TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

SAKSI PERISTIWA 1965: MISALNYA HARUS SEPERTI MUNIR, SAYA TIDAK TAKUT.

Rabu, 11 November 2015 | 21:06 WIB

KOMPAS/TOTO S Ilustrasi

DEN HAAG, KOMPA.com — Sejumlah saksi yang hadir di Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, tentang peristiwa 1965 menyatakan tidak khawatir mendapatkan reaksi negatif di Indonesia.

Mereka membeberkan kesaksian dalam sidang rakyat selama empat hari sebagai upaya untuk menyelesaikan peristiwa yang diperkirakan menewaskan ratusan ribu hingga satu juta orang.”Kalau saya harus mati, tahun 1965 pun seharusnya saya sudah mati. Kenapa saya harus takut? Saya dilahirkan di dunia untuk benar. Misalnya harus seperti Munir, saya tidak takut,” kata Martono (82) di sela-sela sidang di Den Haag, Rabu (11/11/2015).

Di hadapan panel hakim, pria asal Solo ini menceritakan penangkapannya oleh orang-orang yang dikatakannya berpakaian ala ninja tanpa alasan dan tanpa surat penangkapan pula.

Itu terjadi pada 10 November 1965. Setelah dibebaskan dari penjara, ia kemudian antara lain ditugaskan untuk menjadi sopir pengantar mayat.

Penyintas lain, Bedjo Untung (67), mengatakan, ia tidak gentar dan sudah menduga akan timbul polemik dengan digelarnya Pengadilan Rakyat Internasional (IPT).

“Kalau sistem pengadilan di dalam negeri tidak jalan, apa boleh buat saya harus bawa ke saluran internasional dan inilah saatnya,” kata Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 itu.

Pengadilan Rakyat Internasional mengenai perlakuan terhadap orang-orang yang diduga simpatisan dan anggota PKI setelah peristiwa 30 September 1965 digelar di Belanda untuk menghasilkan rekomendasi agar pemerintah menyelesaikan dugaan pelanggaran.

Sejauh ini, di Indonesia, kasus itu sendiri belum dituntaskan.

Rekomendasi

Namun, reaksi negatif muncul dari berbagai pihak, salah satu yang terbaru dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan yang menyebut mereka yang berada di balik penyelenggaran sidang adalah orang-orang Indonesia yang tidak berpikiran seperti orang Indonesia lagi.

Ketua jaksa, Todung Muya Lubis, mengaku sudah memberitahukan kepada Menko Polhukam tentang tujuan pengadilan rakyat ini.

“Kalau pemerintah khawatir seharusnya pemerintah bisa hadir di IPT ini dan melihat apa yang dibahas di sini,” kata Todung kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir, di Den Haag.

“Kedua, saya sudah mengatakan kepada Pak Luhut bahwa ini bukan untuk menghukum individu. Ini juga bukan pengadilan pidana. Jadi, persepsi bahwa ini adalah pengadilan dalam arti hukum, itu keliru,” ujarnya.

“Ini hanya pengadilan dalam rangka mencari jalan keluar persoalan tahun 1965. Nah, putusan yang keluar dari sini lebih sebagai rekomendasi.”

Sidang digelar selama empat hari dan dijadwalkan akan mengeluarkan putusan atas sembilan dakwaan pada Jumat (13/11/2015) mendatang.[]

JAKSA AGUNG: SAKSI PENGADILAN RAKYAT JANGAN TAKUT PULANG KE INDONESIA
Jumat, 13 November 2015 | 18:42 WIB

AP Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tidak ada hubungannya dengan pemerintah Belanda.


JAKARTA, KOMPAS.com– Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi saksi dalam Pengadilan Rakyat (International People’s Tribunal) mengenai Peristiwa 1965 di Belanda, tidak perlu takut pulang ke Tanah Air.”Kenapa harus takut? Enggak perlu takut. Kembali ya kembali saja, kan tidak ada masalah lagi. Kalau takut, berarti salah kan? Kalau enggak salah, ya datang saja ke sini. Nanti datang ke Kejagung, nanti kita ini ya,” katanya di Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Ia menyatakan, putusan ITP tersebut tidak akan mempengaruhi pengusutan yang tengah dilakukan berbagai tim kelembagaan di Indonesia. (Baca: Pengadilan Rakyat di Den Haag Diharap Ungkap Kebenaran Kekerasan 1965 )

“Ya biarkan urusan di sana, di sana juga Pemerintah Belanda tidak dilibatkan,” katanya.

Dikatakan dia, persoalan kasus pelanggaran HAM di tahun 1965 sebenarnya sudah dicarikan solusinya oleh pemerintah. (Baca: Salah Kaprah soal Pengadilan Rakyat 1965 di Belanda )

Opsi rekonsiliasi pun ditawarkan ke pihak keluarga korban. Namun, tawaran itu masih banyak ditolak keluarga korban yang menginginkan ada proses hukum pengusutan aktor di balik kasus itu.

“Kita harapkan segera ada pengertian dari semua pihak,” katanya. (Baca: Malam Ini, Pengadilan Rakyat Internasional Beri Putusan soal Kasus 1965 )

Jaksa Agung berharap agar Bangsa Indonesia tidak tersandera oleh peristiwa lalu dan rekonsiliasi merupakan pilihan yang tepat.

“Bangsa ini tidak boleh tersandera terus oleh beban masa lalu,” katanya.

Desakan untuk Pemerintah

Pengadilan Rakyat Internasional mulai digelar pada 10 November 2015 dan akan menghasilkan sebuah putusan pada Jumat malam ini.

Adapun, pengadilan ini dibentuk oleh masyarakat sipil dan aktivis yang peduli terhadap HAM.

Mereka menilai negara bertanggung jawab atas pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual dan campur tangan negara lain pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965.

Pengadilan ini tidak terkait pemerintah Belanda atau pun pemerintah Indonesia. Hasil putusannya pun hanya berupa desakan kepada pemerintah.

Selain itu, putusan bisa dibawa ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang bisa memberikan desakan lebih kuat lagi kepada negara.[]

KETUA KOMISI I: PENGADILAN RAKYAT KASUS 1965 MENDEKONSTRUKSI TNI
Jumat, 13 November 2015 | 16:17 WIB

SABRINA ASRIL Ketua Komisi I yang juga Sekretatis Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, Indonesia harus mewaspadai agenda di balik penyelenggaraan pengadilan rakyat internasional tentang peristiwa 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda.

“Rencana sejumlah aktivis bersama elemen keluarga eks-PKI menggelar pengadilan rakyat atas peristiwa 1965 harus dicermati dan diwaspadai pemerintah dan semua pihak,” kata Mahfudz di Jakarta, Jumat (13/11/2015), seperti dikutip Antara.

Mahfudz menilai, agenda itu akan menjadi pintu masuk bagi gugatan hukum internasional terhadap dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. (Baca: Pengadilan Den Haag Bantu Internasionalisasi Kasus 1965)

Kasus-kasus itu, menurut dia, adalah bagian sejarah masa lalu yang semestinya sudah ditutup rapat, jika Indonesia ingin melangkah mantap ke depan.

“Bisa dipastikan agenda ini jadi pintu masuk untuk menciptakan distabilitas politik dan mendekonstruksi institusi TNI,” ujarnya.

Politisi PKS itu menilai, semua pihak semestinya punya sikap pandang sama tentang sejarah Indonesia dan juga terhadap reformasi TNI yang sudah berjalan baik. (Baca: Pengadilan Rakyat di Den Haag Diharap Ungkap Kebenaran Kekerasan 1965)

Menurut dia, ketika kekuatan asing sudah mampu mengontrol elemen-elemen masyarakat sipil dan masyarakat politik, serta elemen masyarakat ekonomi makin terkooptasi oleh sistem kapitalis dunia, maka yang tersisa adalah institusi TNI.

“Rencana pengadilan rakyat internasional harus dibaca dalam alur skenario ini,” katanya.

Dia mengaku tidak habis pikir terhadap keterlibatan sejumlah pengacara Indonesia yang juga para tokoh masyarakat sipil dalam agenda ini. (Baca: Seorang Korban Kekerasan Seksual 1965 Berikan Kesaksian)

Menurut dia, pemerintahan Joko Widodo pun jangan pernah bermain api dalam isu kasus 1965 karena itu hanya pembuka tutup botol.

Pengadilan rakyat atau International People’s Tribunal atas kejahatan kemanusiaan di Indonesia pada 1965 digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015.

Anggota panitia pengadilan rakyat, Reza Muharam, mengatakan, pengadilan itu digelar untuk membuktikan terjadinya “genosida selama periode 1965 hingga 1966” yang selama ini tidak pernah diakui negara.

Menurut dia, persidangan diikuti tujuh hakim dari kalangan akademisi, pegiat hak asasi manusia, dan praktisi hukum, termasuk mantan hakim mahkamah kriminal internasional untuk Yugoslavia. (Baca: Wapres: Tak Perlu Tanggapi Pengadilan Rakyat di Den Haag)

Para hakim itu, menurut dia, akan menguji alat bukti yang memuat keterangan 16 saksi peristiwa 1965, sekaligus data yang disusun sejumlah peneliti Indonesia ataupun mancanegara.

Terdapat sembilan dakwaan yang akan diuji oleh panel hakim dalam sidang tersebut, antara lain pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual pascameletusnya peristiwa 30 September 1965. (Baca: Kalla: Pemerintah Tidak Akan Minta Maaf untuk Kasus HAM 1965)

Reza mengatakan, pengadilan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang digugat adalah tanggung jawab negara, dan tidak ada gugatan terhadap individu ataupun organisasi tertentu.[]

 

Malam Ini, Pengadilan Rakyat Internasional Beri Putusan soal Kasus 1965

Jumat, 13 November 2015 | 18:18 WIB

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Steering Committee International People’s Tribunal 1965 Dolorosa Sinaga saat memberikan keterangan mengenai Pengadilan Rakyat Internasional di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal/IPT) yang digelar di Den Haag, Belanda, sejak 10 November 2015, akan mengeluarkan putusan malam ini, Jumat (13/11/2015).

Putusan tersebut diharapkan menjadi perhatian negara, untuk bertanggung jawab atas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tahun 1965. (Baca: Salah Kaprah soal Pengadilan Rakyat 1965 di Belanda )

“Malam ini pengadilan akan mengeluarkan putusan sementara, yang bisa diteruskan ke Pengadilan HAM Internasional di PBB,” ujar Steering Committee IPT Jakarta Dolorosa Sinaga, dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).

Menurut Dolorosa, pengadilan ini merupakan sebuah proses panjang yang tidak akan berhenti setelah mengeluarkan putusan dan rekomendasi. (Baca: Pengadilan Rakyat di Den Haag Berupaya Ungkap Peristiwa 1965 )

Hasil pembahasan majelis hakim, merupakan sebuah sejarah, khususnya bagi korban, di mana pembantaian yang mereka alami lebih kurang 50 tahun lalu, telah diakui oleh dunia internasional.

“Kami berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan, ini mengembalikan darurat martabat para korban sebagai manusia. Penderitaan yang pernah mereka alami diakui dan diberi pertanggungjawaban,” kata Dolorosa.

Desakan untuk Pemerintah

Putusan IPT akan mendesak pemerintah saat ini untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1965, dengan membawanya ke pengadilan formal.

Kemudian, putusan IPT juga mendorong pemerintah menjamin ganti rugi dan reparasi bagi para korban dan penyintas. (Baca: Pengadilan Rakyat Kasus HAM 1965 Bakal Digelar di Den Haag, Ini Komentar Istana )

Pengadilan ini dibentuk oleh masyarakat sipil dan aktivis yang peduli terhadap HAM.

Mereka menilai negara bertanggung jawab pada atas pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual dan campur tangan negara lain pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965.[]

WAPRES: TAK PERLU TANGGAPI PENGADILAN RAKYAT DI DEN HAAG Kamis, 12 November 2015 | 06:32 WIB

KOMPAS.com/Sabrina Asril Wakil Presiden Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi Pengadilan Rakyat Internasional 1965 yang digelar di NieuweKerk, Den Haag, Belanda. Hal itu dikatakannya di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (12/11/2015).

“Itu kan persidangan bukan pengadilan benaran. Kalau pengadilan benaran bisa bertahun-tahun,” kata JK.Menurut JK, jika memang masyarakat internasional ingin mengusut secara serius kejadian pada 1965, maka mereka juga perlu mengusut kejahatan lain yang dilakukan sejumlah negara barat dalam peperangan.

“Boleh, kalau barat mau begitu. Kita juga adili di sini. Lebih banyak mereka (warga) terbunuh secara (perang) begitu,” ujar JK.

Terkait kesaksian sejumlah WNI dalam persidangan tesebut, JK mengatakan, pemerintah dapat memberikan kesaksian atas tewasnya korban akibat penjajahan negara asing di Indonesia.

Sebelumnya, JK menegaskan, pemerintah tak perlu meminta maaf atas peristiwa 1965.

“Tentu silakan saja, tetapi jangan lupa bahwa (peristiwa) itu dimulai dengan tewasnya jenderal-jenderal kita. Ya masa pemerintah minta maaf, padahal yang dibunuh para jenderal kita, gimana sih?” kata JK.

International Peoples Tribunal menggelar persidangan tersebut di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Mereka menuding Pemerintah Indonesia pada waktu itu melakukan pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual dan campur tangan negara lain pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. []

JK: MASA PEMERINTAH MINTA MAAF. PADAHALYANG DIBUNUH PARA JENDERAL KITA.
Selasa, 10 November 2015 | 18:12 WIB
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla b erbincang usai menunaikan shalat jumat di Masjid Baiturrahim di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/10/2015). Setahun sudah Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Dalam kurun waktu itu, keduanya memastikan selalu kompak dalam menjalankan roda pemerintahan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah tidak perlu meminta maaf terkait tragedi kemanusiaan 1965 yang dinilai merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).

“Tentu silakan saja, tetapi jangan lupa bahwa (peristiwa) itu dimulai dengan tewasnya jenderal-jenderal kita. Ya, masa pemerintah minta maaf? Padahal yang dibunuh para jenderal kita, gimana sih?” kata Wapres Kalla di Jakarta, Selasa (10/11/2015), seperti dikutip Antara.

Tragedi kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1965 tersebut menyebabkan para petinggi TNI wafat dan pemerintah menilai tidak perlu meminta maaf atas kejadian tersebut.

“Siapa yang berbuat dulu? Kalau (pemerintah harus) meminta maaf, siapa yang harus dimaafkan? Apakah pemerintah yang berbuat waktu itu? Justru orang-orang pemerintah yang terbunuh, jenderal-jenderal kita,” kata JK.

Pemerintah Indonesia dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan diminta mengakui untuk kemudian meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965.

Tuduhan tersebut meliputi pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual, dan campur tangan negara lain pasca-peristiwa gerakan 30 September.

International People’s Tribunal mulai menggelar persidangan tersebut di Den Haag, Belanda, sejak Selasa hingga Jumat. (Baca: Pengadilan Rakyat Kasus HAM 1965 Bakal Digelar di Den Haag, Ini Komentar Istana)

Editor : Sandro Gatra
Sumber : Antara

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: