KANAL SEKAT

KANAL SEKAT
– CATATAN UNTUK JOKOWI
Oleh Kusni Sulang

Di tengah maraknya kabut asap oleh pembakaran hutan dan Lahan yang telah menelan korban nyawa, selain datang ke Jambi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah datang ke kabupaten Pulang Pisau untuk melihat sendiri keadaan bencana kabut asap. Dari kunjungan singkatnya hingga ke jalan layanag Tumbang Nusa, untuk Kalimantan Tengah, ketika masih berada di lapangan, Jokowi langsung memerintahkan pembuatan kanal sekat.(Saya tidak menggunakan istilah sekat kanal, karena yang disekat bukan kanal, tapi lahan gambut. Kalau blocking canal diterjemahkan, maka bahasa Indonesianya bukan membloking kanal, tapi kanal pemblok, sesuai dengan hokum DM dalam bahasa Indonesia). Kanal sekat ini, disamping akan membuat tanah gambut akan selalu basah sehingga kebakaran lahan gambut tidak lagi terjadi, juga dilukiskan akan memberi dampak ekonomi positif bagi penduduk. Ahli gambut Kalimantan Tengah dari Universitas Palangka Raya (Unpar), langsung mengkritik ide dan perintah Jokowi ini. Kritik juga disampaikan oleh Walhi Kalteng dan aktivis lingkungan Chanee Kalaweit. Para pengkritik menganggap yang diperlukan masyarakat Kalteng bukan kanal sekat melainkan pembangunan sumur bor dan pencegahan titik api. Pembangunan kanal sekat dipandang tidak efektif (Kalteng Pos, 26 Oktober 2015). Tetapi kritik-kritik penolakan terhadap ide dan pembuatan kanal sekat ini oleh Jokowi tidak dipandang. Ia tetap meneruskan pelaksanaan idenya. “Alasannya, karena sekat kanal itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau pada tahun-tahun selanjutnya” “Sekat kanal tetap lanjut dan diharapkan selesai tepat waktu,: ujar Danrem 102/PJG. Sebab ia didasarkan pada arahan Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukan Luhut Binsar Pandjaitan. (Kalteng Pos, 26 Oktober 2015).
Alasan yang bersifat hirarkhis dan komando, tidak bersifat teknis, nalar dan benar-salah atau tepat-tidak.
Terhadap pembuatan kanal sekat ini, para politisi dan yang disebut wakil-wakil rakyat Kalteng menanggapinya secara berbeda-beda. Borak Milton dari PDI-P hanya berkomentar:”No comment”. Sedangkan Ketua Komisi B dari Partai Demokrat, Punding L.Bangkan menyatakan “Pembangunan sekat kanal tidak perlu dihentikan. Punding mengakui jika manfaat pembangunan tersebut memang tidak akan dirasakan saat ini. Terlebih untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang masih terjadi di daerah ini. “Tetapi, jangan menghabiskan dana hanya untuk penanganan kanal saja, karena kanal itu untuk menyelesaikan tahun-tahun berikutnya” (Kalteng Pos, 26 Oktober 2015). Sikap “no comment” dari seorang disebut wakil rakyat, terhadap masalah serius yang sedang dihadapi rakyat, sebagai suatu kualitas, apakah sikap bertanggungjawab? “No comment” sama dengan tidak bersikap, padahal rakyat sedang ditimpa bencana.
Memperhatikan bahwa perintah yang diberikan di Jembatan Tumbang Nusa, terkesan bahwa ide pembuatan kanal sekat itu sudah dirancang sebelum datang ke Kalteng. Boleh jadi, idenya muncul ketika Jokowi mengunjungi Riau dan Jambi, lalu ide itu dibawa dan diterapkannya di edaerah lain. Suatu keniscayaan bahkan agar tidak selalu mulai dari Nol melalui proses trial and error . Kecuali itu akan lebih baik jika pengalaman lokal juga turut dimasukkan sebagai bahan acuan tak terabaikan. Apalagi Kalteng mempunyai pengalaman dengan PLG (Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar Orde Baru Soeharto yang mengalami kegagalan total dan meninggalkan dampak negatif sampai hari ini. Memperhatikan pengalaman dan kondisi lokal, artinya orang lokal yang kompeten diajak bicara. Kalau pengalaman dan kondisi lokal tidak diindahkan, kalau orang lokal tidak diajak berunding, bahaya menggantikan kenyataan obyektif dengan kemauan subyektif akan mudah terjadi. Petinggi negeri dan Negara demikian oleh pepatah Tiongkok Kuno dilukiskan sebagai ‘’Kaisar turun dari kereta, langsung mengeluarkan perintah ini dan itu’’.
Apa yang dikatakan Jokowi atau pun Luhut Panjaitan sebagai petinggi utama negeri dan Negara ini tidaklah identik dengan kebenaran mutlak. Perintah salah patut dilawan. Karena perintah salah dampaknya bersifat publik. Disiplin rakyat bukanlah disiplin mati atau disiplin mayat (cadaver discipline), tapi disiplin manusia berbudaya kritis. Presiden sebuah republik (baik dari segi bentuk Negara tau pun nilai) bukanlah raja dan sebuah kerajaan feodal.
Yang ditunjukkan oleh PLG Orba Soeharto adalah kanal yang dibangun justru mengeringkan lahan gambut di sekitarnya. Lahan ini ditumbuhi oleh tetumbuhan rawa yang mungkin bisa dijadikan makanan lembu, seperti yang diharapkan dengan pembuatan kanal sekat sekarang. Gambut kering di kemarau panjang rentan terbakar. Oleh terusan PLG itu, ikan-ikan yang hidup di rawa-rawa tersebut menjadi musnah atau menciut jumlahnya. Artinya sumber penghasilan dan kehidupan penduduk jadi berkurang tanpa sumber baru sebagai pengganti. Kebijakan begini jadinya kebijakan yang menyengsarakan masyarakat.
Pengalaman PLG yang negatif apakah sudah masuk pertimbangan Jokowi ketika mengeluarkan perintah pembuatan kanal sekat? Apakah Jokowi sempat memasukkan masalah budaya petani lokal, cq Dayak, seperti cara mereka berladang,saat memerintahkan pembuatan kanal sekat? Ataukah budaya lokal ini akan dilikwidasi, sementara mereka tidak dipandu dengan tekhnik berladang baru? Saya tidak bisa membayangkan dampak negatif apabila faktor ini tidak dipertimbangkan. Ketika tekhnik berladang dengan membakar lahan dilakukan sejak bergenersi-generasi lahan gambut masih digenangi air. Kemarau panjang pun ia tetap basah. Lahan gambut menjadi kering, sejak tahun 200-an saat invasi besar-besaran perkebunan sawit berlangsung. Tekhnik membuat sisa lahan gambut tetap basah, patut dibicarakan dengan orang lokal serta memanfaatkan pengalaman daerah berlahan gambut lainnya. Marsekal, jenderal, kolonel apapun lagi pangkat dan jabatannya tidak menentukan di sini. Lebih-lebih jika ia tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang gambut ditambah oleh terselipnya kepentingan-kepentingan egoistik.
Lagi pula dengan kanal sekat yang dibuat di Tumbang Nusa, apakah ia berperspektif dan efektif mencegah pembakaran (saya tidak menyebutnya kebakaran tapi pembakaran) hutan dan lahan di kabupaten Pulang Pisau tanpa menyebut seluruh Kalteng? Apabila pilot project ini bermuara pada keadaan serupa dengan praktek PLG Orba Soeharto, maka kanal sekat ini bukan memberikan dampak positif tapi sebaliknya yang berujung pada penderitaan rakyat Kalteng. Apakah menjadikan rakyat Kalteng sebagai ‘kelinci percobaan’ suatu sikap layak memperlakukan warganegara? Saya masih mempunyai sedikit kepercayaan bahwa Jokowi yang tentu mengenal arti lapar, dan melarat, sehingga tidak memilih dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan warganegaranya.
Lalu bagaimana dengan kanal sekat yang sedang dibangun dan bersikeras ingin dirampungkan tepat waktu? Apakah dihentikan atau diteruskan? Karena sudah dimulai dan bersikeras untuk diteruskan, Kalteng tidak bisa berbuat lain daripada membiarkan kanal sekat ini selesai. Kenyataan, terutama pada kemarau mendatang akan menguji tesis Jokowi. Kenyataan dan pengalaman kadang merupakan guru yang baik. Sementara itu, saya sarankan mencoba berdialog dengan orang lokal, pemuka adat, petani dan pakar serta yang tahu soal gambut, mencari jalan keluar bagaimana agar pembakaran hutan dan lahan tidak lagi terulang.[]
TANAH GAMBUT
Tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari vegetasi pepohonan yang mengalami dekomposisi tidak sempurna digenangi air sehingga kondisinya anaerobik. Material organik tersebut terus menumpuk dalam waktu lama sehingga membentuk lapisan-lapisan dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Tanah gambut banyak dijumpai di daerah-daerah jenuh air seperti rawa, cekungan, atau daerah pantai.
Sebagian besar tanah gambut masih berupa hutan yang menjadi habitat tumbuhan dan satwa langka. Hutan gambut mempunyai kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Karbon tersimpan mulai dari permukaan hingga di dalam dalam tanah, mengingat kedalaman tanah gambut bisa mencapai lebih dari 10 meter.
Tanah gambut memiliki kemampuan menyimpan air hingga 13 kali dari bobotnya. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam hidrologi, seperti mengendalikan banjir saat musim penghujan dan mengeluarkan cadangan air saat kemarau panjang. Kerusakan yang terjadi pada lahan gambut bisa menyebabkan bencana bagi daerah sekitarnya.
Proses terbentuknya tanah gambut
Tanah gambut terdiri dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut dan binatang yang telah mati baik yang sudah lapuk maupun belum. Tanah gambut biasanya terbentuk di lingkungan yang basah. Proses dekomposisi di tanah gambut terhambat karena kondisi anaerob yang menyebabkan sedikitnya jumlah organisme pengurai.
Menurut Agus dan Subikas (2008), lapisan-lapisan tanah gambut terbentuk dalam jangka waktu yang panjang yaitu sekitar 10.000-5.000 (SM)tahun yang lalu. Hutan gambut di Indonesia diduga terbentuk sejak 6.800-4.200 tahun (SM). Semakin dalam tanah gambut semakin tua umurnya. Laju pembentukan tanah gambut berkisar 0-3 mm per tahun.
Proses pembentukan gambut dimulai dari danau yang dangkal yang ditumbuhi tanaman air dan vegetasi lahan basah lainnya. Tumbuhan air yang mati kemudian melapuk dan membentuk lapisan organik di dasar danau. Lapisan demi lapisan terbentuk di atas tanah mineral di dasar danau, lama kelamaan danau menjadi penuh dan terbentuklah lapisan gambut. Lapisan gambut yang memenuhi danau tersebut disebut gambut topogen.
Tumbuhan masih bisa tumbuh dengan subur di atas tanah gambut topogen. Hasil pelapukan tumbuhan tersebut akan membentuk lapisan baru yang lebih tinggi dari permukaan air danau semula. Membentuk lapisan gambut yang cembung seperti kubah. Tanah gambut yang tumbuh di atas gambut topogen adalah gambut ombrogen. Jenis tanah gambut ini lebih rendah kesuburannya dibanding gambut topogen. Pembentukannya lebih ditentukan oleh air hujan yang mempunyai efek pencucian (bleaching) sehingga miskin mineral.
Sebaran Tanah Gambut
Menurut keterangan Wetlands International, setengah dari luas lahan basah di bumi ini berupa lahan gambut. Proporsinya mencapai 3% dari total daratan yang ada. Meski terbilang kecil, lahan gambut menyimpan cadangan karbon dua kali lebih besar dari semua hutan yang ada. Lahan gambut bisa ditemukan di hampir semua negara, mulai dari iklim kutub, sub tropis hingga tropis.
Contoh hutan gambut yang luas ada di wilayah Rusia, Kanada dan Amerika Serikat. Selain itu terdapat juga lahan gambut tropis yang ada di Asia Tenggara. Lahan gambut tropis juga ditemukan dalam sekala lebih kecil di Amerika Latin, Afrika dan Karibia. Asia Tenggara merupakan tempat lahan gambut tropis terluas, sekitar 60% gambut tropis atau sekitar 27 juta hektar terletak di kawasan ini. Lahan gambut di Asia Tenggara meliputi 12% total luas daratannya. Sekitar 83% lahan gambut di Asia Tenggara masuk dalam wilayah Indonesia, yang sebagian besar tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut di Indonesia mempunyai ketebalan 1 hingga 12 meter, bahkan di tempat tertentu bisa mencapai 20 meter.
Kerusakan Lahan Gambut
Kerusakan lahan gambut banyak terjadi karena aktivitas manusia, misalnya konversi hutan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Lahan gambut di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami laju kerusakan tertinggi. Kerusakan terbesar diakibatkan oleh konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp.
Kerusakan lahan gambut diawali dengan proses pembabatan hutan (land clearing). Proses selanjutnya adalah pengeringan lahan yang bertujuan untuk mengeluarkan air yang terkandung dalam tanah gambut. Caranya dengan membuat parit atau saluran drainase agar air mengalir keluar.
Proses pengeringan ini menyebabkan turunnya permukaan tanah gambut. Sehingga pohon-pohon yang terdapat di permukaan tanah tidak bisa tegak dengan kuat karena akarnya menyembul. Banyak pohon yang roboh di atas tanah gambut yang tidak sehat.
Pengeringan pada tanah gambut mempunyai karakteristik tidak dapat kembali (irreversible). Sekali air dikeluarkan, tanah gambut akan kehilangan sebagian kemampuannya untuk menyimpan air. Hal in membuat tanah gambut menjadi kering. Di musim kemarau akan rawan kebakaran. Proses kebakaran hutan gambut merupakan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer dan memusnahkan keanekaragaman hayati hutan. Sebaliknya di musim hujan hutan tidak bisa menyerap air dengan baik yang menyebabkan bencana banjir.
Tanah gambut menyimpan 550 G ton karbon, jumlah ini setara dengan 75% karbon yang ada di atmosfir, dua kali jumlah karbon yang dikandung seluruh hutan non-gambut dan sama dengan jumlah karbon dari seluruh biomassa yang ada di bumi (Joosten, 2007, dalam Agus dan Subiksa, 2008). Bahaya dari rusaknya lahan gambut tidak hanya dirasakan secara lokal dan regional saja, melainkan berkontribusi pada bencana global perubahan iklim. Emisi karbon bisa terlepas saat konversi lahan gambut, mulai dari pembabatan vegetasi, kebakaran hutan, hingga proses dekomposisi gambut akibat kegiatan pertanian.

Referensi
1. Fahmuddin Agus dan I.G. Made Subiksa. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF).
2. Eero Paavilainen dan Juhani Päivänen. 1995. Peatland Forestry: Ecology and Principles. Springer.
3. Lahan gambut. http://www.ifacs.or.id/id/climate-change-forests-and-us/peatland/
4. Peatlands. http://www.wetlands.org/Whatarewetlands/Peatlands/tabid/2737/Default.aspx

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: