MAFIA ASAP

MAFIA ASAP
Oleh Kusni Sulang

Sampai Oktober 2015 ini, petaka asap mendera seluruh penduduk Kalimantan Tengah (Kalteng) bukan makin mereda, sebaliknya makin menjadi-jadi. Langit menguning lumpur. Bau asap menekan pernafasan. Ribuan yang terkena ispa. Korban nyawa pun sudah berjatuhan. Dalam sebuah penerbitan khususnya berjudul “Dampak Kabut Asap Terhadap Perekonomian Kalteng”, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng (selanjutnya disingkat Bank Indonesia Kalteng), menyebutkan bahwa kabut asap yang ganas melanda Kalteng sekarang menyebabkan (1). Peningkatan inflasi Volatile Food; (2). Penurunan sector ekonomi; (3). Aspek lain: Kesehatan ; Pendidikan; Reputasi pemerintah. “Bencana kebakaran lahan dank abut asap yang terhadap pemerintah. Kondisi ini akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah” (Bank Indonesia Kalteng, 2015:6-10).
Artinya kabut-asap telah melakukan pembunuhan dan entah berapa ribu lagi warga yang oleh penyakit yang disebarkan oleh kabut asap berulang kali datang menyiksa, akan mati pelan-pelan. Sebuah masakre (pembunuhan massal) sedang berlangsung di Kalteng.
Setelah menganalisa data-data yang dimilikinya, Bank Indonesia Kalteng, sampai pada kesimpulan: “Berdasarkan hasil sensus pertanian BPS 2013, diperoleh informasi bahwa subsektor perkebunan memiliki tren pertumbuhan positif baik dari sisi Rumah Tangga maupun perusahaan.Namun demikian, peningkatan subsektor perkebunan terutama kelapa sawit mengindikasikan bahwa adanya pembukaan area lahan baru dengan pembakaran yang menyebabkan timbulnya asap. Hal tersebut terkonfirmasi dengan adanya pelaporan dari Balai Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Kalteng tentang dugaan beberapa perkebunan kelapa sawit swasta yang membakar lahan” (Bank Indonesia Kalteng, 2015:12). Yang aneh, Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kalteng, Rawing Rambang, masih meragukan apa yang disinyalir oleh BLH, pihak kepolisian dan Jakarta. (lihat: Kalteng Pos, Palangka Raya, 12 Oktober 2015). Apakah keraguan Rawing Rambang tentang laporan terkonfirmasi tentang dugaan beberapa perkebunan kelapa sawit swasta yang membakar lahan, itu bohong? Keraguan Rawing Rambang seperti orang menentang arus pendapat terkonfirmasi. Pertanyaannya: Mengapa Rawing Rambang berani pasang badan membela perusahaan-perusahaan swasta perkebunan kelapa sawit yang dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan? Adakah udang dibalik batu pernyataan yang melawan arus dan sikap pasang badan dari Rawing Rambang, yang Kadisbun Kalteng, sebuah Dinas “basah”? Apakah keraguan dan sikap pasang badan Rawing Rambang, berarti ia menuding peladang berpindah dan warga yang menjadi biang pembunuhan massal sekarang? Di tengah pembunuhan massal oleh kabut asap yang sedang berlangsung di Kalteng sekarang, pernyataan Rawing Rambang tidak etis dan tidak terhormat.
Kalau Bank Indonesia Kalteng dalam salah satu titik rekomendasinya menyebut tentang “Penguatan Law Enforcement terhadap pihak-pihak yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja”, penguatan itu hanya berarti tidak dilakukan secara tebang pilih. Ia juga diberlakukan terhadap kasus gratifikasi dan korupsi. Gratifikasi dan korupsi tidak pernah dilakukan oleh peladang berpindah atau wong cilik. Tidak pernah dilakukan oleh orang-orang di luar kekuasaan. Gratifikasi dan korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan atau penyelenggara Negara. Yang aneh di Kalteng, penyelenggara Negara yang korup dan foto-foto mereka pernah dipajang di halaman pertama Harian Radar Sampit dan Harian Kalteng Pos, masih saja digunakan.
Saya tidak menyalahkan pembakar lahan dan hutan, baik itu perusahaan besar swasta (PBS), individu atau pun peladang berpindah. Mereka bukanlah penanggungjawab malapetaka yang oleh Harian Kompas Jakarta disebut “bencana kemanusiaan”, yang menimbulkan kematian dan penyakit massal. Sebab PBS tidak mungkin bisa hadir di Kalteng, tidak mungkin berkegiatan tanpa sepengetahuan dan persetujuan penyelenggara Negara, terutama orang pertama dan kadis-kadisnya sebagai para pembantu. Mereka pun dan siapa pun tidak akan berani berulang-ulang menciptakan malapetaka jika penyelenggara Negara dan alat kelengkapannya bertindak sesuai hukum dan tegas menerapkan hokum tanpa tebang pilih.
Dengan alur pikiran begini maka saya katakan penanggungjawab utama pembunuhan massal sekarang tidak lain dari ;penyelenggara Negara dan kelelengkapannya. Sehingga ketika “sejumlah Kepala Dinas (Kadis) mengumpulkan dana tanda prihatin bencana kabut (lihat: Harian Palangka Post, 19 Oktober 2015), saya melihat upaya ini tidak jauh dari perbuatan membedaki muka yang bopeng. Upaya cuci tangan dan melakukan pencitraan. Tidak menyentuh hakekat persoalan.
Persekongkolan antara penyelenggara Negara dengan pembakar hutan dan lahan kaliber besar inilah yang saya namakan Mafia Asap atau Mafia Pembakaran. Saya khawatir masyarakat adat dan kelembagaannnya terlibat dalam Mafia Asap ini.
Mafia ini erat hubungannya dengan uang sang raja dan lapar tanah. Lapar tanah di kalangan pemilik modal dan penyelenggara Negara mengakibatkan masyarakat kecil makin kehilangan alat produksi utama sehingga kian tak berpunya. Orang kaya baru birokrat dan dinasti ekonomi baru muncul, kesenjangan kaya-miskin makin lebar menganga.
Penyelenggara Negara, terutama orang pertama dan para Kadis sebagai para pembantu atauperwira, dan kelengkapan Negara lainnya, niscayanya menjadi payung dalam menghadapi terik dan hujan kesulitan bagi warga. Bukan sebaliknya menjadikan warga sebagai “budak-belian”, “koeli” dan sasaran seperti pada sistem militerisme, feodal dan bentuk-bentuk otoritarinisme lainnya. Tidak menganggap kekuasaan identik kebenaran. Mempunyai kemampuan mendengar dan menyerap yang dilihat dan didengar. Mereka bukan orang yang “can do no wrong”. Jika bertindak sebaliknya maka Kenyataan yang kita hadapi tidaklah demikian. Sehingga berakibat seperti yang disinyalir oleh Bank Indonesia Kalteng , reputasi pemerintah menurun bersama melorotnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. (lihat: Bank Indonesia Kalteng 2015: 10;12). Pemerintah tanpa kepercayaan warganya sama dengan pemerintah tanpa rakyat yang oleh sementara penulis disebut masyarakat menjadi otopilot. Dari penyelenggara Negara dan kelengkapannya yang demikian, sekali pun berkoar-koar sampai urat leher mengencang dan melakukan otoproklamasi sebagai berhasil, sesungguhnya tak ada yang bisa diharapkan. Yang terjadi korupsi dan gratifkasi tetap merajalela, uang Negara digunakan untuk monumen-monumen pribadi dan hal-hal tidak mendasar untuk perkembangan maju.
Apa lalu yang harus dilakukan?
Melaksanakan kedaulatan rakyat. Kongkretnya melakukan pengawasan sosial (social control) yang ketat terhadap penyelenggaan Negara. Untuk bisa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara tidak bisa dilakukan sebatas insting. Pengawasan patut didasari oleh pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang anggaran (APBD), UU dan peraturan yang ada, data-data yang akurat dengan bukti-buktinya (seperti dokumen-dokumen tertulis, foto dan video, dll), sejarah hal-ikhwal tersebut, analisanya. Petisi, unjuk rasa (bila perlu tunjuk hidung dan dilakukan tidak cukup sekali dua dengan tuntutan copot jabatan), audiensi, kampanye mulai dari tingkat lokal hingga internasional, pemogokan, penulisan di berbagai media, pengaduan baik ke pengadilan maupun ke KPK, yang semuanya patut dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, seniscayanya dilakukan berdasarkan pengetahuan, bukan sebatas insting keadilan.
Hal-hal ini hanya mungkin dilakukan jika ada organisasi yang solid. Untuk Kalteng, sesungguhnya, pakan masyarakat adat dan dan kelembagaannya bisa berperan sebagai pemikir, organisator dan pengayom masyarakatnya. Sayangnya hal yang “sesungguhnya” ini tidak merupakan kenyataan dan hak demikian menunjukkan bahwa masyarakat adat dan kelembagaannya kehilangan peran yang semestinya itu. Di tengah bencana maut kabut asap seperti sekarang, mereka tidak terdengar bersuara dan apalagi bertindak. Padahal bencana asap yang melakukan masakre ini, jelas-jelas tindak tidak beradat. Pengawasan sosial dan atau pengawalan ketat patut dilakukan terhadap pengadilan pada terdakwa pembakar hutan dan lahan, terutama dari kalangan PBS. Kalau pun sudah dikawal ketat dan diawasi, bisa saja terjadi PBS pembakar hutan dan lahan dijatuhi hukuman sangat ringan, jauh tidak sebanding dengan akibat publik perbuatan mereka atau bahkan dibebaskan sebagai “tidak bersalah”. Kemungkinan dijatuhi atau bahkan dibebaskan sangat besar oleh adanya ‘mafia asap’.
Adanya pengawasan sosial yang kuat atau lemah, memperlihatkan tingkat kesadaran berwarganegara dan tingkat demokrasi itu sendiri. Pengawasan sosial adalah salah satu jalan masyarakat untuk menjadi nakhoda atas nasibnya sendiri, sebab penyelenggara Negara tipe sekarang tidak bisa diharapkan. Pengawasan sosial adalah tanda bahwa warganegara itu subyek bukan obyek seperti sekarang []
LUHUT BINSAR PANDJAITAN TENTANG BENCANA KABUT-ASAP

Kenapa kebakaran sekarang jauh lebih hebat dibanding tahun lalu?
(Luhut mengawali jawaban pertanyaan ini dengan penjelasan off the record.) Selain itu, gambut ini kan kalau kondisinya kering jadi mudah terbakar. Buktinya sekarang ini, kalau kami bombardir apinya sampai padam, api di bawah muncul lagi ke atas. Jadi, kalau orang mau marah-marah, saya pusing juga. Mau marah apa?
Terus ada juga pertanyaan kenapa enggak minta bantuan sejak awal. Ya, memang ada beberapa sebab. Pertama, kita memang coba sendiri dulu. Kedua, kita enggak menduga prosesnya panjang. Ketiga, mereka (Singapura) nawarin-nya cuma satu pesawat. Itu sama saja menghina kita.
Sebelumnya, penanganan kasus seperti ini hanya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tapi ini sampai Menkopolhukam turun langsung.
Ya, Presiden maunya begitu. Mungkin beliau merasa perlu, ya sudah, kami laksanakan.
Setelah Presiden meminta Anda mengawal penanganan kabut asap, apa saja yang Anda perbaiki dari koordinasinya?
Kami koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan ada juga satuan tugas di Palembang, Jambi, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Pontianak. Di satgas itu ada kolonel dan komandan resor militer. Mereka memandu semua operasi di situ, dari darat, laut, hingga udara. Mereka juga membuat perencanaan, target mana yang paling baik untuk diserang dulu. Kemudian juga kami gunakan drone untuk mendapatkan data real time. Sekarang manajemennya kami lakukan dengan baik.
Sepertinya manajemen penanganan lebih baik, tapi kenapa kebakaran belum juga tertanggulangi?
Ada yang bertanya, apakah ini bisa selesai dalam dua pekan, saya bilang enggak. Tapi apakah kami terus berusaha mengurangi, itu yes. Kami berharap dalam dua pekan ini asap dan hotspot-nya bisa berkurang. Sampai kapan, we don’t know. Tapi kami berharap dalam dua-tiga minggu ini hujan lebat, jadi akan membantu menyelesaikan kabut asap.
Koordinasi semua bagus dan berjalan baik. Presiden melihat ke bawah, Menkopolhukam juga, jadi ya enggak ada yang berani macem-macem. Tiap hari dua kali saya selalu telepon dengan satgas. Saya tanya laporan tentang pemadaman, pencemaran udara, ISPA, water bombing, pesawat. Paling tak sampai lima menit saya mendapat informasi, lalu saya bilang lakukan ini, ini, ini. Nah, yang seperti itu sebelumnya enggak pernah ada.
Lambatnya penanganan juga karena ada kepala daerah yang di awal tidak responsif, ya?
Itu harus kita lihat kenapa dia begitu. Saya tahu maksud Anda itu, ha-ha-ha…. Kami tidak mau membuka nama perusahaannya. Kami ingin penindakannya tahun ini terukur. Dalam konteks, kalau kami buka sekarang, pasti kami kena dampaknya. Tapi diam-diam kita ambil lahannya.
Kalau sekarang?
Panggil aja. “Lex (Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin), apa yang sudah kau bikin?”
Akan ada tambahan lagi selain 30 perusahaan yang sudah dikenai sanksi?
Iya, akan banyak perusahaan.
Termasuk perusahaan besar?
Kami enggak ada urusan. Kalau tahun depan terjadi lagi, kami ambil lahannya semua, kami cabut semua izinnya. Sekarang mereka sudah enggak berani. Mereka tahu Menkopolhukamnya samin juga.
Saya banyak kekurangan, tapi dengan pengalaman dan usia saya yang sudah segini, saya ingin jadi bagian dari proses perbaikan negara ini. Termasuk soal paket kebijakan ekonomi, yang merupakan efisiensi di semua lini. Jadi, kalau ada partai yang bilang ini buruk, saya enggak mau bilang “gundulmu” aja. But we’re doing so much to fix our system.
Pekan lalu Anda berkunjung ke lokasi. Apa yang Anda lihat di lapangan?
Saya lihat lokasi yang dibom dengan air. Dari atas memang mati apinya, tapi di bawah masih ada api. Mbok ya dipadamkan pakai apa pun, tetap ada titik api itu. Akhirnya kami bikin kanal-kanal agar api tak bisa menyeberang lagi.
Kabut asap ini juga ada kaitannya dengan urusan keadilan. Kalau ada perusahaan punya lahan 2,8 juta hektare, di mana keadilannya? Ada juga yang punya area 600 ribu hektare tapi enggak punya pemadam kebakaran. Masak, pemerintah yang mau madamin? Kalau kau bilang ini bencana nasional, enak di mereka. Dia bisa punya 500 juta pound sterling di London, lalu kita yang madamin apinya.
Dari penanganan saat ini, apakah ada jaminan kebakaran tak akan terjadi lagi tahun depan?
Pasti ada. Tapi saya yakin tingkatnya lebih rendah karena kita sudah punya pengalaman. Antisipasi dari awal, soal pesawat terbang, dan lainnya. Ngapain kita punya banyak helikopter? Jadi perbanyak itu traktor air yang bisa membawa empat-lima ton.[Cuplikan Wawancara Majalah Tempo, Senin, 19 Oktober 2015]

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: