PERNYATAAN ANEH

Kabut asap di KM 0, pusat kota Palangka Raya, pada pukul 16.00. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani. S. Kusni, 2015)

Kabut asap di KM 0, pusat kota Palangka Raya, pada pukul 16.00. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani. S. Kusni, 2015)

PERNYATAAN ANEH
Oleh Kusni Sulang

Komandan Resort Militer 031/WB Brigjen Nurendi menyatakan 99 persen kebakaran lahan adalah perbuatan disengaja. Ia menjelaskan kebakaran hutan dan lahan adalahy perbuatan yang disengaja. “Tidak ada kebakaran faktor alam atau terbakar. 99 persen itu disengaja,” ujar Nurendi. (http://www.antaranews.com/berita/518215/90-persen-kebakaran-lahan-itu-disengaja).
‘’ Penyegelan lahan perkebunan dan hutan tanaman hingga kini masih dilakukan di lahan-lahan terbakar. Tindakan represif diharapkan menimbulkan efek jera sekaligus peringatan bagi pembuka lahan secara mudah dan murah. Hingga kini, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) menyegel 23 lokasi kebakaran. Lokasi tersebut berada di Riau (14), Jambi (2), dan Kalimantan Tengah (7). “Masih banyak yang menyusul untuk disegel. Personel kami masih di lapangan,” kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Kamis (3/9). Lokasi yang disegel adalah kebun sawit dan hutan tanaman, tanpa dibedakan status milik perseorangan atau korporasi.(Kompas, 4 September 2015).
Peneliti IPB, Kamis (3/5/2012) kemarin, mengumpulkan sampel dari lahan gambut di Nagan Raya, Aceh, yang terbakar pada bulan Maret lalu. Dari penilitian di lapangan ada dugaan kuat kebakaran itu disengaja oleh perusahaan sawit. Dugaan adanya pembakaran secara senggaja lahan gambut sekitar 1.100 hektar di Rawa Tripa, Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Nagan Raya, Aceh, makin menguat, setelah melibatkan penelitian dua ahli kehutanan dari Institut Pertanian Bogor.
Majalah Tempo, 7 September 2015 memberitakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, sampai September tahun ini, terdapat sepuluh perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan. Peran mereka sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Sedangkan Budi Gunawan dalam laporannya kepada Presiden Jokowi mengenai kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan menyebutkan, dari 259 data tersangka yang masuk, sudah ada sembilan korporasi yang tengah diproses, sedangkan sekitar 200 lainnya merupakan perorangan.( Resty Armenia, CNN Indonesia, Rabu, 30/09/2015 19:31 WIB)
Berdasarkan keadaan di lapangan, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan pencabutan izin perusahaan atau korporasi yang sengaja dan terbukti melakukan pembakaran kawasan hutan untuk pembukaan lahan baru.
“Saya sudah tegas perintahkan pencabutan izin perusahaan yang sengaja dan terbukti membakar hutan maupun lahan,” ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (23/9/2015). (http://www. konfrontasi.com/content/nasional/jokowi-perintahkan-cabut-izin-perusahaan-pembakar-hutan#sthash. m6 JiO6pF.dpuf).
Di Kalimantan Tengah sendiri hingga hari ini pihak kepolisian telah memeriksa 3 perusahaan besar swasta (PBS) yang diduga sebagai pembakar dan lahan dan hutan.
Di hadapan kenyataan yang diketengahkan oleh berbagai kalangan di atas, saat tatap muka dengan masyarakat, Sugianto Sabran, salah seorang calon Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) mengeluarkan pernyataan kampanye aneh “berharap agar semua kalangan jangan saling menyalahkan” , “Tapi bagaimana untuk duduk bersama memikirkan langkah-langkah agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Begitu juga dengan pemerintah agar tidak menyudutkan masyarakat dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalteng sehingga menyebabkan terjadinya kabut asap”. (Radar Palangka, 29 September 2015).
Bencana asap telah berlangsung saban kemarau hampir dua dasawarsa mendera Kalteng. Niscayanya Sugianto Sabran menawarkan rencana solusi jika ia menang pilkada. Pernyataan Sugianto nampak melindungi PBS yang jelas-jelas sudah diperiksa polisi dan di lapangan telah dibuat garis polisi (police line). Pernyataan Sugianto menjadi lebih aneh lagi ketika ia menyatakan bahwa “masyarakat dan PBS juga tidak mau membakar hutan dan lahan . Karena sudah merasakan dampak bencana kabut asap dan dapat berdampak pada masalah hukum” (Radar Palangka, 29 September 2015). Pernyataan begini hanya memperlihatkan ketertinggalan perkembangan, sebab dampak dan bisa yang diramalkan Sugianto Sabran sudah terjadi. Pembelaan Sugianto pada PBS dengan menambah sebagai embel-embel “masyarakat”, menjadi kembali nampak ketika ia melemparkan tanggungjawab kebakaran hutan dan lahan pada pemerintah pusat yang dipandangnya tidak serius membantu daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah bagi masyarakat. “PBS jangan disalahkan. Karena mereka tidak mungkin membakar hutan dan lahan”, ujar Sugianto.
Dari pernyataan ini tersirat bahwa kalau terpilih menjadi gubernur, Sugianto akan mengintensifkan pengelolaan SDA, terutama tambang, karena lahan untuk perkebunan sudah sangat minim. Untuk rencana tersebut maka diam-diam dilakukan kontrak politik dengan para pengusaha dari berbagai etnik yang ada di Kalteng. Boleh jadi inilah makna yang tersimpan di balik kata-kata “Pemimpin yang dipilih semua golongan” (leaflet Sugianto Sabran-Habib H. Said Ismail). Artinya siapa pun pemenang pilkada provinsi Kalteng nanti, yang akan terjadi adalah Kalteng jadi kueh bancakan para pemilik kapital. Masyarakat Dayak yang sekarang menduduki posisi keempat (Posisi keempat ini pun dalam waktu dekat akan ditempati oleh etnik Batak) setelah Jawa, Banjar, Bugis posisinya akan makin lemah dan terpingir. .Lingkungan akan makin rusak. Oleh lemahnya sumber daya manusia yang berdaya dari kalangan Dayak, paling banter mereka menyambung hidup dengan menjadi koeli kasar. Sebab saya tidak yakin para pemilik kapital akan keluar dari budaya ghetto mereka dan mengindahkan lingkungan dalam mengekplorasi dan mengekploitasi kekayaan alam Kalteng. Kabut asap sekarang adalah contoh kongkret bahwa kerajaan uang membunuh nurani. Makin terpinggirnya Dayak, Kalteng menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak sebagai hamuk (amok). Untuk mencegah ledakan amok yang tidak menguntungkan siapa pun, barangkali konsep di mana ydijunjung di situ bumi dibangun. Bukan di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung sementara kedua tangan leluasa menggarong dan nyolong.
Dalam keadaan makin minoritas dan tergusur, pihak Dayak niscayanya melakukan periksa diri dengan keras. Di atas segalanya memperkuat barisan sumber daya manusia yang betul-betul berdaya, bukan memburu kertas gelar akademi tapi kosong isi. Tindakan demikian adalah menipu diri dan membuat diri kian terkubur di lumpur kepapaan. Tidak berharkat dan tidak bermartabat, bentuk lain dari nurani yang mati.
Siapa pun pemenang pilkada tingkat provinsi atau kabupaten nanti, saya berharap permberdayaan dan pembangunan Kalteng tidak dilalaikan, bukan memperdagangkan Kalteng sebagai politisien pedagang primer.
Saya baru memiliki optimisme untuk pemberdayaan dan pembangunan daerah ini apabila kekuatan patner sosial jadi kekuatan yang diperhitungkan. []

BENCANA ASAP DIAKIBATKAN PRAKTIK BURUK KORPORASI
Oleh Arif Harsana *

Selama ini pemerintah tidak serius mengatasi masalah asap akibat pembakaran lahan. Upaya pemerintah terbatas pada upaya pemadaman api, tidak ada upaya pencegahan dan penindakan berupa sanksi hukum.
Sebab pokok terjadinya bencana asap tersebut adalah pembakaran lahan, yang dilakukan korporasi untuk menekan beaya pengolahan lahan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan perkebunan kayu. Hak monopoli tanah itu sudah ada sejak tahun 1980.
Secara hukum. perusahaan yang mendapatkan izin harus tunduk pada syarat dan ketentuan Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. yang mengatur bagaimana mereka seharusnya berusaha, termasuk di dalamnya tidak boleh membakar, dan wajib menjaga kawasannya.
Selama ini, pihak pemerintah dinilai tidak serius dalam mengatasi masalah asap akibat pembakaran lahan. Upaya pemerintah hanya terbatas pada upaya pemadaman apinya, tetapi tidak ada upaya pencegahan dan penindakan berupa sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Yang dilakukan pemerintah selama ini hanyalah upaya kriminalisasi terhadap petani yang lemah, mereka dikorbankan, tidak ada perlindungan bagi kehidupan petani, yang tanahnya sering diserobot oleh korporasi yang kerjasama dengan pejabat korup.

Selain perlunya penegakan hukum oleh aparat negara berupa sanksi tegas terhadap pelanggar aturan dan Undang-undang yang ada, pemerintah harus selalu siap melakukan tanggap darurat, yaitu ketika terjadi bencana asap, pemerintah mesti siap memberikan bantuan darurat yang memadai bagi para korban asap, seperti menyediakan tempat pengungsian yang aman, memberikan pelayanan kesehatan gratis, makanan dan minuman serta psikolog. Ketiga, pemerintah harus memberikan ganti rugi terhadap para korban bencana asap.
Mengingat kejahatan korporasi tersebut telah dilakukan secara sadar, terencana dan berulang-ulang, sehingga mengakibatkan bencana sosial bagi penduduk dan bencana ekologi bagi lingkungan hidup, yang jelas2 merupakan pelanggaran Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia /Pasal 28H dan UU No. 32/2009, serta UU No. 39/1999 tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya, , maka pihak korporasi bisa didakwa telah melakukan pelanggaran HAM berat.
Münster 12.09. 2015.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: