TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Beritasatu.com

 Kamis, 12 November 2015 | 02:01

JUNIMART GIRSANG: BELANDA “NGACO” BIARKAN PENGADILAN RAKYAT TRAGEDI 1965

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang. (Antara)

Jakarta – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, benar-benar geram kepada pemerintah Belanda yang membiarkan kegiatan Pengadilan Rakyat atau Internasional People Tribunal kasus pembantaian peristiwa 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda pada 10-13 November 2015.

“Ngaco lah itu. Kita kan punya pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri. Kenapa tidak di sini saja? Lalu kepentingannnya apa Den Haag melakukan persidangan rakyat internasional itu?” tegas Junimart, Rabu (11/11).

Dia melanjutkan, posisi Pemerintah Belanda dalam hal itu tidak jelas. Sebab yang menjadi korban peristiwa itu semuanya adalah warga negara Indonesia. Belakangan, pemerintah Indonesia justru didesak minta maaf kepada para korban.

“Yang jadi korban kita. Para jenderal yang mati dari kita, rakyat juga. Kita yang rugi kok. Kok sekarang kita yang harus minta maaf? Kita ini korban,” tegas dia.

Pemerintah Indonesia dituding melakukan pelanggaran HAM dan diminta mengakui untuk kemudian meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965. Tuduhan tersebut meliputi pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual, dan campur tangan negara lain pascaperistiwa Gerakan 30 September.

Sidang itu rencananya memeriksa 10 saksi yang merupakan korban dalam peristiwa 1965 yang berasal dari beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan, termasuk yang pernah menjalani bui di Pulau Buru, Maluku Utara.

 Markus Junianto Sihaloho/WBP

Beritasatu.com
Rabu, 11 November 2015 | 23:04

Kemlu Anggap Pengadilan Rakyat Sebagai Kebebasan Berekspresi

Sebuah mawar diletakkan dengan latar gambar Monumen Pancasila Sakti saat persiapan peringatan Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (30/9).

Sebuah mawar diletakkan dengan latar gambar Monumen Pancasila Sakti saat persiapan peringatan Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (30/9). (Antara/Rosa Panggabean)

Jakarta– Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak mempermasalahkan pengadilan rakyat atau Internasional People Tribunal kasus pembantaian peristiwa 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda pada 10-13 November 2015. Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir mengatakan Pemerintah Belanda maupun Pemerintah Indonesia tidak terlibat dengan kegiatan ini.

Dia mengatakan, kegiatan sidang di Den Haag berada di luar mekanisme hukum yang sah maupun proses nasional yang telah dan sedang berlangsung. “Sebagai negara demokrasi yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), kita memandang
kegiatan tersebut sebagai kebebasan menyampaikan ekspresi dan pendapat,” ucap pria yang akrab disapa Tata ini melalui pesan singkat, di Jakarta, Rabu (11/11).

Tata menilai bangsa Indonesia harus melihat ke depan dengan tetap menghormati dan mencari penyelesaian sejarah bersama. Setiap negara memiliki dinamika sejarah masing-masing, tidak terkecuali Indonesia khususnya tahun 1965. “Penanganan nasional dalam hal ini perlu dikedepankan khususnya dalam konteks rekonsiliasi,” ucap Tata.

Pria berkepala plontos ini mengatakan sebagai negara demokrasi yang berkomitmen memajukan HAM sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, pemerintah berupaya menyelesaikan permasalahan HAM di masa lalu, termasuk peristiwa 1965. “Penanganan masalah HAM di tahun 1965 menuntut pendekatan komprehensif dan inklusif, melibatkan seluruh elemen bangsa,” pungkas Tata.

Pemerintah Indonesia dituding melakukan pelanggaran HAM dan diminta mengakui untuk kemudian meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965. Tuduhan tersebut meliputi pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual, dan campur tangan negara lain pascaperistiwa Gerakan 30 September.

Sidang itu rencananya memeriksa 10 saksi yang merupakan korban dalam peristiwa 1965 yang berasal dari beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan, termasuk yang pernah menjalani bui di Pulau Buru, Maluku Utara.[]

Leonard AL Cahyoputra/WBP

Beritasatu.com

Selasa, 10 November 2015 | 18:16

Pakar: Pengadilan Rakyat Bisa Ganggu Hubungan Belanda-Indonesia

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana (Antara)

Jakarta – Pemerintah Belanda harus berhati-hati dalam menyelenggarakan International People Tribunal atau pengadilan rakyat soal kasus pembantaian PKI l965 di Den Haag pada 10-13 November 2015.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, pengadilan itu dapat dipastikan mengundang kemarahan publik di Indonesia. Terlebih lagi tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan di Indonesia diambil sebagai hari pembukaan persidangan.

Meski hasil persidangan ini tidak ada makna hukumnya dan pemerintah dapat mengabaikan, namun akan mengundang kontroversi di publik Indonesia. Ini akan berdampak pada hubungan yang sudah terjalin dengan baik antara Indonesia dan Belanda,” ujar Hikmahanto dalam siaran persnya, Jakarta, Selasa (10/11).

Ia mengatakan publik Indonesia akan mempermasalahkan mengapa tidak ada International People Tribunal atas kekejaman tentara Belanda terhadap rakyat Indonesia? Bisa jadi dicurigai adanya muatan muatan politis dari pemerintah Belanda dengan membiarkan International People Tribunal pembantaian PKI 1965 dilaksanakan di Den Haag.

“Jangan sampai pemerintah Belanda menggunakan standar ganda. Ketika berbicara kekejaman pemerintah Indonesia ia bersedia dijadikan ajang, tetapi ia tidak bersedia ketika negara dan tentaranya melakukan kekejaman,” pungkas Hikmahanto.

Leonard AL Cahyoputra

Selasa, 10 November 2015 | 19:18
GELAR PENGADILAN RAKYAT INTERNASIONAL, WAPRES SINDIR BELANDA
Wakil presiden RI Jusuf Kalla

Wakil presiden RI Jusuf Kalla (Humas UMY)

Jakarta – Komunitas korban 1965 di Tanah Air maupun luar negeri, berinisiatif menggelar Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT) untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965, di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015.

Ditanya tanggapannya perihal pengadilan rakyat tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) justru menyindir Belanda yang disebutnya juga pernah bertindak kejam kepada Warga Negara Indonesia (WNI).

“Kalau ada pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia) kan, kita juga sudah adili Belanda (karena) bertindak kejam di Indonesia. Dan karena itu, dia (Belanda) bayar juga. Jadi, jangan mengadili Indonesia. Kita juga adili Belanda kalau macam-macam,” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).

Namun, JK menyerahkan penilaian mengenai proses pengadilan rakyat tersebut, kepada publik yang melihat.

JK mengaku tidak mengetahui detil perihal konsep ataupun proses pengadilan rakyat tersebut.

Seperti diketahui, pada tanggal 10-13 Nopember 2015, akan digelar International People’s Tribunal (IPT) untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda.

Program yang mulai digagas pada 2013 oleh komunitas korban 1965 tersebut, ditujukan untuk militer di bawah komando Jenderal Suharto, yang kemudian menjadi presiden RI.

Jadi, ada empat agenda besar yang dibahas di pengadilan rakyat tersebut. Pertama, membahas tentang pembantaian massal dan perbudakan. Kedua, membahas tentang penahanan, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Ketiga, membahas tentang pengasingan atau eksil, penghilangan paksa, dan propaganda kebencian. Keempat, membahas tentang keterlibatan negara lain.

Novi Setuningsih

 Beritasatu.com
Sabtu, 14 November 2015 | 19:32
JALANKAN NAWACITA, NASDEM MINTA PENUNTASAN KASUS 65 DI DALAM NEGERI

Ketua Tim Pilkada Pusat (Tim 7) Partai Nasdem Enggartiasto Lukita (tengah) didampingi Sekretaris Willy Aditya (kedua kiri) beserta anggota Taufik Basari (kiri) Martin Manurung (kedua kanan) dan Victor Laiskodat memberikan keterangan pers mengenai persiapan Rakernas Partai Nasdem di Jakarta, 20 September 2015

Ketua Tim Pilkada Pusat (Tim 7) Partai Nasdem Enggartiasto Lukita (tengah) didampingi Sekretaris Willy Aditya (kedua kiri) beserta anggota Taufik Basari (kiri) Martin Manurung (kedua kanan) dan Victor Laiskodat memberikan keterangan pers mengenai persiapan Rakernas Partai Nasdem di Jakarta, 20 September 2015 (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta – International People’s Tribunal 1965 yang berlangsung di Den Haag pertengahan November ini mendapat berbagai tanggapan. Dalam pidatonya pada perayaan ulang tahun partai NasDem 11 November 2015 yang lalu, Ketua Umum Partai NasDem menyatakan bahwa membawa penyelesaian kasus 65 ke negara lain merupakan cara yang kurang elok. Sebab, perjuangan tidak dilakukan di rumah sendiri.

Menurut Ketua DPP Partai NasDem bidang Hukum dan HAM, Taufik Basari, penyelesaian kasus 65 harus mampu dilakukan di dalam negeri. Terlebih lagi dalam Nawacita, Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla telah berjanji untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tragedi 65.

“Semestinya pengadilan rakyat untuk kasus 65 di Den Haag memicu Presiden untuk segera menuntaskan kasus 65 di dalam negeri sesuai janjinya dalam Nawacita”, tegas Taufik Basari, Sabtu (14/11).

Taufik mengatakan, membawa proses kasus 65 ke Den Haag akan dapat memberikan kesan kepada dunia internasional bahwa mekanisme penegakan HAM di Indonesia tidak berjalan dan tidak dapat diandalkan untuk mendapat keadilan. Karena itulah, Presiden harus segera mewujudkan proses pengungkapan kebenaran dan dilanjutkan dengan rekonsiliasi untuk tragedi kemanusiaan 65.

“Kita harus mampu menyelesaikan tragedi kemanusiaan tahun 65 di dalam negeri. Ini tantangan bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.

Taufik Basari menambahkan, bangsa ini harus belajar berjiwa besar. Peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu harus diakui sebagai bagian dari sejarah, agar tidak terulang lagi di masa mendatang.

Namun setelah itu, kata dia, semua pihak juga harus mau membuka diri untuk rekonsiliasi agar dapat melangkah maju ke depan tanpa beban berkepanjangan.

“Ini saatnya pemerintah tuntaskan janjinya dalam Nawacita, agar tidak perlu lagi ada pihak yang membawa kasus-kasus serupa ke dunia internasional,” katanya.

Suara Pembaruan

Hotman Siregar/FER

Selasa, 10 November 2015 | 18:26

 PEMERINTAH TAK AKAN MINTA MAAF PADA KORBAN PELANGGARAN HAM 65
Wakil Presiden Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan minta maaf atas peristiwa 30 September 1965 atau dikenal dengan G30s Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut JK, harus jelas dahulu siapa yang berbuat kejahatan dan siapa yang menjadi korban, serta siapa yang harus minta maaf.

“Apa pemerintah berbuat waktu itu? Justru orang pemerintah terbunuh. Jenderal itu terbunuh kan. Masa pemerintah meminta maaf, padahal jenderalnya terbunuh. Bagaimana sih,” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).

Oleh karena itu, pemerintah tidak akan minta maaf atas terbunuhnya jenderal dalam peristiwa tanggal 30 September 1965.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menegaskan tidak akan meminta maaf kepada para korban Gerakan 30 September 1965.

“Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf. Sampai detik ini tidak ada ke arah itu,” kata Jokowi usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Nasional Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10).

Seperti diketahui, pemerintah didesak untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat tahun 1965, pasca pembunuhan enam jenderal dan perwira menengah Angkatan Darat yang dituding dilakukan oleh PKI.

Apalagi, dalam laporan hasil penyelidikan Komisi Nasional (Komnas) HAM tahun 2012, jumlah korban pelanggaran ham berat diperkirakan mencapai 500 ribu sampai 3 juta orang, berupa pembunuhan massal yang terjadi di sejumlah daerah.

Kemudian, ratusan orang dipenjara dan sekitar 12.000 orang di buang ke Pulau Buru untuk menjalani kerja paksa.

Dalam laporannya, laporannya Komnas HAM menyebut bahwa semua pejabat dalam struktur Kopkamtib 1965-1968 dan 1970-1978 serta semua panglima militer daerah saat itu dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Laporan tersebut, kemudian disampaikan ke Kejaksaan Agung. Tetapi, dibawah kepemimpinan HM Prasetyo justru pemerintah membentuk tim rekonsiliasi yang bertujuan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tanpa melalui jalur hukum.

Tim tersebut terdiri dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yassona Laoly; Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti; Menko Polhukam ketika itu, Tedjo Edhy Purjiatno; Komnas HAM, Nurkholis; Jaksa Agung, HM Prasetyo; dan Kepala Badan Intelijen Nasional, Marciano Norman tersebut, belum terlihat hasil kerjanya.

Novi Setuningsih

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: