TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Logo
HASIL PENGADILAN RAKYAT DI BELANDA AKAN DIBAWA KE PBB

Penyelenggara berharap dukungan internasional.
Jum’at, 13 November 2015 | 22:16 WIB
Oleh : Endah Lismartini, Moh Nadlir
Hasil Pengadilan Rakyat di Belanda Akan Dibawa ke PBB
Dolorosa Sinaga, Steering Committee International People’s Tribunal yang membahas soal G30S PKI tahun 1965 di Denhag, Belanda. (M. Nadlir/VIVA.co.id)

VIVA.co.id – Dolorosa Sinaga, Steering Committee International People’s Tribunal (IPT) 1965, mengatakan, meski hasil sidang IPT atas pembantaian massal tahun 1965 di Indonesia tidak berkekuatan hukum, akan tetapi hasil sidang tersebut akan tetap diteruskan ke badan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

Harapannya PBB bisa mengeluarkan resolusi untuk mendorong pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi.

“Membawa keputusan awal IPT sebagai keputusan moral enforcement. Kami upayakan agar diterima sebagai materi yang bisa dijadikan dasar atau landasan hukum ke pengadilan internasional di Jenewa Swiss di bawah PBB untuk keluarkan resolusi kepada pemerintah Indonesia,” kata Dolorosa di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 13 November 2015.

Dolorosa, menegaskan, dia dan banyak pihak berharap bahwa hasil sidang International People’s Tribunal (IPT) 1965 bisa menjadi perhatian dunia. Itu kata dia untuk mendorong bahwa kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia 50 tahun silam bisa dibuktikan dan diselesaikan.

Karena itu, kata Dolorosa masalah tersebut dibawa ke sidang International People’s Tribunal (IPT) yang berlangsung di Den Haag Belanda.

“Kami harap mereka (masyarakat internasional) support. Harapan kami juga bahwa di dalam pengadilan bisa dinyatakan bahwa memang terjadi pembunuhan masal,” ujar mantan Dekan Senirupa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) itu.

Dia menambahkan, hasil keputusan IPT akan menjadi sejarah bagi para aktivis HAM dan keluarga korban. Alasannya dengan adanya pengakuan internasional, itu akan mengembalikan martabat para korban dan keluarga korban sebagai manusia.

“Kami berpendapat dengan adanya pengakuan internasional, itu bisa mengembalikan kedaulatan dan martabat sebagai manusia. Pengakuan itu sudah terjadi, penderitaan sudah diakui,” terang Dolorosa.[]

  • 16 November 2015

Image caption IPT 1965 dibentuk oleh antara lain sejumlah aktivis, akademisi dan kelompok penyintas.

Putusan sela Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tentang peristiwa tahun 1965, yang berisi pengakuan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat, direncanakan akan dijadikan dokumen untuk melobi masyarakat internasional meski putusan itu tak mempunyai kekuatan hukum.

Koordinator penyelenggara sidang rakyat yang digelar selama empat hari dan berakhir Jumat (13/11), Nursyahbani Katjasungkana, mengatakan sidang tersebut baru langkah pertama.

“Kita akan menggunakan putusan IPT 1965 sebagai dokumen lobi kepada organisasi-organisasi internasional baik LSM maupun PBB jika dalam enam bulan ke depan atau maksimum satu tahun pemerintah Indonesia tidak melakukan kewajibannya menurut hukum nasional maupun internasional,” katanya di Den Haag.

Karena putusan majelis hakim baru keputusan awal, maka penyelenggara akan melakukan persiapan untuk menggelar sidang putusan akhir. Sidang itu direncanakan akan digelar tahun depan di Jenewa.

PROSES PENYEMBUHAN

Nursyahbani Katjasungkana
 Nursyahbani Katjasungkana menuturkan sidang IPT 1965 baru langkah awal.

Langkah-langkah ini mendesak dilakukan, apalagi para penyintas sudah makin lanjut usia.

“Pengungkapan kebenaran dan pelurusan sejarah agar generasi muda mendapatkan sejarah negaranya yang jujur tetapi juga semacam penyembuhan bagi korban karena setidaknya organisasi HAM internasional atau masyarakat internasional secara umum mengakui adanya kejahatan HAM berat yang dialami para korban dan wakil-wakilnya,” jelas Nursyahbani.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dianto Bachriadi setuju bila sidang rakyat ini perlu dilakukan meskipun hasilnya tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Yang sudah diraih oleh IPT ini adalah satu upaya untuk mengungkapkan kebenaran dan ada ruang untuk para korban dan juga saksi-saksi yang lain untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka derita, apa yang mampu mereka analisis dari peristiwa 65 itu.

“Dan ini memang sepihak, tapi ruang itu kan harus mulai dibuka.”

  Pengunjung
Setidaknya 200 orang per hari mengikuti proses sidang yang digelar di gedung Nieuwe Kerk, Den Haag.

 

Ia merujuk pada saksi-saksi yang hadir adalah mereka yang dihadirkan oleh jaksa dan tidak ada satu pun saksi yang mewakili pemerintah Indonesia atau negara Indonesia. Hakim menyayangkan ketidakhadiran mereka dalam sidang, walaupun mereka diundang.

MANFAAT BAGI KOMNAS HAM

Bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan ke Pengadilan Rakyat Internasional 1965 sebenarnya tidak terlalu baru. Sebagian pun sudah dimuat dalam laporan investigasi Komnas HAM pada 2012 dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Dianto Bachriadi

Kesimpulan IPT 1965 selaras dengan laporan Komnas HAM, kata Dianto Bachriadi.

Tetapi, menurut Dianto Bachriadi, lembaganya tetap bisa mengambil manfaat dari hasil sidang IPT 1965, terutama karena investigasinya belum sampai pada dugaan kekerasan seksual sebagaimana dibeberkan oleh seorang penyintas dari Yogyakarta. Selain itu, kesimpulan-kesimpulan IPT memperkuat hasil penyelidikan Komnas HAM.

“Komnas bisa mendapat satu penguatan baru untuk kita melanjutkan upaya untuk menagih kepada pemerintah, khususnya Kejaksaan Agung agar dilanjutkan dengan penyidikan,” terangnya kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir di Den Haag.

Menko Polhukam Luhut Padjaitan sebelumnya menegaskan tidak ada orang yang mungkin bisa diadili dalam kasus dugaan kekejaman pasca peristiwa 30 September itu.

“Sudah pada mati (orang) yang (mau) diadili. Yang PKI ada (yang) dibunuh, yang jenderal juga ada (yang) dibunuh. Jadi sekarang siapa yang mau diadili?”

Guru besar emeritus bidang hukum internasional, Ko Swan Sik, juga mengatakan sukar membawa kasus tersebut ke peradilan formal karena kendala terdakwa dan pembuktian.[]

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: