LARANGAN BAKAR BELUM SENTUH AKAR MASALAH


LARANGAN BAKAR BELUM SENTUH AKAR MASALAH

Ada Faktor Konflik Lahan Berkepanjangan dan Faktor Politis Menjelang Pemilihan Kepala Daerah

Kompas,  5 November 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kesepakatan pemerintah dan enam pemerintah provinsi di Sumatera dan Kalimantan menghapus izin membakar dinilai belum menyentuh akar masalah kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah juga didesak menuntaskan konflik-konflik tenurial di sejumlah daerah.

Warga Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, melintas di sawah, Rabu (4/11). Warga Desa Sungai Bungur terbiasa membuka lahan perkebunan dan persawahan tanpa dibakar. Secara tradisional mereka menebang dan memotong dahan pohon. Meski waktu yang dibutuhkan lebih lama, cara ini ramah lingkungan.KOMPAS/DENTY PIAWAI NASTITIEWarga Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, melintas di sawah, Rabu (4/11). Warga Desa Sungai Bungur terbiasa membuka lahan perkebunan dan persawahan tanpa dibakar. Secara tradisional mereka menebang dan memotong dahan pohon. Meski waktu yang dibutuhkan lebih lama, cara ini ramah lingkungan.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengatakan, izin membakar lahan, baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hingga aturan di bawahnya, termasuk Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat Kalimantan Tengah, semula untuk melindungi praktik masyarakat adat yang turun-temurun menerapkan sekat bakar.

“Jika ingin melarang bakar lahan, pemerintah harus siapkan solusi bagi masyarakat mengelola lahan efektif tanpa bakar. Apakah pemerintah siap?” ujar Abdon, Rabu (4/11).

Menurut dia, kerusakan gambut yang berimbas pada meluasnya kebakaran tahun ini diakibatkan masifnya pembukaan kanal untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman industri di rawa gambut. Semestinya, penataan areal korporasi itu yang dilakukan. Penelusuran AMAN, sebagian besar sebaran api ada pada wilayah konflik antara perusahaan dan masyarakat.

Di Jakarta, Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo membuka rapat kabinet terbatas mengenai tindak lanjut penanganan kebakaran hutan dan lahan. Presiden memerintahkan jajarannya mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang memberi ruang bagi pembakaran hutan dan lahan. Semua perizinan dan konsesi, terutama konsesi di lahan gambut, akan dikaji ulang.

Dalam rapat itu, Presiden medapat laporan terkini soal titik panas yang berkurang, yaitu 53 titik di Sumatera dan 124 titik di Kalimantan. Sebelumnya, terdapat lebih dari 1.000 titik panas di dua wilayah itu. “Momentum ini terus akan kita gunakan. Kita akan fokus pencegahan,” kata Presiden.

Peraturan perundangan yang dimaksud meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan gubernur. Presiden juga menegaskan instruksinya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak memberikan izin baru di lahan gambut.

Terkait pengelolaan rawa gambut di masa depan, Presiden berpandangan, diperlukan penanganan khusus institusi, badan, atau satuan tugas yang akan dibentuk lewat peraturan presiden. Harapannya, institusi itu bergerak cepat. “Jangan sampai musim kering datang lagi, kita belum bergerak apa-apa,” ujarnya.

Lahan gambut di Tanah Air juga perlu dipetakan sehingga kubah-kubah gambut dilindungi sebagai tempat cadangan air. Zona konservasi rawa gambut juga perlu segera direstorasi dengan tanaman adaptif, seperti sagu, rotan, dan tanaman hutan rawa.

Kaji ulang regulasi

content

Menyangkut pengkajian ulang sejumlah peraturan, Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan, ketentuan dalam UU No 32/2009 merupakan salah satu yang perlu direvisi. Namun, bentuk revisinya belum diputuskan. Peraturan lain yang perlu dikaji adalah UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. UU ini perlu ditambahkan formulasi pembakaran hutan sebagai salah satu bentuk perusakan hutan.

Di luar itu, ada PP, peraturan menteri, hingga pergub yang perlu dikaji ulang. Pergub yang mengatur pembakaran lahan di Kalimantan Tengah, misalnya, sudah dicabut gubernur. Peraturan serupa juga dijumpai di Riau dan Kalimantan Barat, diharapkan segera dicabut. “Kita tidak bisa main-main karena pertengahan Februari sudah panas dan ada potensi titik panas lagi. Harus hati-hati,” kata Siti.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengusulkan, Peraturan Kepala BNPB tentang Prosedur Operasi Standar Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan diangkat jadi peraturan pemerintah. Dengan itu, penerapan prosedur itu lebih berkekuatan hukum.

Ketua Tim Peneliti Pemanfaatan Lahan untuk Pencegahan Kebakaran Lahan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya Momon Sodik Imanudin mengatakan, kemiskinan warga di sekitar konsensi perusahaan adalah akar utama pemicu kebakaran. Lahan-lahan berkonflik yang ditelantarkan perusahaan perlu segera diambil alih pemerintah untuk dikelola bersama dengan masyarakat dan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. “Pembakaran gambut memang perlu dilarang. Namun, tidak serta-merta seluruhnya dilarang dibakar,” ujarnya.

Menurut Momon, pembukaan lahan dengan membakar sudah kultur masyarakat dan bagian kearifan lokal pedesaan. Dari penelitian di lima kecamatan, sumber kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel, akar masalah tahun ini sama, yaitu konflik di lahan tidur dan kemiskinan warga desa berbatasan langsung dengan lahan konsesi HTI.

Korban tewas

Di Palembang, Sumsel, satu anak balita dilaporkan meninggal setelah dirawat di rumah sakit hampir satu bulan dengan gejala awal batuk, pilek, dan demam. Fadila Rahma, bayi berusia satu tahun enam bulan, meninggal, Selasa (3/11) pagi. Kejadian itu menambah panjang korban meninggal yang diduga dipicu atau diperparah paparan kabut asap.

Dengan demikian, enam anak balita terdata meninggal di Sumsel selama kabut asap melanda. Sebelumnya, Husen, Arika, Latifah, Darent, Bilfaqih, dan Fadila.

Terkait kejadian terakhir, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nurainy mengatakan, bayi itu menderita pneumonia diikuti meningitis atau radang otak. “Anak ini juga terlambat dibawa berobat karena sudah beberapa hari sakit. Kami mengimbau, di tengah kondisi kemarau panjang sekarang, saat anak sakit segeralah dibawa berobat,” katanya.

KOMPASTVKebakaran hutan dan lahan gambut di Wilayah Sumatera dan Kalimantan, menyeret nama sejumlah korporasi besar. LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sempat melakukan laporan adanya dugaan perusahaan dibalik kebakaran hebat di hutan dan lahan.

Sejak kabut asap melanda, Juli-Oktober, penderita ISPA di Sumsel tercatat 118.395 orang.

Penanganan hukum

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan progres penanganan sekitar 50 kasus hukum pembakaran hutan dan lahan. Berkas kasus pembakaran yang melibatkan tersangka perseorangan sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Adapun kasus yang melibatkan perusahaan baru ada satu yang siap.

Peneliti pada Center for International Forestry Research (Cifor) Bayuni Shantiko menyatakan, aturan baru melarang membakar lahan tidak otomatis menyelesaikan masalah. Dalam kasus-kasus kebakaran, pihaknya mendapati besarnya keterlibatan oknum pemerintah, perusahaan, bahkan penegak hukum.

Kesimpulan itu diperoleh dari penelitian selama 10 bulan di sejumlah kawasan di Riau, seperti di Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Dumai.

Modus lain yang terjadi yang diperoleh tim dari Cifor adalah tren kebakaran hutan selalu meningkat ketika menjelang Pemilihan Kepala Daerah. Tahun 2015, kebakaran banyak terjadi di daerah-daerah yang siap menggelar pilkada serentak akhir tahun.

Di Singapura, Anderson Tanoto, pimpinan Raja Garuda Mas Indonesia, korporasi raksasa perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, mengharapkan pemerintah bertindak tegas dengan menangkap setiap pelaku pembakaran.

Namun, terkait temuan lokasi pembakaran hutan yang kini ditanami sawit, pihaknya telah berhenti ekspansi setelah memiliki 100.000 hektar lahan inti, 49.000 hektar lahan plasma, dan 11.000 hektar lahan petani plasma swadaya.

Pihaknya menyanggupi menyediakan peralatan bagi masyarakat sekitar konsesi yang berniat membuka lahan sehingga praktik pembakaran dapat dihindari.

(WHY/ICH/IRE/ITA/SAH/ESA/DKA/DNA/IAN)

1 comment so far

  1. Badai Tua on

    1. Pergub berdsr pengalaman kearifan lokal visioner, lahan terbakar krn perbuatan LIAR tak mengindahkan Pergub. Pemda dibiarkan sendirian mengendalikan kebakaran dgn Pergub. ADa msalah cari kambing h.
    2. Masy lokal tahu lahan gambut tak produktif, sblm ada proyek pemerintah, tak ada orang lokal mau buka lahan gambut. Kanalisasi 4000 Km proyk 1 Juta Ha Lahan Gambut Kalteng dilakukan sekali pukul tanpa uji coba skala kecil melalui demplot, krn tebang pohon utk mengeluarkan logs kayu. L gambut tebang kayu tak bisa dgn alat berat krn amblas. Maka kanal utk bawa logs.
    3. Kanalisasi mengeringkan lahan gambut kemarau media api terbaik.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: