PRESIDEN BANTAH PERNAH BICARA SOAL FREEPORT DENGAN SETYA NOVANTO

bergelora.com
PRESIDEN BANTAH PERNAH BICARA SOAL FREEPORT DENGAN SETYA NOVANTOl

Presiden RI, Joko WidodoPresiden RI, Joko WidodoJAKARTA- Presiden Joko Widodo menegaskan tidak pernah berbicara dengan siapapun diluar pemerintahan tentang Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Presiden juga menghormati langkah Majelis Kehormatan DPR (MKD) untuk memeriksa skandal pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan pihak Freeport yang terekam dan ditranskrip kemudian dilaporkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said. Hal ii disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dalam konferensi pers, Jumat (20/11)

“Terbongkarnya nama-nama yang mencatut nama presiden adalah sebagai peringatan pada pihak-pihak tertentu. Hal ini tidak akan mempengaruhi sikap presiden terhadap PT Freeport,” demikian Pramono Anung.

Ia menjelaskan bahwa sikap Presiden soal Kontrak Karya PT Freeport sudah jelas pada 4 hal yaitu, yaitu royalty, divestasi, smelter, pembangunan Papua.

“Itupun presiden menegaskan tidak pernah membicarakan hal ini dengan orang diluar pemerintahan apalagi seperti yang disampaikan Setya Novanto seperti tertulis dalam transkrip tersebut. Jadi siapapun yang mengatasnamakan presiden adalah tidak benar,” ujarnya.

Pramono Anung juga menjelaskan bahwa selain Setya Novanto, Presiden juga sudah mengetahui ada pihak-pihak lain yang ikut mencatut namanya dalam urusan Freeport.

“Presiden menuntut agar jangan ada lagi yang mencatut namanya memanfaatkan situasi yang ada ditengah keterbukaan informasi. Presiden tidak pernah menyerahkan hal ini pada pihak ketiga,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa setelah langkah politik lewat MKD, maka kasus Setya Novanto harus dibawa keranah hukum

“Begitulah. Diperiksa MKD dulu. Setelah itu harus ada langkah-langkah hukum.” Tegasnya.

Melanggar UU Amerika

Sementara itu gerakan buruh menyiapkan laporan ke Kedutaan Besar Amerika perihal dugaan penyogokan oleh perusahan tambang emas Amerika Serikat, Freeport Indonesia kepada beberapa elit politik dan pejabat negara.

“Terkait dengan skandal Freeport  untuk perpanjangn Kontrak Karya yang berujung permintaan  saham PT Freeport Indonesia dan proyek pembangunan PLTA,” Sekretaris Jendral Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN)-Bersatu, Tri Sasono kepada Bergelora.com.

Ia menjelaskan (FSP-BUMN) Bersatu melaporkan dugaan suap ini ke Deputy Chief (FCPA Unit) Fraud Section, Criminal Division Bond Building 1400 New York Ave, N.W. Washington, DC 20005 lewat Kedutaan Besar Amerika di Jakarta.

Laporan ini menurutnya penting untuk memastikan kepatuhan  oleh  Freeport-McMoran  Copper  &  Gold Inc.  (FCX)  dan  afiliasinya PT Freeport Mcmoran Indonesia  pada undang-undang  anti-korupsi  Amerika, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA or the Act) yang melarang suap  kepada pejabat  pemerintah  setempat.

“Undang-undang  tersebut  di antaranya adalah Undang-Undang Amerika Serikat  tentang Praktik  Korupsi  di  Luar  Negeri  tahun  1977,  sebagaimana  yang telah ditambahkan  dan hukum  lokal  yang terkait  di  negara-negara di  mana Freeport Mc Moran beroperasi,” jelasnya (Web Warouw)

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: