TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

KASUS 1965 AKAN DISIDANG DI DEN HAAG, LUHUT SUDAH DIBERI TAHU 
Anggi Kusumadewi, CNN Indonesia
 Sabtu, 31/10/2015 06:47 WIB
Kasus 1965 Akan Disidang di Den Haag, Luhut Sudah Diberi TahuDiorama prajurit Tjakrabirawa di Museum Jenderal Besar AH Nasution, Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Ubud, CNN Indonesia — Ketua Panitia Penyelenggara Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal) Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia, Nursyahbani Katjasungkana, menyatakan timnya telah menemui Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberitahukan bahwa IPT 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda, 10-13 November.

“Kami juga minta waktu untuk bertemu (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) Pak Luhut, tapi belum diatur,” kata Nursyahbani kepada CNN Indonesia di sela Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) di Bali, Jumat (30/10).

Meski demikian, Ketua Tim Jaksa dan Todung Mulya Lubis selaku pengacara IPT 1965 telah menginformasikan langsung soal sidang rakyat itu kepada Menko Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut pun disebut telah memberikan respons.

“Pak Luhut berkata, ‘Sejauh tidak melebih-lebihkan (keburukan) negara, silakan,’” ujar Nursyahbani.

Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 digelar untuk menyikapi dugaan pembunuhan massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia terhadap orang-orang yang dituding sebagai sayap kiri pada periode 1965-1966.

“Pembantaian” itu dipicu oleh peristiwa G30S, yakni tragedi berdarah pada 30 September 1965 di mana tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh.

Selain ratusan hingga ribuan orang diduga dibunuh, banyak pula warga yang ditahan dan disiksa. Kebenaran soal itu belum terungkap hingga kini.

Peran Joshua Oppenheimer

Nursyahbani bercerita, ide menggelar Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 muncul saat para aktivis hak asasi manusia Indonesia bertemu dan berdiskusi dengan Joshua Oppenheimer, sutradara film The Act of Killing dan The Look of Silence yang berkisah seputar peristiwa 1965.

Pada pertemuan di Den Haag bulan Maret itu, aktivis HAM Indonesia bertanya kepada Oppenheimer kenapa dia bisa sampai membuat film-film berlatar peristiwa 1965. Kedua film itu dianggap membuat mata dunia terbuka soal masa lalu kelam Indonesia yang telah dibiarkan tak terungkap selama hampir 50 tahun.

“Itu kejahatan luar biasa, bahkan bisa disebut salah satu Holocaust terburuk pada abad 20,” kata Nursyahbani.

Holocaust merupakan istilah untuk genosida –pembunuhan besar-besaran secara sistematis terhadap satu bangsa– yang menimpa kaum Yahudi di masa rezim Nazi pimpinan Adolf Hitler. Saat itu diduga enam juta orang Yahudi dibunuh.

Oppenheimer, menjawab pertanyaan para aktivis HAM asal Indonesia, mengatakan semula tak berencana membuat film tentang 1965. Pria kelahiran Amerika Serikat itu awalnya berniat meneliti tentang buruh perkebunan di Indonesia, namun mendapati fakta buruh-buruh itu tidak mau menjawab pertanyaan yang ia lontarkan karena takut.

“Salah satu buruh berkata, ‘Bagaimana tidak takut jika dulu aktivis-aktivis buruh dibunuhi dan pembunuhnya masih hidup bersama kami sebagai saudara atau tetangga,’” ujar Nursyahbani mengisahkan kembali ucapan Oppenheimer.

Oppenheimer, kata Nursyahbani, saat itu betul-betul tidak tahu soal peristiwa 1965 di Indonesia. Itu pula yang membuatnya tak memberikan konteks politik kuat pada film-filmnya yang berkisah soal itu.

Pada satu titik dalam diskusi antara aktivis HAM Indonesia dan Oppenheimer, ujar Nursyahbani, Oppenheimer berkata, “Saya sudah melakukan yang saya bisa sebagai peneliti dan pembuat film, sekarang tergantung pada kalian apakah ada yang mau membela derajat dan kehormatan bangsa kalian sendiri.”

Diskusi di Den Haag saat itu, kata Nursyahbani, juga dihadiri oleh orang-orang buangan atau exile, yakni warga Indonesia yang tinggal di luar negeri dan tak bisa kembali ke Tanah Air karena tak lagi diakui pemerintah Republik Indonesia sebagai warga negara akibat dampak dari peristiwa 1965.

Para exile itu turut mendukung gagasan digelarnya Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965. Nursyahbani kemudian ditunjuk menjadi Koordinator 1965. Ia menganggapnya sebagai kehormatan, dan bersama-sama dengan para aktivis HAM membentuk kepanitiaan.

Nursyahbani tak lupa mengingatkan para korban yang bakal bersaksi di IPT 1965 tentang risiko yang mungkin dihadapi. “Sekarang saja semua diskusi soal 1965 di sini (UWRF) terpaksa dibatalkan. Selalu ada risiko jika hendak berbicara tentang itu,” ujar pengacara Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto itu.

Menanggapi peringatan Nursyahbani, para saksi yang sudah lanjut usia itu menjawab tegas, “Kami sudah menjadi korban lebih dari 50 tahun. Nothing to lose.”

Ada 10 orang korban yang akan menjadi saksi fakta di IPT 1965, baik para exile dan korban yang tinggal di Indonesia. Mereka telah ditempatkan di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

IPT 1965, kata Nursyahbani, didukung penuh oleh LPSK dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagian saksi dipilih karena nama mereka telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Komnas HAM yang menginvestigasi kasus-kasus 1965.

Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang bakal berlangsung di Den Haag itu juga mengundang pemerintah RI, dan direncanakan disiarkan live streaming di tujuh kota di Indonesia, antara lain Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya.

(agk)

 

Sosok-sosok Hakim Garang di Pengadilan Rakyat 1965

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 20:26 WIB
Sosok-sosok Hakim Garang di Pengadilan Rakyat 1965Ilustrasi. (Getty Images/Michael Porro)
Jakarta, CNN Indonesia — Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang terjadi di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 mulai digelar Selasa (10/11) di Den Haag, Belanda. Sidang maraton itu dijadwalkan berlangsung selama empat hari hingga Jumat pekan ini.

Ketua Panitia Penyelenggara IPT 1965, Nursyahbani Katjasungkana, menyatakan sidang rakyat yang digelar di Negeri Kincir Angin itu bakal menghadirkan sekitar 5 orang saksi ahli dan 10 saksi fakta. Kesepuluh saksi fakta itu merupakan korban yang mengetahui dan mengalami langsung peristiwa ‘pembantaian’ 1965.

Mayoritas para saksi merupakan orang buangan atau exile yang tinggal di luar negeri karena tak lagi diakui pemerintah Indonesia sebagai warga. Namun ada pula saksi yang merupakan warga negara Indonesia.

IPT 1965 ini dipimpin oleh tujuh hakim, tujuh jaksa penuntut umum, dan satu hakim panitera. Berikut profil para penegak hukum yang bakal menentukan nasib upaya pengungkapan kebenaran di balik tragedi kemanusiaan peristiwa 1965 di Indonesia.

Hakim Sir Georffrey Nice

Nice telah malang-melintang berperan sebagai advokat sejak 1971. Dia tercatat pernah menjadi jaksa dan memimpin penuntutan dalam persidangan terhadap mantan Presiden Serbia Slobodan Milošević.

Karier Nice di bidang penegakan hukum banyak bersinggungan dengan persoalan di Pengadilan Kriminal Internasional atas Sudan, Kenya, Libya. Dia juga menjadi pengacara pro bono untuk korban-korban di Iran, Burma, Korea Utara yang kasusnya tidak bisa diangkat di pengadilan internasional.

Hakim Helen Jarvis

Helen punya ikatan emosional dengan Indonesia dan setidaknya turut merasakan euforia peristiwa 1965. Dia datang datang ke Indonesia pada akhir tahun 1965 dan mulai bekerja di Jakarta pada kurun tahun 1969.

Pada pertengahan 1990-an, Helen mulai terjun mengurusi isu yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan dan genosida, khususnya di Kamboja. Dia menyandang kewarganegaraan Australia dan Kamboja, dan kini menetap di Phnom Penh.

Hakim Mireille Fanon Mendes France

Pakar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini merupakan pimpinan kelompok kerja untuk masyarakat keturunan Afrika. Mendes pernah menjadi penasihat hukum Majelis Nasional Perancis dan saat ini menjadi President of the Frantz Fanon Foundation.

Hakim yang pernah bekerja untuk UNESCO Press ini sebelumnya banyak terlibat dalam urusan pengadilan rakyat Permanent People’s Tribunal di Roma, Italia.

Hakim John Gittings

Gitting merupakan seorang penulis sekaligus jurnalis yang paham dengan diskursus Tiongkok modern dan sejarah Asia. Pada tahun 1990, wartawan senior The Guardian ini pernah menyajikan reportase mendalam terkait 25 tahun peristiwa 1965-1966 di Indonesia.

Gitting juga pernah terjun ke Jakarta pada 1999 untuk memberikan reportase berkaitan dengan krisis di Timor Leste. Salah satu karya tulisannya yang menjadi rujukan berjudul ‘The Indonesian Massacres, 1965-1966: Image and Reality’.

Hakim Shadi Sadr

Shadi Sadr adalah pengacara hak asasi manusia asal Iran yang pernah ditangkap, disiksa, dan ditahan pemerintah Iran. Pada Juli 2009, Sadr ditangkap namun kemudian dibebaskan sehingga memberi kesempatan baginya untuk melarikan diri ke Eropa.

Pada 17 Mei 2010, Sadr divonis bersalah secara in absentia oleh Pengadilan Tehran Revolutionary atas tuduhan telah melakukan pelanggaran terhadap keamanan nasional dan menggangu ketertiban publik. Dia mendapat hukuman enam tahun penjara dan 74 cambukan.

Hakim Cees Flinterman

Cees Flinterman merupakan profesor kehormatan bidang HAM di Utrecht University dan Maastricht University, Belanda, sejak November 2007. Pria yang mendedikasikan diri terjun di dunia akademis ini juga tercatat sebagai anggota di sejumlah organisasi internasional nonpemerintah.

Karya ilmiah dan penelitian Flinterman banyak berkaitan dengan persoalan hak asasi masnusia, kebijakan luar negeri, hukum konstitusi dan internasional, serta persoalan gender dan HAM.

Hakim Zak Yacoob

Zak Yacoob adalah pensiunan hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan yang buta sejak masih bayi. Dengan keterbatasan fisiknya, Yacoob berhasil meraih gelar sarjana hukum di University of Kwa-Zulu Natal.

Pada 1991-1998, Yacoob tercatat sebagai anggota kongres bawah tanah African National dan tergabung dalam komunitas yang terlibat dalam kampanye antiapartheid. Selama menjadi hakim konstitusi (1998-2013), nama Yacoob mulai dikenal dunia internasional atas kontribusinya terkait yurisprudensi hak sosial-ekonomi Afrika Selatan.

Hakim Panitera Szilvia Csevár

Profesional yang berkecimpung di Hukum Internasional Publik ini mengantongi segudang pengalaman di bidang hukum kriminal internasional, hukum kemanusiaan, dan standar hak asasi manusia.

Csevár saat ini tergabung dalam Pengacara Internasional untuk Papua Barat sebagai legal officer. Dia bertanggung jawab mengurusi manajemen dan pengawasan program hukum ILWP yang berkenaan dengan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia.

Jaksa Penuntut Silke Studzinsky

Sejak 1990, Silke gencar memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan diskriminasi rasial, baik di dalam dan di luar persidangan.

Silker juga terlibat dan berpartisipasi dalam beberapa misi perjuangan HAM, pengawasan persidangan, serta urusan delegasi di Turki, Spanyol, Yunani, Israel, Korea Selatan, dan Kashmir.

Pada 2013-2015, Silke dipercaya menjadi penasihat hukum Trust Fund for Victim di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda.

Selain Silke, ada enam jaksa penuntut yang dihadirkan dari Indonesia. Atas pertimbangan keamanan dan kepentingan politik, nama-nama mereka belum dapat dipublikasikan.

(agk)

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: