KAPOLRI TEGASKAN SE BUKAN PENGEKANGAN TAPI LINDUNGI HAM

SP Logo

Kapolri Tegaskan SE Bukan Pengekangan Tapi Lindungi HAM
Rabu, 4 November 2015 | 10:49

[JAKARTA] Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kembali menegaskan jika Surat Edaran (SE) ujaran kebencian atau hate speech yang dia tandatangani pada 8 Oktober lalu dengan nomor SE/06/X/2015 salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pada anggotanya untuk tidak ragu-ragu dalam menangani ujaran kebencian.

“Pemahaman dan pengetahuan terhadap bentuk ujaran kebencian itu hal penting yang harus dimiliki anggota selaku aparat negara yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban serta pelayan masyarakat sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum munculnya tindak pidana dari ujaran kebencian itu,” kata Badrodin saat dihubungi Beritasatu.com Rabu (4/11).

Ujaran kebencian, menurut Badrodin, dapat berpotensi menjadi tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP ataupun UU yang lain. Contohnya sebagaimana diatur dalam pasal penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

”Ujaran kebencian itu dapat memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.  Bisa terhadap individu atau kelompok yang berbeda aspek seperti suku, agama, aliran kepercayaan,  ras, golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual,” lanjutnya.

Untuk itulah orang nomor satu ditubuh korps baju coklat itu merasa perlu untuk mengingatkan jajarannya untuk lebih waspada dan tanggap terhadap segala bentuk ujaran kebencian baik itu dilakukan melalui orasi, spanduk, media sosial di internet, demontrasi, ceramah agama, media cetak atau eletronik, dan pamflet.

Apakah artinya jika menemukan indikasi ujaran kebencian langsung bisa ditindak secara hukum? “Pertama anggota wajib mendeteksi sedini mungkin, melakukan pendekatan pada pihak yang diduga menyebarkan ujaran kebencian, dan mempertemukan pelaku dengan korban untuk mencari solusi perdamaian. Namun bila ini tidak ketemu ya maka dilakukan penegakan hukum sesuai UU yang berlaku,” jawabnya.

Sehingga inti dari SE yang dikeluarkannya menurut Badrodin justru melindungi Hak Asasi Manusia. Hidup berdemokrasi bukan berarti bebas tanpa aturan. Demokrasi juga memiliki batasan agar tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia lainnya.

“Jadi ini juga sebagai bentuk pendidikan kepada masyarakat apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut UU. Polisi itu menjalankan UU kami tidak membuat UU,” tegasnya.

Jadi bagaimana jika  ada sekelompok masyarakat yang berdemonstrasi dengan ungkapan kebencian menentang pendirian GKI Yasmin misalnya? Badrodin menjawab,”kita cegah, kita peringatkan, dan kita coba mediasi. Tapi bila tidak ketemu dan korban melapor pada kita, karena itu adalah delik aduan seperti perbuatan tidak menyenangkan, ya kita proses sesuai UU.” [FAR/L-8]

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: