TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

SIDANG RAKYAT 1965, NURSYAHBANI INGIN RI SETOP MENYANGKAL
Utami Diah Kusumawati, CNN Indonesia
Rabu, 11/11/2015 08:53 WIB
Sidang Rakyat 1965, Nursyahbani Ingin RI Setop MenyangkalNursyahbani Katjasungkana. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — Koordinator Pengadilan Rakyat Internasional untuk Tragedi 1965 (International People’s Tribunal 1965), Nusyahbani Katjasungkana, mengatakan pengadilan yang digelar di Den Haag, Belanda, tersebut merupakan upaya untuk mencapai keadilan. Hal tersebut penting mengingat selama 50 tahun Indonesia tinggal dalam siklus penyangkalan.

“Ini saatnya untuk memutuskan siklus penyangkalan yang terus berlanjut selama setengah abad,” kata pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut saat membuka IPT 1965 di Den Haag, Selasa (10/11).

Setelah kalimat pernyataan dari Nursyahbani tersebut, Helen Jarvis, salah satu hakim asal Australia, menyambut seluruh hadirin dalam Bahasa Indonesia. Ia juga berterima kasih kepada para korban yang hadir untuk memberikan kesaksian selama pengadilan berlangsung hingga Jumat pekan ini.

Jarvis, yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Kamboja, memberikan pidato singkat untuk mengekspresikan apresiasinya atas upaya dan kemauan para korban bersaksi.

Selanjutnya, hakim ketua dari Afrika Selatan, Zak Jacoob, mengatakan dia menyadari situasi bergejolak di Indonesia di masa lalu yang diikuti dengan pembunuhan massal pada 1965, dengan semua konsekuensinya.

Jaccob berkata dia akan “Bersungguh-sungguh mempertimbangkan” testimoni yang akan disampaikan para saksi.

Sementara itu, advokat untuk IPT 1965, Todung Mulya Lubis, dalam pernyataan pembukanya yang dramatis melontarkan pertanyaan, “Mengapa kita semua di sini?” Lalu dia menjawab pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa dampak Tragedi 1965 tidak bisa lagi dilanjutkan.

“Kami ingin mencari kebenaran. Bangsa Indonesia ingin mencari kebenaran,” ujar Todung.

Todung juga mengingatkan bahwa saat ini sudah banyak korban Tragedi 1965 yang telah meninggal dunia. Kalaupun ada saksi hidup yang tersisa, kata Todung, mereka telah sepuh dimakan usia.

“Tak lama lagi akan tiba waktunya bagi mereka yang tersisa. Oleh karena itu, atas nama keadilan, kita mesti menuntaskan persidangan ini dengan harapan bisa menemukan kebenaran yang hakiki,” kata Todung dalam pidato sambutannya yang diterima CNN Indonesia.

Menurut Todung, pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya mengubur fakta di balik peristiwa 1965. Kenyataan bahwa Presiden Joko Widodo enggan melayangkan permintaan maaf, kata Todung, menjadi gelagat nyata yang menegaskan pemerintah Indonesia tak mau lagi berurusan dengan apapun terkait peristiwa 1965.

Ikuti terus pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Sementara itu, pemerintah Indonesia tetap menolak adanya pengakuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1965.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tentangannya atas sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang dilakukan di Den Haag.

“Siapa yang mau diadili? Kok dia yang mutusin kita?” ujar Luhut lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin malam.

Mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu pun mengambil contoh peristiwa Pembantaian Westerling, pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling pada Desember 1946 hingga Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan), sebagai perbandingan.

Luhut juga menilai bahwa negara tidak perlu memberikan dukungan moral. “Moral apa? Untuk siapa kau minta maaf?” kata dia.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya. (utd)

Pemerintah RI Diminta Tak Takut Hadapi Sidang Rakyat 1965

Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia
Rabu, 11/11/2015 05:42 WIB
Pemerintah RI Diminta Tak Takut Hadapi Sidang Rakyat 1965Ilustrasi. (Getty Images/Michel Porro)

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendukung Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag, Belanda, yang mulai digelar Selasa (10/11).

KontraS juga meminta pemerintah Indonesia untuk tak terlalu khawatir dan takut dengan proses yang berjalan di pengadilan tersebut.

Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS Putri Kanesia mengatakan pelaksanaan pengadilan baru menginjak hari pertama. Oleh sebab itu pemerintah tak seharusnya merespons berlebihan terkait IPT 1965.

“Ini baru hari pertama. Kami belum lihat temuan yang ditemukan di sana, apakah benar ada dugaan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM di 2012,” kata Putri.

Menurut dia, hasil dari pengadilan rakyat di Den Haag akan berupa rekomendasi terhadap pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah diminta jangan lebih dulu menolak pelaksanaan pengadilan tersebut.

Putri menilai pemerintah saat ini takut terhadap pengadilan rakyat 1965, sehingga pada akhirnya akan menjatuhkan hukuman terhadap pihak yang diduga bersalah dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia 1965.

“Pemerintah menganggap IPT sebagai pengadilan yang akan memberikan penghukuman pada kelompok tertentu,” kata Putri.

Padahal IPT 1965 nantinya menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti, misalnya dalam bentuk rekonsiliasi.

Oleh sebab itu pemerintah tak perlu terlalu reaktif menghadapi IPT 1965. Terlebih rekomendasi IPT 1965 tak akan langsung diberikan kepada pemerintah saat pengadilan selesai. Rekomendasi diserahkan paling cepat tahun depan.

“Jadi rekomendasi baru diberikan pada 2016. Maka terlalu terburu-buru bila pemerintah resisten terhadap upaya yang dilakukan di sana (IPT),” ujar Putri.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

Sebelumnya, Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan melalui IPT 1965, pemerintah diharapkann mau mengakui adanya kejahatan yang dilakukan negara setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S).

Sebelum IPT 1965, Pengadilan Rakyat Internasional pernah digelar pada 16-18 Juli 2015 di Washington, D.C., Amerika Serikat, yang menyasar Presiden Filipina Benigno Aquino III dan pemerintah AS atas tuduhan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Filipina berupa pembantaian, penghilangan orang, dan penahanan semena-mena.

Tahun sebelumnya, Januari 2014, Pengadilan Rakyat Internasional juga digelar di Columbia University Law School, New York, AS, yang menyasar pemerintah AS, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, dan sekutu NATO atas tudingan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Libya, Côte d’Ivoire, Zimbabwe, Haiti, dan orang-orang kulit hitam. (agk)

Luhut: Negara Tak Perlu Minta Maaf atas Tragedi 1965

Resty Armenia, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 11:27 WIB
Luhut: Negara Tak Perlu Minta Maaf atas Tragedi 1965Mengenang peristiwa G30S. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bersikeras bahwa negara tidak perlu meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada tahun 1965.

Oleh karenanya, ia menentang adanya sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang terjadi di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 pada hari ini di Den Haag, Belanda. Sidang rakyat itu rencananya bakal diselenggarakan selama empat hari hingga Jumat (13/11).

“Siapa yang mau diadili? Kok dia yang mutusin kita?” ujar Luhut lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin malam.

Mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu pun mengambil contoh peristiwa Pembantaian Westerling, pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belnda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling pada Desember 1946 hingga Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan), sebagai perbandingan.

Luhut juga menilai bahwa negara tidak perlu memberikan dukungan moral. “Moral apa? Untuk siapa kau minta maaf?” katanya tegas.

Ketika wartawan menjawab pertanyaannya dengan “meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965,” Luhut pun menimpali dengan nada bicara agak tinggi. “Keluarga korban mana? Pembantaian mana?”

“Sekarang saya tanya, Westerling kalau mau dibuka-buka, buka-bukaan dong, berapa banyak orang Indonesia dibunuh? Jadi jangan suara bule saja yang kalian dengarkan, suara Indonesia juga didengarkan,” katanya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai pengadilan rakyat di Den Haag, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum sendiri.

“Jadi pemerintah kan sedang berusaha keras menyiapkan solusi untuk isu-isu pelanggaran HAM secara sistematis. Jaksa Agung terus menyiapkan, menjalankan upaya,” ujarnya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan pernyataan yang tak jauh berbeda dengan Luhut dan Pratikno.

“Begini ya, (tragedi) 1965 itu yang duluan siapa? Kita itu tidak usah salah menyalahkan. Kalau dulu tidak ada pemberontakan, tidak ada masalah ini, tidak ada masalah HAM. Jadi duluan yang memulai itu yang melanggar HAM, kan jelas begitu saja,” katanya.

Sepakat dengan Luhut, Ryamizard pun mengambil peristiwa Pembantaian Westerling, sebagai bahan pembanding. “Kalau (dilaksanakan pengadilan rakyat soal peristiwa 1965) di Belanda ndak usah lah. Kenapa? Dulu banyak juga kelihatannya melanggar HAM, ya Westerling 40 ribu berapa dan lain-lain. Kita tidak perlu mengungkit-ungkit itu ke belakang, jadi mundur,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Kampanye Kantor Wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, Josef Roy Benedict, menjelaskan bahwa militer Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto telah meluncurkan serangan terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan yang diduga simpatisan. Selama dua tahun berikutnya, dilaporkan bahwa sekitar 500 ribu hingga sejuta orang tewas.

Sebuah investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional HAM Indonesia juga mendapati bahwa telah terjadi pelanggaran HAM lain, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan kejahatan kekerasan seksual lainnya (bag)

Sidang Rakyat 1965, Upaya Ungkap Propaganda dan Tangan Asing

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 11:01 WIB
Sidang Rakyat 1965, Upaya Ungkap Propaganda dan Tangan AsingMonumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. (ANTARA/Agung Rajasa)

Jakarta, CNN Indonesia — Gelaran sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang terjadi di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 mulai digelar hari ini, Selasa (10/11), di Den Haag, Belanda. Sidang rakyat itu rencananya bakal diselenggarakan selama empat hari hingga Jumat (13/11).

Advokat pada IPT 1965 Todung Mulya Lubis menyadari peristiwa 1965 bukanlah persoalan yang bisa diselesaikan semudah membalikkan telapak tangan. Di hadapan hakim persidangan, Todung menyatakan butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, untuk mencerna dan menguji semua temuan, keterangan, dan bukti-bukti yang bakal dipaparkan oleh para saksi.

“Peristiwa 1965 bukan sekadar perkara pembunuhan massal. Melainkan juga berkaitan dengan perbudakan, pemenjaraan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, penindasan melalui propaganda, dan keterlibatan negara-negara asing terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Australia,” kata Todung dalam pernyataan pembuka sidang IPT 1965 di Den Haag, Belanda.

Todung bahkan menyatakan kepada hakim, tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan tentang besarnya penderitaan yang hingga kini menghantui benak keluarga dan kolega korban peristiwa 1965. Trauma itu terus berlanjut lintas generasi sampai sekarang.

Rentang 50 tahun sejak peristiwa 1965 terjadi dianggap bukan waktu yang singkat. Luka dan rasa sakit akibat peristiwa berdarah itu, kata Todung, telah menjalar di urat nadi dan darah masyarakat Indonesia.

“Luka-luka dan rasa sakit itu tidak akan pernah sembuh tanpa adanya pengungkapan kebenaran. Sejarah tidak akan pernah utuh selama kebenaran itu tidak diungkap. Beban itu kini ada di pundak kami. Kami akan menanggung beban jika kami gagal mengungkap kebenaran,” kata Todung.

Todung menegaskan kebenaran itu perlu diungkap sebelum persidangan berupaya mencari keadilan, menempuh jalur rekonsiliasi, dan/atau menuntut permintaan maaf. Sebab hanya pengungkapan kebenaran yang mampu menyembuhkan luka dan rasa sakit yang selama ini ditanggung masyarakat.

“Tentunya tidak ada satu pun yang mampu melupakan tragedi kemanusiaan terburuk ini, tapi saya meyakini setiap orang punya kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu,” kata Todung.

Ketua Panitia Penyelenggara atau Koordinator IPT 1965, Nursyahbani Katjasungkana, menyatakan sidang rakyat yang digelar di negeri kincir angin itu bakal menghadirkan lima orang saksi dan 10 saksi fakta. Kesepuluh saksi fakta itu merupakan korban yang mengetahui dan mengalami langsung peristiwa ‘pembantaian’ 1965.

“Kami juga mengundang pemerintah Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag untuk menghadiri Pengadilan Rakyat ini. Sebab meski sidang digelar rakyat, tetap harus menjaga prinsip keadilan,” ujar Nursyahbani.

Menurut mantan Komisi Hukum DPR RI itu, mayoritas di antara mereka yang menjadi saksi adalah orang buangan atau exile yang tinggal di luar negeri karena tak lagi diakui pemerintah Indonesia sebagai warganya akibat dampak dari peristiwa 1965.

Ada pula saksi yang merupakan warga negara Indonesia. Nama-nama mereka ini sebelumnya telah tercatat dalam laporan berita acara pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965.

(pit)

 

 

Sidang 1965 Digelar, Indonesia Hadapi Deretan Dakwaan

Anggi Kusumadewi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 15:10 WIB
Sidang 1965 Digelar, Indonesia Hadapi Deretan DakwaanDiorama prajurit Tjakrabirawa di Museum Jendral Besar AH Nasution, Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia — Pengadilan Rakyat Internasional soal Kejahatan Kemanusiaan di Indonesia pada periode 1965 (International People’s Tribunal 1965) mulai digelar di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11).

Dilansir dalam situs resminya, 1965tribunal.org, duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini ialah Indonesia selaku negara. “Negara Indonesia, khususnya angkatan bersenjata di bawah Jenderal dan Presiden Soeharto, dan pemerintah periode berikutnya beserta milisi di bawah kendalinya.”

Setelah pembunuhan enam jenderal dan satu letnan pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965 oleh Gerakan 30 September (G30S), tulis situs tersebut, kampanye pemusnahan orang dan organisasi yang terkait Partai Komunis Indonesia dilancarkan pemerintah Indonesia.

Kampanye tersebut terdiri dari propaganda kebencian yang bertujuan untuk menggambarkan mereka yang diasosiasikan dengan PKI sebagai ateis, tak bermoral, anti-Pancasila, dan hiperseksual.

IPT 1965 menuding tentara dan milisi di bawah kendali pemerintah telah membunuh ratusan ribu orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, menahan secara ilegal ratusan ribu orang, menjadikan mereka objek siksaan termasuk kekerasan seksual, menerapkan kerja paksa, melakukan deportasi, dan mencabut paspor mereka tanpa alasan jelas.

“Propaganda kebencian ini terus berlanjut hingga saat ini,” klaim IPT 1965.

Ikuti terus perkembangan pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Akibat aksi-aksi itu, tulis 1965tribunal.org, mereka yang diduga anggota dan simpatisan PKI telah dimusnahkan. Identitas mereka dihancurkan. Sejarah Indonesia ditulis ulang. Sampai saat ini, para korban yang berhasil bertahan dan selamat tetap dibebani stigma.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada PKI dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

Negara Indonesia, tegas IPT 1965, bertanggung jawab atas kasus pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Secara internasional, IPT 1965 menganggap negara Indonesia bertanggung jawab atas “Kejahatan terhadap kemanusiaan.”

IPT 1965 juga turut menuntut Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dengan tuduhan “Kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional karena membantu Indonesia melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.”

(agk)

Saksi Peristiwa 1965 di Belanda Waswas Pulang ke Indonesia

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 16:07 WIB
Saksi Peristiwa 1965 di Belanda Waswas Pulang ke IndonesiaAksi protes atas pembungkaman kebebasan bicara yang ditandai dengan pembatalan sesi diskusi 1965 di Ubud Writers & Readers Festival 2015. (CNN Indonesia/Rizky Sekar Afrisia)

Jakarta, CNN Indonesia — Tim pengacara Indonesia beserta saksi yang mereka bawa untuk dihadapkan pada Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 atau International People’s Tribunal (IPT) 1965, menyadari betul posisi mereka berada dalam bayang-bayang ancaman.

Meski sidang digelar di Den Haag, Belanda, tim yang menamakan diri sebagai “Pengungkap kebenaran peristiwa 1965” merasa waswas dengan nasib mereka saat nantinya kembali ke Indonesia.

“Kami datang jauh-jauh dari Indonesia bukan tanpa menanggung risiko. Sebagai manusia biasa, kami merasa cemas,” kata advokat IPT Todung Mulya Lubis dalam sambutannya di hadapan hakim persidangan IPT 1965 di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11).

“Kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kami ketika pulang dari sini. Sangat mungkin kami dituduh mengeringkan kain kotor di tempat terbuka, memperlihatkan sisi gelap masyarakat dan bangsa kami, dan karenanya kami akan dianggap sebagai pengkhianat,” ujar Todung.

Bukan tak mungkin pula, kata dia, tim IPT 1965 akan diinterogasi oleh otoritas Indonesia, bahkan ditahan.

Simak terus perkembangan sidang ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Kekhawatiran yang dirasakan Todung bersama rombongan koleganya di Belanda bukan tanpa alasan, sebab baru-baru ini di Indonesia, diskusi terkait peristiwa 1965 tak mendapat restu dari pemerintah.

Pemerintah Indonesia bahkan kerap menolak untuk diajak diskusi terbuka mengenai peristiwa 1965. Kalaupun diskusi itu tetap dipaksakan untuk digelar, kata Todung, pemerintah pasti akan langsung melarangnya.

“Itulah yang terjadi dengan perhelatan Ubud Writers & Readers Festival di Bali pekan lalu. Kami merasa cemas karena di negeri yang kami cintai, peristiwa 1965 telah menjadi semacam tabu yang tak layak diperbincangkan,” kata Todung.

Pada UWRF 2015, pemerintah juga melarang pemutaran film The Look of Silence yang berlatar belakang peristiwa 1965 karya Joshua Oppenheimer. Sementara tiga diskusi yang dibatalkan karena tekanan otoritas ialah 1965, Bearing Witness; 1965, Writing On; dan 1965, Bali.

“Bukan berarti tidak ada dari kami yang berusaha memperjuangkan kegiatan itu terlaksana. Bagaimana pun, ujung-ujungnya kami kerap dihadapkan dengan aparat kepolisian, dan juga tidak menutup kemungkinan dengan kelompok yang menamakan diri ‘antikomunis’,” ujar Todung.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya. (agk)

 

Menyaksikan Sidang 1965 di Beranda Rakyat

Abraham Utama, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 19:41 WIB
Menyaksikan Sidang 1965 di Beranda RakyatRuangan kerja Museum Jenderal Besar AH Nasution di Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia — Pengadilan Rakyat Internasional untuk Tragedi 1965 resmi dimulai di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11). Meski berjarak ribuan kilometer, sekelompok masyarakat sipil dan penyintas turut menyaksikan sidang tersebut secara langsung dari Indonesia.

Di Jakarta, nonton bareng sidang bertajuk International People’s Tribunal (IPT) 1965 itu digelar di Beranda Rakyat. Ruangan tersebut berada di Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Steering Committee IPT 1965, Dolorosa Sinaga, mengatakan melalui sidang rakyat ini kelompoknya ingin mendorong kepedulian masyarakat internasional terhadap Tragedi 1965.

Dengan dukungan itu, mereka dapat membantu kelompok masyarakat sipil Indonesia menyuarakan ekses peristiwa berdarah itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jika target mereka tercapai, PBB nantinya akan mengeluarkan resolusi yang secara khusus mendesak pemerintah Indonesia menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia itu. Resolusi diyakini akan menjadi dorongan moral bagi pemerintah.

Lebih dari itu, kata Dolorosa, IPT 1965 merupakan upaya melahirkan pemikiran baru bagi generasi muda Indonesia. “Ini adalah landasan bagi generasi muda untuk berjalan ke depan. Selama ini mereka sudah terkooptasi rekayasa politik Orde Baru,” ucapnya.

Mantan Dekan Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta itu berkata, masyarakat Indonesia telah lama hidup dalam ketakutan dan tidak mempunyai pijakan sejarah yang benar.

“Ini yang harus didorong. Seharusnya kita seperti generasi muda Jerman yang mau menerima sejarah kelam bangsanya,” tutur Dolorosa.

Acara nonton bareng di Beranda Rakyat dihadiri beberapa penyintas atau korban yang berhasil bertahan, baik mereka yang secara langsung terdampak Tragedi 1965 maupun keturunan para korban pelanggaran HAM pada periode itu.

Melalui grup Facebook, para penggagas film Jagal (The Act of Killing) dan Senyap (The Look of Silence) karya Joshua Oppenheimer itu menyediakan tautan bagi masyarakat umum untuk menyaksikan Sidang Rakyat 1965 secara langsung.

Tautan tersebut terhubung ke situs YouTube. Kelompok penyintas di beberapa daerah di Indonesia juga menyaksikan Sidang Rakyat Internasional 1965 dengan memanfaatkan tautan itu.

Ikuti terus perkembangan pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Dalam pengadilan rakyat internasional itu, pemerintah Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penganiayaan serta penghilangan paksa terhadap orang-orang yang dianggap berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia.

Sidang ini merupakan inisiatif para penyintas kejahatan kemanusiaan 1965 yang didukung aktivis HAM, pegiat seni, jurnalis hingga cendekiawan.

Wacana sidang rakyat internasional untuk Tragedi 1965 dimulai dari diskusi yang digagas pembuat film Jagal, Joshua Oppenheimer. Diskusi itu berlangsung di Den Haag pada 22 Maret 2013.

(agk)

Ikuti Sidang 1965, Todung Mulya Lubis Siap Dicap Pengkhianat

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Selasa, 10/11/2015 17:10 WIB
Ikuti Sidang 1965, Todung Mulya Lubis Siap Dicap PengkhianatPengacara Todung Mulya Lubis. (REUTERS/Beawiharta)
Jakarta, CNN Indonesia — Tim Pengungkap Kebenaran Peristiwa 1965 di Belanda menyadari posisi mereka saat ini berada di balik bayang-bayang ancaman. Namun bagi mereka tak ada cara selain menempuh Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal demi mengungkap fakta di balik tragedi 1965.

Advokat International People’s Tribunal (IPT) 1965 Todung Mulya Lubis bahkan sudah siap menanggung risiko dicap sebagai pengkhianat bangsa.

“Kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kami ketika pulang dari sini. Sangat mungkin kami dituduh mengeringkan linen kotor di tempat terbuka, memperlihatkan sisi gelap masyarakat dan bangsa kami, dan karenanya kami akan dianggap sebagai pengkhianat,” ujar Todung.

Dia menyatakan upaya yang ditempuh Tim Pengungkap Kebenaran Peristiwa 1965 kali ini telah menjadi semacam upaya terakhir yang berkelindan dengan kejaran waktu.

Ikuti perkembangan pengadilan ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR

Di hadapan hakim persidangan di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11), Todung mengingatkan kembali bahwa saat ini sudah banyak korban tragedi 1965 yang telah meninggal dunia. Kalaupun ada saksi hidup yang tersisa, kata Todung, mereka telah sepuh dimakan usia.

“Tak lama lagi akan tiba waktunya bagi mereka yang tersisa. Oleh karena itu, atas nama keadilan, kita mesti menuntaskan persidangan ini dengan harapan bisa menemukan kebenaran yang hakiki,” kata Todung dalam pidato sambutannya yang diterima CNN Indonesia.

Menurut Todung, pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya mengubur fakta di balik peristiwa 1965. Kenyataan bahwa Presiden Joko Widodo enggan melayangkan permintaan maaf, kata Todung, menjadi gelagat nyata yang menegaskan pemerintah Indonesia tak mau lagi berurusan dengan apapun terkait peristiwa 1965.

Melalui IPT 1965, Todung berharap pemerintah RI setidaknya mau mendengar semua kesaksian dan terbuka hatinya untuk kemudian tergugah melakukan rekonsiliasi secara menyeluruh dan meluruskan sejarah.

“Bagaimanapun, hak kemanusiaan perlu dipulihkan, kesalahan harus dikoreksi, dan keadilan mesti ditegakkan,” kata Todung.

Todung menyadari persidangan peristiwa 1965 yang digelar di Pengadilan Rakyat Internasional tidak memiliki kekuatan hukum laiknya pengadilan pada umumnya. Namun, kata Todung, fungsi penegak hukum adalah bersama-sama berupaya mencari kebenaran dan keadilan.

“Sungguh besar harapan kami agar keberanian dan kebijakan Anda (hakim) bisa membawa kami ke pelabuhan, di mana kami bisa berlayar kembali ke rumah dengan berbekal kebenaran dan keadilan di tangan kami,” kata Todung.

Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

(agk)

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: