RUU KEBUDAYAAN DINILAI SESAT PIKIR

RUU Kebudayaan Dinilai Sesat Pikir
1 Oktober 2015
JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Kebudayaan yang kini dibahas di DPR dinilai sesat pikir karena memuat asumsi-asumsi yang keliru. Hasrat RUU ini ingin melindungi, tetapi pengejawantahannya justru mengontrol dan menguasai.
KOMPAS/YUNIADHI AGUNGHarian “Kompas” menyelenggarakan diskusi terbatas dengan tema “Menyoal Rancangan Undang-Undang Kebudayaan” di Redaksi Kompas, Rabu (30/9). Hadir sebagai pembicara adalah peneliti LIPI Mochtar Pabottingi, Karlina Supelli pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, budayawan Radhar Panca Dahana, dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Rocky Gerung, dan Ketua Panitia Kerja RUU Kebudayaan/Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam.

Demikian diungkapkan pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Karlina Supelli, dalam diskusi terbatas ”Menyoal RUU Kebudayaan” di RedaksiKompas,Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Rabu (30/9).
Pembicara lain adalah pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Rocky Gerung; budayawan Radhar Panca Dahana; peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Mochtar Pabottingi; dan Ketua Panitia Kerja RUU Kebudayaan di DPR Ridwan Hisyam. Diskusi ini dimoderatori pengajar filsafat Universitas Negeri Jakarta, Saifur Rohman.
”Sebagai judul, RUU Kebudayaan bagi saya absurd. Kebudayaan itu tidak bisa diundang-undangkan karena dengan RUU ini kita membatasi sesuatu yang semestinya kita biarkan berkembang untuk kekayaan kita,” kata Karlina.
Seperti halnya identitas manusia yang terus berubah, bergulat, dan mencari, demikian pula kebudayaan. Oleh karena itu, yang perlu dipikirkan adalah memberikan ruang yang sangat luas bagaimana kekayaan-kekayaan (budaya) bisa hidup.
Dalam RUU Kebudayaan dan penjelasannya disebutkan secara jelas bahwa globalisasi dianggap berdampak negatif terhadap perubahan nilai budaya. Menurut Karlina, hal ini juga merupakan bentuk kesesatan pikir karena interaksi yang sangat terbuka ini (globalisasi) adalah suatu keniscayaan.
”Yang mau kita lindungi itu nilai-nilai, termasuk produk-produknya, atau kebudayaan yang justru semestinya perlu kita biarkan tumbuh dengan sangat kreatif? Anak-anak muda sekarang mencoba memahami warisan Nusantara yang kemudian mereka gabungkan dengan apa yang didapatkan dari interaksi yang terbuka ini,” paparnya.
Beberapa contoh pasal RUU Kebudayaan yang bernuansa pengendalian adalah Pasal 1 poin 5 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian kebudayaan serta Pasal 4 yang mengatur pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pelaku perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian pengelolaan kebudayaan.
Karlina juga menyesalkan masuknya pasal kretek yang memuat sosialisasi kretek tradisional (Pasal 49 c) yang berarti akan melindungi kretek tradisional dengan undang-undang mulai dari iklan hingga penyuluhannya.
”Ini betul-betul (persoalan) sangat serius. Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan mengingat implikasi legal dan kulturalnya. Di dalam RUU ini terdapat banyak asumsi yang perlu dibongkar,” katanya.
Radhar Panca Dahana mengatakan, sejak awal, mulai dari kata pertama, RUU Kebudayaan sudah keliru. Menurut dia, dalam RUU tersebut terdapat persoalan-persoalan sangat fundamental.
”Kebudayaan nasional Indonesia itu apa? Dalam RUU ini tidak jelas, apa itu kebudayaan, yang dikelola apa, yang diatur apa masih campur aduk antara kebudayaan dalam level ide dan produk-produk yang dihasilkannya. Ini abstrak, jangan dicampuradukkan antara kebudayaan dan produk kebudayaan. Kalau mau dikelola, ya, produknya, sistem adat, hukum adat, tari, dan sebagainya, silakan. Kebudayaan itu milik kita, janganlah pemerintah berkehendak mengelola gagasan yang tinggi tentang kebudayaan,” ujarnya.
Kepentingan pragmatis
Rocky Gerung mencium adanya mental regulatif pada bangsa ini untuk mengatur segala hal, termasuk kebudayaan. Genealogi dari ide ini sudah muncul sejak Orde Baru. Adapun kebijakan penyusunan RUU Kebudayaan oleh DPR merupakan peninggalan dari situasi itu.
”Ada keinginan untuk terus merezimentasi kultur. Tapi, yang paling melelahkan adalah pembuatan RUU Kebudayaan ternyata untuk menyiapkan anggaran, hanya untuk hal-hal pragmatis dengan cara mengakomodasi RUU yang berbahaya bagi kita. Salah satunya, ide tentang proteksi bahaya asing (globalisasi). Ini adalah ide rasisme yang menolak atau membenci sesuatu dari luar,” paparnya.
Mochtar Pabottingi menyebut RUU Kebudayaan disusunnyaris secara robotik yang kemungkinan sekadar untuk memenuhi target legislasi, tetapi tidak mustahil juga membukakan peluang bagi sumber krisis, korupsi, dan distorsi yang besar risikonya. Jika disahkan, RUU ini berpotensi menjadi sarang dan mesin besar bagi oportunisme dan pembangkitan kotak pandora kekacauan.
Masih bisa berubah
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ridwan Hisyam mengatakan adanya masalah dalam RUU Kebudayaan, terutama soal judul. ”Kami masih membuka ruang perubahan karena RUU ini baru akan dibahas pada (sidang) paripurna tahap satu. Tidak hanya judul, bahkan semua pasal yang berjumlah 100 pun bisa diubah saat masuk pembahasan,” ungkapnya.
Di Badan Legislasi DPR, semua fraksi menyetujui RUU Kebudayaan. Badan Musyawarah DPR akan menjadwalkan pembahasan kembali RUU itu dalam sidang paripurna. Setelah itu baru akan diambil keputusan oleh DPR bersama pemerintah.
Menurut Ridwan, RUU Kebudayaan memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengeluarkan anggaran. Saat ini, anggaran untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sampai Rp 1 triliun. (ABK/NAW/IVV)
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/10/01/RUU-Kebudayaan-Dinilai-Sesat-Pikir

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: