PÉHÉ & JAKÉ

PÉHÉ & JAKÉ
Oleh Kusni Sulang

Apabila para warga masyarakat adat Dayak ditanya, lebih-lebih yang berada jauh di pedalaman, bagaimana keadaan kehidupan mereka, jawaban yang diberikan adalah ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ (terdesak). Lalu sekarang, hidup dari apa? Jawaban mereka: ‘Nyedot’. Mencari emas baik sebagai buruh orang lain yang memiliki alat-alat penyedot atau pun bekerja sebagai penyedot independen. Hanya saja yang berkedudukan sebagai penyedot independen ini jumlahnya sangat sedikit karena ketiadaan modal. Sebab ‘desakan perut’ yang tidak pernah mau berkompromi, mereka tidak peduli, apakah ‘menyedot’ ini merusak lingkungan atau tidak, apakah baik untuk kesehatan dan keselamatan atau tidak, apakah usaha ini disebut legal atau liar. Agar mendapatkan kekuatan tambahan dalam menyedot, mereka pun mengonsumsi narkoba yang membuat kehidupan mereka. Dengan menjadi pemakai narkoba, kehidupan mereka menghadapi soal perusakan baru, yaitu perusakan oleh narkoba. Uang menyedot akhirnya lari ke narkoba.
Mereka memang tidak mempunyai banyak pilihan lain. Merotan dan menakik karet, oleh sangat rendahnya harga jual, rotan dan karet tidak bisa dijadikan sandaran kehidupan. Berladang, dengan adanya Peraturan Daerah (Raperda) baru dari Plt. Gubernur Kalteng, berladang menggunakan tekhnik membakar lahan, terancam sebagai tindakan pidana.
Sementara tingkat pendidikan sekali pun disebut adanya pendidikan gratis, karena kenyataannya tidak gratis sepenuhnya, oleh ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ tidak memungkinkan mereka bersaing dengan pihak lain. Sehingga mereka tidak mempunyai ketrampilan (skill know how) yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS), ditambah warga adat Dayak tidak mempunyai tradisi bekerja di perkebunan sawit atau pun tambang. Perkebunan sawit dan tambang tidak menyelamatkan kehidupan warga adat Dayak, sebaliknya membuat mereka kian terpuruk, kosakata Indonesia untuk ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’.
Dalam keadaan ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ begini, mereka terpaksa menjual aset dan alat produksi utama yang dimiliki, yaitu tanah yang membuat mereka makin tergantung pada kekuatan fisik saja. Penjualan aset dan alat produksi utama kian marak oleh adanya Mafia Tanah dan lapar tanah dari pihak PBS dan penyelenggara Negara yang berkolusi dengan PBS.
Keadaan ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ ini, selanjutnya menjadi induk dari berbagai penyakit sosial dan mendorong proses proletarisasi di daerah pedesaan yang luas di Kalimantan Tengah. Keamanan, kedamaian dan kerukunan masyarakat pun turut terancam oleh keadaan ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ ini. Apalagi warga adat Dayak merasa diri sebagai penduduk asli Kalteng; Kalteng didirikan melalui perjuangan berdarah untuk menjadi ‘Rumah Dayak’ tapi kemudian yang punya ‘rumah’ terpojok menjadi ‘jongos rumah’.
Keadaan ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ makin bertambah ketika Kalteng sekarang secara demografis, warga adat Dayak berada pada posisi keempat setelah Jawa, Banjar, Bugis. Posisi keempat ini pun dalam waktu dekat akan ditempati oleh etnik Batak. Posisi dan keadaan demografis begini berdampak pada seluruh sektor, termasuk politik. Keadaan warga adat Dayak yang ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ yang bermula sejak masa HPH di zaman Orba tahun 1970-an, akan bertambah ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ pada saat Kalteng sekarang dimekarkan menjadi beberapa provinsi. Oleh karena itu saya kira politik transmigrasi seperti sekarang dan politik keluarga berencana pukul rata, akan membuat yang mayoritas akan tambah mayoritas dan mengesankan sebagai cara menempatkan dominasi mayoritas sebagai penguasa dari kolonialisme internal atas nama Republik dan Indonesia. Politik yang membahayakan Republik dan Indonesia begini patut segera ditinjau ulang, seperti halnya dengan keniscayaan meninjau ulang politik investasi yang diterapkan selama ini yang menempatkan investor sebagai pengendali Negara, bukan Negara yang mengatur investor.
Yang ironis adalah bahwa dari 14 kabupaten/kota di Kalteng, hanya dua kepala daerah yang bukan orang Dayak. Bahkan Gubernur, orang pertama provinsi pun orang Dayak. Tapi kenyataan ini ternyata tidak memperbaiki posisi warga adat Dayak. Sebaliknya warga adat Dayak dari hari ke hari kian ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’. Artinya ada sesuatu yang tidak sehat dan patut dipertanyakan terhadap petinggi-petinggi yang tidak lain dari orang pertama daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota. Apabila selalu dikatakan bahwa Kalteng maju melompat dan keamanan terjaga, saya memandangnya keadaan Kalteng yang disebut demikian tidak lain dari kemapanan di atas kerusakan. Keadaan warga adat Dayak yang ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ mengatakan semacam kolonialisme internal sedang berlangsung dan barangkali orang Dayak sendiri, terutama para elit politiknya turut menerapkan politik demikian. Kalau tidak, mustahil warga adat Dayak kian ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’.
“There is something rotten in the State of Denmark” (Ada sesuatu yang busuk di Negara Denmark), tulis dramaturg Inggris Shakespeare dalam karyanya “Hamlet”. Dan ‘The State of Denmark’ itu adalah Kalteng dan para elite politik Dayak-nya. Saya sarankan mereka melakukan introspeksi (periksa diri) sungguh-sungguh dan tidak hanya ‘menjual kecap nomor 1’ yang dalam kenyataan, kualitasnya bukan nomor satu seperti laiknya kampanye pilkada yang lebih bersifat ‘kembang gula’ bagi para pemilih. ‘Kembang gula’ janji dijadikan alat memperoleh suara, ketika berkuasa dilupakan.
Malaysia Mahathir dan Perancis Sarkozy untuk mengangkat kelompok masyarakat yang terpinggir yaitu Melayu dan warga asal imigran, menerapkan politik yang disebut ‘diskriminasi positif’. Politik ‘diskriminasi positif’’ diakhiri saat ‘yang terpinggir’ dipandang sudah terangkat setara.
Saya berpikir kebijakan ‘diskriminasi positif’ untuk mengangkat warga adat Dayak di Kalteng, bukan hanya tidak bertentangan dengan Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai serta cita-cita, tapi justru salah satu bentuk mengejawantahkan rangkaian nilai tersebut. Kebijakan politik yang diambil oleh Cornelis ketika menjadi Bupati Landak (sekarang Gubernur Kalimantan Barat) dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Dayak, boleh disebut sebagai salah satu bentuk dari politik ‘diskriminasi positif’. Barangkali politik ini pulalah yang dilaksanakan oleh Tjilik Riwut ketika menjadi Gubernur Kalteng (1957-1967). Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya merupakan kunci utama pemberdayaan dan pembangunan Kalteng, terutama untuk mengangkat warga adat Dayak keluar dari rawa-rawa lumpur ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’.
Artinya dalam sejarah Kalimantan, sejarah Kalteng, dan negeri-negeri lain, politik ‘diskriminasi positif’.pernah dilaksanakan. Sayangnya, setelah itu politik demikian tidak lagi dilirik. Juga tidak oleh kebijakan “Kalteng Harati”.
Apabila politik ‘diskriminasi positif’ dilakukan oleh penyelenggara Negara, agar pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia Dayak berlangsung cepat seperti konsep ‘mangalanja kilat matandau’ (melomba petir dan matahari), ‘diskriminasi positif, masyarakat adat Dayak sendiri perlu aktif secara kolektif dan terorganisasi membangun dan mengembangkan barisan sumber daya manusia yang berdaya. Dalam hal ini masyarakat adat Dayak Kalteng bisa belajar dari pengalaman Minangkabau, Manado, etnik Tionghoa, dan atau sebuah etnik kecil di Papua.Tanpa adanya sumber daya manusia yang berdaya (Dayak Bermutu) tidak usah mimpi akan bisa keluar dari rawa-rawa lumpur ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’, tidak usah berpikir proses proletarisasi warga adat Dayak akan terhenti, tidak usah bicara tentang “Manggatang Utus”, karena ia akan jadi bualan. Tanpa sumber daya manusia bermutu, baik dalam komitmen kemanusiaan mau pun dalam kemampuan keterampilan, tidak usah mengutuk langit dan bumi serta para dewa, jika warga adat Dayak kemudian menjadi warga sekelas budak (jipen) kekinian.[]

 
BELUM ADA PERDA YANG MELINDUNGI
MASYARAKAT ADAT DAYAK

PALANGKA RAYA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang masyarakat hukum adat Dayak telah rampung. Namun, hingga kini belum juga dibahas dan disahkan oleh Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalteng. Padahal, sudah diajukan sejak jauh hari.
Sehingga, terpaksa tertunda lantaran Gubernur Agustin Teras Narang telah berakhir masa jabatannya. Raperda ini dianggap mendesak untuk disahkan, mengingat kondisi yang dialami masyarakat adat Dayak Kalteng.
“Melihat kondisi masyarakat adat sekarang, seperti sakit sedang diinfus dan sebentar lagi sekarat. Jadi, obatnya adalah pengesahan Raperda ini,” kata Ketua Tim Raperda Dr Suwido H Limin kepada Kalteng Pos usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pentingnya Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Senin (10/8) di Hotel Aman.
Suwido menjelaskan, Raperda itu nantinya bisa menuntun masyarakat hukum adat dengan aturan-aturannya yang bersinergi dengan peraturan pemerintah. Dan diharapkan, pemerintah juga harus memperhatikan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat.
“Bersinergi, tidak menenggelamkan salah satu. Tapi, pengesahan Raperda itu terpaksa tertunda 1 tahun, karena Teras Narang sudah tidak menjabat,” tandasnya.
Senada dengan itu, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalteng Simpun Sampurna juga mengharapkan Raperda tersebut segera disahkan, sehingga mempertegas pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat di Kalteng.
“Hal ini, juga bertujuan untuk meminimalisir konflik yang terjadi menyangkut masyarakat adat di Kalteng,” ujarnya. (kam, in: http://kaltengpos.web.id/berita/detail/22738/kondisi-masyarakat-hukum-adat-sekarat.html).

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: