TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

bergelora.com

Foto: Mariana Aminuddin dari Komnas Perempuan Indonesia dalamPengadilan Masyarakat Internasional (IPT-International People's Tribunal) di Den Haag, Belanda, November 2015 (Ist)‏

Foto: Mariana Aminuddin dari Komnas Perempuan Indonesia dalamPengadilan Masyarakat Internasional (IPT-International People’s Tribunal) di Den Haag, Belanda, November 2015 (Ist)‏

 

JAKARTA- Akitivis Amnesty International, Yvette  Lawson bergembira tribunal ini bisa berlangsung. Ia menghargai para hakim, terutama para jaksa yang datang dari Indonesia. Tapi yang paling ia apresiasi adalah para saksi mata yang terdiri dari para korban penyiksaan, karena berani datang menjadi saksi. Menurutnya ini bisa terancam keselamatannya setiba di Indonesia. Hal ini seperti di lansir pada 13 November 2015 oleh website http://1965tribunal.org/

“Amnesty International akan memonitor keselamatan mereka. Semua pihak seperti juga wartawan yang dalam kasus pembongkaran pelanggaran HAM  sering diintimidasi, akan dimonitor keamanannya,” demikian Yvette Lawson.

Yvette Lawson menambahkan, ancaman bukanlah hal baru bagi Amnesty International. Tribunal seperti ini sudah sering terjadi sehubungan dengan kekerasan-kekerasan sebelumnya. Misalnya bertahun-tahun kekerasan sempat terjadi di negara-negara seperti Chile, Guatemala, Argentina, Spanyol dan lain-lain.

“Mereka yang memperjuangkan HAM dan melawan impunitas terancam hidupnya.  Mereka yang terancam itu terdiri dari para jaksa, wartawan  dan tentu saja para saksi,” ujarnya

Lalu ditanyakan ia mengira tribunal ini akan mencapai penyelesaian yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para korban yang sudah lanjut usia. Yvette Lawson mengatakan, bahwa itu bukan dia yang menentukan. Tapi ia berharap agar itu terjadi, supaya para korban mencicipi keadilan.

Menurutnya, kalau melihat sikap dari pemerintah Indonesia sekarang, kecil harapan tribunal ini akan membuahkan hasil seperti yang diinginkan para korban. Tapi di balik perasaan pesimis itu, tersimpan juga harapan di hati aktivis HAM ini.

“Saya berharap Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap tentang hak asasi manusia sebagai pemimpin dunia yang dihormati yang bisa membawa kebenaran dan keadilan bagi Indonesia, dan bagi kemanusiaan secara umum.” Katanya.

Komnas HAM dan Komnas Perempuan tampil memberikan kesaksian di depan sidang Tribunal Rakyat Internasional 1965 yang pekan ini digelar di Den Haag. Penampilan keduanya yang berlangsung pada Kamis sore 12 November 2015 tidaklah dijadwalkan terlebih dahulu.

Mariana Aminuddin anggota Komnas Perempuan juga bersaksi mengenai laporan lembaganya tentang kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 1965-1966. Ia membenarkan kesaksian saksi-ahli Dr. Saskia Wieringa dan sejumlah kesaksian lain mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Ketika ditanya ketua majelis hakim Zak Yacoob mengenai IPT65, Mariana menegaskan tribunal ini penting sekali.

“Dia (IPT 1965-red)tidak seperti seminar. Dia seperti benang kusut yang bisa diurai satu per satu. Yang membuat kami mudah melakukan verifikasi dan juga mendengarkan suara korban langsung di depan sidang hari ini,” demikian Mariana.

Surat Tugas Presiden

Mariana yang mengantongi surat tugas Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia datang ke Den Haag untuk mengamati bagaimana masyarakat internasional merespons sidang-sidang Tribunal Rakyat. Hasilnya, demikian Mariana akan menjadi kekuatan buat kami sebagai salah satu dokumen yang juga akan diberikan lembaganya kepada negara.

Dianto Bachriadi komisioner Komnas HAM merasa perlu untuk mengklarifikasi dokumen lembaganya yang berulang-ulang kali disebut dalam sidang. Dokumen Komnas yang dimaksud adalah “Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa 1965-1966”.

Dianto Bachriadi, sementara itu, menolak anggapan bahwa IPT65 yang tengah berlangsung di Den Haag memburuk-burukkan citra Indonesia.

“Di sini kita bicara soal penyelesaian pelanggaran HAM berat. Kita bicara tentang penyelesaian kejahatan kemanusiaan. Kita bicara tentang pengungkapan kebenaran, kita bicara tentang kemanusiaan. Kita bicara tentang hal-hal yang sangat penting di dalam kemajuan dan penegakan HAM di Indonesia,” tegasnya.

Dianto Bachriadi menegaskan tidak datang ke Den Haag dengan kepentingan politik tertentu.

“Saya tidak berurusan dengan itu. Saya adalah komisioner HAM. Saya bicara hak asasi manusia,” Demikian komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi kepada tim media IPT65.

Setiap kali sidang Tribunal Rakyat Internasioal 1965 dibuka, ketua majelis hakim Zak Yacoob selalu bertanya apakah wakil pemerintah Indonesia hadir. Pertanyaan serupa selalu diulangnya setelah sidang selesai reses. Selalu tak ada jawaban, seperti terlihat pada kursi pemerintah Indonesia yang selalu kosong. Ternyata dua komisioner Komnas HAM dan Komnas Perempuan selalu hadir mengikuti sidang sejak awal, walaupun mereka tidak secara resmi mewakili pemerintah Jakarta. (Web Warouw)

PENGGALAN EPISODE TERAKHIR SAKSI HIDUP 1965 MARTIN ALEIDA

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Kamis, 12/11/2015 17:33 WIB
Penggalan Episode Terakhir Saksi Hidup 1965 Martin AleidaMartin Aleida bersaksi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional 1965 di Den Haag, Belanda. (Flickr International People’s Tribunal Media)
Jakarta, CNN Indonesia — Martin Aleida ditangkap bersama enam orang kawannya dalam penangkapan besar-besaran yang dilakukan militer terhadap orang-orang diduga terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia.

Penulis yang akrab dengan dunia sastra sejak muda itu ditangkap karena pernah bergabung dengan majalah kebudayaan Zaman Baru terbitan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Pada malam pekat pertengahan tahun 1966, Martin dibawa ke sebuah gedung sekolah tua berkeliling pagar kawat berduri persis di seberang Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Di kamp konsentrasi itu, Martin mendapati ada 300 lebih orang yang bernasib sama dengannya.

Siksaan dalam berbagai cara menimpa Martin setiap kali dia menjalani interogasi di Markas Komando Distrik Militer 0501. Interogasi kerap dilakukan tengah malam. Hal itu pula yang membuat para tahanan menamakannya Operasi Kalong.

Tidak jauh dari lokasi interogasi, ada sebuah dapur yang menjadi tempat para tahanan perempuan. Martin mendapati istri dari elite pemimpin PKI Njoto, Soetarni Soemosoetargijo, turut disekap di sana bersama lima anaknya yang masih di bawah umur.

“Semua aktivis perempuan ada di sana, termasuk kekasih yang kemudian menjadi istri saya,” kata Martin dalam kesaksian yang menggetarkan di Pengadilan Rakyat Internasional 1965 di Den Haag, Belanda.

Ikuti terus perkembangan pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Penyiksaan paling parah dialami oleh kolega Martin sekaligus Pemimpin Redaksi Zaman Baru. Martin melihat kolega kerjanya berpeluh darah tiap kali usai menjalani interogasi.

Rekan kerja Martin pasang badan memikul tanggung jawab atas nasib yang menimpa rekan-rekannya. Alhasil, siksaan yang didapat lebih parah: disetrum, masuk tong air dingin, menghabiskan satu piring sambal, dan dicambuk menggunakan buntut ikan pari.

“Setiap kali pulang ke kamar tahanan usai diinterogasi, dia akan membuka baju, dan dalam diam dia mengeringkan punggungnya yang masih bercucuran darah akibat cambukan,” kata Martin di hadapan para hakim, jaksa penuntut umum, dan hadirin sidang.

Martin mengaku tidak bisa menjelaskan kenapa dia dibebaskan lebih cepat dibanding rekan-rekannya. Martin kala itu mendekam tidak lebih dari satu tahun.

Martin menduga dia dibebaskan lebih cepat karena aparat tidak mendapatkan data atau informasi apapun darinya, selain surat wasiat sang ayah yang pamit pergi untuk beribadah haji dan surat-surat cinta dari dan untuk kekasihnya.

“Tapi setelah dibebaskan, saya menemukan penjara yang lebih besar daripada penjara yang hanya satu sel. Di luar, saya tidak punya teman,” kata Martin.

Di luar tahanan, Martin limbung. Dia bahkan kerap menghabiskan hari dengan menyusuri rel kereta api berpuluh-puluh kilometer hanya untuk mencari kawan.

Martin tak kuasa meratapi nasibnya sendiri, karena selepas dari tahanan dia tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang menjadi satu-satunya keahlian: menulis.

Tapi Martin tak mau berkubang dalam tangisan. Dia pun lantas mulai menulis cerita-cerita pendek dengan nama samaran Nurlan.

Sejumlah karyanya mendapatkan pengakuan dan dimuat di sejumlah majalah sastra. Karya-karya itu pula yang mengantar dia bekerja di Majalah Tempo dan mengembalikan profesinya sebagai seorang wartawan.

Martin menyadari pengakuannya di Pengadilan Rakyat Internasional 1965 bakal membuat gerah pemerintah Indonesia. Tapi dia sudah menyiapkan mental sekiranya saat pulang ke tanah air diinterogasi atau bahkan ditahan.

“Ini adalah episode terakhir dalam hidup saya, dan saya harus memberikan sesuatu kepada bangsa saya,” kata Martin di arena pengadilan usai menjalani persidangan.

Pengadilan Rakyat Internasional 1965 di Den Haag telah membuat Martin “Merasa dikelilingi satu dunia yang mengulurkan tangan kepada saya.” Ini dirasa Martin sebagai sebuah berkah yang tidak ia dapatkan di negerinya sendiri.

Martin tetap pada pendirian bahwa komunisme bukanlah sebuah paham yang mesti dilawan, kecuali orang-orang yang menata pemerintahan diisi oleh orang-orang yang korup.

Dia pun masih meyakini, seandainya PKI masih ada, partai komunis itu bisa dan mampu membangun tatanan bangsa baru yang bernama sosialisme.

“Kalau itu gagal dan saya ditertawakan oleh dunia, tidak apa-apa. Paling tidak, saya sebagai manusia sudah punya cita-cita,” kata Martin.

Indonesia menjadi terdakwa dalam Pengadilan Rakyat Internasional 1965. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda yang menyasar anggota PKI serta orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

Pengadilan Rakyat 1965 diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk mengakui kejahatan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya usai G30S –tragedi berdarah pada malam 30 September 1965 di mana tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh.

Sidang rakyat ini, kata Jaksa Penuntut Umum IPT 1965 Todung Mulya Lubis, digelar bukan untuk membela PKI, melainkan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus kejahatan kemanusiaan periode 1965 seperti yang disimpulkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam hasil investigasinya.

(pit/agk)

 

 

 

SIDANG RAKYAT 1965, MARTIN ALEIDA SEBUT ORBA REZIM KEBOHONGAN
Bagus Wijanarko , CNN Indonesia
Rabu, 11/11/2015 14:13 WIB
Sidang Rakyat 1965, Martin Aleida Sebut Orba Rezim Kebohongan
Pengadilan Rakyat Internasional 1965. (Dok. Akun Flickr International People’s Tribunal Media)
Jakarta, CNN Indonesia — Sastrawan Martin Aleida menyebut rezim Orde Baru yang memenjarakannya tanpa bukti sahih sebagai rezim kebohongan. Ia mengaku tidak bisa melupakan maupun memaafkan perlakuan rezim Orba.

Martin yang hadir sebagai saksi dalam persidangan International People’s Tribunal (IPT) menceritakan saat dia dibui di Kamp Konsentrasi Operasi Kalong, Jakarta, pada awal 1966 bersama lima teman lainnya, termasuk Putu Oka Sukanta dan T Iskandar AS, orang-orang Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

“Iskandar dan saya adalah wartawan dan penulis fiksi,” kata Martin kepada CNN Indonesia, Rabu (11/11).

Perintah penjeblosan Martin ke penjara diberikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pasca tragedi G30S 1965, Soeharto dan Nasution menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai otak gerakan berdarah tersebut.

Sastrawan yang menulis cerita pendek Surat Nurlan Daulay kepada Junjungannya pada Juni 2015 itu menyebut hal ini sebagai tindakan absurd. “Masuk akalkah sebuah konspirasi menggulingkan pemerintahan melibatkan jutaan orang?” kata Martin.

Sidang Rakyat 1965 memasuki hari kedua hari ini. Martin bakal bersaksi ihwal penyiksaan. Dalam cerpen yang sama, ia mengisahkan bagaimana Mula Naibaho, pemimpin redaksi Harian Rakyat, mengalami penyiksaan. Oknum penyiksa menyetrum karib Martin tersebut dengan listrik. “Disuruh buka baju dan belakangnya (punggung) hancur digerus ekor pari kering,” kata dia.

Di Kamp Konsentrasi Kalong, Martin dipenjara bersama 300 orang tahanan lainnya. Kamp tersebut mempunyai lokasi di Kodim 0501 di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Jumlah tahanan, kata dia, selalu bertambah tiap hari. Sebagian disebar ke penjara di Salemba, Tangerang, Cipinang.

Martin menanggapi suara minor yang mengklaim bahwa acara Sidang Rakyat 1965 tidak layak digelar di Den Haag. Menurutnya, semua orang yang menuntut keadilan selalu dituduh mendendam.

“Jutaan orang dibunuh dipenjarakan kok seenaknya dilupakan. Bangsa jenis apa yang mau kita bangun ini? Kebohongan demi kebohongan oleh Orde Baru,” katanya.

Sidang Rakyat 1965 bakal digelar hingga Jumat pekan ini. Kemarin, majelis persidangan mendengarkan tuduhan pembunuhan dan perbudakan dengan menghadirkan saksi-saksi.

“Wahai otak, hati, lidahku, marilah kita berbuat yang terbaik untuk menyumbang sedikit terang pada upaya orang-orang yang berani dan bijaksana yang telah mengulurkan tangan kepada kami korban. Doakan aku, kawan,” kata Martin.

(bag)

 

PEMERINTAH RI DIMINTA TAK TAKUT HADAPI SIDANG RAKYAT 1965
Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia
Rabu, 11/11/2015 05:42 WIB
Pemerintah RI Diminta Tak Takut Hadapi Sidang Rakyat 1965
Ilustrasi. (Getty Images/Michel Porro)
Jakarta, CNN Indonesia — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendukung Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag, Belanda, yang mulai digelar Selasa (10/11).

KontraS juga meminta pemerintah Indonesia untuk tak terlalu khawatir dan takut dengan proses yang berjalan di pengadilan tersebut.

Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS Putri Kanesia mengatakan pelaksanaan pengadilan baru menginjak hari pertama. Oleh sebab itu pemerintah tak seharusnya merespons berlebihan terkait IPT 1965.

“Ini baru hari pertama. Kami belum lihat temuan yang ditemukan di sana, apakah benar ada dugaan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM di 2012,” kata Putri.

Menurut dia, hasil dari pengadilan rakyat di Den Haag akan berupa rekomendasi terhadap pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah diminta jangan lebih dulu menolak pelaksanaan pengadilan tersebut.

Putri menilai pemerintah saat ini takut terhadap pengadilan rakyat 1965, sehingga pada akhirnya akan menjatuhkan hukuman terhadap pihak yang diduga bersalah dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia 1965.

“Pemerintah menganggap IPT sebagai pengadilan yang akan memberikan penghukuman pada kelompok tertentu,” kata Putri.

Padahal IPT 1965 nantinya menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti, misalnya dalam bentuk rekonsiliasi.

Oleh sebab itu pemerintah tak perlu terlalu reaktif menghadapi IPT 1965. Terlebih rekomendasi IPT 1965 tak akan langsung diberikan kepada pemerintah saat pengadilan selesai. Rekomendasi diserahkan paling cepat tahun depan.

“Jadi rekomendasi baru diberikan pada 2016. Maka terlalu terburu-buru bila pemerintah resisten terhadap upaya yang dilakukan di sana (IPT),” ujar Putri.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

Sebelumnya, Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan melalui IPT 1965, pemerintah diharapkann mau mengakui adanya kejahatan yang dilakukan negara setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S).

Sebelum IPT 1965, Pengadilan Rakyat Internasional pernah digelar pada 16-18 Juli 2015 di Washington, D.C., Amerika Serikat, yang menyasar Presiden Filipina Benigno Aquino III dan pemerintah AS atas tuduhan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Filipina berupa pembantaian, penghilangan orang, dan penahanan semena-mena.

Tahun sebelumnya, Januari 2014, Pengadilan Rakyat Internasional juga digelar di Columbia University Law School, New York, AS, yang menyasar pemerintah AS, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, dan sekutu NATO atas tudingan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Libya, Côte d’Ivoire, Zimbabwe, Haiti, dan orang-orang kulit hitam. (agk)

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: