SKANDAL FREEPORT: SIAPA YANG BERKHIANAT?

bergelora.com
SKANDAL FREEPORT: SIAPA YANG BERKHIANAT?

Bergerlora.Com, Kamis, 19 November 2015

 

Salah satu aksi rakyat menolak kehadiran Freeport di Papua (Ist)

Salah satu aksi rakyat menolak kehadiran Freeport di Papua (Ist)

 

Oleh : Salamuddin Daeng

Perjalanan satu tahun pemerintahan Joko Widodo yang kita saksikan adalah serangkaian pengkhianatan terhadap negara, bangsa, rakyat dan konstitusi. Ada tiga kata kunci dalam pemerintahan ini yaitu (1) melestarikan dominasi asing dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam. (2) melanjutkan ekploitasi bahan mentah untuk kepentingan ekspor dan industrialisasi di negara negara industri. (3) mengandalkan keuangan dari utang luar negeri dan penjualan aset negara kepada asing. Ketiga hal tersebut mencirikan pemerintahan ini sebagai agen imperialis dalam melanjutkan ekonomi yang berwatak kolonial.
Pengkhianatan paling telanja‎ng adalah dalam kasus Freeport. Perlakuan Pemerintahan Jokowi terhadap Freeport selaras dengan kepentingan asing untuk melanjutkan investasi model kolonial di Indonesia.
‎Melalui Kementerian ESDM pemerintah terus memberikan perlakuan istimewa kepada Freeport. Menteri Sudirman Said melakukan berbagai manuver untuk menjadi antek Freeport. Sedikitnya 3 pengkhianatan yang dilakukan Sudirman Said yakni (1) berusaha melakukan perpanjangan kontrak Freeport untuk menguasai tanah dalam jumlah yang sangat luas di Papua. (2) melakukan berbagai macam cara agar Freeport tetap dapat melakukan eksport bahan mentah dan tidak membuat pemurnian atau pengolahan di dalam negeri. (3) melakukan berbagai upaya agar Freeport tidak perlu menjalankan kewajiban divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia. Ketiga hal tersebut mencirikan bahwa Menteri ESDM sebagai agen kolonial sejati.
Langkah Kementerian ESDM tersebut bahkan secara vulgar melawan konstitusi, undang-undang dan bahkan kontrak karya itu sendiri yang mewajibkan 3 hal yaitu (1)‎ Freeport harus melakukan pengolahan di dalam negeri dan tidak lagi mengeksport bahan mentah. (2) Freeport harus melakukan divestasi saham kepada Pemerintah (bukan pribadi seperti Luhur Panjaitan, Jusuf Kalla, atau kepada Setya Novanto), yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Divestasi harus dilakukan secara langsung bukan melalui IPO. (3) Kontrak Freeport harus di renegosiasi mengingat sudah berakhir.
Namun yang dilakukan pemerintahan justru berlawanan dengan amanat Konstitusi, Undang-undang tentang Mineral dan Batubara, serta pasal-pasal tentang divestasi yang termuat dalam Kontrak Karya. Semua dilakukan agar Freeport nyaman, lenggeng, dan bisa dengan sesuka hati mengeruk kekayaan alam, melanjutkan eksport bahan mentah, dan mengambil seluruh keuntungan pertambangan tanpa menyisakan secuilpun untuk bangsa ini.
Hanya satu yang akan disisakan oleh pemerintah dan Freeport, yakni kerusakan lingkungan, hancurnya wilayah penghidupan masyarakat Papua, kemiskinan rakyat Indonesia, beban keuangan di masa depan untuk memperbaiki lingkungan yang telah mengalami kerusakan yang mengerikan. Hasil akhir dari pemerintahan ini adalah sebuah pengkhianatan yang tidak terampuni.
*Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI) Jakarta

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: