SUNGAI — KOMENTAR TERHADAP PERNYATAAN KAPOLRES KOTIM AKBP HENDRA WIRAWAN

SUNGAI
Oleh Kusni Sulang

Lanting warga di sungai-sungai kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah berkali-kali ditabrak oleh tongkang perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS), cq batubara. Bukan hanya lanting warga yang tinggal di bentaran sungai, bahkan Jembatan Bajarum pernah ditabrak sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Kotim. Bagaimana kelanjutan penanganan soal penabrakan Jembatan Bajarum, tidak pernah terdengar jelas dan diumumkan secara terbuka. Berbagai kemungkinan bisa terjadi dibalik ketiadaan keterbukaan.
Tanggal 10 Oktober 2015, tongkang yang ditarik oleh tugboat kembali menabrak lanting warga. Kejadiannya terjadi di desa Kabua yang terletak di tepi sungai Tualan, kecamatan Parenggean.. Mereaksi penabrakan itu warga desa Kabua lalu menyandera tongkang milik perusahaan batubara PT WMGK yang melintasi sungai di desa. Penahanan dilakukan karena warga kecewa disebabkan tidak ada penyelesaian terhadap soal lanting mereka yang ditabrak tongkang. (Radar Sampit, 14 Oktober 2015).
Selain merasa sangat dirugikan dengan penabrakan lanting-lanting warga oleh tongkang-tongkang PBS, warga warga setempat juga sering mengeluhkan aktivitas tongkang ketika lewat karena mengakibatkan sungai yang digunakan sebagai tempat akitivtas sehari-hari warga menjadi keruh dan airnya tidak lagi bisa digunakan untuk minum. (Radar Sampit, 14 Oktober 2015). Artinya telah terjadi perusakan lingkungan serius. Seperti diketahui sejak turun-temurun penduduk lokal mengkonsumsi air sungai di samping menjadikannya sebagai sumber matapencaharian dan berbagai kegiatan lainnya.
Menanggapi penyanderaan tongkang batubara milik PT WMGK (yang ketika penandatanganan nota kesepakatan bupati Kotim mengharapkan adanya perusahaan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Demikiankah hasil kongkretnya?) , dan permortalan sungai, Kapolres Kotim AKBP Hendra Wirawan meminta agar semua pihak sama-sama saling menghormati. Hendra juga mengingatkan warga agar tidak melakukan tindakan yang berlebihan, seperti melakukan permortalan. “Jika melakukan tindakan di luar aturan, kita akan tindak tegas”, ujar Hendra yang selanjutnya menegaskan “sungai itu merupakan tempat umum, bukan milik pribadi.” “Sehingga jangan kira-kira melakukan tindakan yang kontraproduktif” (Radar Sampit, 14 Oktober 2015).
Terhadap pernyataan-pernyataan ini, saya ingin bertanya kepada AKBP Hendra Wirawan yang kalau tidak salah ingat pernah diangkat oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim sebagai “warga Dayak” (pengangkatan yang menertawakan dan tidak ada guna praktisnya untuk kepentingan umum, juga, lebih-lebih tidak ada pentingnya untuk masyarakat adat Dayak).
Pertanyaan-pertanyaan saya adalah: Apakah penabrakan lanting warga oleh tongkang-tongkang
merupakan tindakan “saling menghormati? Apakah merusak lingkungan, seperti membuat air sungai keruh merupakan perilaku “saling menghormati”? Kalau tidak, mengapa tidak ditindak tegas? UU Tentang Lingkungan sudah diterbitkan. Mengapa warga yang sudah jenuh dengan ulah PBS, lalu dituding sebagai “melakukan tindakan yang kontraproduktif”, dan berbuat “jangan kira-kira” (mungkin maksudnya “tidak kira-kira” Jangan dan tidak adalah dua kosakata berarti berbeda! Dalam bahasa Jawa, ojo dan ora pun artinya berbeda.– KS)?
Dalam hal ini, saya justru melihat yang berbuat “tidak kira-kira” adalah PBS dan ketiadaan tindakan tegas terhadap mereka.Mengancam warga yang membela diri dan jenuh terhadap perilaku “tidak saling menghormati” dari PBS, bisa disebut menerapkan hukum secara tebang pilih. Sebelum atau daripada mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap warga – wong cilik — , apakah tidak seniscayanya AKBP Hendra Wirawan menelisik mengapa warga bertindak demikian? Ada api maka ada asap, pepatah tetua mengatakan. Dari segi logika ada ada yang disebut hukum sebab akibat atau hukum saling hubungan. Menerapkan hukum secara tebang pilih, mengancam warga dengan mudah, merusak lanting penduduk tanpa ganti rugi dan tidak ditindak tegas di sungai milik bersama, dalam pepatah Tiongkok Kuno disebut “raja boleh membakar rumah, penduduk dilarang menyalakan tungku dapur rumah”. Tindakan tiran militeristik. Anggota militer, termasuk polisi, tidak semua militeristik, tapi memang gampang terperosok ke militerisme yang tidak rasuk dengan Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai. Militerisme tidak pernah bersikap “saling menghormati”..
Masalah tindakan “kontraproduktif”. Apakah merusak kepemilikan orang lain itu suatu tindakan produktif? Apakah perusak lanting penduduk tanpa ditindak tegas, suatu perilaku produktif?
Motto kepolisian “melindungi mangayomi, dan melayani masyarakat” pun saya kira tidak berarti gampang-gampangan main ancam, sebagai bentuk dari kekerasan kendati bersifat verbal. Sedangkan tindakan “aksi koboi oknum polisi kepada seorang pelajar salah satu SMP PGRI di Sampit, 12 Oktober 2015, adalah kekerasan fisik. (lihat: Radar Sampit, 14 Oktober 2015). Fisik atau verbal kedua-duanya sama-sama tindak kekerasan. Sebagai orang yang diangkat sebagai “Orang Dayak oleh DAD, tentunya AKBP Hendra Wirawan tahu bahwa kekerasan verbal itu ada singer-nya karena tergolong tindak tidak beradat (Lihat: Hukum Adat Tumbang Anoi 1894).
Sebagai “orang Dayak” AKBP Hendra Wirawan, barangkali tahu sejarah Dayak Kalimantan Tengah. Disebabkan oleh ulah anggota kepolisian, oleh kejenuhan yang sudah melewati leher, penduduk sementara kampung di sementara daerah aliran sungai (DAS), memandang polisi sebagai musuh. Polisi di sementara kampung mempunyai konotasi buruk. Sekali ditetapkan sebagai musuh, siapa pun di kampung tidak lagi takut. Tahun 2000/2001 dalam Tragedi Sampit adalah salahsatu bukti. Ditenggelamkannya kapal-kapal perang Belanda, termasuk kapal perang Onroest dan seluruh marinir Belanda di dalamnya di dekat Muara Teweh adalah contoh lain.
Tentang “sungai itu merupakan tempat umum, bukan milik pribadi”, saya kira sejak mereka membangun dan bergenerasi demi generasi mendiami kampung-kampung di pinggir sungai-sungai Kalteng, jauh sebelum AKBP Hendra Wirawan datang ke Kalteng dan sebelum AKBP Hendra Wirawan lahir, penduduk sungai tidak pernah memandang sungai sebagai milik pribadi mereka. Melainkan sebagai milik bersama. Sumber kehidupan dan penghidupan mereka. Budaya penduduk Kalteng, terurama Dayak, adalah budaya sungai. Mereka melindungi dan merawat sungai pengasuh mereka. Sungai-sungai ini rusak sejak alam Kalteng dieksploitasi secara buas. Secara tidak kira-kira. Apakah AKBP Hendra Wirawan sebagai “orang Dayak” sekali pun ‘pungutan’ tidak melihat dan tidak memahami sejarah dan budaya ini? Mulutmu (adalah) harimaumu, ujar pepatah. Sekali diucapkan, mungkin dimaafkan tapi tidak dilupakan. Maka kira-kiralah mengeluarkan pernyataan dan berkata, apalagi bertindak, sekalipun dan terutama jika berada pada posisi berkuasa.
Tanpa kesertaan penduduk, sehebat apa pun persenjataan polisi, ia tidak bakal pernah mampu memjaga keamanan. Apalagi jika ia sudah dipandang sebagai musuh. Yang Kalteng perlukan adalah polisi republikan dan berkeindonesiaan, yang “melindungi mangayomi, dan melayani masyarakat”. Polisi yang tidak demikian, tidak diperlukan oleh Kalteng. Dahulu sebelum Republik Indonesia berdiri, orang Dayak Kalteng mampu menjaga keamanan dan kerberadatan masyarakatnya. []

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: