan tongkonan Toraja. Kalau mau tetap menggunakan istilah budaya bétang, barangkali diberikan isi baru tidak berhenti pada gejala. Jika demikian apa yang dimaksudkan dengan ”kearifan lokal”? Kejelasan masalah ini, saya kira akan berkaitan dengan perkembangan masyarakat Dayak lebih lanjut. Bukan sebatas diskusi teoritis.

Penjelasan kepada publik mengenai hal-hal mendasar di atas diperlukan jika menginginkan bahwa konsep-konsep tersebut menjadi milik warga masyarakat adat, bukan hanya milik pengurus. Mengurung ide-ide tersebut pada lingkungan pengurus DAD akan membuat DAD Agustiar menjadi bersifat elitis. Elitisme bukan jalan keluar sebaliknya bisa berkembang menjadi kesewenang-wenang otoritarian atau despot. Sedangkan jika ide-ide itu dipahami, disetujui warga adat maka ide-ide tersebut akan menjelma menjadi kekuatan material yang ampuh.
Soal lain: Apakah DAD Agustiar tidak ada pikiran untuk memperjuangkan peninjauan ulang salam nasional Dayak: “Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata?” Pertanyaan ini muncul karena saya anggap salam ini terlalu panjang, tidak layak jadi salam. Salam itu biasanya hanya satu kata. Misalnya: Merdeka! Sebagai salam nasional kita; Horas! untuk Tapanuli Utara; Hotu! untuk Halmahera, Paotere! Untuk pelaut Bugis Makassar, dst. Akan tidak logis jika salam nasional Merdeka digantikan dengan satu kalimat: Kemerdekaan Adalah Hak Semua Bangsa. Adakah penggantinya yang terdiri dari satu kata saja tapi mempunyai makna filosofis yang mendalam? Tentu saja ada. Seperti “Has eh!”. Mengapa hal ini tidak diangkat? Tidak terangkatnya masalah ini karena penelitian sejarah budaya minim dilakukan untuk tidak mengatakan ‘tidak dilakukan’ sehingga dalam Musyawarah Nasional MADN, DAD Kalteng tidak mempunyai saran alternatif dalam menanggapi usul DAD Kalimantan Barat (Kalbar). Sedangkan Kalbar melalui Institut Dayakology (ID) sejak 30-an tahun telah melakukan penelitian sejarah dan budaya. Yang mengangkat “Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata?” adalah ID.

Apakah Dewan Pakar DAD Agustiar akan menempatkan penelitian dan pendidikan para pemangku adat Dayak untuk peningkatan mutu sebagai pekerjaan utama, sampai sekarang saya belum mendapatkan keterangan apapun. Yang pasti menggunakan ‘kira-kira’, ‘emosi’ sebagai dasar tindakan tidak membawa kita ke mana-mana, sementara banyak masalah di provinsi ini masih berada dalam tempat-tempat gelap. Sambil sekali lagi menyampaikan “Salamat Bagawi, Durang Pahari!”, hendaknya dicatat bahwa Quo Vadis DAD Agustiar? tetap menjadi pertanyaan pokok saya. Harapan dan pertanyaan pokok ini agaknya sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh penyair Uluh Kalteng asal Jawa Timur, Agung Catur Prabowo :

ANAK ENGGANG
Buat Anak Dayak

mendung tak bisa lagi menggantung di dahan
tunggak juga telah hanyut berserak
anak enggang

sarang kini harus kau bikin sendiri
dari pucuk pucuk yang hangus
dari arang yang tersisa

langit kini harus kau lukiskan sendiri
dengan kepak putih atau hitam
dengan paruh atau mahkota

bila sudah masanya
terbanglah melintas cakrawala
agar kisah anak enggang
tak berakhir di pokok ara

Apakah “kisah anak enggang akan berakhir di pokok ara? Yang turut menjawabnya adalah DAD Agustiar.[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 18 Desember 2016

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: