KRISIS ASAP, INDONESIA ‘TAK PERLU MINTA MAAF’.

Krisis Asap, Indonesia ‘tak perlu minta maaf’
di Paris
Namun, menurut Luhut, pemerintah tak akan menghukum siapa-siapa
untuk keputusan salah ini.”

“Pemerintah masih menolak membuka nama perusahaan-perusahaan
terkait peran mereka dalam kebakaran hutan dan lahan
 
Rebecca Henschke
Wartawan BBC Indonesia
 
23 November 2015
 
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra tahun ini
membuat Indonesia menjadi salah satu penjahat besar pemanasan global.
 
Asap dari kebakaran hutan dan lahan tersebut sudah menghasilkan gas rumah
kaca dalam jumlah dua kali lipat lebih besar daripada yang dihasilkan Jerman
dalam setahun. Pada puncaknya, Indonesia mengeluarkan jumlah polusi yang sama
seperti Amerika Serikat.
 
Dr Martin Wooster dari King’s College London pergi ke Kalimantan Tengah untuk
mengukur kadar polusi tersebut.
 
Yang terjadi di Palangkaraya, menurutnya, adalah sebuah kejahatan terhadap
lingkungan dan kemanusiaan. “Betul-betul mengerikan. Saya tak pernah melihat
sesuatu seperti ini. Seperti kiamat.”
 
Namun Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengatakan
dia tak akan minta maaf pada para pemimpin dunia yang hadir di Paris akhir bulan ini
untuk membicarakan isu perubahan iklim.
 
“Kami tidak mencemari Bumi; yang melakukan pencemaran adalah Amerika Serikat
dan Cina. Ini kecelakaan, bencana alam, yang kemudian meluas dan semakin parah
oleh orang-orang tertentu karena kami tak memiliki fasilitas yang cukup untuk menghadapi
apa yang terjadi.”
 
Pemerintah mengakui bahwa pemberian konsesi ke perusahaan kelapa sawit sampai
14,8 juta hektare di lahan gambut adalah kesalahan besar.
 
Namun Louis Verchot, Direktur Penelitian Lingkungan di lembaga penelitian Centre for
International Forestry Research, CIFOR mengatakan, “Bencana ini sangat bisa diprediksi
dan sudah diprediksi dan bisa dicegah dengan antisipasi.”
 
Menurutnya, para ilmuwan sudah sejak lama mengingatkan pemerintah bahwa kemarau
panjang akibat fenomena cuaca El Niño akan datang tahun ini.
 
Louis Verchot mengatakan bahwa perlu ada upaya segera untuk membasahi kembali lahan
gambut dan memindahkan perkebunan dari lahan tersebut.
 
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengakui bahwa pemerintah Indonesia melakukan
kesalahan besar dengan menyetujui konsesi perusahaan kelapa sawit di lahan gambut seluas
14,8 juta hektare dalam satu dekade terakhir.
 
Lahan gambut yang dikeringkan kemudian dibuka dengan cara dibakar akan mengeluarkan
karbon dioksida dalam jumlah besar ke udara. Lahan gambut juga sangat mudah terbakar.
 
Namun, menurut Luhut, pemerintah tak akan menghukum siapa-siapa untuk keputusan salah ini.
 
“Tak akan menghukum bupati atau gubernur yang memberikan izin bagi berbagai perusahaan pelaku
kebakaran hutan dan lahan. Itu sudah lalu. Kita mau lihat ke depan. Itu (menghukum kepala daerah)
implikasinya terlalu panjang. Kita tak mau bikin gaduh.”
 
Luhut juga mengatakan bahwa presiden sudah memberi perintah untuk tidak memberi izin baru di
lahan gambut.
 
Ada beberapa izin, menurut Luhut, yang harus dicabut meski akan menimbulkan keluhan.
 
peran mereka dalam kebakaran hutan dan lahan.
 
Habis bakar terbitlah sawit
 
Rekaman gambar yang diambil oleh BBC menunjukkan bahwa pengusaha kelapa sawit segera
menanami lahan gambut yang terbakar dengan bibit sawit di Kalimantan.
 
Bibit itu ditanam di lahan seluas 150 hektar yang sudah habis terbakar, dekat dengan tempat
perlindungan orangutan Nyaru Menteng, di Kalimantan Tengah.
 
Peta terbuka menunjukkan lahan tersebut bukanlah konsesi kelapa sawit, tetapi polisi
Kalimantan Tengah mengklaim bahwa mereka tidak tahu siapa yang memiliki lahan tersebut.
 
Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan
Bencana mengunggah cuitan foto dari lahan yang terbakar ini di dekat tempat perlindungan
orangutan Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah.
 
Foto itu disertai keterangan, “Habis bakar terbitlah sawit.”
 
Namun Tofan Mahdi, juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
menegaskan bahwa yang salah adalah pengusaha kelapa sawit kecil dan petani yang
menggunakan praktik pembakaran untuk membuka lahan.
 
“Siapa yang menanam pohon, orang atau perusahaan? Saya jamin, tidak mungkin perusahaan
melakukannya karena ini melawan hukum dan kami berkomitmen pada zero burning policy.”
 
Tetapi, perusahaan kelapa sawit besar yang menjadi bagian dari asosiasinya mengambil
kelapa sawit dari pengusaha kecil, bahkan sampai 40%.
 
Louis Verchot dari CIFOR mengatakan bahwa perusahaan harus bertanggungjawab.
 
“Benar, pengusaha kecil melakukan pembakaran, tapi kenapa mereka melakukannya?
Siapa yang menciptakan pasar untuk lahan yang rusak ini? Anda tak bisa melepaskan mereka
dari tanggungjawab.”
 
Dia menambahkan, “Datang lagi dalam empat atau lima tahun dan kita lihat, apa yang ditanam
di lahan yang terbakar itu, dan kita akan tahu siapa pemicunya.”
 
Pada Oktober, GAPKI menarik diri dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), satu-satunya
skema internasional untuk mengendalikan dampak lingkungan industri ini.
 
Ada beberapa permintaan di Eropa agar konsumen memboikot kelapa sawit dari Indonesia,
namun industri tetap bergeming.
 
“Kami tidak takut sama sekali karena kami punya pasar yang pasti dan besar di India dan Cina,”
kata Tofan Mahdi.
 
Dia menambahkan bahwa asosiasinya bahkan tidak percaya bahwa perubahan iklim itu terjadi.
“Kami ragu. Apakah perubahan iklim benar-benar ada? Menurut kami itu hanya sekadar isu.”

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: