BAGIR: SURAT EDARAN KEBENCIAN TAK PERLU & KOMENTAR ROESLAN

“Saya prihatin dengan adanya surat edaran. Surat itu memang isinya agar berhati-hati menyebarkan kebencian. Namun surat itu tentu ada anak kalimatnya. Anak kalimatnya adalah kalau menyebarkan kebencian berarti ada tindakannya. Ini kan bahaya,” kata Bagir

Bagir: Surat Edaran Kebencian Tak Perlu
Selasa, 3 November 2015 | 6:47

[JAKARTA] Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan menyayangkan adanya surat edaran (SE) dari kepolisian yang berisi pelarangan penyebaran kebencian.

Menurutnya, SE itu tidak perlu karena ukuran seseorang menyebarkan kebencian atau tidak sangat sulit diukur. Aturan itu bisa dipakai seseorang, sekelompok orang dan terutama penguasa untuk menekan dan memenjarakan orang secara mudah.

“Saya prihatin dengan adanya surat edaran. Surat itu memang isinya agar berhati-hati menyebarkan kebencian. Namun surat itu tentu ada anak kalimatnya. Anak kalimatnya adalah kalau menyebarkan kebencian berarti ada tindakannya. Ini kan bahaya,” kata Bagir dalam acara Silahturami Pers Nasional di gedung TVRI, Jakarta, Senin (2/11).

Silahturami sebagai persiapan menyambut Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh bulan Februari 2016.

Bagir yang hadir pada acara itu sebagai Ketua Dewan Pers menjelaskan pada zaman kolonial Belanda, pasal-pasal seperti larangan menyebarkan kebencian itu memang ada.

Zaman itu, yang paling mendapat korban adalah lembaga pers. Pada saat itu, ada banyak lembaga pers ditutup karena dianggap menyebarkan kebencian.

Dia mempertanyakan apakah mau kembali ke zaman kolonial tersebut. Dia berpendapat tidak perlu karena sekarang ini sudah zaman demokrasi. Setiap orang bebas berbicara.

“Kalau memang dia menyebarkan fitnah, ya tinggal diproses. Kan ada aturannya. Jangan orang menyatakan pendapat lalu dipenjara. Kemana makna demokrasi kalau seperti itu,” tegasnya.

Dia mengemukakan jika pejabat publik dikritik, dihujat dan di caci-maki, itu harus diterima. Alasannya kondisi itu sebagai risiko pejabat publik. Jangan menjadi pejabat publik kalau takut dikritik atau dicerca.

“Di media sosial sekalipun tidak masalah. Orang kritik, hujat dan sebagainya, ya risiko pejabat publik. Sejauh masalah kebijakan yang dikoreksi. Kalau ada fitnah, ya tinggal pakai saja aturan yang ada,” ujarnya. [R-14/L-8]
http://sp.beritasatu.com/home/bagir-surat-edaran-kebencian-tak-perlu/100638

——-

Peraturan yang tak terbatas makna dan definisinya hanya dapat ditemukan dalam masyarakat yang dikendalikan oleh rezim totaliter, karena hukum sepenuhnya adalah milik sang penguasa. Di negara demokrasi hal ini tidak boleh terjadi. Surat Edaran ini dapat menjadi pemantik bagi kriminalisasi kekuasaan atas perbedaan-perbedaan kecil yang timbul di dalam masyarakat.

Penanganan Ujaran Kebencian
Surat Edaran Hate Speech Ancam Masyarakat Sipil
Selasa, 3 November 2015 09:05 WIB

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Fajlurrahman Jurdi menganggap surat edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti bisa mengancam masyarakat sipil.

Hal ini dia sampaikan karena kata Hate Speech (Ujaran Kebencian) dalam Surat Edaran Kapolri bernomor SE/06 /X/2015 tidak memiliki makna yang jelas, dan tidak memiliki batasan yang pasti.

Berikut penjelasan hukum Fajrulrahman Jurdi terkait surat edaran hate speech:

Surat edaran ini hanya merujuk pada ketentuan UU yang sudah ada, seperti Pasal 156 KUHP yg berbunyi..” perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan…”juga pasal 157 KUHP yang mengulang kata-kata….”perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan”.

Di dalam pasal 210 KUHP yang mengatur soal “penyerangan kehormatan seseorang” tidak ada kata “kebencian” yang dapat ditemukan, atau dengan kata lain yang masih trend saat ini adalah pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur di dalam pasal 311 KUHP.

Kata “kebencian” ini ditemukan lagi di dalam Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada kata-kata…” menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu…”.
http://www.tribunnews.com/regional/2015/11/03/surat-edaran-hate-speech-ancam-masyarakat-sipil

Begitu juga Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, ditemukan kata-kata ..” menunjukkan kebencian ataurasa benci kepada orang lain..”

Namun kata-kata ujaran kebencian adalah reproduksi insititusi kepolisian sendiri. Mungkin niatnya baik, namun ini bisa menjadi ancaman bagi masyarakat sipil.

Peraturan yang tak terbatas makna dan definisinya hanya dapat ditemukan dalam masyarakat yang dikendalikan oleh rezim totaliter, karena hukum sepenuhnya adalah milik sang penguasa. Di negara demokrasi hal ini tidak boleh terjadi. Surat Edaran ini dapat menjadi pemantik bagi kriminalisasi kekuasaan atas perbedaan-perbedaan kecil yang timbul di dalam masyarakat.

Kapolri tidak memikirkan efek meluas yang ditimbulkan oleh surat Edaran ini. karena tafsir “Ujaran Kebencian” yang tidak memiliki batasan dapat membawa masyarakat pada dua kemungkinan:

Pertama, mereka akan takut untuk berpendapat dan mengungkap “rasa kesal” mereka pada institusi kekuasaan. Salah-salah berpendapat dapat ditengarai sebagai “Ujaran Kebencian”. Inilah cikal bakal kembalinya despotisme kekuasaan. Hukum direproduksi untuk menutup mulut mereka yang berbeda dan atau yang hendak melakukan kritik pada kekuasaan.

Kedua, masyarakat akan diperhadapkan satu sama lain. Bagi yang memiliki uang dan kekuasaan, hukum dapat mereka beli dan intervensi. Polisi dapat mereka atur dengan uang dan bisa mereka tekan dengan kekuasaan.

Maka atas nama Surat Edaran yang memiliki makna tanpa batas ini, mereka yang “merasa” Dibenci oleh ucapan dan tulisan seseorang, padahal itu merupakan kritik dan sejenisnya, dapat berhadapan dengan hukum.
http://www.tribunnews.com/regional/2015/11/03/surat-edaran-hate-speech-ancam-masyarakat-sipil?page=2

Jika ini yang terjadi, hukum tidak melahirkan masyarakat beradab, malah akan makin “biadab”.

http://www.tribunnews.com/regional/2015/11/03/surat-edaran-hate-speech-ancam-masyarakat-sipil?page=3

KOMENTAR ROESLAN

 Jadi SE secara hakekat adalah mengarah pada sistem kekuasaan otiriterisme militer, seperi dizamannya orde baru.

Dalam konteks ini kritik terhadap penguasa akan selalu ditanggapi sebagai suatu tidakan kebencian terhadap penguasa, karena penguasa telah menempatkan dirinya ada diatas segala galanya. Atau penguasa telah menempatkan dirinya ada diatas rakyat, dan memandang dirinya sebagai sumber nilai, sedangkan Rakyat dianggap hanya  memiliki nilai guna, sebagai buruh murahan, yang bisa di penjarakan jika mengkritik penguasa. Faktanya penomena penangkapan dan pecekalan terhdap bung Tom Iljas, dan pembredelan majalah Lentera milik para Mahasiswa Salatiga yang membuka sejarah hitam bangsa Indonesia, dalam konteks ini penguasa merasakan adanya kebencian yang dilakukan oleh mahasiswa Salatiga, lalu Lentera dibredel, dan penulisnya dipreisa dll. 

 

Penomena seperti itu mencerminkan adanya krisis persepsi dikalangan penguasa, karena penguasa selalu dihantui oleh sejarah hitam orde baru, sejarah pembantaian 3 juta rakyat yang tak bersalah, sehingga terkena geajala psychopatologische Syndrome, kategori schizophrene Psychosen (paranoide Symptomatik). Sehingga menderita krisis persepsi , dalam menerima dan menaggapi berbagai kritik dari rakyat. Semua kritik ditanggapi sebagai sikap kebencian, itulah sebabnya maka dikeluarkan Surat Edaran Kebencian (SE).

 

Roeslan

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: