IPT 65, HIPOKRISI DAN KEBUNGKAMAN KITA

 

 

 

IPT 65, HIPOKRISI DAN KEBUNGKAMAN KITA

 
Roy Murtadho

in: Harian Indoprogress, 27 November 2015

alt
Ilustrasi oleh Alit Ambara
 

PENYELENGGARAAN IPT 65 di Den Haag pada tanggal 10-13 November 2015, mendapat tanggapan yang hampir seragam dari pemerintah. Menko Polhukam Luhut Panjaitan, yang belakangan namanya menjadi bagian dari simbol kebangkitan Orde Baru (Orba), secara salah kaprah menganggap Belanda terlibat atas pengadilan rakyat tersebut.[1]Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menuduh aktivis pengusung IPT 65 sebagai musuh negara. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggapnya sebagai peradilan dagelan. Kita tidak kaget apalagi meratapi pernyataan aparatus negara tersebut karena, setidaknya, melalui pernyataan itu rakyat semakin diteguhkan keyakinnya akan gejala naiknya Orba yang hendak membungkam hak rakyat untuk berbicara dan memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Yang dengan itu rakyat bisa belajar untuk tetap kritis dan waspada.
Berbagai argumen dimunculkan sebagai penolakan terhadap IPT 65. Meski demikian, jika dilihat satu persatu akan dengan mudah kita temukan kekeroposan argumen tersebut, karena sepertinya argumen penolakan terhadap IPT 65 lebih dibimbing oleh prasangka dan kebencian ketimbang cara berpikir yang jernih melihat peristiwa 65. Setidaknya, ada dua argumen yang paling mengemuka dalam penolakan terhadap IPT 65. Pertama, “Indonesia punya mekanisme sendiri, punya cara sendiri dalam menyelesaikan persoalan bangsa Indonesia dan tak perlu melalui IPT 65 yang diselenggarakan di Belanda”. Pernyataan tersebut, selintas terdengar luhur dan bijak yang mengensankan bahwa selama ini pemerintah Indonesia punya komitmen terhadap keadilan korban 65. Namun, karena pernyataan tersebut tidak ditopang oleh kenyataan, maka alih-alih hendak menunjukkan adanya komitmen politik untuk menyelesaikan semua pelanggaran HAM Berat masa lalu di Indonesia, justru menunjukkan kegagalannya sendiri. Bukankah segala jalan yang ditempuh sejak dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan temuan Komnas HAM atas terjadinya pelanggaran HAM Berat di masa lalu telah diabaikan semua oleh pemerintah Indonesia? Alhasil, melalui pernyataan di muka, pemerintah dengan sengaja hendak menutupi borok kejahatan Suharto dan Orba yang coba disucikan dari segala dosanya.
Kedua, “Tak ada gunanya mengungkit-ungkit masa lalu. Lebih baik saat ini kita menatap masa depan bangsa Indonesia”. Pernyataan ini juga seringkali diulang-ulang tanpa penjelasan yang jelas tentang apa maksud dari pernyataan tersebut. Kita patut bertanya, masa depan yang bagaimanakah yang bisa disebut sebagai masa depan jika melupakan masa lalunya? Tak ada satupun kebudayaan besar di dunia ini yang besar karena melupakan masa lalunya. Mereka menemukan dirinya secara baru justru ketika mereka berani menilai dengan adil sejarahnya sendiri. Orang-orang Barat mengingat kembali Yunani dan Romawi untuk menemukan jati dirinya yang baru, sembari belajar dari kebenaran dan kesalahan masa lalunya. Semua tahu, seseorang akan menjadi akil balig jika ia berani menilai dirinya secara adil atas kebenaran dan kedurajanaannya sendiri di masa lalu. Toh, jika melupakan masa lalu itu dianggap sebagai kebenaran, kenapa Al-Qur’an justru dipenuhi dengan carita-cerita masa lalu jatuh bangunnya perjuangan kebenaran melawan kebatilan? Kenapa justru berkisah tentang Abu Jahal, Abu Lahab, Firaun, Musa, Isa, Lukman Hakim, Ibrahim dll?. Tak lain agar umat Islam, –khususnya umat Islam Indonesia– bisa mengambil pelajaran masa lalu untuk masa depannya.
Terlepas dari itu semua, entah setuju atau menolak IPT 65, tak ada satu pun manusia di negeri ini yang bisa menampik kenyataan sejarah bahwa Peristiwa 65 merupakan kejahatan kemanusiaan dan genosida yang terjadi secara terencana, yang merenggut jutaan nyawa manusia dan memenjarakan ribuan orang tanpa pernah dibuktikan kesalahannya. Bahkan, seandainya semua kesaksian dan cerita di seputar Peristiwa 65 dituliskan, merekam tiap penggal luka dan deritanya, niscaya ribuan halaman tak akan cukup untuk menuliskannya. Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki beragam cerita tentang kejahatan kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern tersebut. Khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang menjadi ladang utama pembantaian jutaan manusia tak berdosa itu.
Pembantaian yang terjadi pasca Gestok (Gerakan 1 Oktober) tersebut tak bisa dilihat sebagai pertikaian akar rumput yang terjadi secara spontan, sebagaimana selama ini dipersepsi oleh sejarawan semacam Aminuddin Kasdi.[2]Peristiwa itu adalah sebuah pembantaian yang terencana dan terkomando. Di dalam buku ‘Banser Berjihad Menumpas PKI’[3] dinarasikan dengan jelas bahwa pembantaian 65 berlangsung di bawah komando langsung militer.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: