BUTA SEJARAH: PENYAKIT BERBAHAYA

Tajuk Panarung Andriani S. Kusni
BUTA SEJARAH: PENYAKIT BERBAHAYAIMG_1020

Salah satu lukisan yang dipamerkan dalam Workshop dan Pameran Seni Rupa Lintas Warna Borneo di Palma,Palangka Raya, 9-13 November 2015. Lukisan ini mencerminkan salah satu aliran dalam seni rupa. Ide dan bagaimana menuangkan ide dalam kesenian seperti halnya seni untuk apa dan siapa, pernah menjadi salah satu topik polemik dalam sejarah kesenian Indonesia, terutama pada periode Pemerintahan Soekarno. Di balik polemik ini terdapat berbagai kepentingan politik, termasuk kepentingan CCF Amerika Serikat. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah /Kusni Sulang, 2015).

 

Berbagai pergolakan, seperti berbentuk perdebatan atau polemik dalam bidang kebudayaan umumnya terjadi mendahului pertarungan politik sebagai bentuk terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, di dunia kebudayaan negeri ini telah berlangsung Sumpah Pemuda 1928, disusul oleh Polemik Kebudayaan Poedjangga Baroe tahun 1930, Kongres Kebudayaan di Solo, Surat Kepercayaan Gelanggang, lalu Mukadimah Lekra (1950) dan Manifes Kebudayaan (1965). Untuk menaklukkan Tanah Dayak, kolonialisme Belanda melancarkan politik kebudayaan yang disebut ‘ragi usang’ yang memandang bahwa kebudayaan Dayak dalam bentuk apa pun tidak lain dari ragi usang yang harus dibuang dan disisihkan.
Perdebatan ini mencerminkan kepentingan-kepentingan politik (dalam artian di atas) pihak-pihak yang terlibat, baik secara terbuka atau pun tidak terbuka. Hal demikian bukanlah khas Indonesia, tetapi juga menandai perkembangan sejarah bangsa dan negeri-negeri lain di dunia. Untuk mengambil sedikit contoh. Revolusi Besar Kebudayaan Proletar (RBKP) Tiongkok pada 1966 didahului oleh polemik sastra tentang novel “Hai Jui Dipecat Dari Jabatan”-nya; Pemberontakan Hongaria 1956 dimulai dari kegiatan para sastrawan di Café Sandor Petöfi, Budapes; Revolusi Perancis 1789 seperti dicerminkan oleh Victor Hugo dalam karya utamanya Les Miserables diawali oleh perdebatan ide di kalangan para pemikir dan cendekiawannya; demikian juga di Russia Tsar, Amerika Serikat yang waktu itu dijajah oleh Inggeris; dll…Melalui debat ini dibentuklah pendapat umum dan dasar gerakan berbentuk lain yang kemudian menyusul. Sekali ide yang diperdebatkan dihayati oleh publik, maka ide tersebut menjelma menjadi kekuatan materiil.
Debat juga dilancarkan sebagai salah satu sarana agresi kebudayaan yang bertujuan melakukan penaklukan jiwa suatu bangsa. Ketika jiwa bangsa itu sudah ditundukkan kehadiran fisik penakluk hanya bersifat mengawal dan mempertahankan kekuasaannya. Bangsa yang telah ditaklukkan jiwanya memandang rendah budayanya sendiri dan menganggap budaya penakluk sebagai kebudayaan ideal. Yang menjadi sasaran pertama agresi kebudayaan ini adalah para mereka yang bersekolah. Sekolah merupakan salah satu sarana indoktrinasi, transfer nilai dan penaklukan budaya.
Untuk memahami keadaan kita hari secara budaya, kiranya merupakan keniscayaan mengetahui sejarah kebudayaan bangsa dan daerah sendiri.Dengan mengetahui sejarah yang ditulis secara ilmiah (sejarah ilmiah, bukan sejarah politis) jika menggunakan istilah Prof. Arkoun dari Universitas Paris III (Sorbonne), kita akan mengetahui sebab-musabab adanya keadaan hari ini. Sejarah menjelaskan posisi kita di mana dan mengapa berada pada posisi demikian. Kesadaran sejarah menumbuhkan budaya kritis. Sejarah dalam pengertian beginilah yang dimaksudkan oleh Bung Karno pada tahun 1966 Bung Karno dalam pidato resmi terakhirnya: ‘Jangan sekali-kali melupakan sejarah’ (Jasmerah). Tanpa kesadaran sejarah dan budaya, sulit dibayangkan akan ada suatu kebangkitan sadar. Tanpa kesadaran kita akan tetap berada di kubangan kebuntuan. Pemutar-balikan sejarah hasilnya pun akan sama. Tanpa kesadaran sejarah kita akan menjadi bangsa pengekor, melakukan sesuatu lepas akar, seperti melakukan ‘arabisasi’ budaya daerah sebaqgaimana yang dilakukan di Sampit oleh penyelenggara Negara, memandang modernisasi identik dengan budaya Barat atau K-Pop, dll. Buta sejarah dan buta budaya adalah sebuah penyakit berbahaya.
Saya kira, salah satu penyakit serius yang diderita masyarakat Kalimantan Tengah berbagai tingkat adalah kebutaan sejarah dan budaya. Perhatian pada sejarah, apalagi sejarah budaya, sangat minim untuk tidak mengatakan tidak ada. Yang banyak dibicarakan sekarang, terutama pidato-pidato formal standar, bukanlah kebudayaan dalam artian nilai tapi sebagai kebudayaan komoditas turistik. Itu pun tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Sehingga menjadi bukan mustahil jika kebijakan dan tindakan yang diambil dan dilakukan menjadi lepas akar. Pengetahuan digantikan dengan keinginan subyektif. Kesibukan hedonistik yang dominan hingga hari ini, membuat penyakit ini akan lama diidap . Penyakit berbahaya ini akan menjadi kian lama lagi diidap apabila kesadaran sejarah dan budaya ini sengaja dibengkokkan. Jadinya sejarah dan kebudayaan juga tidak lain dari sebuah medan pertarungan berbagai kepentingan, cq kepentingan politik. []
CONGRESS FOR CULTURAL FREEDOM (CCF) DI INDONESIA
oleh Wijaya Herlambang *

Berdirinya CCF dan Tujuannya
CCF, yang didirikan oleh dinas intelijen Amerika, CIA, pada tahun 1950 di Berlin –kemudian dipindah ke Paris– adalah lembaga kebudayan untuk beberapa tujuan: Pertama, melawan komunisme pada masa Perang Dingin di Eropa; Kedua, menampung gagasan para intelektual sayap kanan dan tokoh-tokoh kiri non-komunis terkenal; Ketiga, mempromosikan gagasan liberalisme Barat agar para intelektual tidak jatuh cinta pada Marxisme. Walaupun akhirnya skandal dukungan CIA terhadap CCF terbongkar melalui laporan dari the New York Times di tahun 1966, namun peran CCF dalam memanipulasi intelektual untuk membela kepentingan AS selama lebih dari satu dekade sebelumnya di hampir seluruh dunia, sangat berpengaruh.
Tokoh utama CCF adalah Michael Josselson yang bekerja di bawah supervisi Frank Wisner, tangan kanan bos CIA Allen Dulles. Josselson adalah seorang Yahudi asal Tartu (Estonia), yang direkrut CIA untuk bekerja di Jerman dengan tugas mengumpulkan intelektual Eropa untuk mendukung kebijakan luar negeri AS dalam menguasai sumber-sumber ekonomi dunia, terutama di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Untuk meyakinkan para inteletual tersebut, Josselson sengaja membiarkan mereka memerangi blok Komunis melalui ide-ide liberal, mulai dari eksistensialisme hingga kritik epistemologi terhadap Marxisme, sambil menyalurkan dana CIA kepada mereka. Berbekal uang CIA sebesar $50.000, Josselson menggelar kongres di Berlin yang dihadiri oleh intelektual yang mendukung kebijakan AS seperti John Dewey, Isaiah Berlin, Albert Camus, Bertrand Russell, Sydney Hook, Arthur Koestler, Stephen Spender, Richard Wright dan ratusan nama besar lain. Hingga tahun 1960an, CCF telah menerima puluhan juta dollar dari CIA, termasuk sekitar $7 juta dari Ford Foundation, yang kemudian menjadi pendonor utama mereka. Uang ini digunakan CCF untuk mendukung kampanye AS seperti seminar-seminar internasional, menerbitkan ratusan judul buku dan puluhan jurnal ternama seperti Encounter, Der Monat, Partisan Review, New Leader, Quadrant dan lain-lain. Dengan senjata intelektual dan dana yang besar, CCF mengembangkan pengaruhnya di Asia, termasuk Indonesia.

Pengaruh CCF di Panggung Kebudayaan Indonesia
Masuknya pengaruh CCF di Indonesia tak lepas dari peran para tokoh PSI seperti Sjahrir, Soedjatmoko dan Sumitro Djojohadikusumo dalam membuka pintu gerbang diplomasi antara AS dan Indonesia. Melalui tokoh-tokoh PSI, CCF menjadi akrab di telinga penulis simpatisan PSI. Misi CCF di Indonesia dilakukan dengan cara: Pertama, menjadikan tokoh-tokoh kebudayaan Indonesia anggota atau simpatisan CCF; Kedua, menyebarkan buku-buku bertema hujatan terhadap komunisme seperti kumpulan essay The God that Failed, termasuk karya-karya eksistensialis anti-Marxis seperti Albert Camus dan Miguel De Unamuno; Ketiga, menyebarkan majalah dan jurnal yang berisi agenda CCF, mensponsori proyek-proyek terjemahan dan seminar-seminar. Tema dominan dari aktivitas itu adalah mempromosikan liberalisme Barat yang dibungkus dengan istilah-istilah indah seperti eksistensialisme, kebebasan intelektual dan kebebasan berekspresi. Orang penting CCF yang bertugas mendekati intelektual Indonesia dan menyalurkan dana untuk aktivitas CCF di Indonesia serta menyebarkan buku-buku bertema liberalisme adalah Ivan Kats. Beliau inilah yang membangun jaringan di kalangan simpatisan PSI untuk menjadi aktivis kebudayan pro-AS yang militan. Tokoh-tokoh yang aktif dalam klik CCF kebanyakan mantan aktivis majalah Siasat yang kemudian bergabung dalam kelompok studi majalah Konfrontasi seperti Mochtar Lubis dan Sutan Takdir Alisjahbana, PK. Oyong, Rosihan Anwar, Soedjatmoko, Wiratmo Soekito termasuk HB. Jassin. Ketika CCF mengadakan kongres pertama mereka di Rangoon tahun 1955, Lubis dan Alisjahbana adalah delegasi yang mewakili Indonesia, sementara Sumitro Djojohadikusumo, tokoh PSI yang juga ekonom pro-AS militan, dipilih sebagai anggota dewan kehormatan CCF Asia. Tokoh-tokoh ini bertugas untuk mempromosikan ide-de liberal, tidak saja di dalam kebudayaan tapi juga ekonomi, untuk membela kepentingan AS di Indonesia.
Di tahun 1957 – 1958, ketika pemberontakan PRRI/Permesta yang didukung CIA meletus, di mana Sumitro lari keluar negeri dan mendirikan gerakan bahwa tanah, Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) untuk menjatuhkan Presiden Sukarno, Lubis ditahan akibat dukungannya terhadap PRRI melalui korannya Indonesia Raya. Sementara, Alisjahbana dikenakan tahanan kota akibat tulisannya di majalah Konfrontasi yang juga mendukung pemberontakan. Sejak itu Ivan Kats mulai membangun klik baru dengan melibatkan simpatisan PSI yang lebih muda seperti Goenawan Mohamad dan Arief Budiman termasuk, dalam tingkat tertentu, Soe Hok Gie, Taufiq Ismail, WS. Rendra. Para aktivis ini, yang didukung sepenuhnya oleh senior mereka, terutama Wiratmo Soekito, mulai menggodok konsep kebudayaan yang diadopsi langsung dari deklarasi CCF Eropa. Dalam deklarasinya CCF menyatakan “kebudayaan hanya dapat lahir di dalam kebebasan, dan kebebasan itu akan mendorong majunya kebudayaan.” Gagasan inilah yang kemudian menjadi dasar dari istilah kebebasan berekspresi yang di Indonesia dikenal dengan istilah humanisme universal.
Walaupun istilah humanisme universal diperkenalkan pertama kali oleh Jassin ketika ia bekerja dengan A. Teeuw di UI di awal tahun 1950an, namun ide dasarnya adalah deklarasi CCF Eropa. Joebaar Ajoeb, penulis Lekra, bahkan yakin bahwa istilah humanisme universal sebenarnya diperkenalkan oleh Teeuw yang kemudian dipakai Jassin untuk menjelaskan konsep dasar CCF: kebebasan berekspresi. Teeuw sendiri sudah lama dicurigai oleh Joebaar Ajoeb dan Pramoedya Ananta Toer sebagai bagian dari misi kebudayaan kabinet Van Mook di akhir tahun 1940an yang dimotori ahli budaya Melayu Rob Neuwenhuis dan Dolf Vespoor. Misi utama kebudayaan itu adalah menginfiltrasi intelektual Indonesia pro-Barat melalui ide-ide kebebasan berekspresi yang tengah mendominasi Eropa Barat sebagai bagian dari kampanye kebudayaan AS menjelang kongres CCF. Tujuannya untuk mengaburkan garis permusuhan antara Indonesia dan Belanda yang berusaha untuk menjajah kembali Indonesia. Deklarasi CCF Eropa adalah legitimasi penting bagi konsep universal humanisme. Deklarasi ini mejadi landasan kampanye AS, untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di dunia ketiga, termasuk Indonesia, dengan cara memusnahkan kekuatan kiri dan nasionalis atas nama demokrasi, sambil mengebiri peran Belanda. Dalam konteks inilah perwakilan CCF untuk Asia, Ivan Kats, bertugas mempengaruhi pandangan inteletual Indonesia, terutama di lingkungan simpatisan PSI, untuk mendukung kebijakan luar negeri AS di Indonesia.

CCF dan Manifes Kebudayaan
Di tahun 1960an, ketika para penulis kiri secara agresif melakukan kampanye anti-kolonial untuk mendukung kebijakan Demikrasi Terpimpin Sukarno, intelektual di lingkaran PSI juga semakin merapat ke poros politik sayap kanan termasuk militer. Dalam ketegangan politik itulah mereka mendeklarasikan Manifes Kebudayaan di tahun 1963 tidak saja sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap ide-ide kebudayaan kiri namun juga sebagai promosi nyaring gagasan liberalisme Barat. Hasilnya memang memekakkan telinga: humanisme universal adalah sumber filsafat utama untuk menjamin kebebasan berekspresi di bidang kebudayaan. Tidak mengherankan setahun kemudian aktivitas mereka dilarang oleh Presiden Sukarno. Sejak itu mereka terbungkam walaupun tetap bergerak di bawah tanah. Dalam ketegangan politik waktu itu, tampaknya CCF mencium gelagat bahwa akan terjadi sebuah peristiwa politik penting di Indonesia yang mungkin akan berakibat buruk terhadap aktivis yang menentang kebijakan Demokrasi Terpimpin.
Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu CCF, melalui Ivan Kats, menawarkan beasiswa bagi aktivis muda Manifes Kebudayaan yang mereka anggap berpontesi di bidang akademik. Arief Budiman adalah penerima beasiswa CCF pertama yang dikirim ke College of Europe di Belgia, walaupun setelah beberapa waktu di sana ia tidak kerasan, hingga akhirnya memustuskan untuk pulang. Orang kedua adalah Goenawan Mohamad yang dikirim ke sana hanya beberapa hari setelah peristiwa berdarah tanggal 30 September 1965. Beberapa peneliti seperti Janet Steele mempertanyakan hal ini: apakah pemberian beasiswa itu berkait dengan upaya preventif untuk mengevakuasi beberapa tokoh penting Manifes Kebudayaan? Arief Budiman menjawab tegas: tidak, itu hanya kebetulan. Sebaliknya, Goenawan justru mengakuinya. Dalam sebuah wawancara video, Goenawan mengakui bahwa alasan ia pergi ke Belgia adalah untuk ‘mengungsi’ dari peristiwa politik di tanah air. Siapa yang benar? Tidak jelas. Namun, hal penting yang dapat dicatat dari rentetan peristiwa itu adalah: CCF merupakan salah satu lembaga yang berpengaruh kuat bagi terbentuknya wacana kebudayaan liberal Barat di Indonesia. Pada saat yang sama, peran CCF merupakan petunjuk penting bahwa aktivitas kebudayaan menjadi alat politik untuk membela kepentingan AS di Indonesia. Inilah yang disebut Giles Scott-Smith sebagai “politiknya budaya non-politik.” ***

* Wijaya Herlambang, Ph.D Candidate, University of Queensland, Australia, in:
International People’s Tribunal 1965 Live Stream Day 3# 12-11-2015;

http://www.indonesiaseni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=485:pengaruh-congress-for-cultural-freedom-di-indonesia&catid=36:wacana-dan-kritik&Itemid=50

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: