TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

 Pengadilan Rakyat di Den Haag Berupaya Ungkap Peristiwa 1965
Selasa, 10 November 2015 | 19:14 WIB

KOMPAS/TOTO S Ilustrasi

DEN HAAG, KOMPAS.com — Mulai Selasa (10/11/15) sampai Jumat (13/11/15), International People’s Tribunal atau pengadilan rakyat mulai digelar di Den Haag, Belanda.

Pengadilan ini berupaya untuk mengungkap peristiwa pembantaian di Indonesia antara tahun 1965 sampai 1966.Setelah 50 tahun, peristiwa 1965 masih jadi isu sensitif di Indonesia. Ketika itu, diperkirakan sekitar satu juta orang yang dituduh menjadi anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dikejar-kejar, dibunuh, dibantai, disiksa, dan dianiaya.

Anak-anak serta keluarga mereka mengalami depresi selama puluhan tahun di bawah pemerintahan Orde Baru Jenderal Soeharto. Hingga kini, belum ada pemeriksaan atas kasus itu.

Pengadilan rakyat ini dipersiapkan oleh sedikitnya 100 relawan. Salah seorang relawan, Reza Muharam, mengatakan, persiapan sudah dilakukan sejak satu tahun. Persiapan panjang itu di antaranya konsolidasi data yang dilakukan tim peneliti dan spesialis tragedi 1965.

Reza Muharam menuturkan, pengadilan akan dipimpin oleh tujuh hakim berlatar belakang akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan praktisi hukum. Pengadilan akan menghadirkan setidaknya 16 saksi, termasuk sastrawan Martin Aleida.

Koordinator Umum Penyelenggara International People’s Tribunal, Nursyahbani Katjasungkana, berharap, Indonesia meminta maaf kepada keluarga korban pembunuhan massal tahun 1965. Hal itu sebagai langkah awal pengakuan terhadap kejahatan kemanusiaan yang melibatkan Pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan tidak tertarik menanggapi International People’s Tribunal yang digelar di Den Haag ini. Istana Negara menyatakan, Indonesia memiliki sistem hukum dan peradilan sendiri.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, upaya penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan pengadilan rakyat yang akan digelar di Den Haag tersebut. Luhut mengatakan, pengadilan itu tidak adil.

Kedubes Indonesia di Belanda juga mengimbau para pelajar Indonesia agar tidak menghadiri International People’s Tribunal.

Mengomentari upaya untuk mengungkap peristiwa 1965, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pelanggaran berat HAM pada masa lalu tidak perlu diungkit lagi. Menurut dia, mengungkit kasus masa lalu hanya akan berujung saling menyalahkan.

Ia juga mengkritik Belanda yang telah memfasilitasi pengadilan rakyat.

Pengadilan rakyat peristiwa 1965 digagas oleh para aktivis HAM. International People’s Tribunal ini digelar untuk membuktikan terjadinya pelanggaran berat HAM yang selama ini tidak pernah diakui oleh negara.[]

 PENGADILAN DEN HAAG BANTU INTERNASIONALISASI KASUS 1965Kamis, 12 November 2015 | 20:51 WIB

AP Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tidak ada hubungannya dengan pemerintah Belanda.

DEN HAAG, KOMPAS.com – Pengadilan Rakyat Internasional tentang peristiwa 1965 yang digelar di Den Haag diperkirakan akan membantu mengangkat masalah tersebut di tingkat dunia.

Hal itu disampaikan oleh pengamat masalah Indonesia Gerry van Klinken dari Institut Belanda tentang Kajian Asia Tenggara dan Karibia.

Ia menjelaskan, pergolakan politik setengah abad silam yang sudah dianggap berakhir di Indonesia, di panggung internasional justru semakin mendapat perhatian.

Ia mencatat setidaknya ada tiga faktor.

“Mungkin karena memang sudah 50 tahun, tetapi juga dalam suasana reformasi ada kesempatan untuk meninjau kembali, mau kemana Indonesia sebagai suatu bangsa, meninjau kembali ke belakang, juga ke depan,” kata Van Klinken di sela Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag yang digelar mulai Selasa (10/11/2015) hingga Jumat (13/11/2015).

“Dan di tingkat internasional ada film-film Joshua Oppenheimer yang banyak dipuji juga oleh orang yang tidak terlalu paham tentang Indonesia,” katanya.

Diplomasi

Ia merujuk film seputar pembunuhan dalam pergolakan politik 1965 The Act of Killings dan film berikutnya The Look of Silence.

Faktor ketiga, menurut Gerry van Klinken, ada sejumlah ilmuwan dan sejarawan yang berusaha untuk mendalami apa yang terjadi dan untuk memasyarakatkan temuan-temuannya.

Baru-baru ini, tambahnya, digelar simposium di Belanda untuk membahas peristiwa 1965 yang masih dianggap peka di Indonesia dan yang belum diselesaikan secara hukum itu.

Kemungkinan meningkatnya perhatian internasional atas peristiwa 1965 seperti disinggung Van Klinken ini dianggap “tak terlalu merisaukan” oleh pejabat di KBRI Den Haag.

Kepala Pensosbud KBRI di Den Haag, Azis Nurwahyudi, menegaskan acara-acara mengenai peristiwa setelah 30 September 1965, termasuk Pengadilan Rakyat Internasional, tidak menjadi batu sandungan bagi hubungan luar negeri Indonesia.

“Saya kira tidak menjadi masalah karena kita tahu ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.

Pendirian pemerintah Indonesia selama ini adalah bahwa peristiwa itu menjadi pelajaran, dan Indonesia harus bisa melangkah maju serta sudah mengambil langkah-langkah menuju rekonsiliasi.

Terobosan?

Akan tetapi desakan-desakan agar ada upaya mengungkap kebenaran dan mewujudkan keadilan terus bergulir.

Bagi Daniel Rudi Haryanto, seorang pembuat film dokumenter, penyelenggaran sidang rakyat di Den Haag dengan tujuh hakim internasional menunjukkan adanya terobosan.

“Saya melihat tribunal ini adalah kemajuan besar dan kemenangan besar dari masyarakat sipil Indonesia karena kita membuka situasi yang beku selama ini,” kata Daniel.

“Menuju Indonesia lebih baik adalah membuka persoalan-persoalan ini dan menyelesaikan persoalan-persoalan, bukan untuk membuka luka tapi bagaimana mengobati luka ini.” tuturnya.

Beberapa saksi yang dihadirkan dalam Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag menyatakan keyakinan bahwa jalur internasional dapat membantu mengungkap kebenaran, meskipun mereka sadar kesaksian mereka mendapat tanggapan negatif di Indonesia.

Apa pun keputusan sidang rakyat ini, hasilnya tidak mengikat karena tidak diselenggarakan oleh lembaga peradilan resmi seperti Mahkamah Kejahatan Perang.[]

PENGDILAN RAKYAT KASUS HAM 1965 BAKAL DIGELAR DI DEN HAAG, INI KOMENTAR ISTANA

Selasa, 10 November 2015 | 10:03 WIB

SETKAB Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Ketua Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki saat menjelaskan tentang reshuffle kabinet di Istana Negara, Rabu (12/8/2015).

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia tidak tertarik menanggapi rencana digelarnya pengadilan rakyat kasus pelanggaran berat HAM 1965 (International People’s Tribunal on 1965 crimes against humanity in Indonesia) di Den Haag, Belanda.

Alasannya, Indonesia memiliki sistem hukum dan peradilan sendiri.

“Arahannya Pak Presiden (Joko Widodo), kita punya sistem hukum sendiri,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Pratikno mengungkapkan, upaya penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Kejaksaan Agung terus merumuskan solusi agar kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dapat diselesaikan.

“Pemerintah berusaha keras menyiapkan solusi secara sistematis,” ujarnya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan pengadilan rakyat yang akan digelar di Den Haag tersebut.

Menurut Luhut, pengadilan itu tidak adil.

“Siapa yang mau diadili? Kok dia yang mutusin kita?” katanya.

Pengadilan rakyat peristiwa 1965 digagas oleh para aktivis HAM. Rencananya, pengadilan itu akan digelar di Den Haag, Belanda, pertengahan November 2015.

Pengadilan rakyat digelar untuk membuktikan terjadinya pelanggaran berat HAM yang selama ini tidak pernah diakui oleh negara.[]

 

PENGADILAN HAM DI DEN HAAG UNTUK MENEGAKKAN MORAL

Jumat, 13 November 2015 | 17:16 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Steering Committee International People’s Tribunal 1965 Dolorosa Sinaga saat memberikan keterangan mengenai Pengadilan Rakyat Internasional di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) yang digelar di Den Haag, Belanda, salah satunya bertujuan untuk menegakkan moral Indonesia.

Pasalnya, negara dinilai bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tahun 1965 dan kekerasan yang ada setelahnya.

“IPT adalah sebuah pengadilan rakyat yang menggunakan format pengadilan, tapi tidak membawa pelaku ke penjara,” ujar Steering Committee IPT Jakarta Dolorosa Sinaga di Jakarta, Jumat (13/11/2015).

“Keputusan dalam pengadilan ini berupa moral enforcement,” kata dia.

Dolorosa mengakui bahwa IPT tidak memiliki kekuatan hukum.

Dengan demikian, keputusan yang dikeluarkan tidak dapat digunakan untuk memidanakan seseorang, atau mengadili negara.

Menurut dia, IPT bertujuan membawa kasus HAM 1965 di Indonesia menjadi perhatian di mata dunia.

Kemudian, kasus itu akan menjadi suatu pembahasan dan diperbandingkan dengan bukti-bukti yang terungkap melalui persidangan.

“Setiap pelanggaran HAM bisa dibuktikan karena ada datanya, ada bukti tertulis, baik visual atau audio visual yang bisa membenarkan semua itu pernah terjadi,” kata Dolorosa.

“Semua dakwaan yang kami bawa, diperiksa oleh sejumlah hakim yang ahli dalam sejarah dan dalam bidang tertentu lainnya,” ujarnya.

Pengadilan Rakyat Internasional mulai digelar pada 10 November 2015. Pengadilan ini dibentuk oleh masyarakat sipil dan aktivis yang peduli terhadap HAM.

Mereka menilai negara bertanggung jawab atas pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual dan campur tangan negara lain pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965 []

 

INI ALASAN PENGADILAN RAKYAT KASUS 1965 DIGELAR DI DEN HAAG, BELANDA.
Jumat, 13 November 2015 | 20:19 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Steering Committee International People’s Tribunal 1965 Dolorosa Sinaga saat memberikan keterangan mengenai Pengadilan Rakyat Internasional di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelenggaraan International People’s Tribunal atau Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, menuai polemik di Tanah Air.

Steering committee IPT Jakarta, Dolorosa Sinaga, pun menjelaskan alasan mengapa pengadilan mengenai hal yang sangat sensitif tersebut tidak digelar di Indonesia.

“Korban peristiwa 1965 tidak pernah dapat jalan pengungkapan kebenaran. Selama 50 tahun terjadi pembungkaman, di mana kita bisa mengartikan ini bahwa pemerintah tidak punya good will, tanggung jawab, untuk selesaikan masalah ini?” ujar Dolorosa di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).

Menurut dia, atas alasan tersebut, para aktivis HAM merasa bahwa informasi soal ini diperlukan untuk diketahui dunia internasional.

Alasan lainnya, Den Haag merupakan kota simbol keadilan dan perdamaian internasional.

Lembaga-lembaga, seperti International Court of Justice (Mahkamah Pidana Internasional), dan sejumlah pengadilan khusus, seperti Tribunal Yugoslavia, juga diselenggarakan di kota tersebut.

Selain itu, Tribunal Tokyo, atau pengadilan perempuan internasional atas kejahatan perang tentang perbudakan seksual militer Jepang, juga menyelenggarakan sidang putusannya di Den Haag pada 2001.

“Kenapa di Belanda? Ini karena Belanda sebagai kota presentasi keadilan, karena PBB memerintahkan Den Haag menjadi tempat memproses kasus-kasus pelanggaran HAM,” kata Ketua YLBHI Alvon Kurnia Palma saat menjadi pembicara dalam forum yang sama.

Pengadilan Rakyat Internasional mulai digelar pada 10 November 2015. Pengadilan ini dibentuk oleh masyarakat sipil dan aktivis yang peduli terhadap HAM.

Mereka menilai, negara bertanggung jawab atas pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual, dan campur tangan negara lain pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965.[]

PUTSAN PENGADILAN RAKYAT AKAN DITERUSKAN KE PENGADILAN HAM PBB
Jumat, 13 November 2015 | 19:23 WIB

AP Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tidak ada hubungannya dengan pemerintah Belanda.

JAKARTA, KOMPAS.com — Putusan Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT) yang digelar di Den Haag, Belanda, mengenai kasus HAM 1965 di Indonesia akan diteruskan ke Pengadilan HAM Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Steering committee IPT Jakarta, Dolorosa Sinaga, mengatakan, putusan itu akan dibawa dan diupayakan sebagai materi yang menjadi landasan hukum ke Pengadilan HAM Internasional di Geneva, Swiss.

“Di sana (Geneva), resolusi bagi Indonesia diharapkan akan keluar untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap kasus pelanggaran HAM 1965,” ujar Dolorosa, di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).

Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag digelar tanpa ada kekuatan hukum sehingga individu ataupun lembaga yang dikenai putusan yang dikeluarkan tidak terikat secara hukum.

Adapun Pengadilan Rakyat Internasional dibentuk oleh masyarakat sipil yang khusus menangani masalah hak asasi manusia. (Baca: Salah Kaprah soal Pengadilan Rakyat 1965 di Belanda)

Selama persidangan, bukti dan saksi hidup yang pernah menjadi korban pada peristiwa 1965 dihadirkan di muka umum.

Rencananya, malam ini, pengadilan tersebut akan mengeluarkan putusan. (Baca: Pengadilan Rakyat di Den Haag Diharap Ungkap Kebenaran Kekerasan 1965)

Meski pemerintah telah sepakat untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat melalui jalur rekonsiliasi, para korban dan aktivis HAM tetap menuntut pemerintah melakukan pembuktian dan melaksanakan tanggung jawab secara hukum.[]

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: