JAKARTA, GORIAU.COM – Tragedi 1965 sudah berlalu. Pemerintah juga telah memutuskan untuk tak meminta maaf atas kasus pembunuhan, penyiksaan dan pelecehan seksual yang terjadi saat peristiwa tersebut berlangsung.
Penolakan pemerintah membuat korban-korban tragedi 1965 menggugat pemerintah. Meski demikian, pengadilan ini bukan sungguhan meski digelar di Den Haag, Belanda. Peradilan itu dilakukan untuk mendesak pemerintah mengusut kasus 1965.
Pengadilan tersebut digelar atas inisiatif dari International People’s Tribunal (IPT). Sidang sudah berlangsung selama dua hari dan direncanakan bakal selesai hari ini, atau Sabtu (14/11) besok.
Tak banyak warga Indonesia masa kini tahu, selepas insiden penculikan enam jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965, paling tidak 1 juta orang dibunuh di Sumatera, Jawa, Bali, NTT; belasan ribu lainnya ditahan tanpa pengadilan. Ada pemenang sejarah, ada yang dinista. Publik Barat terkejut menyaksikan film dokumenter ‘Jagal’ (2013), ternyata di Indonesia terjadi genosida dan kejahatan politik tak kalah buruk dari ulah Nazi selama Perang Dunia II.
IPT digelar selama empat hari. Seluruh agenda kegiatan bisa disaksikan lewat sambungan internet di situs resmi mereka. Pada sidang pertama kemarin, fakta-fakta soal pembantaian massal 1965 diungkap. Saat berita ini dilansir, sidang fokus membahas penyiksaan tahanan politik terduga komunis dan kekerasan seksual bagi tapol perempuan.
Untuk hari ketiga dan keempat, topik yang dibahas penghilangan paksa terduga komunis dan keterlibatan negara lain dalam pembantaian massal itu. Negara-negara dinilai turut menanggung dosa itu adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Pemerintah RI, sebagai salah satu terdakwa, dituntut jaksa atas sembilan poin pelanggaran HAM berat.
“Kenapa kita semua berkumpul di sini? Jawabannya adalah kita ingin memperoleh kebenaran. Bangsa Indonesia ingin mencari kebenaran,” kata Kepala Tim Jaksa, Todung Mulya Lubis.
Lalu, siapakah Jenderal yang menjadi sasaran pengadilan ini?
Pengadilan rakyat yang digelar International People Tribunal memang tak langsung menuntut para jenderal yang terlibat dalam peristiwa itu. Para jenderal yang terlibat juga sudah meninggal dunia.
Meski begitu, dari sejumlah jenderal, salah satu sasaran utamanya adalah Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo. Dia dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas tragedi yang memakan jutaan nyawa di Indonesia.
Setelah mengetahui pembunuhan terhadap sejumlah jenderal, Sarwo yang saat kejadian masih berpangkat Kolonel langsung menyatakan dukungannya kepada Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto. Dia pula yang langsung ditunjuk Soeharto untuk memimpin gerakan penumpasan.
Alasan Sarwo untuk terjun memimpin operasi dilakukan karena dia merasa marah atas tindakan G30S yang membunuh sahabat baiknya, Jenderal Ahmad Yani. Dia langsung memimpin Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD, sekarang Kopassus) bergerak ke daerah-daerah.
Lebih dari puluhan juta orang ditangkapi karena disinyalir PKI. Upaya pemberantasan melebar dari Pulau Jawa, Sumatera, Bali hingga Kalimantan. Saat memberikan laporan tanggung jawab, dia meyakini ada 3 juta orang yang menjadi korban.
Selain dia, masih ada Soeharto. Dia lah yang memberikan perintah untuk melaksanakan operasi penertiban dan penumpasan. Banyak yang meyakini Pak Harto adalah tokoh di balik G30S, namun tak banyak bukti yang bisa membuktikannya.
Setelah G30S berakhir, dia langsung naik ke dalam lingkaran kekuasaan. Dia yang ditunjuk Soekarno untuk melaksanakan operasi penertiban paska G30S oleh Soekarno.
Setelah operasi dinyatakan selesai, Soeharto lantas diangkat sebagai Presiden menggantikan Soekarno yang mulai sakit-sakitan.***