TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Tribun Medan

Ngopi Sore

ADA PKI DI BELANDA: DEMI KEMANUSIAAN ATAU POLITIK DEVIDE ET IMPERA GAYA BARU
Sabtu, 14 November 2015 12:22

Ada PKI di Belanda: Demi Kemanusiaan atau Politik Devide et Impera Gaya Baru

SETENGAH abad kemudian, setelah Indonesia gunjang-ganjing oleh perkara yang tiada jelas benar siapa pemantik sumbunya, sebuah persidangan digelar di negeri yang jauh. Di Belanda. Negeri yang pemerintahnya pernah menguras kekayaan alam negeri ini dan melakukan penghilangan-penghilangan terhadap entah berapa banyak nyawa. Mungkin jutaan. Mungkin puluhan juta. Satu bentuk pelanggaran atas Hak Azasi Manusia yang masif dan terstruktur.

Dan sejak tiga hari lalu, di negeri itu, tepatnya di Kota Den Haag, digelar sidang yang salah satunya mengatasnamakan Hak Azasi Manusia. The International People Tribunal.

Korbannya adalah orang-orang yang pernah menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan orang-orang yang dituding (dengan atau tanpa dasar) sebagai anggota atau simpatisan PKI. Tertuduhnya? Siapa lagi jika bukan Pemerintah Republik Indonesia.

Banyak hal yang terpinggirkan dari lembaran-lembaran buku sejarah resmi (yang diajarkan di sekolah-sekolah) terungkap di sana. Umumnya cerita duka. Perihal penyiksaan, pelecehan secara seksual, juga penghilangan-penghilangan hak di berbagai sendi kehidupan.

 

Seorang ibu tua, hampir 80 umurnya, sembari terisak-isak menceritakan pengalaman yang sampai sekarang masih menghadirkan mimpi buruk bagi. Suaminya dibunuh, ia ditahan, disiksa, diperkosa. Dia bertahan hidup, tapi ia menyesalinya. Dia hidup tapi sudah tak hidup. Ia kehilangan semua hak sebagai warga negara. Di KTP-nya ada cap khusus. Dia tidak boleh memilih dalam pemilu. Keturunan-keturunannya tak boleh jadi tentara, polisi, atau pegawai negeri.

Ada PKI di Belanda: Demi Kemanusiaan atau Politik Devide et Impera Gaya Baru

Apa dosanya? “Saya beberapa kali menari di acara yang dibikin Pemuda Rakyat dan Gerwani,” katanya.

Ini bukan kisah fiktif meski mirip dengan apa yang disuguhkan Ahmad Tohari dalam novelnya yang legendaris, Ronggeng Dukuh Paruk. Ibu tua itu bukan Srinthil. Tapi nasibnya memang persis perempuan penari itu. Bedanya, Srinthil tak tahu sama sekali apa itu PKI, sedangkan perempuan yang berbicara di forum internasional ini tahu. Walau pun tahunya sebatas PKI sebagai partai politik. Tidak lebih. Dia tak memahami ideologi komunis.

Lalu ada perempuan yang lain. Dia mengalami penyiksaan, juga pelecehan secara seksual. Rambutnya, bulu kemaluannya, dibakar. Dan tatkala siksaan ini dirasanya sudah tak tertahankan lagi, dia meneriakkan nama junjungannya, Yesus Kristus, dan para penyiksa makin beringas menyiksanya, lantaran menganggap teriakan itu sebagai bentuk penghinaan. Sebab menurut pengetahuan mereka, yang entah didapat dari mana, komunis tak mungkin Kristen. Komunis itu atheis, orang-orang tak beragama yang tidak mengakui Tuhan.

Perihal PKI dan komunisme dan korban-korban pra dan pascapercobaan kudeta di tahun 1965, telah jadi pembahasan yang riuh di Indonesia. Terutama sejak kekuasaan rezim Orde Baru runtuh. Dua kelompok besar terbentuk.

Pertama, kelompok yang menginginkan adanya pengungkapan lebih terang perihal apa yang sesungguhnya terjadi. Kelompok kedua, sebaliknya. Tidak menginginkan pengungkapan. Bahwa apa yang sudah dipapar dalam buku-buku sejarah bikinan Orde Baru, maka biarlah seperti itu. PKI memang setan jahanam. Apa lagi yang mau diungkap?

Perbedaan pandangan ini menyebabkan perdebatan yang sengit. Dan jadi makin sengit menjelang 30 September tiap-tiap tahunnya. Mendadak muncul pengamat-pengamat politik baru. Baik yang memang punya kapasitas maupun yang konyol belaka lantaran berani berkomentar dengan dasar ngelmu kira-kira.

Ada PKI di Belanda: Demi Kemanusiaan atau Politik Devide et Impera Gaya Baru
Kelompok pertama menggugat. Benarkah PKI yang bertanggung jawab atas Peristiwa 1965? Benarkah PKI langsung yang membunuh enam jenderal dan satu perwira menengah yang oleh pemerintah Orde Baru kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi itu? Atau jika pun memang ternyata benar bertanggung jawab, apakah PKI menjadi satu-satunya?

Apakah tidak ada kemungkinan sebenarnya ada pihak-pihak lain yang juga bertanggung jawab? Apakah PKI cuma pion, yang kemudian dikorbankan, di balik satu kepentingan besar di panggung politik nasional? Apakah PKI tiada lebih dari pelanduk celaka yang terjepit di antara pertarungan para gajah?

Kelompok kedua, berdasarkan buku-buku sejarah bikinan Orde Baru tadi, plus kisah-kisah pengalaman orang-orang yang mengaku pernah bermasalah dengan PKI, termasuk dalam hal ini kaitannya dengan organisasi keagamaan atau partai politik berbasis agama (terutama sekali Islam), mengemukakan argumentasi-argumentasi yang tiada kalah canggih.

Adu debat yang berlangsung dari tahun ke tahun ini masih sama kuat. Masing-masing kelompok mengklaim menang dan menganggap kontranya kalah.

Begitulah yang terjadi sampai tiba-tiba (frasa ini tentu hanya berlaku bagi yang tak secara intens mencermati perkembangan perdebatan PKI dan komunisme di Indonesia) digelar satu sidang di Belanda.

Sidang yang menghadirkan keterkejutan. Kenapa sidang seperti ini bisa digelar? Kenapa harus di Belanda?

Pemerintah bereaksi. Kelompok pro pemerintah bereaksi. Dan entah berhubungan entah tidak, situs internet yang menayangkan secara mendetail jalannya sidang pengadilan rakyat itu, tak dapat lagi diakses.

 

Ada PKI di Belanda: Demi Kemanusiaan atau Politik Devide et Impera Gaya Baru

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga marah besar. Disebutnya, pemerintah Indonesia bisa saja menggelar sidang serupa. Tertuduhnya adalah Belanda yang secara terang dan tak terbantahkan pernah melakukan genosida di Indonesia.

Namun kemarahan Jusuf Kalla tidak menyinggung akar masalah. Yakni tuntutan eks anggota PKI dan orang-orang yang jadi simpatisan PKI, dan juga orang-orang yang lantaran sesuatu dan lain hal dituduh PKI, yang merasa telah diperlakukan tak adil oleh negara.

Jusuf Kalla tidak menjawab pertanyaan ini. Apakah atasnya pemerintah akan melakukan upaya pencarian kebenaran: apakah pemerintah Indonesia di masa itu benar atau pihak yang merasa telah ternistakan yang benar. Atau sebaliknya, pemerintah tetap pada posisi seperti sekarang, tetap membiarkan sejarah kelam yang selama ini telah terkristalkan di benak sebagian besar masyarakat.

Saya sungguh sepakat pemerintah melakukan upaya pencarian kebenaran. Apapun hasilnya akan melegakan. Jika benar PKI bersalah, toh, selama setengah abad ini mereka sudah mendapatkan hukuman. Sebaliknya, apabila tak bersalah, maka pemerintah mesti memulihkan nama baik orang-orang yang terlanjur jadi korban, dan, sangat mungkin, meminta maaf.

Pertanyaannya, apakah pemerintah mau? Masih sulit menjawabnya. Sejauh ini, masih terjadi tarik-menarik kepentingan yang sangat keras. Pemerintah beralasan, kenapa atas terbunuhnya enam jenderal dan satu perwira menengah pemerintah mesti minta maaf.

Pertanyaannya, apakah tujuh nyawa sebanding dengan 500 ribu nyawa (ada data yang menyebut angka 3 juta), perkosaan, pemenjaraan tanpa pengadilan selama puluhan tahun, pengekangan, dan pengebirian hak-hak? Tergantung darimana melihatnya. Kelompok pertama pasti mengatakan tidak. Namun kelompok kedua dijamin sepakat. Iya, bagi mereka, hukuman seperti itu memang pantas untuk setan jahanam seperti PKI.

 

Pun begitu, saya kurang sepakat dengan pengadilan di Den Haag. Saya curiga, saat mengizinkan pengadilan digelar di sana, Pemerintah Belanda tidak tulus. Kemanusiaan cuma kedok. Ada motif lain di baliknya, yakni balas dendam.

Dalam kasus menyangkut kedaulatan, Pemerintah Indonesia telah berkali-kali mengalahkan Belanda di pengadilan internasional. Pengadilan rakyat korban 1965 barangkali mereka pandang sebagai peluang untuk menang dan menghancurkan kredibilitas pemerintah Indonesia di mata dunia internasional.

Mereka tahu, sidang ini akan menimbulkan gejolak yang besar di Indonesia. Friksi antar dua kolompok yang terbentuk di tengah masyarakat di Indonesia semakin tajam. Syukur-syukur melesat jadi anarkis.

Politik pecah belah. Devide et Impera. Dengan cara seperti inilah, berabad lampau, Jan Pieterszoon Coen atawa Tuan Murjangkung, tentara dan politisi Belanda yang nyambi sebagai pedagang itu merapat ke Batavia, dan beberapa waktu kemudian telah membangun benteng dengan tembok-tembok tinggi yang dikelilingi parit lebar sebagai istananya.

Padahal pada awalnya dia datang tanpa membawa bedil dan meriam. Hanya satu kapal reyot, sedikit uang, dan belasan awak yang kurus kering karena nyaris selalu kelaparan.[]

 

 

 

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: