KALTENG DIMASAKRE

KALTENG DIMASAKRE
Oleh Kusni Sulang

Perusakan besar-besaran lingkungan Kalimantan Tengah (Kalteng) dimulai pada tahun 1970-an, ketika pemegang HPH masuk dan melakukan pembabatan hutan membabibuta. Masa jaya HPH berlalu, perusakan massif, pada tahun 2000-an dilanjutkan oleh perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kepala sawit melakukan invasi besar-besaran. Invasi perkebunan kelapa sawit (yang masuk diiringi oleh penyerbuan perusahaan-perusahaan tambang batubara, emas, bauksit dll.) membuka lahan perkebunan dengan cara mudah dan murah yaitu dengan membakar lahan dan hutan. Sejak itu bencana kabut asap mulai mendera Kalteng saban kemarau sehingga di samping musim penghujan dan musim kemarau, Kalteng mengenal musim ketiga yaitu musim kabut asap. Oleh kabut asap ini, saban tahun ribuan penduduk menderita penyakit pernafasan ISPA dan disentri. Penyakit lain yang mungkin timbul oleh bencana asap periodik begini, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan RI, Prof dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K) adalah munculnya penyakit kanker yang tak terobati hingga sekarang.
Apabila penduduk Kalteng mendapatkan penyakit kanker oleh bencana kabut asap periodik begini, maka terjadilah kematian massal yang berlangsung pelan-pelan. Karena kabut asap berasal dari ulah pembakar hutan dan lahan, lalu adakah nama lagi bagi para pembakar hutan, terutama PBS-PBS yang membakar lahan dan hutan dalam skala besar-besaran, jika bukan pembunuh. Pembunuhan besar-besaran dalam kata lain dinamakan masakre. Dalam memprotes terjadinya bencana kabut asap Borneo Institut (BiT) Palangka Raya menulis di patung Soekarno yang terletak di depan Gedung DPRD Provinsi: “Your Haze Kill Us” (Asapmu Membunuh Kami). Sedangkan di Sampit yang sering dilakukan rupa-rupa Festival, para pemrotes dengan sinis menyebut bencana asap sebagai “Sampit ISPA Fest15. Mari ISPA Sama-sama . ‘’ Seperti diketahui Kabupaten Kotawaringin adalah salah satu pusat asap di Kalteng, contoh dari keberhasilan dalam menyelenggara Negara di kabupaten tersebut.
Masakre sadis memang sedang terjadi terhadap penduduk Kalteng. Selain dilakukan kabut asap periodik. Di samping terjadi sebagai akibat kabut asap, pembunuhan besar-besaran juga berlangsung sebagai akibat kerusakan lingkungan, terutama sungai-sungai. Sungai-sungai adalah nama baru bagi tong sampah raksasa bagi pembuangan limbah perusahaan sawit dan tambang. Sebelas sungai besar di Kalteng, tidak satu pun yang airnya bisa dikonsumsi penduduk karena bermuatan air raksa melebihi batas ambang kelayakan. Sekali pun demikian, penduduk yang turun-temurun tinggal di tepi sungai, tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengkonsumsi air sungai yang sudah terpolusi oleh air raksa (merkuri). Dengan mengkonsumsi airsungai yang mengandung merkuri itu rupa-rupa penyakit akan diidap dan kematian perlahan secara massal sedang berlangsung. Di Kalteng hari ini, tanah, sungai, udara, hutan dan gunung muncul sebagai alat pembunuh dan pembawa petaka di tangan para penganut filosofi hedonisme, seperti politisien pedagang primer.
Bagaimana dan mengapa hal demikian bisa terjadi? PBS baik perkebunan atau pun tambang, tidak mungkin hadir dan beroperasi di Kalteng tanpa sepengetahuan dan seizin penyelenggara Negara berbagai tingkat. Izin tumpang-tindih (salah satu sumber konflik) seperti yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin yang disebut berhasil membangun (tugu-tugu!), diberikan oleh penyelenggara Negara. Artinya keadaan seperti di atas terjadi sebagai hasil dari politik investasi, kolusi dan gratifikasi. Oleh sebab itu hutan, perkebunan dan tambang adalah tempat korupsi bersarang. Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihardjo mengatakan, perubahan kewenangan perizinan hutan dari kabupaten ke provinsi tidak akan menjawab persoalan utama pengelolaan hutan. Buruknya politik perizinan di tingkat kabupaten tidak akan hilang walau kewenangan itu dicabut.“Bukan masalah struktur, melainkan soal jaringan kekuasaan,” kata Hariadi dalam diskusi pakar bertema “Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Tingkat Daerah” di Hotel Ambhara, Rabu 11 Maret 2015 (Tempo.Co, 13 Maret 2015).
Karena itu masakre perlahan terhadap penduduk Kalteng sekarang penanggungjawab utamanya, akar dari bencana dan masakre ini, bukanlah PBS-PBS tapi penyelenggara Negara dengan pilihan politiknya dan korumpu. Dalam hubungan ini menjadi tanda tanya besar mengapa pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam nengaitkan antara pembakar lahan dengan pemilik korporasi’’, (Radar Sampit, 15 September 2015), sementara pihak kepolisian sendiri telah membuat police line di daerah yang dibakar. Pernyataan ini memperlihatkan keengganan menyentuh PBS. Yang disasar adalah wong cilik yang tak berdaya dan lemah daya tawarnya. Sementara yang disebut “Wakil Rakyat” alias DPR hanya berkaok-kaok dan berhenti pada kaok-kaok tanpa nampak upaya lebih jauh menindaklanjuti apa yang diteriakannya. Teriakan tanpa tindak lanjut begini mengesankan bahwa ia atau mereka tidak turut bertanggungjawab.
Tanggungjawab penyelenggara dalam hal kerusakan dan masakre ini pun disebut oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Prof Dr Hadi S Alikodra disebabkan ‘’oleh perilaku dan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada kepentingan ekonomi sesaat dan mengabaikan fungsi-fungsi ekologi jangka panjang.” (http://www.antaranews.com/berita/495645/kerusakan-hutan-indonesia-nomor-dua-di-dunia). Artinya, bencana kabut asap dan terjadinya masakre perlahan di Kalteng merupakan bagian dan hasil dari pilihan politik pembangunan. Karena itu saya katakan bahwa kemampuan menangani dan menghentikan tidak berulangnya bencana kabut asap merupakan salah satu tolok ukur keberpihakan dan keberhasilan seorang kepala daerah. Dalam kampanye pilkada sekarang, tidak terdengar seorang pun kandidat kepala daerah dan wakilnya yang bicara tentang bencana kabut-asap. Bencana asap yang menyerang secara periodik luput dari mata program dan perhatian.
Perilaku dan pilihan politik atau kebijakan pembangunan para penyelenggara yang umumnya adalah politisien pedagang primer ini ’’ berpangkal dari paradigma scientific forestry yang berkembang pada abad ke-19. Scientific forestry mereduksi hutan sebatas sumber daya. Teritorialisasi hutan dilakukan guna memudahkan pengelolaan. Hutan menjadi lanskap yang dikonstruksi secara politis dan administratif. Negara hadir untuk membuat demarkasi antara hutan dan masyarakat. Negara juga hadir melindungi eksploitasi hutan. Di bawah bayang-bayang scientific forestry hutan terpisah dari masyarakat dan terdistorsi dari pembangunan pedesaan. Alih-alih percaya, negara justru mencurigai rakyatnya. Rakyat mendapat stigma sebagai perusak hutan. Akibatnya adalah konflik, kriminalisasi, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Program perhutanan sosial untuk menebus dosa tidak efektif. Salah satunya karena pengakuan hak tidak dituntaskan. Padahal, tanpa pengakuan hak yang kokoh, tidak akan ada insentif rakyat melestarikan hutan.’’ (Myrna Safitri, Direktur Eksekutif Epistema Institut, Jakarta, in: http://print.kompas. com/baca/2015/03/10/Mencari-Perusak-Hutan).
Apabila kita tidak ingin masakre begini berlanjut, penyelenggara Negara patut mengubah pilihan politik investasinya, mengubah perilaku dan paradigma mereka dari pedagang primer menjadi Negarawan merakyat, melaksanakan politik keterbukaan dan memiliki tekad melaksanakannya. Kalau mau dan bertekad, tentu bisa. Ujar Jokowi. Soalnya terletak pada kemauan politik. Di pihak lain, masyarakat sadar terorganisasi patut melakukan perlawanan dan pengawasan. Sebab seperti dikatakan oleh petani Samuda “bahinip kita mati!”. Kalau bahinip, masakre akan berlanjut dengan leluasa. Janji Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo yang ‘’siap mencabut izin perkebunanang membakar lahan hutan di wilayah Kalteng ‘’ (Kalteng Pos, 17 September 2015), patut diawasi karena janji petinggi seperti halnya janji pilkada, sering tidak lebih dari kata-kata kosong. Jangan bahinip! []

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: