TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNE
AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT

Index: ASA 21/2785/2015
30 October 2015
Indonesia: Stop silencing public discussions on 1965 violations
Amnesty International is concerned about continued attempts by the Indonesian authorities to silence public discussions, and disband events, related to serious human rights violations that occurred 50 years ago, the most recent at a writers festival in Bali. These actions are a clear restriction of the rights to freedom of expression and assembly and must end immediately.
In the wake of a failed coup attempt on 30 September 1965, the Indonesian military – led by Major General Suharto – launched an attack against members of the Indonesian Communist Party (PKI) and suspected sympathizers. Over the following two years, it is reported that between 500,000 and one million people were killed. An investigation by the Indonesian National Human Rights commission also found other human rights violations including torture, enforced disappearances, rape, sexual slavery and other crimes of sexual violence. Hundreds of thousands of people were imprisoned without trial – many spent years in jail. Victims still continue to face discrimination.
Although Indonesia has seen a marked increase in the space for freedom of speech and expression following the fall of Suharto in 1998, a culture of silence has prevailed in discussing the 1965 mass human rights violations.
This pattern of suppression continued last week when Indonesia authorities threatened to revoke the permit of the internationally acclaimed Ubud Writers and Readers Festival if any events concerning 1965 went ahead. This forced the organisers to cancel three panel sessions dedicated to the victims of 1965, a screening of Joshua Oppenheimer’s Look of Silence, and an art exhibit and book launch for the Act of Living. This is the first time in the festival’s 12 year history that the authorities have interfered with the festival.
This has not been an isolated incident. Earlier in October, police in Salatiga, Central Java confiscated and burnt hundreds of copies of Lentera magazine, run by the Satya Wacana University’s Faculty of Social and Communication Studies in Salatiga, because it featured an in depth report and front cover to commemorate the 50th anniversary of the violence.
On 15 October, a survivor of the 1965 killings, now a Swedish citizen, was deported from Indonesia after being interrogated by police for almost 12 hours. He has reportedly been blacklisted from returning to the country after attempting to visit his fathers’ grave, who had been killed during that time, in West Sumatra.
Private meetings or public events organized by victims about the 1965 events have often been disbanded by the authorities or broken up by vigilante groups with police doing nothing to prevent the harassment.
Victims and survivors of serious human rights abuses have a right to exercise their freedom of expression and discuss the past. In the absence of genuine measures by the government to date to establish the truth, Amnesty International believes that public events and discussions on the 1965 violations such the Ubud Writers and Readers Festival Indonesia play an important role in providing such spaces. These events can help victims and their families understand what happened to them, counter misinformation and highlight factors – such as discrimination – that led to the abuses. Such spaces, allow societies to understand why abuses were committed so that they are not repeated.
In October 2014, President Joko ‘Jokowi’ Widodo entered office and committed to respecting and protecting human rights in Indonesia, including addressing past human rights abuses in the country. In May 2015, the government announced a non-judicial mechanism to resolve past human rights abuses, including 1965 violations. Victims and NGOs are concerned that this process may prioritize reconciliation and undermine truth and justice.
Amnesty International believes it is time that the Widodo administration face the past and take long overdue measures required to provide the 1965 victims with truth, justice and full reparation. President Widodo should make a public call to end to all forms of restrictions against public discussions on 1965 and ensure that the government starts listening to victims and others, instead of supressing their voices.
Ends

https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/2785/2015/en/

Ulf B Andersson, Editor
Amnesty Press
P O Box 4719
SE-116 92 Stockholm
Tel: + 46 (0)8 729 02 00
Fax: + 46 (0)8 729 02 01
Webpage: amnestypress.se
Visiting address: Alsnögatan 11, Stockholm

 

 

AKUI DULU PEMBANTAIAN,BARU MINTMAAF.
BY WEBMASTER • OCTOBER 27, 2015
http://1965TRIBUNAL.ORG/ID/AKUI-DULU-PEMBANTAIAN-BARU-MINTA-MAAF/

Bagi Aiko Kurasawa, Jakarta sudah seperti kampung halamannya yang kedua. Sejak 1972 hingga sekarang, di usia menginjak 68 tahun, profesor emeritus dari Universitas Keio itu rutin bolak-balik Tokyo-Jakarta. Baik untuk riset maupun sekadar menikmati suasana kampung di pinggiran Sungai Ciliwung, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Ia pernah dua tahun tinggal di kawasan elite Permata Hijau, tapi kemudian merasa lebih nyaman di Lenteng. “Sejak 1997, saya tinggal di sini. Kedua anak saya tumbuh dan besar di rumah ini,” kata Aiko tentang rumahnya yang berdiri di atas lahan seluas 1.300 meter persegi itu.
Di awal kariernya sebagai akademisi, ia sempat dimusuhi orang-orang tua di Jepang. Disertasinya tentang pendudukan Jepang di tanah Jawa, yang mengantarnya meraih PhD dengan yudisium cum laude dari Universitas Cornell pada 1988, dianggap banyak mengumbar aib tentara Jepang dan lebih berpihak kepada Indonesia. Disertasi yang ia tulis selama 20 tahun itu telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Grasindo (1993) dan Komunitas Bambu (Januari 2015).
Salah satu yang membuatnya mendalami tentang Indonesia adalah peristiwa G-30-S 1965. Aiko, yang kala itu baru lulus SMA, tak mengira Bung Karno yang sangat dicintai mayoritas orang Jepang tiba-tiba jatuh. Padahal Bung Karno terlihat kuat dan pengaruhnya besar sekali. “Apa masalahnya… ini yang mendorong saya mempelajari Indonesia,” kata Aiko.
Beberapa jam sebelum terbang kembali ke Tokyo, Aiko menerima Majalah detik untuk membahas seputar G-30-S dari perspektif Jepang. Berikut ini petikannya:
Terkait G-30-S, selain merupakan aksi sepihak PKI, ada yang menyebutnya sebagai buatan CIA, konflik internal AD. Kalau versi Jepang?
Boleh dikatakan tidak ada. Tidak ada yang secara jelas mengekspresikan salah satu interpretasinya. Jadi peneliti Jepang rata-rata menghindari memberi interpretasi yang jelas. Saya sendiri belum berani memberi keputusan.
Jadi Jepang baru mengerti setelah para jenderal diculik?
Dalam arsip-arsip di Departemen Luar Negeri Jepang sama sekali tidak menyinggung aksi sepihak. Mungkin ada, tapi belum dibuka. Saya tidak tahu. Tapi arsip yang saya baca sama sekali tidak menyinggung aksi sepihak itu.
Tapi Jepang memantau konflik antara komunis dan tentara sebelum peristiwa G-30-S?
Kalau soal persaingan antara Angkatan Darat dan PKI, pemerintah Jepang mengerti. Itu politik di tingkat pusat. Jepang memantau. Tapi boleh dikatakan pemerintah Jepang tidak terlalu mengerti situasi di daerah.
Setelah meletusnya peristiwa G-30-S?
Semula Jepang merasa yakin Sukarno mampu mengendalikan kaum komunis. Tapi, sekitar Oktober atau November 1965, Sukarno kelihatan sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan, baik tentara maupun kaum komunis. Sukarno tidak bisa mencegah pembantaian. Karena itu, Jepang sedikit demi sedikit mengambil jarak dengan Sukarno. Mengambil posisi diam, wait and see. Tidak berbuat apa-apa. Pasif.
Memang di Jepang ada kubu yang tetap bersimpati pada Sukarno, yang diwakili Duta Besar Jepang Saito. Dia teman lama Bung Karno pada zaman Jepang bekerja sama di Gunsei Kanbu. Keduanya berteman akrab. Meski begitu, pada pertengahan atau akhir November, dia juga terpaksa mengambil keputusan pemerintah. Sebab, Sukarno tidak bisa mengikuti realitas politik. Masih ingin membela PKI dan mengatakan CIA berada di belakang peristiwa tersebut. Ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik pada waktu itu. Dubes Saito juga mulai menyadari demikian. Kubu kedua memang agak keras pada Bung Karno, tapi tidak berani mengatakannya karena mainstream mendukung Bung Karno. Beberapa businessman ada di kubu ini. Mereka ada yang mendorong pemberontakan PRRI.
Apa karena mereka merasa bisnisnya terancam Sukarno?
Jepang tidak mempunyai kepentingan bisnis yang banyak di Indonesia pada waktu itu. Belum menanam modal. Beda dengan Amerika dan Inggris yang, sebelum Indonesia merdeka, sudah ada pertambangan. Kekayaan Jepang semua sudah diambil saat Jepang menyerah pada Sekutu. Waktu itu, semua kekayaan dan perusahaan yang terkait Jepang di Indonesia direbut kembali oleh Belanda. Jadi Jepang sudah tidak punya apa-apa di Indonesia. Beda dengan Amerika dan Inggris, yang selalu khawatir perusahaan mereka akan diambil alih oleh Bung Karno.
Bagaimana posisi Sukarno di mata pemerintah Jepang sebelum G-30-S?
Boleh dikatakan hubungan antara Jepang dan Bung Karno itu sangat baik. Negara-negara Barat banyak khawatir pada Bung Karno karena dinilai terlalu “kiri” dan terlalu ekstrem. Tetapi Jepang tidak begitu khawatir pada Bung Karno. Jepang membedakan komunisme dengan nasionalisme. Sukarno pun dinilai masih mampu mengendalikan Partai Komunis Indonesia. Mungkin bisa dikatakan Jepang menaruh simpati pada nasionalisme Sukarno.Setelah Perang Dunia II, kan Jepang dalam pengawasan Amerika.
Kedekatan dengan Sukarno tak menjadi masalah?
Posisi Jepang dengan Amerika memang berbeda terhadap Indonesia. Padahal, kalau hal lain, hampir sehaluan. Artinya, Jepang bersimpati ke Sukarno tapi Amerika tidak suka. Namun Amerika membiarkan posisi Jepang seperti itu. Karena mereka ingin memanfaatkan posisi Jepang. Melalui Jepang, Amerika bisa mendapatkan informasi. Kadang-kadang kalau ingin menyampaikan sesuatu pada Indonesia bisa melalui Jepang. Jadi Jepang boleh dikatakan dimanfaatkan.
Ketika Bung Karno dikucilkan Soeharto, ada upaya dari Jepang untuk meringankan beban Sukarno?
Tidak. Justru karena itu Dewi kecewa pada Jepang. Sebelumnya, hubungan dengan Bung Karno sangat baik, lalu sikap Jepang menjadi terlalu dingin. Membiarkan Bung Karno dikucilkan.
Selain pengaruh tekanan Amerika dan Inggris, apa yang menyebabkan Jepang seperti itu?
Sudah jelas, Jepang sendiri itu negara antikomunis. Meskipun bersimpati pada Sukarno, tapi tidak suka pada komunis. Kalau komunis hancur, Jepang juga senang.
Benarkah Jepang pernah menawarkan suaka kepada Bung Karno?
Dalam arsip Deplu tidak ada buktinya. Tapi saya pernah dengar dari seorang mantan menteri Bung Karno, namanya Setiadi. Dia menteri kelistrikan pro-Sukarno. Setiadi pernah dikirim ke Jepang sekitar Oktober-November. Menurut Setiadi, pemerintah Jepang, meskipun tidak secara resmi, menanyakan apakah Bung Karno mau mencari suaka atau tidak. Mungkin, kalau mau, Jepang menerima. Dan ada rumor di Jepang pada waktu itu, mungkin Bung Karno mencari suaka di Jepang. Saat Dewi (Ratna Sari Dewi, perempuan Jepang yang menjadi istri Bung Karno) datang ke Jepang pada Januari 1966, di media ada isu, mungkin Bung Karno akan ikut. Kalau Bung Karno meminta, saya kira Jepang akan menerima.
Seberapa signifikan peran Ratna Sari Dewi dalam hubungan Indonesia-Jepang?
Kalau sebelum G-30-S, peranannya penting karena waktu itu perusahaan tidak ada yang menanam modal di sini tapi banyak perusahaan Jepang yang ikut proyek pampasan perang. Tapi kan tender terbuka tidak ada, hanya tergantung pada Bung Karno mana yang disenangi. Peranan Dewi penting di situ sebagai pengantar dan mendorongkan Bung Karno mungkin agak gampang mendapatkan proyek itu. Sebelum Dewi, ada perempuan lain yang jadi penghubung. Nama marganya Kanesue. Perempuan ini akhirnya bunuh diri, mungkin karena dia putus asa kalah bersaing dengan Dewi. Tapi berita tentang dia tidak terlalu diekspos.
Siapa yang memperkenalkan dua perempuan ini pada Sukarno?
Perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi perusahaan saling bersaing. Siapa yang mengenalkan perempuan yang cantik dan disenangi Bung Karno, itu yang menang. Yang paling hebat waktu itu Tonichi Trading Company, satu lagi Kinoshita Trading Company. Tonichi yang memperkenalkan Dewi.
Ada pengaruh Dewi saat Orde Baru bagi bisnis Jepang di Indonesia?
Tidak bisa lagi. Dia sudah kembali ke Jepang sekitar Oktober 1966 untuk melahirkan. Setelah itu, tidak bisa kembali ke Indonesia lagi. Dia baru kembali menjelang Bung Karno meninggal pada 1970.
Investasi Jepang justru besar saat Orde Baru….
Itu memang wajar karena ekonomi Jepang saat itu sudah cukup kuat. Jepang mencari tempat menanam modal di luar negeri. Setelah Indonesia ada UU Penanaman Modal Asing, pemerintah dan perusahaan Jepang segera mengambil tindakan.
Menggunakan mediator seperti Dewi?
Yang memegang peranan penting itu Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri. Dia punya kawan-kawan dari Jepang yang dekat. Mantan tokoh-tokoh Gunsei Kanbu (pemerintah militer) yang sudah kenal dengan Adam Malik punya peranan penting di Jepang.
Jepang pernah menjajah dengan kejam tapi tak ada sentimen anti-Jepang ketimbang anti-Cina, ya?
Sentimen itu relatif lemah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Pemerintah Orde Baru tidak begitu senang jika ada rasa dendam pada Jepang. Karena mereka mementingkan hubungan ekonomi. Opini masyarakat itu didorong oleh pendapat pemerintahnya. Pemerintah Indonesia sendiri tidak suka kalau Jepang dikritik. Ini perasaan saya, ya, terutama pada masa Orde Baru. Pernah dengar kasus film Romusha tahun 1972 atau 1973? Film ini sudah lulus sensor, hampir mulai tayang, tapi tiba-tiba dilarang. Waktu itu, ada rumor ada tekanan dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang itu sangat sensitif, walau ada sedikit kritikan, mereka tidak senang. Pemerintah Orde Baru yang sudah tahu itu agak hati-hati supaya tidak menyinggung orang Jepang.
Waktu isu jugun ianfu muncul, sikap pemerintah Indonesia tidak sekeras Korea Selatan atau Filipina. Pemerintah Indonesia tidak terlalu mendukung perjuangan ibu-ibu mantan jugun ianfu.
Anda punya pendapat soal wacana rekonsiliasi yang kembali menghangat?
Paling tidak, pemerintah harus mengakui dulu bahwa ada pembantaian. Tapi, untuk sementara, secara resmi tidak mengakui, kan. Tidak mungkin aparat diadili atau pembayaran kompensasi. Saya kira itu tidak realistis. Tapi, kalau mengakui adanya pelanggaran HAM, itu bisa saja. Saya rasa salah satu sebab Gus Dur digulingkan karena dia terlalu membela PKI.
Selama ini yang banyak disorot hanya korban dari pihak PKI, sebaliknya keluarga para ustad yang jadi korban PKI tidak?
Soal itu, kita harus mengadakan penelitian yang benar. Aksi sepihak pun penelitiannya belum cukup. Saya juga heran mengapa seperti itu. Mestinya, kalau itu benar terjadi (kekerasan oleh PKI terhadap para ustad), rezim Soeharto mendorong untuk diadakan penelitian. Tapi tidak, kan? Maka itu, saya masih ragu. Mungkin betul ada yang dibunuh, tapi apakah secara massal, saya masih ragu. Kalau betul secara massal, pasti banyak diketahui. Apalagi negara Barat, seperti Amerika, jika ada pembantaian pada unsur Islam yang dilakukan PKI, pasti akan di- blow-up . Jadi saya tidak berani bilang ada, tapi tidak berani juga bilang tidak ada.
Dr. Aiko Kurasawa, adalah penulis buku Peristiwa 1965, Persepsi dan Sikap Jepang , yang baru diterbitkan Penerbit Kompas, September 2015

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: