TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

SEORANG KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 1965 BERIKAN KESAKSIAN
Kamis, 12 November 2015 | 08:28 WIB

BBC Saksi yang tidak bersedia tampil terbuka memberikan kesaksian dari balik tirai di samping panel hakim.

DEN HAAG, KOMPAS.com — Seorang perempuan berusia 70 tahun memberikan kesaksian dari balik tirai hitam dalam lanjutan Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) mengenai peristiwa 1965 di Den Haag, Belanda, Rabu (11/11/2015).

Awalnya bertutur dengan lancar, saksi yang namanya tidak mau disebutkan ini kemudian beberapa kali berhenti memberikan kesaksian sambil menahan tangis.

Ia dihadirkan sebagai saksi korban dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh orang-orang yang dianggap anggota atau simpatisan PKI.

Kepada panel hakim, ia mengatakan, ketika pecah kekacauan politik di Indonesia pasca 30 September 1965, ia adalah seorang mahasiswi Katolik yang pandai kesenian, terutama menari di desanya di Yogyakarta.

Pengadilan di Den Hag ini digagas oleh sejumlah pegiat hak asasi manusia dengan tujuan, antara lain, meminta pertanggungjawaban negara atas gelombang kekerasan 1965-1966, yang diperkirakan menewaskan 500.000 hingga satu juta jiwa.

Pemeriksaan dengan penyiksaan

Tak ada satu pun alasan, tegasnya, untuk menggolongkannya sebagai simpatisan PKI atau anggota Gerwani, organisasi perempuan yang dikaitkan dengan PKI. Namun, dia menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan yang diwarnai penyiksaan, penelanjangan, dan intimidasi.

“Kamu pilih mengaku kenal (dengan pria yang sama-sama diperiksa), melakukan gerilya politik, atau kamu saya telanjangi,” ujar penyintas asal Yogyakarta itu menirukan ucapan petugas yang memeriksanya di Corps Polisi Militer setempat.

“Itu bukan pilihan, Pak. Saya tidak dapat memilih, tapi akhirnya toh kami ditelanjangi.”

Ditambahkannya, sang pemeriksa mengeluarkan intimidasi lagi untuk memosisikan perempuan itu dengan tahanan lain duduk berpangkuan dalam keadaan telanjang. Intimidasi tersebut benar-benar diwujudkan setelah jawaban perempuan itu tidak berubah.

“Mereka tidak mendengarkan jawaban saya,” kata sang ibu ini.

Disuruh menciumi kelamin

Dalam pemeriksaan berikutnya, ia dihadirkan seorang diri dan pertanyaan yang dilontarkan pemeriksa agak berbeda.

“‘Berapa orang anggota gerilya politik itu?’ Saya malah menjadi bingung. Kok tidak seperti dulu pertanyaannya?”.

Ia lantas menjawab bahwa tidak melakukan gerilya politik dan sudah mempunyai posisi mapan sebagai mahasiswa yang kemudian menjadi guru, sedangkan adik-adik dan ibunya memerlukan topangannya setelah ayah dijebloskan ke penjara karena dituduh anggota PKI.

“Tetapi, dengan pertanyaan itu, tanpa dinyana ditendang kepala saya. Dan saya ditelanjangi lagi. Dalam keadaan telanjang itu, saya dipegang oleh dua orang. Mengarah ke setiap pemeriksa itu, saya disuruh menciumi kelamin mereka,” ujar penyintas tersebut sambil menangis.

Pengungkapan kebenaran

Hakim Ketua, Zak Yacoob, menyampaikan terima kasih kepada saksi yang bersedia mengungkap pengalaman memilukan. Ditambahkan oleh hakim ketua, pertanyaan-pertanyaan hakim nantinya akan disampaikan secara halus agar tidak menyulitkan saksi dalam menuturkan kebenaran.

Pengakuan gamblang ibu ini sebelumnya juga sudah pernah disampaikan lewat media. Namun, baru kali ini kesaksiannya didengar dalam sidang meskipun dalam Pengadilan Rakyat Internasional, yang bukan sebuah sidang resmi yang memiliki kekuatan hukum.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merampungkan penyelidikan pada 2012 dan menyebut terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tahun 1965, tetapi laporan itu berhenti di Kejaksaan Agung.

Oleh karenanya, Komisioner Komnas HAM, Dianto Bachriadi, yang memantau sidang rakyat ini berharap pengadilan di luar Indonesia dapat membantu mengungkap kebenaran.

“Kalau pelanggaran HAM berat masa lalu bisa diselesaikan dengan dua cara; cara hukum yang sampai ke peradilan ataupun cara rekonsiliasi maka salah satu faktor penting yang harus terpenuhi dalam proses rekonsiliasi itu adalah pengungkapan kebenaran.”

“Pengungkapan kebenaran sebenarnya yang kita peroleh dari inisiatif IPT (Pengadilan Rakyat Internasional) ini,” kata Dianto Bachriadi kepada BBC Indonesia.

Pemerintah Indonesia menganggap kasus 1965 sudah ditutup dan menambahkan bahwa Indonesia harus melihat ke depan serta memperlakukan peristiwa tersebut sebagai pelajaran.

Tak pelak lagi, pelaksanaan sidang rakyat yang tidak berkekuatan hukum ini pun menimbulkan reaksi negatif di Indonesia. Peristiwa 1965 masih dianggap sebagai masalah peka untuk dibicarakan.[]

MENHAN: BIAR SAJA PENGADILAN RAKYAT, SAMPAI HABIS SUARANYA
Jumat, 13 November 2015 | 18:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado Menteri Pertahanan Ryamizar Ryacudu saat menjadi pembicara di Rakernas dan HUT ke 56 Pemuda Pancasila di Jakarta
Jumat, 13 November 2015

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menganggap International People’s Tribunal atau pengadilan rakyat terkait peristiwa 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda, ilegal.

“Itu enggak benar, bukan legal,” ujar Ryamizard kepada Kompas.com di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tidak menjelaskan lebih detail terkait apa yang dimaksud sebagai aktivitas ilegal tersebut. Meski demikian, Ryamizard tidak mau menanggapi terlalu serius pengadilan rakyat tersebut.

Biarin saja (pengadilan rakyat), sampai habis suaranya,” ujar dia.

Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan penyelesaian perkara hak asasi manusia berat pada masa lampau. Semua keluarga korban diklaim Ryamizard setuju atas upaya itu. (Baca: Seorang Korban Kekerasan Seksual 1965 Berikan Kesaksian)

“Anak Aidit, Kartosuwiryo, Kahar Muzakar, Daud Beureuh, semua sudah sepakat, yang lalu itu tidak boleh lagi ke depan,” ujar Ryamizard.

Jika keluarga korban sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara HAM itu melalui upaya rekonsiliasi di dalam negeri, Ryamizard mengatakan bahwa pengadilan rakyat itu semestinya tidak perlu digelar lagi.

“Ini orang yang enggak ada sangkut pautnya yang ribut. Yang bapaknya mati saja enggak ribut,” ujar dia. (Baca: Ketua Komisi I: Pengadilan Rakyat Kasus 1965 Mendekonstruksi TNI)

Pengadilan rakyat atau International People’s Tribunal atas kejahatan kemanusiaan di Indonesia pada 1965 digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015.

Anggota panitia pengadilan rakyat, Reza Muharam, mengatakan, pengadilan itu digelar untuk membuktikan terjadinya “genosida selama periode 1965 hingga 1966” yang selama ini tidak pernah diakui negara.

Menurut dia, persidangan diikuti tujuh hakim dari kalangan akademisi, pegiat hak asasi manusia, dan praktisi hukum, termasuk mantan hakim mahkamah kriminal internasional untuk Yugoslavia. (Baca: Wapres: Tak Perlu Tanggapi Pengadilan Rakyat di Den Haag)

Para hakim itu, menurut dia, akan menguji alat bukti yang memuat keterangan 16 saksi peristiwa 1965, sekaligus data yang disusun sejumlah peneliti Indonesia ataupun mancanegara.

Terdapat sembilan dakwaan yang akan diuji oleh panel hakim dalam sidang tersebut, antara lain pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual pascameletusnya peristiwa 30 September 1965. (Baca: Kalla: Pemerintah Tidak Akan Minta Maaf untuk Kasus HAM 1965)

Reza mengatakan, pengadilan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang digugat adalah tanggung jawab negara, dan tidak ada gugatan terhadap individu ataupun organisasi tertentu.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado
Editor : Sandro Gatra

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: