JURNALISME INVESTIGASI TERANCAM OLEH UU PUBLIK

BBC
BBC INDONESIA, 3 Mei 2010 – 14:47 GMT
JURNALISME INVESTIGASI TERANCAM OLEH UU PUBLIK
Pendukung Reporter Tanpa Batas

Penyebar informasi yang dikecualikan terancam hukuman 3 tahun penjara

Bertepatan dengan hari Kebebasan Pers, organisasi jurnalis di Indonesia menyampaikan kekhawatiran mereka atas sebuah pasal dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang disebut akan berdampak terhadap masa depan “jurnalisme investigasi “.

Aturan ini menyebutkan seorang wartawan dapat dipidana penjara sampai 3 tahun, jika terbukti membocorkan informasi milik badan publik tertentu yang dikategorikan “rahasia”.

Menurut Undang Undang keterbukaan informasi publik yang mulai berlaku secara nasional di Indonesia tanggal 1 Mei kemarin, semua badan publik — termasuk TNI — wajib memberi informasi kepada publik.

Namun memang ada informasi-informasi yang dikecualikan seperti misalnya menyangkut strategi pertahanan negara atau informasi dalam kasus-kasus hukum yang sedang diproses.

Tentu ini merepotkan karena tugas-tugas jurnalisme investigasi yang menuntut adanya informasi-informasi yang lebih mendalam

Nezar Patria

Jika menolak memberikan informasi yang tidak dikecualikan, maka lembaga-lembaga publik terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun.

Sebaliknya, bagi warga yang menyebarkan informasi yang dikecualikan, mereka juga diancam hukuman pidana sampai 3 tahun.

Aturan dalam pasal 17 inilah yang mengkhawatirkan Ketua umum Aliansi Jurnalis Independen, Nezar Patria akan menghambat kerja wartawan dalam melakukan liputan investigasi.

“Disitu disebut informasi hukum pada kasus-kasus yang sedang berjalan itu tidak boleh diakses. Tentu ini merepotkan karena tugas-tugas jurnalisme investigasi yang menuntut adanya informasi-informasi yang lebih mendalam, kemungkinan akan terpentok oleh pasal-pasal ini,” tambah Nezar Patria.

Nezar selanjutnya mengatakan pasal-pasal ini akan digunakan untuk menghalangi wartawan mendapatkan informasi-informasi dari sumber-sumber alternatif seperti praktek selama ini.

Pengecualian, tak permanen

Namun kekhawatiran ketua AJI ini ditepis oleh anggota DPR.

Ketika rekening pribadi dari seorang pejabat negara itu menjadi bagian dari aspek yang perlu diungkap dalam proses pemeriksaan, maka pengecualian itu gugur

Anggota DPR

Mantan pimpinan panitia khusus perancang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, Hajrianto Tohari mengatakan informasi perkecualian itu tidak bersifat permanen.

Dia memberikan contoh kasus seorang pejabat negara yang menjadi tersangka dalam dugaaan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus hukum seperti ini, kata Tohari, maka kategori informasi yang dikecualikan itu langsung gugur.

“Untuk itu maka seorang wartawan sekali pun berhak untuk membuka informasi yang dikecualikan itu, ketika rekening pribadi dari seorang pejabat negara itu menjadi bagian dari aspek yang perlu diungkap dalam proses pemeriksaan,” kata Tohari.

Meskipun demikian, organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen, tetap melihat pasal tersebut merugikan kerja investigasi.

Mereka berharap ada langkah lanjutan agar pasal itu bisa diubah.[]

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: