Jaksa Agung HM. Prasetyo

Jaksa Agung HM. Prasetyo (Antara/Reno Esnir)

Jakarta – Jaksa Agung, HM Prasetyo kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan tetap mengupayakan jalur non-hukum atau non-yudisial untuk menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang pernah terjadi di Tanah Air. Alasannya, Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT), untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015.

“Kita sendiri sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini (pelanggaran HAM berat). Namun, tidak seperti halnya dengan ini kan, banyak hal yang diajak bicara, yang dipersiapkan,” kata Prasetyo usai mengikuti upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (10/11) pagi.

Menurut Prasetyo, pendekatan hukum sulit dilakukan karena sulit untuk mendapatkan bukti-bukti pelanggaran hukum dan para saksinya. Padahal, untuk memproses hukum dibutuhkan bukti dan saksi, serta konstruksi perkara yang lengkap.

Bahkan, Prasetyo menggunakan tameng Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membenarkan sulitnya mendapatkan bukti dan saksi pelanggaran berat terhadap hak asasi tersebut.

“Coba tanya Komnas HAM yang sudah mengerjakan sendiri. Semua pihak terkait masalah ini harus bekerja bersama-sama. Nanti kalian tahu penyelidikan untuk perkara pelanggaran berat HAM itu adanya di Komnas HAM. Sementara, kalau hasil penyelidikan lengkap baru ditingkatkan ke penyidikan oleh jaksa agung,” paparnya.

Prasetyo mengatakan bahwa berkas dari Komnas HAM belum lengkap. Sehingga, proses hukumnya tidak bisa dilanjutkan.

Meskipun, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memiliki beban masa lalu yang terus menyandera.

Pemerintah diketahui telah membentuk tim rekonsiliasi guna menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tim tersebut terdiri dari, Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM, Yassona Laoly; Kapolri, Jenderal Pol Badrodin Haiti; Menko Polhukam ketika itu, Tedjo Edy Purjiatno; Komnas HAM, Nurkholis, Jaksa Agung, HM Prasetyo; dan Kepala Badan Intelijen Nasional, Marciano Norman.

Dalam penjelasannya, Prasetyo mengatakan bahwa tim tersebut akan menyelesaikan persoalan HAM berat yang terjadi di Indonesia seperti kasus Talangsari, Wamena Wasio, penghilangan paksa orang, kasus Petrus, G30S/PKI, dan kerusuhan Mei 1998.

Namun, uniknya, Prasetyo mengatakan langkah hukum (penyidikan dan penuntutan) akan dilakukan atas kasus tersebut jika orang yang diduga terlibat atau tersangkanya masih hidup.

Seperti diketahui, pada tanggal 10-12 Nopember 2015 mendatang, akan digelar International People’s Tribunal (IPT) untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda.

Program yang mulai digagas pada 2013 oleh komunitas korban 1965 tersebut, ditujukan untuk militer di bawah komando Jenderal Suharto, yang kemudian menjadi presiden RI.

Jadi, ada empat agenda besar yang dibahas di pengadilan rakyat tersebut. Pertama, membahas tentang pembantaian massal dan perbudakan. Kedua, membahas tentang penahanan, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Ketiga, membahas tentang pengasingan atau eksil, penghilangan paksa, dan propaganda kebencian. Keempat, membahas tentang keterlibatan negara lain.

Suara Pembaruan

Novi Setuningsih