TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

MEMPERINGATI 50 TAHUN PERISTIWA G30S
Oleh Siauw Tiong Djin

Tanggal 1 Oktober oleh pemerintah Orde Baru Soeharto dijadikan Hari Kesaktian Pancasila. Pasalnya, pada 1 Oktober 1965, menurut Soeharto, Pancasila berhasil mengalahkan ideologi komunisme.

Yang dimaksud oleh Jendral Soeharto, mantan presiden RI ke dua ini tentunya adalah berhasilnya kekuatan militer yang dipimpinnya, menghancurkan Gerakan 30 September (G30S) yang dimulai di pagi hari 1 Oktober 1965.

Latar belakang G30S dan siapa yang sebenarnya memimpin dan mendalangi gerakan tersebut masih merupakan spekulasi. Sejarah dan kesaksian para pelaku yang terlibat langsung dalam G30S menyimpulkan bahwa gerakan tersebut tidak dilancarkan untuk mengganti Pancasila dengan paham komunisme. Menurut para pelaku G30S yang diadili, gerakan yang dinyatakan sebagai kudeta ini ternyata bertujuan melindungi Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jendral. Tidak ada bukti hukum yang bisa dijadikan sandaran penyataan kekuasaan Soeharto bahwa G30S adalah gerakan yang dilancarkan untuk mengganti Pancasila dengan paham komunisme.

Memperingati Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober sebenarnya bukan masalah yang harus dipertentangkan. Pancasila yang telah mengikat persatuan nasionalisme Indonesia selama 70 tahun ini patut dijadikan sebuah pusaka dan dasar negara kesatuan Indonesia. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Kesaktiannya, apa-pun makna kesaktian tersebut, bisa saja dirayakan pada hari lain.

Yang dimasalahkan adalah sikap pemerintah Soeharto yang mengaitkan peristiwa G30S dengan Hari Kesaktian Pancasila.

Harus diperhatikan pula bahwa G30S yang sebenarnya tidak memiliki kualifikasi sebagai sebuah gerakan, bukan apa-apa bilamana dibandingkan dengan gerakan yang dipimpin oleh Jendral Soeharto yang membawanya ke tampuk kepresidenan RI pada 1967.

Jendral Soeharto sejak bulan Maret 1966 melalui Supersemar – Surat Perintah 11 Maret (yang keabsahannya masih dipertanyakan), mengebiri kekuasaan politik Presiden Soekarno dan pada akhirnya pada 1967, menggulingkannya, dengan dalih pemulihan pelaksanaan UUD45 dan Pancasila.

Latar belakang G30S dan siapa yang memimpin dan mendalanginya masih merupakan spekulasi. Telah terbit dan disirkulasi banyak buku dan memoar yang dengan mendetail menuturkan atau menganalisa duduk persoalan berdasarkan ingatan, wawancara dengan para pelaku dan berbagai dokumen termasuk bahan-bahan pengadilan-pengadilan para pelaku. Bahan-bahan rahasia berbagai institusi intel seperti CIA yang tependam berpuluhan tahun sudah terbuka pula.

Fakta-fakta sejarah dengan tegas membuktikan bahwa versi pemerintah Soeharto tentang G30S dan keterlibatan PKI yang dijadikan sandaran kurikulum sekolah dan pengertian rakyat ber-puluhan tahun, tidak benar. Versi pemerintah ini bahkan merupakan pembohongan sejarah. PKI secara organisasi tidak terlibat dan bukan dalang G30S.

Cukup banyak penulis kini menyimpulkan bahwa Jendral Soeharto-lah yang paling berperan dan telah merekayasa G30S sebagai dalih untuk menghancurkan PKI dan kekuatan kiri di Indonesia dan kemudian secara bertahap melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Kepastian atas kesimpulan banyak orang ini masih memerlukan waktu dan penelitian lebih lanjut.

Sebenarnya untuk Indonesia di masa kini dan kemudian hari, kepastian atas berbagai spekulasi tentang G30S tidak sepenting apa yang terjadi setelah 2 Oktober 1965.

PKI dan para ormas-nya hingga 2 Oktober 1965 merupakan bagian penting dari kebijakan politik persatuan pemerintah sah di bawah pimpinan Presiden Soekarno yaitu Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Kesemuanya adalah organisasi sah di zaman Demokrasi Terpimpin.

Sejak 2 Oktober 1965, kekuatan militer yang dipimpin oleh Soeharto telah melakukan kejahatan atas kemanusiaan yang terburuk setelah Perang Dunia ke II. Dalam waktu kurang dari setahun kekuatan militer ini mengkoordinasi dan memimpin aksi yang membantai lebih dari sejuta orang yang dituduh komunis dengan kejam dan tidak beradab. Antara Oktober 1965 hingga 1969 menangkap ratusan ribu orang yang dituduh komunis atau berhaluan kiri. Seratus ribu di antaranya ditahan dalam kondisi yang sangat buruk berbelas tahun tanpa proses hukum apapun. Dan sejak Oktober 1965 hingga berakhirnya kekuasaan Soeharto pada Mei 1998, jutaan orang yang dianggap berhaluan kiri dan mendukung Presiden Soekarno dipersekusi. Mereka, anak-anak dan cucu-cucunya (yang belum lahir pada 1 Oktober 1965) tidak bisa memperoleh apa yang dinamakan Surat Bebas G30S/PKI.

Tindakan yang dipimpin dan dikoordinasi oleh penguasa militer selama bertahun-tahun ini jelas merupakan kejahatan negara yang melanggar hukum, melanggar Pancasila yang kesaktiannya dikukuhkan oleh Soeharto dan melanggar HAM.

Negara yang bersandar atas Rule of Law tidak akan melakukan pembantaian terhadap jutaan orang yang tidak bersalah. Negara yang bersangkutan tidak akan menangkap dan menahan ratusan ribu orang tanpa bukti hukum di pengadilan bahwa yang ditangkap dan ditahan berbelas tahun itu betul bersalah. Dan Negara yang bersangkutan tidak akan melakukan pengejaran dan persekusi terhadap jutaan orang yang tidak bersalah tanpa proses hukum yang berlaku.

Sila-sila Pancasila dilanggar pula oleh pemerintah Soeharto. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan beradab tentunya tidak memungkinkan penguasa militer melakukan dan memimpin pembantaian massal dan penahanan massal secara kejam dan tidak berprikemanusiaan. Sila ini mengukuhkan prinsip RI sebagai negara yang mendukung Declaration of Human Rights yang disahkan dan dijunjung oleh PBB. Sila Persatuan Indonesia tidak memungkinkan penguasa militer melakukan pengejaran massal atas dasar ideologi politik yang sebelum pengejaran itu dilakukan adalah bagian resmi kebijakan Nasakom. Sila Kerakyatan menjamin dilaksanakannya demokrasi. Penguasa militer dengan kekuatan senjata menghilangkan hak-hak demokrasi yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 45. Tuntutan untuk keadilan ditindas dengan kekerasan senjata.

Semua pelanggaran yang berlangsung lama di zaman pemerintahan Soeharto dapat dibuktikan secara hukum dengan jelas. Masih terdapat kuburan-kuburan massal di seluruh Indonesia. Masih banyak korban yang bisa memberi kesaksian. Masih terdapat berkas-berkas resmi pemerintah Soeharto sebagai bukti-bukti nyata berbagai pelanggaran serius tersebut di atas.

KOMNASHAM pada 2012, setelah melakukan penelitian dan investigasi yang mendetail telah menyimpulkan bahwa pemerintah Soeharto telah melakukan berbagai pelanggaran HAM yang serius. Laporan KOMNASHAM tidak menerima sambutan layak dari pemerintah SBY. Masyarakat sebenarnya hanya menuntut pemerintah mengakui bahwa pemerintah Soeharto telah melakukan kejahatan negara. Tuntutan ini seharusnya diterima dan ditindak-lanjuti oleh negara hukum.

Sikap pemerintah SBY tentunya mengecewakan masyarakat. Akan tetapi sikap negatif ini bisa dimengerti karena SBY adalah seorang Jendral dan masih memiliki kaitan dengan rejim Soeharto. Harapan bahwa akan adanya perubahan sikap pemerintah bangkit setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden. Jokowi merupakan seorang sipil yang tidak memiliki kaitan dengan pemerintahan Soeharto. Ia-pun berjanji bahwa penegakan HAM akan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya.

Rentetan peristiwa pada Oktober 2015 tentunya mengejutkan masyarakat. Jokowi pada hari kesaktian Pancasila menegaskan bahwa pemerintah RI tidak akan meminta maaf kepada para korban pelanggaran HAM yang berkaitan dengan G30S. Tidak lama setelah itu Tom Ilyas, seorang warga negara Swedia ditahan dan dideportasi hanya karena ia mengunjungi kuburan massal di Sumatra di mana ayahnya dan banyak orang lain dibantai pada 1965. Majalah mahasiswa universitas swasta Satya Wacana, Lentera penerbitan Oktober 2015, dilarang beredar hanya karena memuat detail tentang adanya pembantaian massal di Sala Tiga. Berbagai acara pembahasan buku yang berkaitan dengan G30S di acara Ubud Writers and Readers Festival pada akhir Oktober dilarang oleh Polisi Gianyar Bali. Mereka mengacu pada TAP MPRS 1966/XXVI yang berkaitan dengan pelarangan paham Komunisme, yang sempat diusulkan oleh Gusdur untuk dicabut.

Dua acara yang dilarang keberlangsungannya di Festival Ubud diadakan di luar program Festival di Ubud dan Sanur. Para pengunjung dan pembicara di kedua acara yang bisa berlangsung tersebut diintimidasi oleh polisi.

Tidak adanya komitmen pemerintah untuk menindak-lanjuti laporan KOMNASHAM yang dipersembahkan pada 2012 mendorong para aktivis HAM dan para ahli hukum untuk mengadakan Tribunal Rakyat di Den Haag pada 10 -13 November 2015. Den Haag dipilih mungkin karena di kota itulah berbagai tribunal internasional tentang kejahatan atas kemanusiaan dilaksanakan. Tribunal Rakyat ini berkehendak mementaskan fakta-fakta hukum tentang pelanggaran HAM dan kejahatan negara yang berlangsung di zaman pemerintahan Soeharto.

Acara-acara tersebut berdasarkan keinginan memperingati peristiwa G30S yang terjadi 50 tahun yang lalu dan membeberkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto. Mereka tidak mengandung kampanye atau propaganda mendukung paham komunisme. Mereka tidak dipentaskan sebagai acara-acara anti Indonesia.

RI sebagai negara hukum yang menjunjung demokrasi dan Pancasila seharusnya mendukung proses penegakan keadilan yang dituntut masyarakat. Para korban pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM dan keluarganya perlu memperoleh pernyataan resmi pemerintah bahwa mereka tidak bersalah dan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Reaksi pemerintah terhadap proses ini mengejutkan dan mengecewakan, apalagi mengingat janji Jokowi sebagai presiden. Para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda yang seyogyanya terlibat dalam Tribunal Rakyat diintimidasi untuk tidak ikut. Situs penyelenggara Tribunal Rakyat telah diblok di seluruh Indonesia, sehingga acara Tribunal tersebut tidak bisa diikuti on-line di Indonesia. Dan beberapa tokoh pemerintah Indonesia mengecam Tribunal ini sebagai upaya membangkitkan komunisme dan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nasionalisme. Timbul pula peringatan-peringatan yang digunakan oleh pemerintah Orde baru yang dipimpin oleh Jendral Soeharto tentang bahaya laten komunisme, yang dijadikan dasar pembantaian dan penahanan massal.

Tribunal dimulai pada 10 November 2015, berketepatan dengan Hari Pahlawan. Pemerintah RI perlu diingatkan bahwa para pejuang kemerdekaan telah mengorbankan jiwa raganya berjuang untuk mencapai Indonesia yang merdeka, Indonesia yang berdasarkan Rule of law,
Indonesia yang menjunjung tinggi HAM dan Indonesia yang merdeka dalam arti sesungguhnya di mana rakyat memiliki hak membongkar kesalahan-kesalahan pemerintah dan pemerintah menerimanya dengan komitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Proses pelurusan sejarah dan penegakan HAM dan keadilan yang berlangsung selama 10 tahun terakhir tidak berkaitan dengan pembangkitan paham komunisme. Pemerintah Jokowi harus dengan tegas dan konstruktif menunjukkan bahwa ia menentang semua tindakan yang melanggar hukum, melanggar HAM dan melanggar Pancasila. Ia harus memenuhi janjinya untuk menegakkan keadilan di Indonesia, bukan mengembalikan Indonesia ke zaman penindasan yang sempat membuat orang Indonesia merasa tidak merdeka di zaman kemerdekaan.

________________________________________
Posted by: “Chan CT” <SADAR@netvigator.com> to [nasional-list]” nasional-list@yahoogroups.com, Saturday, 14 November 2015, 2:50

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: