HALANGAN BERKEMBANG MAJU

Tajuk Panarung Andriani S. Kusni
HALANGAN BERKEMBANG MAJU

Dr. A. Teras Narang, SH, Dr. Arie Setyaningrum Pamungkas, MA dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Kusni Sulang dari Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya dalam Seminar Budaya yang merupakan bagian dari kegiatan tahunan Festival Budaya Mahasiswa Dayak Se-Kalimantan Ke-XIII di Yogyakarta pada 1-3 Oktober 2015 berbicara tentang “Menggagas Strategi Kaum Muda Dayak Dalam Menghadapi Era Globalisasi “, termasuk politik kebudayaan untuk Kalimantan. Berbicara masalah-masalah strategis merupakan hal langka di Kalteng. (Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015).

Dr. A. Teras Narang, SH, Dr. Arie Setyaningrum Pamungkas, MA dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Kusni Sulang dari Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya dalam Seminar Budaya yang merupakan bagian dari kegiatan tahunan Festival Budaya Mahasiswa Dayak Se-Kalimantan Ke-XIII di Yogyakarta pada 1-3 Oktober 2015 berbicara tentang “Menggagas Strategi Kaum Muda Dayak Dalam Menghadapi Era Globalisasi “, termasuk politik kebudayaan untuk Kalimantan. Berbicara masalah-masalah strategis merupakan hal langka di Kalteng. (Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015).

Strategi kebudayaan adalah tema sentral Seminar Budaya yang merupakan bagian dari kegiatan tahunan Festival Budaya Mahasiswa Dayak Se-Kalimantan Ke-XIII di Yogyakarta pada 1-3 Oktober 2015. Tema ini pun digarisbawahi oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta yang berasal dari lima provinsi Kalimantan-Indonesia.
Apabila memperhatikan pandangan dan sikap kebudayaan dan sejarah penyelenggara Negara dan Uluh (Orang) Kalteng hingga hari ini, tema di atas sangat zamani.
Mengapa kembali penyelenggara Negara yang disasar? Alasannya: pandangan dan sikap mereka berdampak publik – petunjuk bahwa politik dan polity bukanlah hanya kepentingan dan urusan politisi yang umumnya bertipe politisien. Pada suatu periode, penyelenggara Negara di tingkat provinsi memandang “aktivitas kebudayaan hanya membuang-buang uang’’, “sastra-seni tidak menarik”, “memandang Kalteng tidak punya budayawan dan seniman”. Kemudian, ramai-ramai berbicara tentang pelestarian budaya, lalu sekarang, berbicara tentang pelestarian, pengembang dan penjajaan budaya sebagai komoditas. Kekuasaan menjadi sarang para politisien pedagang primer.
Dalam praktek yang kita saksikan adalah membiarkan sapundu dijual secara masif, yang bau terjadi adalah percurian Mariam Loehing di Katingan; pembiaran hancurnya benda-benda sejarah dan cagar budaya, (paling akhir, terancam hilangnya bangkai kapal perang Onroest di dekat Muara Teweh, kabupaten Barito Utara ) ; penghancuran sandung dan pambak, seperti yang terjadi pada komplek kuburan Kaharingan tertua di jalan Halmahera, Palangka Raya ; munculnya gejala ‘’arabisasi’’ seperti yang diperlihatkan oleh jalan-jalan utama dan di sekitar tiang perdamaian di Sampit ; budaya ghetto dan menjalar menjadi budaya politik masih kuat ; tiadanya gedung kesenian yang layak, hal yang disesalkan oleh mantan gubernur Kalteng Dr. A. Teras Narang, SH. ’’Saya menyesal pada masa menjadi gubernur, saya tidak sempat membangun gedung kesenian dan taman budaya seperti di Yogya ini’’, ujarnya dalam percakapan kami di Yogya. Dan masih banyak contoh lain lagi yang semuanya memperlihatkan keterbatasan wacana, sikap dan perilaku budaya penyelenggara Negara dan Uluh Kalteng. Dari pandangan, sikap dan praktek sekarang pandangan dan sikap budaya diperosotkan oleh hedonisme. Semua-semua mau diperdagangkan – wujud dari ‘sesat pikir’. Hal ini terjadi, terutama, selain karena kemalasan belajar tentang kebudayaan dan sejarah, kemalasan berpikir, rutinisme, yang memperlihatkan bahwa yang bertanggungjawab dalam bidang kebudayaan bukanlah orang tepat di tempat tepat (the right man on the right place) ; menunjukan tingkat sumber daya manusia yang mengendalikan ‘senapan’ (man behind the gun). Ketidaktahuan bukanlah kesalahan sekiranya mau belajar dan bisa serta pandai mendengar, tidak memandang kekuasaan samasebangun dengan kebenaran, berwujud dengan kepongahan dan menolak kritik – umum disebut kepongahan kekuasaan yang terjangkit penyakit rutinisme. Kekuasaan bisa menyebabkan kemajuan tapi juga bisa membawa kehancuran.
Pada saat para seniman, budayawan dan cendikia serta DPR membicarakan RUU Kebudayaan, sebenarnya akan sangat baik apabila Dinas terkait, atau media massa cetak Kalteng, atau organisasi-organisasi kebudayaan berkumpul membicarakan RUUK itu (yang draftnya bisa dengan mudah didapat di google). Hasil diskusi itu kemudian bisa disampaikan ke DPR sebagai masukan. Sebab ketika RUUK itu disahkan, ia diberlakukan di seluruh wilayah RI. Masukan ini perlu dilakukan karena seperti yang diungkapkan oleh Ketua Panitia Kerja RUU Kebudayaan/Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam: ”Kami masih membuka ruang perubahan karena RUU ini baru akan dibahas pada (sidang) paripurna tahap satu. Tidak hanya judul, bahkan semua pasal yang berjumlah 100 pun bisa diubah saat masuk pembahasan.” Adanya masukan ini juga menjadi modal sikap ke depan.
Sekali pun tidak banyak menaruh harapan, tapi saya tetap mau menyampaikan harapan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur terpilih kelak akan menempatkan orang tepat di tempat yang tepat, menelisik pengalaman selama ini agar penyelenggara Negara, cq Dinas terkait, tidak menjadi penghalang kemajuan budaya dan bidang-bidang lain. Karena tidak terlalu banyak berharap akan adanya perubahan sikap dari penyelenggara Negara, para seniman-budayawan dan cendikia niscayanya menumbuhkembangkan prakarsa sebagai tulang-punggung dan agen perubahan maju. Siapa pun mereka, niscayanya keluar dari sekat-sekat budaya ghetto untuk menjadi Uluh Kalteng beridentitas Kalteng; memandang Kalteng sebagai kampung-halamannya bukan sebagai ‘kebun belakang halaman rumah mereka di tempat lain’. “Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” sudah tidak zamani dan bisa menjadi halangan maju, bisa mentorpedo Republik dan rasa berkeindonesiaan. Sebab bisa saja, dan ini yang terjadi, sambil menjunjung-njunjung langit bumi yang dipijak, kedua tangan giat nyolong dan menggarong. Yang zamani adalah pandangan, sikap dan praktek ‘di mana langit dijunjung, di situ bumi dibangun’. Ini sikap Uluh Kalteng yang ideal sebagai pandangan strategis. Tidak cukup hanya ‘action’ tapi ‘action’ tak jelas arah.[]

KEBIJAKAN KEBUDAYAAN
Oleh Koalisi Seni Indonesia

Setelah lebih dari 60 tahun merdeka, Republik Indonesia hingga kini belum memiliki Undang-Undang Kebudayaan. Dalam beberapa tahun terakhir memang sudah muncul wacana tentang pentinganya UU Kebudayaan yang menyataka secara tegas bagaimana strategi kebudayaan Indonesia dalam menghadapi zaman yang terus berubah ini. DPR RI sendiri sekarang ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan. RUU Kebudayaan usulan pemerintah dan DPR RI sendiri sempat dipersoalkan oleh para pelaku dan organisasi kesenian yang ada, di samping menjadi perdebatan hangat para kaum cendekia, budayawan, dan para pihak yang terkait dengan bidang ini.
Koalisi Seni Indonesia sebagai sebuah lembaga yang didirikan untuk melakukan pengkajian, pendidikan dan advokasi di bidang praktik seni dan budaya di Indonesia, telah mengumpulkan sejumlah dokumen mengenai RUU Kebudayaan tersebut, baik berupa naskah akademik maupun naskah RUU-nya sendiri, dan berbagai temuan telah didapatkan setelah membaca dan mengkaji RUU ini, antara lain: tafsir mengenai kebudayaan menurut RUU tersebut masih sangat konvensional dan kurang mengikuti perkembangan mutakhir mengenai praktik seni dan kebudayaan di Indonesia secara khusus maupun di dunia internasional; RUU tersebut mencampuradukkan persoalan masyarakat adat, cagar budaya dan persoalan tradisi sebagai hal yang diatur dalam RUU ini, sedangkan, misalnya, cagar budaya telah memiliki regulasi sendiri yang sudah disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2010; kompleksnya persoalan kebudayaan tidak akan terselesaikan dengan adanya regulasi khusus untuk bidang ini, apalagi jika itu berarti pembengkakan birokrasi dengan akan dibentuknya kementerian khusus kebudayaan, meskipun memang saat ini wewenang mengenai kebudayaan selalu tumpang tindih antara kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dan kementerian pendidikan dan kebudayaan; adanya pasal khusus dalam RUU tersebut yang menyinggung persoalan sejarah yang ditafsir dengan cara yang terburu-buru. Intinya, RUU Kebudayaan yang akan segera disahkan tersebut memiliki banyak hal yang bisa menimbulkan kontoversi ketika ia aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat persoalan kebudayaan adalah persoalan yang sangat kompleks dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih jauh lagi, RUU ini tidak berisi materi dan konsep yang jelas dan kokoh mengenai strategi kebudayaan. Sekedar catatan, Komisi X yang menggodok RUU tersebut telah melakukan studi banding ke India, Turki dan Yunani tanpa ada penjelasan lebih jauh kepada publik mengenai kenapa tiga negara tersebut yang menjadi tujuan studi banding. Oleh karena itu, KSI berencana mengadakan focus group discussion yang diharapkan akan dihadiri oleh peneliti independen yang konsen dengan isu seni dan budaya, seniman, pengajar dari lembaga pendidikan seni, praktisi kebudayaan, pengamat kebijakan publik, pelaku bisnis dan sejawaran. Diharapkan dari FGD ini, akan dihasilkan sebuah position paper yang akan dipublikasikan melalui konferensi pers dan tulisan di media massa berisi sikap KSI terhadap RUU tersebut jika kelak disahkan.[Dari web ksi]
BERTAHAN DI KALTENG

menahun pulauku terbakar
saban kemarau menjadi pulau api
menyembunyikan bulan dan matahari
menyekap penduduk di bumi bencana
“ini demi kemajuan kalteng”
“tanpa investasi kita berada di kegelapan langgeng”
para petinggi berkata di hadapan duka yang mengamuk penduduk
ketika kocek mereka kian gemuk, perut kian gendut
di sini, bung
disini para saudara
tak ada tempat berlindung menghindari kejaran bencana
ia telah menyerbu dapur, ruang makan dan ruang tidur
bau ajal tertinggal di tikar lampit, kasur dan bantal
setiakawan dan omong kosong menjadi sinonim
semua merasa pahlawan dan pangkalima
republik tinggal nama
indonesia jadi tameng penjajahan
hari-hari kelabu dan senyap
dikenakan serupa celana dan kemeja oleh siapa saja
sehingga kukira secara spiritual orang –orang di sini
ibarat ikan mengapung tertuba menunggu mati
dituba pendidikan, perbudakan jiwa dan ketakutan
serta racun kepentingan sedetik
yang berani berdiri dan bersuara di tengah sunyi dan tukang kroyok
hanyalah sisa-sisa dayak dahulu
itu pun bung bisa hitunrg dengan jari
apakah ini kemajuan?
apakah ini modern yang dibangga-banggakan angkatan kekinian?
ataukah keterbelakangan tersamar?
kabut asap ini mengungkapkan kenyataan seadanya
dari negeri salju
kutahu jalan kembali
tak kuduga kalteng dibakar api
udaranya bertuba
stigma kadaluwarsa — racun warisan
aku melihat orang-orang berlari ke belakang
harapan yang menyakitkan
dalam kabut kian sayup dan jauh
kian sayup dan jauh
di tengahnya aku bertahan
mencoba tidak munafik dengan cinta
mengasah dan menempanya
tak menjadi bayang-bayang
di kampung ini aku berdiri
memandang tanahair
merangkul bumi
kabut asap bencana
bagian dari pilihan lama
sebagai dayak anak dunia
September 2015.

1 comment so far

  1. Herson Tamin on

    agar teliti menulis judul.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: