UMPAN MARAM CATATAN UNTUK PJ. GUBERNUR KALTENG HADI PRABOWO

UMPAN MARAM
CATATAN UNTUK PJ. GUBERNUR KALTENG HADI PRABOWO
Oleh Kusni Sulang

 

Pejabat (PJ) Gubernur Kalteng, Hadi Prabowo, merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng soal kebakaran lahan dan hutan (karlahut). Poin yang direvisi adalah dari kata ‘memperboleh membakar’, menjadi ‘dilarang membakar lahan dan hutan’. Pergub yang dicabut adalah Pergub Nomor 52 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 15 Tahun 2010, diganti dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2015. Dengan sudah dicabut , jelas Pj. Gubernur Hadi Prabowo, maka siapa saja yang membakar lahan akan diproses sesuai hukum pidana dan bukan lagi berdasarkan Pergub atau Peraturan Daerah [Perda] (Kalteng Pos, 4 November 2015).
Sebelum mengambil keputusan untuk mencabut kedua Pergub di atas, Pj. Gubernur Hadi Prabowo menjelaskan bahwa ia “sudah melakukan konsultasi dan pembahasan dengan berbagai pihak, terutama Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng yang nanti berperan menyosialisasikan pada masyarakat”. “Percabutan ini untuk kepentingan bersama dan membebaskan Kalteng dari asap”, ujar Hadi Prabowo. (Kalteng Pos, 4 November 2015).
Sekali pun “sudah melakukan konsultasi dan pembahasan dengan berbagai pihak, terutama Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng”, dalam keterangan persnya Ketua DAD Kalteng Sabran Ahmad menyayangkan pencabutan Pergub yang dilakukan oleh Pemprov Kalteng, karena dianggap tidak berpihak pada masyarakat . (Kalteng Pos, 4 November 2015). Artinya, pendapat DAD Kalteng tidak hanya didengar tapi tidak diindahkan. Sehingga ketika Pergub baru diberlakukan, pada masa mendatang kita akan menyaksikan para petani Dayak yang sejak bergenerasi demi generasi membuka ladang dengan membakar lahan, akan dikenakan proses hokum pidana.
Terhadap pencabutan kedua Pergub di atas, dan akan diberlakukannya Pergub baru Nomor 49 Tahun 2015, saya mempunyai beberapa catatan.
Secara budaya, orang Dayak, cq para petani, sampai sekarang masih membuka ladang dengan tekhnik membakar lahan. Tekhnik ini digunakan sejak turun-termurun. Terutama di daerah pedalaman masyarakat Dayak masih hidup dari berladang. Mengubah kebiasaan berladang dengan sistem bersawah seperti di Jawa, tentu tidaklah gampang. Karena mereka perlu makan bukan mustahil bahwa sekali pun ada Pergub yang melarang pembakaran lahan dan hutan, petani Dayak akan terus melanjutkan tekhnik lama yang mereka kuasai.
Barangkali bagi orang non-Dayak dan tidak mengenal budaya serta sejarah Dayak, tekhnik membakar lahan untuk dijadikan ladang padi, merupakan sesuatu yang asing. Tak ada gambaran sedikit pun di dalam bayangan. Mereka tidak mengetahui bahwa pembakaran lahan untuk ladang dilakukan dengan melakukan berbagai rupa persiapan tekhnis, seperti membuat sekat pencegah agar tidak merambat ke kawasan terdekat. Biasanya ladang dibuka tidak di daerah gambut tetapi di tanah yang disebut tanah kéréng (tanah tinggi). Perlu dicatat bahwa sebelum invasi besar-besar perusahaan besar swasta (PBS) terutama perkebunan sawit, tanah gambut masih digenangi air dan menjadi salah satu tempat menangkap ikan. Airnya pun masih bersih, bebas dari merkuri. Berbeda dengan gambut sekarang yang kering dan rimbun pepohonan sawit .Air sungai, anak sungai dan danau krisis ikan dan tak lagi layak dikonsumsi.
“Melarang membakar lahan” bagi orang Dayak akan berujung dengan kelaparan dan ketergantungan pada luar yang menjadi-jadi. Tradisi yang sudah menggenerasi tidak mudah dirubah. Ia mempunyai kekuatan yang sulit digugat. Melarang membakar lahan selain secara budaya tidak rasuk dengan budaya Dayak, ia juga akan membuat orang Dayak akan kian terpojok. Saya kira, keputusan politik niscayanya tidak boleh mengabaikan faktor budaya setempat. Bisa dipastikan bahwa pelarangan membakar lahan akan makin menyengsarakan masyarakat Dayak cq. para petaninya. Tanah sudah kian sedikit di tangan, sekarang muncul pelarangan berladang dengan tekhnik yang dikuasainya. Tujuan baik tapi cara tidak tepat, tidak akan mencapai apa yang diharapkan. Tujuan dan cara niscayanya rasuk. Agaknya masalah keserasian kultur dan struktur dengan keputusan Pj. Gubernur Kalteng tentang pelarangan membakar lahan dan hutan telah diabaikan.Keputusan Pj. Gubernur Hadi Prabowo adalah suatu keputusan menempatkan masyarakat Dayak Kalteng di jalan buntu tanpa solusi, padahal pimpinan apalagi Negarawan niscayanya memberi solusi. Menjadi payubng pelindung dalam panas terik dan kucuran hujan kesulitan. Tanpa solusi maka keputusan merupakan keputusan hampa imajinasi dan bekerja rutin sebagai pegawai dari sebuah Negara Pegawai (Beamtenstaat).
Hal lain, berupa pertanyaan kepada Pj. Gubernur Hadi Prabowo: Apa benar bahwa petani Dayak yang menggunakan tekhnik membuka ladang dengan membakar lahan sebagai biang utama bencana kemanusiaan kabut asap yang menimpa Kalteng selama empat bulan dengan kedahsyatan tanpa preseden? Apakah kebakaran lahan di perkebunan sawit yang berpuluh-puluh hektar (tanpa usah saya menyebutkan nama-nama perusahaan perkebunannya karena mestinya Pj. Gubernur tentu lebih tahu, walau pun mungkin pura-pura tidak tahu atau menyembunyikan nama-namanya seperti yang dilakukan Menteri Siti Nurbaya dan Luhut Pandjaitan. Sejauh pengetahuan saya, petani Dayak tidak pernah membuka ladang sampai berhektar-hektar karena dilakukan secara manual bukan dikerjakan dengan sistem mekanisasi. Keputusan Pj. Gubernur memperlihatkan sikap pukul rata yang tidak adil, tanpa mempertimbangkan perlu-tidaknya pengecualian.
Mencegah terulangnya bencana kemanusiaan kabut asap, yang diperlukan adalah penegakan hukum tanpa tebang pilih, terutama kepada penyebab dasarnya. Sekali lagi, mencegah terulangnya pembakaran patut dilakukan mulai dari akarnya. Hal ini menyangkut politik investasi: Apakah Negara yang mengatur investor atau investor yang mengendalikan Negara. Tentang hal ini dalam buku terbarunya,”Investment Colonial Model”, Salamuddin Daeng Peneliti Institute for Global Justice (IGJ) memaparkan secara rinci bagaimana praktek investasi asing di Indonesia. Dari penelitiannya Salamuddin Daeng sampai pada kesimpuan bahwa Paket Ekonomi Jilid VI, tidak lain dari legalisasi investasi model kolonial. Artinya bukan Negara yang mengatur investor tapi investorlah yang mengdenalikan Negara sehingga Negara ini adalah Negara Merdeka tapi terjajah, jika meminjam istilah Anton Poniman , et.al.(2013), “Indonesia adalah Negara merdeka yang terjajah.”
Lalu Keputusan Pj. Gubernur Hadi Prabowo yang jelas-jelas memojokkan masyarakat Dayak di kampung halaman Dayak Kalteng sendiri, memihak siapa?
Catatan lain tentang Pj Gubernur: “sudah melakukan konsultasi dan pembahasan dengan berbagai pihak, terutama Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng yang nanti berperan menyosialisasikan pada masyarakat”. Konsultasi dan pembahasan, terutama dengan DAD Kalteng tapi kepusan Pj. Gubenur “disayangkan” oleh Sabran Ahmad selaku Ketua DAD. Nampak di sini Pj.Gubernur ingin menjadikan DAD Kalteng sebagai perisai pelindung diri. Bagaimana mungkin ada logika lain daripada upaya melindungi diri, sementara yang dikonsultasi dan diajak membahas masalah, jelas-jelas tidak sepakat dengan keputusan yang tidak mengindahkan pendapat pihak yang dikonsultasi dan membahas soal. Cara begini dalam bahasa Dayak Ngaju disebut “jadi umpan maram” kesalahan. Berbeda sekali dengan sikap Bung Karno yang berkata “Ini dadaku, mana dadamu”.
Kalau anggota DPRD Kalteng Punding LH Bangkan menegaskan bahwa “percabutan itu seluruhnya kewenangan Gubernur” maka mengkoreksi teks Pergub pun adalah seluruhnya kewenangan Gubernur juga. Gubernur dari Republik dan Insonesia bukanlah tiran yang memandang diri sebagai penguasa yang tidak bisa berbuat salah.
Apabila tujuan Pergub baru benar “untuk kepentingan bersama dan membebaskan Kalteng dari asap”, bukan kian memojokkan Dayak di kampung halaman Dayak sendiri, maka atas nama “kepentingan bersama” pula akan sangat terhormat sekiranya ada kerendahan hati untuk mengkoreksi teks Pergub tersebut. Belum terlambat untuk mengkoreksinya. Kalau pun terlambat, lebih baik terlambat dikoreksi daripada menciptakan lahan gambut kering konflik dan korban berjatuhan. []

 

 

POLISI TAKUT DITUNTUT
Jakarta. Radar Sampit, 15 November 2015. — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan bahwa pihaknya khawatir dituntut balik jika mengungkap nama perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan ke publik.
“Bukannya kami tak berani mengungkap nama perusahaan itu, tapi kalau kami ungkap nanti dituntut balik, gimana?” ujar Anton di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2015). Demikian diberitakan oleh Kompas.Com, 2 November 2015.
Berita tersebut selanjutnya menyebut bahwa Anton mengatakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan, ada informasi yang diatur untuk tidak disebutkan secara luas ke publik.
Polisi, kata Anton, menjadikan UU itu sebagai pedoman. Anton meminta publik percaya terhadap penegakan hukum pelaku pembakar hutan dan lahan tersebut.
Anton memastikan bahwa polisi yang menyidik perkara-perkara tersebut tidak “masuk angin”.
“Tidak masuk angin. Saya pastikan itu. Cuma ban yang masuk angin,” ujar Anton.
Tuntutan supaya aparat penegak hukum mengungkap identitas perusahaan tersangka pembakar hutan disampaikan sejumlah pegiat lingkungan hidup. Hal itu dilakukan agar perusahaan terkena sanksi sosial dan menimbulkan efek jera.
Namun, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, salah satu pertimbangan tidak dibukanya nama perusahaan tersangka pembakar hutan adalah faktor ekonomi.
“Bisa saja kami ungkap, produk perusahaannya lalu diboikot (oleh masyarakat) dan perusahaannya bangkrut, ekonomi nasional jadi terganggu. Harus dihitung dampak positif dan negatifnya,” ujar dia.
Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan membuka nama perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan.
Namun, pengungkapan itu akan dilakukan jika perkara sudah masuk ke tahap pengadilan.
Dokumen sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasodjo dalam akun Facebooknya Rabu (4/11/215). Ia siarkan untuk memperlihatkan susunan Dewan Komisaris Perusahaan guna emmperkuat dugaannya bahwa pencegahan pembakaran tidak akan ditangani tuntas oleh pemerintah.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: