TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

INDONESIA ANGGAP SEPI PENGADILAN DI DEN HAAG
MEDIAINDONESIA.COM,Kamis, 12 November 2015 Penulis: (WIB/Kim/Nov/X-6)
WAKIL Presiden Jusuf Kalla menilai International People’s Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) di Den Haag, Belanda, yang menyidangkan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 1965 merupakan hal yang diada-adakan. “Itu kan persidangan bukan pengadilan benaran. Kalau pengadilan benaran bisa bertahun-tahun. Itu hanya pengadilan, apalah, semu, mungkin latihan-latihanlah. Tidak usah kita tanggapi,” ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Pengadilan Rakyat Internasional soal kejahatan kemanusiaan di Indonesia pada periode 1965 digelar di Den Haag, Belanda, 10-13 November 2015.

Enam pengacara asal Indonesia menjadi penuntut dalam Pengadilan Rakyat Internasional, di antaranya Todung Mulya Lubis dan Uli Parulian. Selain itu, sejumlah saksi dari Indonesia juga dilibatkan. Terpisah, meskipun menyebut hasil pengadilan tersebut tak mengikat secara hukum, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengakui itu bakal berimbas secara politis. “Ya, memang (tidak mengikat), tapi kan secara politik mengganggu. Itu aja,” kata dia.  Saat didesak untuk melancarkan protes ke Belanda, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi tak menemukan alasan yang jelas.

“Pemerintah Belanda tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan itu. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan sebuah kelompok dan wujud freedom of expression,” kata Retno. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan bahwa hal itu menodai nasionalisme dan patriotisme. Pasalnya, pengadilan itu diajukan oleh rakyat Indonesia. “Ada anak bangsa yang sedang bermain-main dengan hatinya. Menurut NasDem, itu salah,” kata Surya di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin.

Menurut Surya, Indonesia memiliki kedaulatan hukum sehingga tak tepat jika kasus itu diselesaikan oleh bangsa lain. Apalagi, lanjutnya, Belanda memiliki jejak pelanggaran HAM ketika menjajah Indonesia. “Mengorek luka lama, menempatkan pemerintah, Soeharto sebagai terdakwa, rasanya kurang pas,” tegasnya. Ia menegaskan Indonesia ialah negara berdaulat yang menghormati HAM. Namun, tegasnya, kepentingan nasional juga harus dilindungi.[]

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: