TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Kesaksian dibalik tirai hitam

PERNYATAAN JAKSA PENUNTUT TODUNG MULYA LUBIS PADA PEMBUKAAN TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL 1965
BY WEBMASTER · NOVEMBER 22, 2015

Todung Mulya Lubis, Den Haag 2015

Todung Mulya Lubis, Den Haag 2015
Majelis Hakin Yang Mulia,
Perkenankan saya mengawali pernyataan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana: Mengapa kami di sini? Sangat penting menjawab pertanyaan ini secara jujur, karena dengan demikian kami bisa mengetahui apa yang diharapkan, apa yang bisa dicapai dan bagaimana mengatasi semua tantangan
yang mungkin akan kami hadapi.
Dari Jakarta yang jauh saya datang bersama tim jaksa penuntut. Kebanyakan saksi dan saksi ahli datang dari berbagai kota lain di Indonesia. Demikian pula para hakim terhormat datang dari berbagai negara. Penyelenggara kebanyakan datang dari Jakarta dan mempunyai sekretariat di Belanda.
Tak terhitung jumlah jam yang kami habiskan untuk mempersiapkan diri untuk tribunal ini. Dan saya kira demikian pula Anda telah menghabiskan banyak waktu untuk mendalami berkanberkas yang telah kami sertakan. Jelas, kami akan menghabiskan berhari-hari jika bukan berbulanbulan untuk mencerna dan memerika semua berkas, pernyataan dan bukti.
Tidak dapat saya banyangkan, betapa banyaknya tenaga dan emosi yang dibutuhkan untuk merampungkan tugas ini. Dan saya yakin semua ini tidak akan mudah. Kami harus berdamai dengan diri sendiri.
Limapuluh tahun lalu, pada 30 September, tengah malam mulailah pelbagai kekejaman. Sejumlah jendral dibawa ke Lubang Buaya dan dibunuh. Ini terjadi di Jakarta bagian Timur di markas pangkalan udara. Diduga para jendral ini dibunuh oleh anggota-anggota Partai Komunis Indonesia. Ini disebut sebagai usaha penggulingan kekuasaan pemerintahan Presiden Sukarno.
Menariknya, pembunuhan para jendral ini dipakai sebagai pembenaran memburu Partai Komunis Indonesia yang ketika itu dianggap partai militan terbesar. PKI dituduh mendalangi penggulingan kekuasaan yang gagal ini dan penggulingan itu harus dikutuk. Tidak ada satupun alasan membenarkan tuduhan partai ini berada di balik penggulingan kekuasaan, kecuali karena partai ini juga yang di tahun 1940-an berada di belakang gerakan menentang pemerintah yang lebih dikenal dengan Peristiwa Madiun. Walhasil, PKI dinyatakan sebagai musuh rakyat, musuh bangsa dan oleh karenanya harus dihancurkan. Dan tentu saja PKI dipandang sebagai pengkhianat bangsa. Sekali pengkhianat, selalu tetap pengkhianat.
Dalam iklim dan kondisi psikologis semacam inilah terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diasosiasikan dengan PKI. Pembunuhan yang diperkirakan paling sedikit 500.000 jiwa. Menurut Amnesty International mencapai 1.000.000 orang.
Sejujurnya Hakim yang mulia, tidak ada yang tahu berapa jumlah korban yang dibunuh secara bengis oleh tentara dan milisia dari berbagai ormas. Mungkin ini adalah tragedi kemanusiaan dalam sejarah yang masih harus diinvestigasi lebih lanjut. 1965 bukan hanya tentang pembunuhan massal terhadap mereka yang dipandang sebagai komunis atau bersimpati terhadap PKI. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa tak terhitung jumlah orang tidak bersalah yang sama sekali tidak ada hubungan dengan PKI juga dibunuh. Mereka itu mungkin teman, saudara atau istri atau anak yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan PKI.
Mereka dibunuh hanya karena diasosiasikan dengan seorang anggota atau simpatisan PKI. Mereka itu bersalah atas dasar asosiasi. Tentara dan milisia yang terlibat pembunuhan massal menjalankan hukum sendiri tanpa melalui jalan konstitusional dan memutuskan: mereka yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan PKI harus dibunuh.
Tidak pernah ada proses peradilan, tidak pernah ada pengakuan dugaan tidak bersalah. Hanya karena mereka diasosiasikan dengan PKI sudah cukup untuk menghukum mereka sebagai komunis dan oleh karenanya layak dibunuh. Tidak perlu proses peradilan.
Dapatkah Anda bayangkan betapa dalamnya kegelapan itu? Itulah tahun-tahun tergelap dalam sejarah Indonesia, tata hukum, hak asasi manusia dan peradaban. Setelah Perang Dunia II, setelah Hitler dan Nazi, pembunuhan massal menyusul peristiwa 1965 di Indonesia, mungkin sekali adalah kekejaman paling dahsyat dalam sejarah manusia. 1965 lebih dari hanya pembunuhan massal. 1965 adalah juga perbudakan, pemenjaraan/ perampasan kebebasan, penganiayaan, kekerasan seksual, penyiksaan, penghilangan paksa, penyiksaan melalui propaganda dan keterlibatan negara-negara lain terutama Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Kata-kata tidak menjelaskan besarnya penderitaan jiwa maupun raga yang dialami orang-orang, dan penderitaan itu masih terus berlanjut.
50 Tahun cukup lama. Namun luka dan kepedihan masih segar dalam tubuh para korban, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka bahkan seluruh bangsa. Kebenaran harus disampaikan. Kebenaran harus disampaikan seutuhnya, secara jujur dan murni. Tanpa kebenaran luka tidak akan sembuh.
Sejarah tidak lengkap tanpa mengungkap kebenaran. Sejarah tidak bisa
dicuci bersih. Beban ini ada di pundak kita. Beban akan senantiasa berada di pundak kita jika gagal mengungkap kebenaran. Karena dengan mengetahui kebenaran kita bisa mulai memulihkan luka luka dan penderitaan.
Mungkin berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah prasyarat, bahwa kebenaran harus disampaikan sebelum melangkah mencari keadilan, rekonsiliasi dan memaafkan. Tentu saja tidak ada yang akan melupakan tragedi besar yang menimpa mereka, namun saya percaya mereka akan bisa berdamai dengan masa lalu.
Majelis Hakim Yang Mulia
Seperti saya katakan sebelumnya ada sembilan butir kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Negara Indonesia, terutama tentara dan aparat negara yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Lebih dari itu dapat dikatakan negara Indonesia melalaikan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam tatacara hukum internasional. Tiap butir akan dijelaskan dengan pembuktian yang didukung oleh para saksi dan saksi ahli jika diperlukan.
Kami akan menyampaikan tiap butir satu persatu pada majelis hakim yang mulia. Dengan tulus kami berharap hakim-hakim terhormat menerima penjelasan lengkap dan bukti untuk memahami kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan negara Indonesia sejak 1965.
Yang mulia, kejahatan belum berakhir. Beberapa kejahatan masih berlanjut, mereka masih melakukan kejahatan. Stigma pada saudara, istri, anak-anak para korban masih melekat. Stigma menurunkan martabat mereka.
Kami setulusnya berharap para hakim yang mulia dapat memperoleh semua berkas dan bukti untuk bisa mengerti betapa besar dan sistematis kekejaman terhadap kemanusiaan yang terjadi. Hanya dengan demikian para hakim yang terhormat bisa memahami mengapa kami mendakwa Negara Indonesia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kini, mungkin pertanyaan pada awal tadi terjawab. Mengapa kami di sini. Kami mencari kebenaran. Bangsa kami mencari kebenaran. Kami telah menunggu lebih dari 50 tahun. Semua usaha mengajak pemerintah memulai investigasi dan tindakan legal tidak membuahkan hasil. Ironisnya kami tidak melihat niat jujur Pemerintah menyelesaikan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia secara sitematis sejak 1965.
Orang-orang yang diasosiasikan dengan 1965 menanggung stigma dan didiskriminasi. Mereka diperlakukan sebagai paria, tidak punya hak. Tidak ada perubahan semenjak kami memasuki Era Reformasi yang konon lebih menghargai demokrasi, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia. Sadar atau tidak sadar sikap: lupakan masa lalu, pandanglah masa depan. Yang sudah, ya sudah. Jangan menengok ke belakang, jangan membuka luka lama. Tapi luka itu belum sembuh. Masih sakit. Harus disembukan dan untuk itu membutuhkan kebenaran. Tidak lelah-lelahnya para korban bersama para aktivis HAM melanjutkan perjuangan untuk mencari kebenaran.
Kami percaya kebenaran tidak bisa disembunyikan. Suatu hari kebenaran akan muncul kepermukaan. Dalam hal ini kami sangat menghargai kesimpulan dalam laporan Komnas HAM tentang kejadian 1965 bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Ada cahaya di ujung sana. Dan itu menguatkan kami mencari kebenaran dan keadilan melalui jalan kami. Jalan yang lebih singkat. Inilah yang mengantar kami ke hadapan Majelis Hakim yang mulia.
Kami datang ke sini bukan tanpa menanggung akibat. Sebagai manusia kami gugup dan khawatir. Kami khawatir karena di negara kami yang tercinta semua yang berhubungan dengan kekejaman 1965 masih merupakan tabu, tidak boleh dibicarakan, tidak bisa dipertimbangkan.
Pemerintah menolak membuka diskusi seputar peristiwa ini. Sebagai contoh adalah kejadian di Festival Penulis dan Pembaca di Ubud, Bali. Joshua Oppenheimer tidak diperbolehkan menayangkan filmnya, Jagal dan Senyap.
Tentu saja ada usaha untuk berdiskusi dan mempertujukan film-film itu
namun mereka berhadapan dengan polisi dan mungkin dengan kelompok-kelompok anti komunis yang menamakan diri Front Pembela Islam.
Yang Mulia, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kami sepulangnya dari sini. Sangat mungkin kami dituduh menjelek-jelekkan negara, memamerkan keburukan negara dan bangsa, dan oleh karena itu kami dianggap penghianat. Bukan mustahil kami akan diinterogasi dan lebih parah lagi adalah dipenjara.
Kenyataan Presiden Joko Widodo menolak minta maaf mendorong kami menyimpulkan pemerintah tidak mau tahu tentang kekejaman yang terjadi sejak 1965. Demikianlah adanya.
Saya menggarisbawahi kenyataan bahwa waktu mendesak. Kebenaran harus dibuka. Apapun akibatnya. Tolong dipertimbangkan, kebanyakan korban sudah meninggal, mereka yang masih hidup sudah lanjut usia. Waktu mereka terbatas. Oleh karena itu atas nama kebenaran dan keadilan kami harus maju ke tribunal ini dengan harapan menemukannya. Ada cahaya di ujung terowongan.
Akhirnya kami mengharapkan Pemerintah akan mendengarkan dan berupaya setulusnya mencapai rekonsiliasi sejati dengan segala penyelesaiannya. Pada akhirnya kemanusiaan harus dikembalikan, kesalahan harus diperbaiki dan keadilan harus dilaksanakan.
Seperti saya katakan sebelumnya ini bukan tribunal dalam pengertian hukum dan anda bukan hakim yang memiliki segenap wewenang. Kami, tim jaksa juga bukan jaksa dalam arti yang sebenarnya. Namun kami berfungsi dan berjuang bersama untuk menemukan kebenaran serta keadilan.
Harapan kami, keberanian dan kearifan Anda akan menghantar kami ke pelabuhan tempat kami bisa berlayar pulang membawa kebenaran dan keadilan.[]

 

Helen Jarvis, Den Haag 2015

Atas nama kami tujuh orang yang datang ke sini untuk mengerjakan peranan kami dan menjalankan kewajiban sebagai hakim dalam  mahkamah IPT ini , saya ingin mengucapkan kehormatan kami semuanya kepada ibu-bapak yang hadir disini sebagai saksi-saksi dengan tujuan memberi keterangan dan penjelasan mengenai kejadian yang begitu pahit dari 50 tahun yang lalu.

Kami semuanya mengerti betapa sulit dan berat keputusan ibu-bapak datang kesini, begitu jauh dari kampung halaman dan tanah air, supaya membuka secara umum pengalamannya dari zaman lama, 50 tahun lalu, yang begitu pahit dan menyakitkan.

Kami juga sadar bahwa ibu-bapak harus menghadapi dan mengatasi begitu banyak hambatan dan kesulitan dalam perjalanan kesini.

Sekali lagi, terima kasih atas keberanian dan ketetapan hati dari saksi-saksi  semuanya. Tanpa kehadiran ibu-bapak sendiri,  dan tanpa kesaksian para korban selainnya, kami tidak ada bisa menjalankan tugas mahkamah IPT ini.

 

 

The Hague, IPT1965, Komnas HAM

IPT65: Selamat sore Bung. Kita bertemu di arena IPT di Den Haag. Anda tampil sebagai saksi ahli, penampilan Anda di luar agenda dan di luar jadwal. Bisa diceritakan mengapa Anda merasa perlu tampil dan setuju untuk diajak tampil?

Dianto Bachriadi (DB): Saya menjadi pengamat selama dua hari. Selama dua hari itu kita dengar berulang-ulang nama Komnas HAM sering disebut, dokumen Komnas sering disebut dan saya merasa ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi mengenai posisi dan kedudukan dokumen itu. Saya kira itu harus diketahui supaya tidak salah tafsir.

Saya pikir karena saya komisioner saya punya otoritas untuk mengatakan posisi dari sejumlah dokumen dan beberapa hal yang berkenaan dengan kesaksian-kesaksian yang kita dengar selama dua hari ini. Saya pikir penting untuk saya menyatakan diri, saya meminta untuk mengintervensi tribunal ini, dengan signifikasi tadi. Saya ingin memberi klarifikasi tentang beberapa hal yang menurut saya penting untuk diketahui agar tidak terjadi salah tafsir.

IPT65: Apa saja yang ingin Anda klarifikasi?

DB: Tadi persoalan posisi dokumen, proses yang sedang terjadi dari laporan yang sudah kita selesaikan tentang laporan pelanggaran HAM berat yang terjadi tahun 65 itu, yang sudah selesai tahun 2012. Sudah lima tahun dia delay bolak balik – bolak balik Komnas Kejaksanaan dan itu menurut saya penting diketahui karena itu juga berkait dengan signifikasi dari IPT ini.

Peristiwa 65 itu sudah membuka mata kita lebih luas, lebih jauh, dan lebih dalam, dari hasil penyelidikan Komnas bahwa akan pentingnya bangsa kita membuka ruang-ruang untuk pengungkapan kebenaran. Kita bersetuju untuk rekonsiliasi. Tapi proses pengungkapan kebenaran itu harus mendahului dari rekonsiliasi. Dan ini ruang yang tepat.

IPT65: Jadi Anda melihat ini bermanfaat bagi penuntasan masalah rekonsiliasi?

DB: Tentu kalau tidak bermanfaat saya tidak akan datang ke sini.

IPT65: Anda juga ditanya soal status Anda di sini?

DB: Saya komisioner, dan sebagai komisioner tentu saja saya bisa memutuskan untuk melakukan kegiatan yang menurut saya penting menunjang kewenangan tugas yang saya emban berdasarkan Undang Undang. Kita bicara di sini soal penyelesaian pelanggaran HAM berat, kita bicara tentang penyelesaian kejahatan kemanusiaan. Kita bicara tentang pengungkapan kebenaran, kita bicara tentang kemanusiaan. Kita bicara tentang hal-hal yang sangat penting di dalam kemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Saya tidak datang dengan kepentingan politik. Saya tidak berurusan dengan itu. Saya adalah komisioner HAM. Saya bicara hak asasi manusia.

IPT65: Di Indonesia banyak dibicarakan soal status tribunal ini, bagaimana Anda melihat statusnya?

DB: Statusnya baik saja di pandangan saya. Seperti tadi ini adalah ruang-ruang bagi kita sebagai bangsa untuk mengungkapkan kepada khalayak sesuatu yang penting di dalam proses rekonsiliasi. Seharusnya proses itu terjadi di dalam negeri, melalui proses peradilan yang resmi atau melalui proses pengungkapan kebenaran yang memang difasilitasi negara secara terbuka, dan para pihak yang berkepentingan bisa meyatakan apa yang dianggap benar. Kita perdebatkan di situ secara sehat, secara terbuka, jadi kita bisa melihat apa yang terjadi selama bertahun-tahun itu.

Jadi bukan hanya penting untuk HAM tapi juga penting untu anak-anak kita di kemudian hari. Bahwa inilah sejarah bangsa, bahwa tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Tadi ada dikatakan itu semacam menjelek-jelekkan bangsa; semakin kita tutupi ini semakin jelek bangsa kita justru. Apa yang salah dengan sesuatu yang terbuka? Kalau memang kita ingin ada rekonsiliasi, kita terbuka, baru saling memaafkan, baru kita bisa berdamai kita mulai melangkah dengan lega. Tidak ada lagi yang saling bersikeras dengan dendam masa lalu.

IPT65: Lalu bagaimana menurut Anda minat yang ditunjukkan terutama oleh majelis hakim tribunal ini yang bukan orang Indonesia, terhadap apa yang terjadi di Indonesia?

DB: Itu yang ingin saya katakan dunia internasional kan juga tidak tutup mata terhadap peristiwa itu. Di sini banyak ahli, banyak yang sudah melakukan riset, penelitian. Ada profesor, doktor yang kualifikasinya tidak diragukan lagi. Kualitas informasinya sudah tidak diragukan lagi. Dan dengan pengetahuan mereka, mereka ingin membantu proses pengungkapan kebenaran itu. Para hakim yang berasal dari luar mereka memiliki concern. Concern mereka adalah pengungkapan kebenaran. Itu sesuatu yang membantu. Kenapa kita harus menghindar dari itu?

IPT65: Jadi masalah ahwa ini adalah langkah-langkah menghianati bangsa itu tidak ada maknanya menurut Anda ya?

DB: Itu aneh menurut saya. Pertama mungkin kurang memahami apa maksud dan pegertian people’s tribunal, pengadilan rakyat. Yang kedua, ada hal yang penting yang tidak hendak dilakukan. Persoalannya sederhana, soal pengungkapan kebenaran. Tapi kalau tidak hendak dilakukan malah jadi pertanyaan malah jadi pertanyaan.

Demikian penjelasan Dianto Bachriadi, salah seorang komisioner Komnas HAM yang hadir pada sidang IPT65, Tribunal Rakyat Internasional yang hari-hari tengah bersidang di Den Haag, Negeri Belanda.[]

Sambutan Koordinator Umum IPT 1965

Nursyahbani Katjasungkana, The Hague 2015

Sambutan Koordinator Umum Yayasan IPT 1965

pada Pembukaan International People’s Tribunal
tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan tahun 1965 di Indonesia
10-13 November 2015.

Ibu-ibu dan Bapak-Bapak,

Tahun ini persis 50 tahun lalu halaman hitam sejarah Indonesia pasca kolonial berawal: pembunuhan massal ratusan ribu warga tak bersalah, pemenjaraan besar-besaran dalam kondisi tidak berpri kemanusiaan, penyiksaan, pembudakan, penghilangan paksa, kekerasan seksual dan bentuk-bentuk penganiayaan lain.

Ribuan intelektual muda yang paling menjanjikan menjadi eksil. Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan. Diktator militer di bawah pimpinan Jenderal Suharto membatasi dengan ketat hak-hak asasi warga Indonesia. Sampai saat ini impunitas para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan ini masih berlaku dan para korban belum dipulihkan haknya, malah mereka dianggap bersalah atas penderitaan yang dialaminya sendiri dan keluarganya.

Bukan hanya impunitas, tetapi penganiayaan juga masih berkelanjutan. Milisi masih diperbolehkan atau didorong untuk membubarkan pertemuan para korban di Yogyakarta, Bukittinggi dan Solo; seorang warga negara Swedia dan eksil Indonsia dan seorang anggota jaringan IPT dideportasi setelah mengunjungi kuburan massal tempat ayahnya dimakamkan.

Jurnal seorang mahasiswa yang didedikasikan untuk peristiwa 1965 di Salatiga dirampas dan dibakar. Para pembela HAM masih terus menerus diganggu dan dua minggu lalu acara peluncuran buku, pameran dan pagelaran film tentang periode itu yang dijadwalkan pada Festival Penulis dan Pembaca di Ubud Ubud Writers’ and Readers’ Festival terpaksa dibatalkan karena diancam pencabutan izin event secara keseluruhan. Mahasiswa Indonesia yang mau menjadi relawan Tribunal ini sempat diancam akan dicabut beasiswanya. Jadi, hak-hak yang dijamin UUD bagi warga Indonesia, hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi tidak dilindungi.

Kampanye propaganda yang menghasut tentara dan milisinya untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan masih belum resmi dibantah. PKI masih digambarkan sebagai anti agama, penghancur negara dan pendorong penyimpangan seksual.

Para pembela HAM pun saat ini masih dituduh komunis gaya baru. Buku-buku sejarah masih penuh kebohongan seperti sejak pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965. Berapa besarnya pembunuhan massal tidak diketahui, negara tidak merasa bertanggung jawab sama sekali terhadap kejahatan massal yang dilakukan di bawah jurisdiksinya. Negara-negara lain yang mengetahui pembantaian besar-besaran saat itu tidak berbuat apa pun untuk menghentikannya, yang memang mensuplai kebutuhan-kebutuhan tentara untuk melakukan tugas kriminal, juga tidak merasa bertanggung jawab.

Upaya nasional untuk mencari kebenaran yang mendahului rekonsiliasi masih gagal. Laporan Komnasham tahun 2012 tentang enam daerah yang semestinya bisa dijadikan landasan untuk mencari kebenaran dan keadialn dan melakukan rekonsiliasi tidak ditindaklanjuti oleh Kejagung. Laporan lengkap masih belum diterbitkan dan isinya disembunyikan .

Sampai hari ini rakyat Indonsia masih menolak hak terhadap kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan untuk tidak terjadi lagi. Remaja Indonesia dibesarkan dengan kebohongan dan kejahilan. Stigma terhadap kakek nenek dan orang tua mereka diwariskan ke generasi ketiga. Kini tiba saatnya untuk memutus lingkaran syetan penolakan, distorsi, tabu dan kerahasiaan tentang peristiwa 1965. Dalam sejarah kebohongan selalu terbongkar. Kebenaran tidak bisa terus menerus disembunyikan.

Oleh karena itu, korban langsung kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi setelah 1 Oktober 1965, baik yang tinggal di dalam maupun di luar Indonesia, dan keluarganya, didukung oleh para pengacara HAM, aktivis, artis, jurnalis dan peneliti yang telah lama menekuni periode tersebut, berkumpul untuk mengangkat kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan ini ke tingkat internasional. Kami mendirikan Yayasan IPT 1965 untuk menyelenggarakan Pengadilan Rakyat Internasional mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1965 di Indonesia. Kami berhasil mengumpulkan bahan untuk dibawa ke Tribunal, untuk dipertimbangkan tanpa rasa takut atau keberpihakan.

Di tribunal ini para korban bisa berbicara terang-terangan. Mereka sangat lama ditutup mulutnya. Bahan-bahan yang dikemukakan di depan Tribunal akan menunjukkan kepada publik kasus-kasus pembunuhan massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan setelah 1 Oktober 1965. Tribunal akan membantu membuka ruangan bagi debat publik tentang sejarah Indonsesia, tentang ambisinya pasca zaman colonial, tentang upayanya untuk membangun masyarakat adil, tentang upayanya untuk menegakkan hukum. Kami, orang-orang yang mendirikan Tribunal ini mengatakan: Jangan terulang lagi!

Tanpa kompromi kami menyatakan dengan tegas harapan kami, bahwa keadilan adalah mungkin di Indonesia dan HAM serta hukum akan diakui dan dihormati.

Tujuan kami adalah untuk mendorong proses penyembuhan. Untuk membantu Indonesia mewujudkan tujuan yang dinyatakannya sendiri dan agar Indonesia berpotensi menjadi negara di mana para generasi penerus bisa hidup damai dan sentosa. Oleh karenanya kebenaran harus ditegakkan. Luka di sejarah Indonesia terlalu dalam.

Pola kekerasan dan penindasan tertanam kuat di dalam aparat keamanan dan direstui oleh kelompok-kelompok politik dan sosial-ekonomi yang berkepentingan. Selama sejarah Indonesia terpelintir dalam benak rakyat dan dalam sistem pendidikannya, Indonesia tidak akan bisa belajar dari kesalahannya di masa lalu sehingga tidak ada jaminan kekerasan tidak akan terulang lagi.

Sebagai koordinator umum Yayasan IPT 1965 yang didirikan pada 2014 saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah bekerja dan masih bekerja keras untuk memungkinkan Tribunal dibuka hari ini.

Terutama saya ucapan terima kasih kepada panel hakim: Mireille Fanon- Mendès-France, Cees Flinterman, John Gittings, Helen Jarvis, Geoffrey Nice, Shadi Sadr dan Zak Yacoob

Para jaksa kita: Todung Mulya Lubis (ketua), Antarini Arna, Bahrain Makmun, Uli Parulian Sihombing , Silke Studzinsky, Sri Suparyati, Agung Wijaya

Panitra kita, Szilvia Csevar

Panitia penyelenggara: Helene van Klinken (koordinator relawan, dan sekretariat), Annet van Offenbeek (anggota panitia penyelenggara, dan keamanan), Lea Pamungkas( koordinator tim media di Belanda), Ratna Saptari (anggota panitia penyelenggara, anggota editor laporan penelitian) Dolorosa Sinaga (tim media dan seni di Jakarta), Sri Tunruang ( bendahara), Artien Utrecht (anggota panitia penyelenggara ), Sri Lestari Wahyaningrum ( koordinator tim Indonesia, editor laporan penelitian), Saskia Wieringa (ketua Yayasan IPT, koordinator laporan penelitian)

Dewan penasehat kita: Syamsiah Achmad, Jan Breman, Martha Meijer, Nico Schulte Nordholt, Joshua Oppenheimer, Jan Pronk, Indai Sajor, Frederiek de Vlaming, Abram de Swaan, Galuh Wandita, Ben White, Herlambang Wiratraman.

Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan untuk para saski dan saksi ahli yang mau bersaksi untuk mendukung dakwaan. Karena mereka berani menyampaikan kesaksian di Tribunal untuk membongkar kejahatan terhadap kemanusiaan.

Terima kasih juga kepada para anggota Tim Media dan sukarelawan lainnya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyumbang lewat kampanye crowd finding dan para penyumbang lainnya.

Tribunal ini didedikasikan terutam bagi para korban dan keluarganya, termasuk mereka yang terbunuh dan hilang. Juga kepada generasi penerus dengan harapan agar mereka lebih bisa menilai sejarah masa lalu negerinya. Keadilan buat para korban berarti keadilan bagi masa depan Indonesia.

Nursyahbani Katjasungkana SH

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: