RATUSAN TRILIUN HILANG

RATUSAN TRILIUN HILANG
Ribuan Perusahaan Tambang Tak Miliki NPWP
Oktober 2015
JAKARTA, KOMPAS — Negara berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp 235,76 triliun dari sektor tambang mineral dan batubara akibat praktik penghindaran pajak pada periode 2003-2014. Tata kelola pertambangan perlu dibenahi untuk menertibkan penyetoran pajak dari sektor tambang.
Karena itu, pemerintah perlu berhati-hati terhadap penyusunan undang-undang terkait pengampunan pajak. Hal itu mengemuka dalam diskusi soal kejahatan pajak sektor pertambangan, Jumat (16/10), di Jakarta.
Tampil sebagai narasumber, peneliti kebijakan ekonomi pada Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Wiko Saputra; Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo; dan peneliti pada Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti.
Wiko mengatakan, potensi pendapatan negara yang hilang itu akibat buruknya masalah administrasi dan praktik ekspor ilegal produk mineral dan pertambangan.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membangun pelabuhan khusus untuk ekspor batubara. Pelabuhan itu, menurut rencana, akan dibangun sebanyak 11 unit di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tujuannya, memantau jumlah sebenarnya batubara yang diekspor.
Akibat pengawasan dan pencatatan yang lemah, setiap tahun sebanyak 40 juta ton sampai 50 juta ton batubara yang diekspor secara ilegal atau tidak tercatat. Hal itu menyebabkan pendapatan negara hilang.
Dalam hal administrasi, ada ribuan perusahaan tambang mineral dan batubara yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan belum bersertifikat bersih tanpa masalah (clear and clean/CNC).
Mengutip data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Wiko menyebut 24 persen dari 7.834 perusahaan tambang tidak memiliki NPWP dan 35 persen tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak.
“Dari Rp 335,76 triliun potensi pendapatan negara yang hilang, 75 persen adalah kontribusi dari 10 perusahaan tambang besar di Indonesia,” kata Wiko.
Buruknya administrasi dan tata kelola pertambangan di Indonesia dalam sertifikasi CNC, lanjut Wiko, berkontribusi pada hilangnya pendapatan negara. Dari 10.432 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP), sebanyak 4.276 IUP belum berstatus CNC.
Pengampunan pajak
Menyinggung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional yang memuat ketentuan amnesti pajak, menurut Rachmi, hal itu tidak relevan dengan usaha pemerintah meningkatkan pendapatan di sektor pajak.
Selain itu, jika RUU itu dibahas dan disahkan menjadi produk undang-undang, hal itu akan menimbulkan kesan ketidakadilan di mata hukum.
“Kejahatan pajak bukan kejahatan biasa. Kejahatan ini akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat,” kata Rachmi.
Yustinus menambahkan, rencana pemerintah memberikan amnesti pajak tidak akan membuat wajib pajak (WP) menjadi lebih patuh. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan potensi pendapatan negara yang hilang, termasuk dari sektor pertambangan, akan semakin besar.
“Amnesti pajak justru berpotensi menimbulkan tindakan pengemplangan pajak terulang. Pemerintah harus berhati-hati dengan rencana amnesti pajak tersebut,” kata Yustinus. (APO)
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/10/17/Ratusan-Triliun-Hilang

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: