TANGGAPAN TERHADAP SURAT EDARAN ‘UJARAN KEBENCIAN’

TANGGAPAN TERHADAP SUEAT EDARAN ‘UJARAN KEBENCIAN’

SE Ujaran Kebencian Kapolri Itu Cara Lain Kendalikan Demokrasi
Kamis, 5 November 2015 — 5:46 WIB

https://i0.wp.com/poskotanews.com/cms/wp-content/uploads/2015/11/ucha-nov-1505-700x400.jpg

https://i0.wp.com/poskotanews.com/cms/wp-content/uploads/2015/11/ucha-nov-1505-700x400.jpg
PRESIDEN Jokowi pernah berencana hidupkan kembali pasal “penghinaan presiden” yang sudah dihapus MK, tapi ditolak banyak kalangan. Tiba-tiba Kapolri Badrodin Haiti terbitkan SE (surat edaran) Ujaran Kebencian. Isinya, barang siapa menyebar kebencian di medsos dan media massa, bisa dituntut secara hukum.
Jangan-jangan ini agenda terselubung pemerintah untuk mengendalikan demokrasi, sekaligus menindak para pelaku penghinaan Kepala Negara.
Jaman Orde Baru pers yang terlalu berani mengritik pemerintah, dikendalikan lewat pencabutan SIUPP. Selesailah sudah itu koran. Tapi setelah era reformasi, tak bisa lagi cara-cara itu, karena tanpa SIUP-pun orang sudah bisa bikin penerbitan. Maka bila dulu SIUPP bisa diperjual-belikan, kini sudah tidak laku lagi.
Makanya kini pers termasuk media elektronik, tak takut-takut lagi mengkritik pemerintah. Jika pemerintah tidak terima, bisa menuntutnya lewat pasal-pasal KUHP dan UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik). Bahkan pasal penghinaan presiden yang bisa menuntut pelakunya secara hukum, sudah dibatalkan MK. Karenanya SBY dulu hanya bisa mengeluh ketika pendemo menghujat Presiden RI itu secara keterlaluan.
Rupanya Jokowi juga khawatir bahwa dirinya akan bernasib seperti SBY. Tapi sayang, niatnya untuk menghidupkan pasal “penghinaan presiden” ditentang banyak kalangan. Tapi presiden kan punya kuasa. Lewat Kapolri lah kemudian dikeluarkan SE tentang Ujaran Kebencian. Intinya, barang siapa menyebar kebencian lewat media sosial dan media masa, bisa dituntut.
Kesannya memang umum, tapi di situ soal penghinaan pada presiden juga bisa masuk. Maka banyak kalangan yang mencurigai, bahwa Presiden Jokowi hendak mengendalikan demokrasi. Tak bisa lagi mencabut SIUPP, dengan cara lain pun ditempuh, sehingga terbitlah SE Ujaran Kebencian itu.
Tapi menurut pihal IPW (Indonesia Polisi Watch), SE Ujaran Kebencian itu merupakan bentuk pekerjaan mubazir Kapolri. Ngapain capek-capek bikin SE semacam itu, karena soal penghasutan dan penyebaran kebencian termasuk pencemaran nama baik, baik di koran maupun medsos, sudah bisa dicover pasal-pasal KUHP dan UU ITE. — gunarso ts
http://poskotanews.com/2015/11/05/se-ujaran-kebencian-kapolri-itu-cara-lain-kendalikan-demokrasi/


Ketua DPR Dukung Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian
By Gerardus Septian Kalis
Liputan6 .com , on 02 Nov 2015 at 17:42 WIB

(Dok : Liputan6.com)
(Dok : Liputan6.com)
Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri untuk menangani ujaran kebencian (hate speech). Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 ini telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, surat edaran yang dikeluarkan Kapolri merupakan hal baik yang harus didukung agar bisa segera dilaksanakan.
“Tentu (Surat Edaran) memberikan faedah baik sehingga kita harapkan bisa terlaksana secepatnya,” ujar Setya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Dia mengatakan, terkait pasal-pasal yang terdapat dalam surat edaran, dia menyarankan harus berpihak pada semua lapisan masyarakat.
“Demi kebaikan, saya rasa semuanya harus menyadari bahwa ini demi kepentingan yang lebih jauh, supaya ini bisa terlaksana dan tentu akan memberikan dukungan yang baik juga buat kepentingan penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat,” ujar Setya.
Dia juga yakin bahwa kepolisian sudah dengan matang memikirkan sebelum memutuskan untuk mengeluarkan surat edaran tersebut.
“Tentu ini betul-betul telah diperhitungkan Kapolri beserta jajarannya sehingga ini bisa selesai,” pungkas Setya. (Ado/Sun)
Ahok: Demo Boleh, Tapi Harus Sesuai Aturan
By Putu Merta Surya Putra
Liputan6.com, on 31 Okt 2015 at 23:24 WIB


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Ahmad Romadoni)
Liputan6.com, Jakarta – Aksi massa atau demo pada Jumat 30 Oktober 2015 kemarin menjadi perhatian masyarakat. Sebab, demo itu menjadi kisruh lantaran massa menolak dibubarkan aparat keamanan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun angkat bicara. Menurut dia, tidak ada yang melarang masyarakat untuk melakukan demo, tapi sesuai dengan aturan, terutama lokasi demo. Semuanya telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum.
“Sebetulnya lokasi demo itu sudah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. Di situ sudah diatur dekat Istana enggak boleh. Dekat rumah sakit enggak boleh. Dekat rumah ibadah, sekolah enggak boleh. Tempat yang dianggap VVIP enggak boleh. Termasuk waktunya sudah jelas tidak boleh melebihi jam 18.00 WIB,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Sabtu (31/10/2015).
Ahok pun menegaskan, selama ini dirinya tidak melarang orang berdemo. Dia hanya merujuk pada aturan yang ada.
“Saya bukan membatasi orang demo loh. Kalau dibilang membatasi, berarti undang-undang itu membatasi orang demo dong. Kan di sana dicantumkan sebenarnya,” tegas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menyatakan bahwa dirinya telah mengakomodir dengan memberikan solusi tentang tempat berdemo yang sesuai aturan.
“Kamu (pendemo) sukanya kan datang ke Istana, atau ke Wakil Presiden atau (kantor) Gubernur. Makanya kita carikan yang terdekat. Sebenarnya bukan menyediakan lokasi, (tapi diakomodir). Gimana caranya? Ya dorong ke Monas bagian selatan. Itu saja,” pungkas Ahok.
Dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 9 ayat 2 menyebutkan penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional, serta pada hari besar nasional. (Ado/Ali)

Isi Surat Edaran Kapolri untuk Perbuatan Menghina dan Menghasut
By Moch Harun Syah
on 02 Nov 2015 at 07:56 WIB

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Liputan6.com, Jakarta – Warga masyarakat saat ini sudah tidak bisa sembarangan mencela atau menghasut orang atau kelompok lain sesuka hatinya. Ini karena Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri untuk menangani ujaran kebencian (hate speech) tersebut.

Surat Edaran hate speech ber-Nomor SE/06/X/2015 itu ditandatangani pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.

Pada salinan SE yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, disebutkan persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Bentuk, Aspek dan Media Hate Speech

Pada Nomor 2 huruf (f) SE disebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
1. Penghinaan.
2. Pencemaran nama baik.
3. Penistaan.
4. Perbuatan tidak menyenangkan.
5. Memprovokasi.
6. Menghasut.
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
1. Suku.
2. Agama.
3. Aliran keagamaan.
4. Keyakinan atau kepercayaan.
5. Ras.
6. Antargolongan.
7. Warna kulit.
8. Etnis.
9. Gender.
10. Kaum difabel.
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
1. Dalam orasi kegiatan kampanye.
2. Spanduk atau banner.
3. Jejaring media sosial.
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi).
5. Ceramah keagamaan.
6. Media masa cetak atau elektronik.
7. Pamflet.

Pada huruf (i) disebutkan, dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa
Prosedur Polisi Tangani Hate Speech

Adapun pada nomor 3 SE diatur pula prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada hate speech agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas.

Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.

Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Ketiga, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan.

Tindakan itu antara lain memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat, melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian, mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian, mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Terakhir, jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara.

Juga dikenakan Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Aturan ini mulai berlaku sejak Surat Edaran tersebut ditandatangani.
Kepala Bareskrim Komjen Anang Iskandar mengatakan, siap melaksanakan aturan baru tersebut. “Siap, kita kan punya cyber, subdit cyber. Bisa menjangkau seluruh Indonesia, makanya kita laksanakanlah,” kata Anang, Senin (2/11/2015). (Sun/Bob)

Wakil Ketua DPR: Surat Edaran Kapolri Tak Berkekuatan Hukum
Surat Edaran Hate Speech
By Gerardus Septian Kalis
Liputan6.com, on 03 Nov 2015 at 13:27 WIB

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. (dpr.go.id)

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. (dpr.go.id)
Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, Surat Edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian di media sosial harus mengacu peraturan perundang-undangan di atasnya.

“Kekuatan hukumnya berada di bawah, sehingga harus melakukan harmonisasi dari peraturan perundangan di atasnya. Surat edaran itu tidak punya kekuatan hukum untuk menuntut seseorang, yang menuntut seseorang adalah pasal yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, dia melanggar Undang-Undang atau KUHP,” ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Selasa (3/11/2015).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, surat edaran merupakan alat yang digunakan Polri kepada jajaran di bawahnya. Sehingga apabila seseorang melanggar aturan yang tertuang dalam surat edaran, yang bersangkutan tidak bisa dituntut hukuman pidana.
Baca Juga
• MPR: Sejak Media Sosial Berkembang, Masyarakat Suka Menghujat
• Ketua DPR Dukung Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian
• Polri Keluarkan Surat Ujaran Kebencian, Ini Tanggapan Anggota DPR
“Kalau seseorang melanggar surat edaran terus dituntut 5 tahun atau tahun 10 tahun, tidak seperti itu aturannya kalau melanggar surat edaran. Kalau melanggar UU di atasnya itu bisa saja,” kata dia.

“Surat edaran ini tata urutan perundang-undanganya adalah di tingkat pelaksanaan. Konstruksi hukumnya tentunya di bawah. Jadi tidak kuat, karena untuk itu tidak bisa dijadikan alasan untuk, misalnya melanggar pasal ini dituntut sekian tahun. Itu tidak boleh,” pungkas Agus.

Surat Edaran hate speech atau ujaran kebencian Nomor SE/06/X/2015 itu ditandatangani Kapolri pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.
Isi Surat Edaran Kapolri
Pada salinan surat yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, disebutkan persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pada Nomor 2 huruf (f) SE disebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
1. Penghinaan.
2. Pencemaran nama baik.
3. Penistaan.
4. Perbuatan tidak menyenangkan.
5. Memprovokasi.
6. Menghasut.
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
1. Suku.
2. Agama.
3. Aliran keagamaan.
4. Keyakinan atau kepercayaan.
5. Ras.
6. Antargolongan.
7. Warna kulit.
8. Etnis.
9. Gender.
10. Kaum difabel.
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
1. Dalam orasi kegiatan kampanye.
2. Spanduk atau banner.
3. Jejaring media sosial.
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi).
5. Ceramah keagamaan.
6. Media masa cetak atau elektronik.
7. Pamflet.

Pada huruf (i) disebutkan, dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.
(Rmn/Mut)

Dua Tokoh Ini Anggap Surat Edaran Kapolri Jadi Ancaman Demokrasi
By Nasuri
Liputan6.com, on 04 Nov 2015 at 17:00 WIB

Ketua Umum Peradi, Luhut Pangaribuan (kanan) saat diskusi di Kantor LBH, Jakarta, Rabu (4/11/2015). Luhut menjelaskan munculnya SE ini dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat untuk membatasi kebebasan berekspresi (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Umum Peradi, Luhut Pangaribuan (kanan) saat diskusi di Kantor LBH, Jakarta, Rabu (4/11/2015). Luhut menjelaskan munculnya SE ini dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat untuk membatasi kebebasan berekspresi (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Mantan Menkumham, Amir Syamsuddin saat diskusi di Kantor LBH, Jakarta, Rabu (4/11/2015). Amir menilai surat edaran Kapolri tentang ujaran kebencian di media sosial tidak perlu dikeluarkan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Umum Peradi, Luhut Pangaribuan (tengah) saat diskusi di Kantor LBH, Jakarta, Rabu (4/11/2015). Luhut menjelaskan munculnya SE ini dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat untuk membatasi kebebasan berekspresi (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Suasana diskusi tentang ujaran kebencian di media sosial, Jakarta, Rabu (4/11/2015). Surat edaran Kapolri ini dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berdemokrasi (Liputan6.com/Faizal Fanani)
PKS: Jangan Sampai Surat Kapolri Bungkam Kritik ke Pemerintah
Liputan6.com, on 04 Nov 2015 at 08:25 WIB

Presiden PKS Muhamad Sohibul Iman (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Presiden PKS Muhamad Sohibul Iman (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Liputan6.com, Jakarta- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan sangat menghargai kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.
Namun, dia mengatakan kebijakan tersebut jangan sampai membungkam kebebasan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.

“Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa kebebasan untuk berbicara, memberi kritik dan sebagainya harus benar-benar dijaga,” ujar Sohibul Iman dalam siaran persnya, Kamis (4/11/2015).
Sohibul menyadari adanya kebebasan berbicara yang cenderung membangkitkan kebencian-kebencian tidak sesuai dengan alam demokrasi. Hanya menurutnya, yang jadi persoalan adalah bagaimana memilah ujaran yang bernada kebencian dan tidak.
“Nanti di dalam forum di DPR akan menjadi pembicaraan, kami memiliki sikap seperti apa dalam hal itu. Jangan sampai nanti ada kesan tidak ingin dikritik, kemudian sedikit-sedikit menganggap itu sebagai ‘hate speech’,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
Menurut dia, kritik yang disampaikan jika sesuai ukurannya justru sangat menyehatkan bagi pemerintah. Pada akhirnya, nanti publik melihat penebar kebencian.
“Kritik itu kalau pas ukurannya, seperti vitamin yang sangat menyehatkan. Kalau ada yang overdosis, sebetulnya itu akan hilang sendirinya. Larut,” kata imbuh Sohibul Iman.
Baca Juga
• Isi Surat Edaran Kapolri untuk Perbuatan Menghina dan Menghasut
• Ahok Sepakat Surat Edaran Kapolri soal Ujaran Kebencian
Isi Surat Kapolri
Pada salinan surat yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, disebutkan persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Pada Nomor 2 huruf (f) SE disebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
1. Penghinaan.
2. Pencemaran nama baik.
3. Penistaan.
4. Perbuatan tidak menyenangkan.
5. Memprovokasi.
6. Menghasut.
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.
Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
1. Suku.
2. Agama.
3. Aliran keagamaan.
4. Keyakinan atau kepercayaan.
5. Ras.
6. Antargolongan.
7. Warna kulit.
8. Etnis.
9. Gender.
10. Kaum difabel.
11. Orientasi seksual.
Pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
1. Dalam orasi kegiatan kampanye.
2. Spanduk atau banner.
3. Jejaring media sosial.
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi).
5. Ceramah keagamaan.
6. Media masa cetak atau elektronik.
7. Pamflet.
Pada huruf (i) disebutkan, dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa. (Nil/Bob)
Related News

Yusril Sebut Surat Edaran Kapolri Tak Kebiri Demokrasi
Wakil Ketua DPR: Surat Edaran Kapolri Tak Berkekuatan Hukum

Polri Keluarkan Surat Ujaran Kebencian, Ini Tanggapan Anggota DPR
• Apresiasi SE Kapolri, Cak Imin Minta Ada Mediasi Sebelum Pidana
• Isi Surat Edaran Kapolri untuk Perbuatan Menghina dan Menghasut
• Pasal ‘Zombie’ Penghinaan Presiden?
• Menteri Yasonna: Usulan Pasal Penghinaan Presiden Sejak Era SBY
• Imparsial: Bahaya Kalau Partisipasi Masyarakat Diancam Pidana
• DPR Pertanyakan Usulan Melegalkan Hukuman Cambuk di Pesantren

Yusril Sebut Surat Edaran Kapolri Tak Kebiri Demokrasi
By Nafiysul Qodar
Liputan6.com, on 04 Nov 2015 at 08:22 WIB

Yusril Ihza Mahendra. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Yusril Ihza Mahendra. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Liputan6.com, Jakarta – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra turut mendukung Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti terkait hate speech atau ujaran kebencian. Sebab, SE Kapolri itu tidak akan mengganggu praktik demokrasi di Indonesia.

“Tidak (mengebiri demokrasi). Kan ini sudah dijelaskan bahwa sudah ada di KUHP. Misalnya ucapan menghasut, menyebarkan kebencian, semua sudah ada di KUHP,” ucap Yusril di kantornya kawasan Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa, 3 November 2015.

Menurut mantan Menteri Kehakiman dan HAM era Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri tersebut, Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 itu bukan sebagai norma pengaturan perundangan. SE Kapolri itu hanya berlaku di internal kepolisian untuk menangani pelanggaran ujaran kebencian.
Baca Juga
• Isi Surat Edaran Kapolri untuk Perbuatan Menghina dan Menghasut
• Ketua DPR Dukung Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian

“Ini sama sekali bukan menciptakan norma peraturan perundangan. SE berlaku internal kepada polisi. Jadi kalau ada tindakan seperti itu polisi jangan membiarkan. SE ini agar polisi aware bagaimana mengambil langkah hukumnya,” tutur Yusril yang juga merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

Mantan Menteri Sekretaris Negara era Susilo Bambang Yudhoyono itu melihat tidak ada yang istimewa dengan SE Kapolri. Sebab, ujaran kebencian sudah diatur di dalam KUHP sejak lama. “Bagi saya memang tidak ada yang khusus atau istimewa.”
Oleh karena itu, Yusril meminta agar publik tidak terlalu berlebihan merespons SE Kapolri tersebut. Apalagi surat edaran tersebut ditujukan agar seluruh jajaran polisi di Indonesia aware terhadap kasus ujaran kebencian, baik yang ada di media sosial, Internet, spanduk, dan sebagainya.

“Kalau dalam KUHP polisi bisa bertindak jika ada pengaduan. Di sini polisi bisa melakukan tindakan preventif, yakni bagaimana membatasi spanduk tanpa izin. Kemudian pelanggaran di media sosial, ada langkah preventif penyuluhan kepada masyarakat,” ujar Yusril Ihza Mahendra.

Fungsi Tertib Sosial

Juru bicara Forum Intelektual Muda Indonesia Willy Kurniawan menilai Surat Edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian secara substansial tepat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi.

Ia menjelaskan demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal. Sebab, setiap warga negara memiliki kebebasan, tapi haruslah bertanggung jawab.

“Surat edaran Kapolri ini sangat tepat sebagai upaya untuk menjalankan tertib sosial. Kemudahan dalam menyampaikan pendapat di media sosial maupun jejaring internet dan teknologi informasi secara umum sering kali disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan manfaat yang seharusnya didapat,” ujar Willy di Jakarta, Selasa, 3 November 2015.

Willy juga menilai pengaturan ini positif. Terlebih, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) membenarkan upaya pemidanaan terhadap penyebarluasan kebencian dan kebohongan jika memenuhi unsur-unsur yang dimaksud.

“Kita tidak ingin anak-anak remaja, kaum muda, dan masyarakat memanfaatkan teknologi dengan salah dan merugikan orang lain. Sekaranglah saatnya kita menata ulang pranata-pranata sosial yang didalamnya terdapat norma-norma, adat istiadat, maupun budaya-budaya yang selama ini kita jaga,” ujar Willy.

Terakhir ia melihat dengan keluarnya surat edaran ini, jati diri masyarakat yang menjunjung adat ketimuran kembali hidup.

“Untuk itulah kami secara filosofis mendukung terbitnya surat edaran (Kapolri) ini,” ujar Willy Kurniawan. (Ans/Bob)*

Apresiasi SE Kapolri, Cak Imin Minta Ada Mediasi Sebelum Pidana
By Oscar Ferri
Liputan6.com, on 02 Nov 2015 at 14:07 WIB

 Muhaimin Iskandar (Liputan6.com/Andrian Martinus Tunay)

Muhaimin Iskandar (Liputan6.com/Andrian Martinus Tunay)
Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengapresiasi Surat Edaran Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti terkait penyebaran kebencian di media sosial (medsos). Menurut dia, Surat Edaran Kapolri itu dapat mengatasi kegaduhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mulai luntur.

“Ini langkah brilian. Sudah banyak korban berjatuhan,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (2/11/2015).

Cak Imin pun meminta kepada semua unsur masyarakat untuk menyudahi cacian dan makian di media sosial. Hal ini untuk mendukung langkah Kapolri menindak tegas mereka yang menebarkan kebencian.

‎”Mari kita sudahi semua caci maki yang tidak perlu itu dengan mendukung langkah Kapolri untuk menindak mereka-mereka yang melakukan penghinaan berbau suku, ras, agama, dan etnis. Karena, negara ini dibangun atas perbedaan ras, suku, agama, etnik dan adat istiadat‎,” ucap dia.

Baca Juga
• Isi Surat Edaran Kapolri untuk Perbuatan Menghina dan Menghasut
• Ahok Sepakat Surat Edaran Kapolri soal Ujaran Kebencian

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu menambahkan, SE Kapolri jangan dilihat secara dangkal untuk mematikan ruang berekspresi. SE Kapolri, kata dia, harus dilihat bahwa surat itu untuk mengingatkan setiap goresan yang dibuat di media sosial memiliki dampak cukup besar.

Menurut Cak Imin, setiap menuliskan pesan di media sosial harus mempertimbangkan perasaan orang lain saat membaca pesan yang ditulis. Menulis pesan di medsos, lanjut dia, juga tidak harus berbau kebencian dan kemarahan.

“Kritik cerdas dan membangun serta santun akan banyak menyedot pembaca ketimbang pesan yang penuh pelecehan, kemarahan, kedengkian, dan lainnya,” kata Cak Imin.

Meski demikian, Cak Imin tidak setuju jika pelaku penyebar kebencian langsung dikenakan sanksi pidana. Akan lebih baik jika dilakukan terlebih dulu mediasi antara pelaku penyebar kebencian dan objek kebencian, sebelum masuk ke proses hukum.

“Jadi, tindakan pidana merupakan langkah akhir dari penyelesaian hukum. Kalau setiap orang masih bisa diajak bicara sebaiknya dimediasi saja dulu,” ucap Cak Imin. (Nil/Sun)

Fadli Zon: Surat Edaran Kapolri Jangan Bungkam Suara Rakyat
By Gerardus Septian Kalis
Liputan6..com, on 05 Nov 2015 at 06:30 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mendatangi KPK, Jakarta, Senin (12/10/2015). Fadli Zon ingin bertemu dengan pimpinan KPK sebagai President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Liputan6.com, Jakarta – Surat edaran yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengenai ujaran kebencian mempunyai tujuan baik untuk menyikapi berbagai isu yang berkembang di media sosial. Namun, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, surat edaran ini harus memisahkan antara fitnah dan kritik.
“Kalau kritik kita bebas melakukan kritik, yang tidak boleh itu kita memfitnah. Jadi saya kira selama itu bisa dipisahkan dan jangan nanti surat edaran ini menjadi alat politik bagi penguasa untuk membungkam suara-suara di masyarakat,” ucap politikus Partai Gerindra tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 4 November 2015.

Menurut Fadli, sebuah kritik dapat menyehatkan jalannya demokrasi. Selama kebebasan untuk mengkritik tetap ada maka demokrasi tetap masih bisa berdiri.
Baca Juga
• Isi Surat Edaran Kapolri untuk Perbuatan Menghina dan Menghasut
• Yusril Sebut Surat Edaran Kapolri Tak Kebiri Demokras
• Wakil Ketua DPR: Surat Edaran Kapolri Tak Berkekuatan Hukum
“Kita tidak ingin ada suatu pendekatan keamanan seperti masa lalu. Penegakan hukum saja secara normatif dan kalau untuk penegakan hukum kita harus dukung apa yang dilakukan Kapolri, tapi kalau nanti menyimpang bagian dari suatu tekanan untuk melindungi kepentingan politik ini yang harus kita menentang,” pungkas Fadli Zon.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech. Dalam surat edaran yang ditandatangani Kapolri pada 8 Oktober 2015 tersebut, jejaring media sosial menjadi salah satu sarana yang dipantau terkait ujaran kebencian ini.

Sementara aspek yang dianggap dapat menyulut kebencian juga tak terbatas pada suku, agama, ras , etnis dan golongan. Aspek mengenai warna kulit, gender, kaum difabel, hingga orientasi seksual juga menjadi perhatian dalam surat edaran ini. (Ans/Vra)

Kapolri: 180 Ribu Akun Medsos Terdeteksi Sebarkan Hate Speech
By Luqman Rimadi
Liputan6.com,  on 04 Nov 2015 at 18:26 WIB

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Komjen Pol Badrodin Haiti memberikan keterangan pers usai ditetapkan DPR RI melalui Sidang Paripurna sebagai Kapolri, Jakarta, Kamis (16/4/2015). (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Liputan6.com, Jakarta – Setelah Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 mengenai ujaran kebencian (hate speech) diterbitkan, Polisi langsung bergerak cepat memburu para pelaku yang beraksi di dunia maya. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, saat ini pihaknya telah mengantongi 180.000 akun di media sosial yang diduga memuat berbagai bentuk ujaran yang mengandung kebencian. ‎

“Ya (180 ribu akun) itu kita teliti. (sebagian besar) mengarah ke situ,” ujar Badrodin usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Badrodin mengatakan, hampir seluruh akun yang menyebar ujaran kebencian merupakan akun palsu yang ditujukan untuk menyerang dan memprovokasi pihak-pihak tertentu. “Itu anonim, akun anonim. Satu orang bisa punya banyak (akun),” kata dia.

Ia mengaku saat ini telah mengantongi satu nama pembuat ribuan akun palsu tersebut. Saat ini polisi terus memantau dan memburu nama-nama lainnya yang menyebar ajakan kebencian dan tindakan memprovokasi melalui dunia maya.

“Kalau enggak salah baru ada satu. ‎Nanti kan melakukan penelitian. Kontennya juga kita teliti. Motifnya belum ada,” pungkas Badrodin. ‎

Baca Juga
• Isi Surat Edaran Kapolri untuk Perbuatan Menghina dan Menghasut
• Yusril Sebut Surat Edaran Kapolri Tak Kebiri Demokrasi
• Wakil Ketua DPR: Surat Edaran Kapolri Tak Berkekuatan Hukum
Surat Edaran hate speech itu ditandatangani Kapolri pada 8 Oktober 2015 dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.

Pada salinan SE yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, disebutkan persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Kapolri: 180 Ribu Akun Medsos Terdeteksi Sebarkan Hate Speech
By Luqman Rimadi
Liputan6.com, on 04 Nov 2015 at 18:26 WIB

Komjen Pol Badrodin Haiti memberikan keterangan pers usai ditetapkan DPR RI melalui Sidang Paripurna sebagai Kapolri, Jakarta, Kamis (16/4/2015). (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Pada Nomor 2 huruf (f) SE disebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
1. Penghinaan.
2. Pencemaran nama baik.
3. Penistaan.
4. Perbuatan tidak menyenangkan.
5. Memprovokasi.
6. Menghasut.
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
1. Suku.
2. Agama.
3. Aliran keagamaan.
4. Keyakinan atau kepercayaan.
5. Ras.
6. Antargolongan.
7. Warna kulit.
8. Etnis.
9. Gender.
10. Kaum difabel.
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
1. Dalam orasi kegiatan kampanye.
2. Spanduk atau banner.
3. Jejaring media sosial.
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi).
5. Ceramah keagamaan.
6. Media masa cetak atau elektronik.
7. Pamflet.

Pada huruf (i) disebutkan, dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa. (Luq/Mut)

MPR: Sejak Media Sosial Berkembang, Masyarakat Suka Menghujat
By Taufiqurrohman
Liputan6.com, on 03 Nov 2015 at 11:19 WIB

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin. (Istimewa)

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin. (Istimewa)
Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR Mahyudin menyatakan pihaknya menyambut baik Surat Edaran Kapolri soal penyebaran kebencian di media sosial. Sebab menurut dia, perkembangan teknologi melalui media sosial telah membuat karakter bangsa Indonesia yang dulu ramah kini menjadi luntur.

“Saya kira bagus untuk Indonesia, kan Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah,” kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Mahyudin mengatakan, sejak media sosial mulai berkembang di masyarakat dan kuatnya pengaruh globalisasi, ada pergeseran karakter masyarakat Indonesia. “Sekarang suka menghujat. Itu bukan karakter bangsa kita,” kata Mahyudin.
Baca Juga
• Isi Surat Edaran Kapolri untuk Perbuatan Menghina dan Menghasut
• Ketua DPR Dukung Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian

Untuk itu, Politisi Partai Golkar ini mengimbau, sebaiknya masyarakat jangan terburu-buru menghakimi surat edaran Kapolri tersebut sebagai wujud dari kembalinya sistem otoriter Orde Baru (Orba). Sebab, lanjut dia, tujuan dikeluarkannya surat edaran tersebut agar sesama anak bangsa tidak saling menghujat.

‎”Kalau kita lebih bagus melihat sisi positifnya tujuannya baik, tapi kita ini seringnya melihat sisi negatifnya. Terlalu jauh itu dikembalikan ke masa Orba,” tutur dia.

Namun demikian, Mahyudin menilai, perlu ada payung hukum tambahan terkait surat edaran tersebut. Agar ke depan penerapannya bisa maksimal.

“Saya kira bagus, cuma perlu diberikan payung hukum agar lebih kuat. Tapi kan Undang-Undang ITE itu sudah ada terkait penyalahgunaan medsos. Saya kira cukup bagus, untuk menggugah kembali jiwa asli Indonesia ramah tamah,” kata Mahyudin. (Nil/Ali)

Ketua DPR Dukung Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian
By Gerardus Septian Kalis
Liptan6.com,on 02 Nov 2015 at 17:42 WIB
(Dok : Liputan6.com)
(Dok : Liputan6.com)
Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri untuk menangani ujaran kebencian (hate speech). Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 ini telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, surat edaran yang dikeluarkan Kapolri merupakan hal baik yang harus didukung agar bisa segera dilaksanakan.
“Tentu (Surat Edaran) memberikan faedah baik sehingga kita harapkan bisa terlaksana secepatnya,” ujar Setya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Dia mengatakan, terkait pasal-pasal yang terdapat dalam surat edaran, dia menyarankan harus berpihak pada semua lapisan masyarakat.
“Demi kebaikan, saya rasa semuanya harus menyadari bahwa ini demi kepentingan yang lebih jauh, supaya ini bisa terlaksana dan tentu akan memberikan dukungan yang baik juga buat kepentingan penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat,” ujar Setya.
Dia juga yakin bahwa kepolisian sudah dengan matang memikirkan sebelum memutuskan untuk mengeluarkan surat edaran tersebut.
“Tentu ini betul-betul telah diperhitungkan Kapolri beserta jajarannya sehingga ini bisa selesai,” pungkas Setya. (Ado/Sun)

Bamsoet Golkar: Surat Edaran Kapolri Jangan Jadi Alat Politik
By Taufiqurrohman
Liputan 6.com, on 05 Nov 2015 at 10:20 WIB

Sekertaris Frakksi Partai Golkar Bambang Soesatyo saat menghadiri diskusi bertajuk

Sekertaris Frakksi Partai Golkar Bambang Soesatyo saat menghadiri diskusi bertajuk “Setahun Nawacita Jokowi” Jakarta, Sabtu, (17/10). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Liputan6.com, Jakarta- Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech dapat diterima, selama surat edaran itu tidak disalahgunakan sebagai alat politik penguasa. Kemudian, surat edaran itu juga tidak mengekang kebebasan mengemukan pendapat, termasuk mengkritik pemerintah.
Meski begitu, Bambang juga mengaku khawatir surat edaran tersebut berpotensi membangun rasa takut publik untuk mengkritik pemerintah. Sebab, SE Kapolri itu bisa saja dimaknai sebagai bentuk lain dari pendekatan keamanan.
“Untuk membungkam kebebasan masyarakat mengemukakan pendapatnya. Bahkan ada asumsi SE Kapolri itu sebagai bentuk lain dari pasal mengenai larangan menghina Presiden,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini melalui pesan tertulis di Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Baca Juga
• Fadli Zon: Surat Edaran Kapolri Jangan Bungkam Suara Rakyat
• Kapolri: 180 Ribu Akun Medsos Terdeteksi Sebarkan Hate Speech
• Waspadalah, Ada 180.000 Akun Medsos sedang Diburu POLRI
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, agar SE tersebut tidak melumpuhkan prinsip demokrasi. Sehingga sosialisasi SE itu harus intensif agar dipahami semua elemen masyarakat.
“Kapolri dan seluruh jajarannya harus memberi jaminan kepada publik bahwa SE itu tidak menyasar siapa pun yang mengkritik pemerintah,” ujar dia.
Bambang mengatakan, sangat penting bagi Polri untuk membuat rumusan yang jelas dan tegas dalam membedakan makna kritik dengan fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.
“Karena tentu saja publik juga butuh jaminan bahwa SE Kapolri itu tidak akan disalahgunakan sebagai alat politik penguasa dan keluarganya. Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat tinggi lainnya tidak boleh menunggangi SE Kapolri itu untuk membungkam arus kritik dari masyarakat,” kata Bambang. (Nil/Sss)
Unggah Foto Lelucon Polisi di Facebook, Satpam Ini Dijerat UU IT
Liputan6.com, on 03 Nov 2015 at 19:41 WIB

Syahrul terjerat Undang-Undang IT dan terancam kurungan 8 tahun penjara atau denda Rp 2 miliar.
Liputan6.com, Madiun – Seorang satpam bank swasta di Madiun, Jawa Timur, Imelda Syahrul Wahab, berurusan dengan polisi setelah mengunggah foto berjudul info cegatan wilayah Ponorogo di jejaring sosial Facebook, yang menampilkan lelucon dan membuat anggota Polantas Ponorogo Bripda Gorres meradang.

Syahrul terjerat Undang-Undang IT dan terancam kurungan 8 tahun penjara atau denda Rp 2 miliar.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (3/11/2015), Syahrul terjerat Undang-Undang IT dan terancam kurungan delapan tahun penjara atau denda Rp 2 miliar.
Hal serupa pernah dialami MA setahun lalu, ocehannya tentang Presiden Jokowi dan mantan Presiden Megawati, menyeretnya ketahanan Bareskrim Polri. MA bebas setelah Presiden mencabut laporannya.
Larangan ungkapan kebencian kembali bergulir lewat edaran Kapolri, tujuannya untuk menangkal konflik horizontal.
Media sosial baik status Facebook maupun kicauan di Twitter kerap menjadi media ungkapan kebencian. Kini sudah tidak bisa lagi, bahkan jika kurang hati-hati orasi berlebihan dalam demonstrasi juga bisa menjadi bumerang.
Dalam Surat Edaran Kapolri, bentuk ungkapan kebencian ialah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, menghasut serta menyebarkan berita bohong.
Sementara ungkapan kebencian umumnya menyinggung SARA, gender, disabilitas, dan orientasi seksual.
Karena itu, mulai sekarang Anda harus bijak menggunakan sosial media, jika tidak ekspresi bisa berujung jeruji besi. Kebebasan berekspresi tak boleh dibelenggu, namun tidak ada salahnya kita mulai berbahasa santun untuk menghindari konflik dengan sesama. (Dan/Sun)

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: