JUSUF KALLA: SIDANG IPT 1965 SEPERTI DRAMA

JUSUF KALLA: SIDANG IPT 1965 SEPERTI DRAMA

 

 

IPT 1965 diakui ‘hanya’ sebagai gerakan moral, namun ini adalah langkah pertama untuk menuju pengadilan yang sesungguhnya

Febriana Firdaus & Natashya Gutierrez
Published 8:15 PM, November 13, 2015
Updated 8:15 PM, November 13, 2015
WAKIL PRESIDEN. Wapres Jusuf Kalla dalam acara peringatan 10 tahun musibah tsunami Aceh, 26 Desember 2014. Foto oleh: Adi Weda/EPA

WAKIL PRESIDEN. Wapres Jusuf Kalla dalam acara peringatan 10 tahun musibah tsunami Aceh, 26 Desember 2014. Foto oleh: Adi Weda/EPA

JAKARTA, Indonesia — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut sidang Pengadilan Rakyat Internasional, atau International People’s Tribunal (IPT), untuk korban tragedi 1965 di Den Haag-Belanda layaknya drama.

Indonesia, menurut Kalla, bahkan tak perlu meminta maaf pada pihak manapun.

Like drama (Seperti drama),” kata Kalla saat Rappler mewawancarainya di kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat, 13 November.

Kalla kemudian menyebut sidang tersebut hanya gerakan moral, tak lebih dari itu.

Menurut pandangannya, sidang tersebut hanya penting untuk orang-orang yang hadir, tapi tidak untuk pemerintah Indonesia.

Apakah ini berarti pemerintah Indonesia tidak akan minta maaf?

“Kenapa Indonesia harus meminta maaf? Kepada siapa pemerintah harus minta maaf?” katanya.

Sebaliknya, ucap Kalla, tujuh jenderal dan ratusan anggota tentara sudah kehilangan nyawanya pada saat peristiwa 30 September 1965 dan kelanjutannya.

“Untuk apa pemerintah harus minta maaf?” katanya mengulang kembali.

Sebelumnya Kalla pernah mengatakan tidak seharusnya pemerintah Indonesia meminta maaf, karena jenderal-jenderal angkatan bersenjata lah yang menjadi korban dari tragedi ini.

Komunitas IPT 1965 akan terus jalan

Di lain pihak, Ketua Steering Committee IPT Dolorosa Sinaga mengatakan, sidang IPT 1965 yang sedang berlangsung di Den Haag, Belanda, memang hanya sebuah gerakan moral yang memakai format pengadilan.

“Bukan pengadilan yang membawa pelaku ke penjara,” kata Dolorosa pada Rappler, Jumat.

Menurutnya, tujuannya adalah untuk membawa kasus tragedi 1965 menjadi perhatian dunia.

Selanjutnya, tim IPT 1965 akan membahas apakah pelanggaran HAM berat itu bisa dibuktikan, ada datanya, tertulis, ataupun visual.

Pengadilan ini, ujar Dolorosa, adalah langkah pertama untuk menuju pengadilan yang sesungguhnya.

“Proses hukum itu nantinya secara legal mungkin akan dilaksanakan. PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) mungkin akan menghasilkan resolusi dan meminta negara yang bersangkutan bertanggung-jawab,” katanya.

“Ini adalah proses yang panjang, yang tidak akan berhenti di International People’s Tribunal,” katanya. —Rappler.com

BACA JUGA:

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: