KERDIL

KERDIL!
Oleh Kusni Sulang

Pernyataan Dansatgas Penanggulangan Kebakaran Kolonel Purwo Sudaryanto pada hari Minggu (13/9) sore terjadi penurunan hotspot (Kalteng 14 September 2015), lebih bersifat hiburan murahan bagi masyarakat yang selama berdasawarsa menderita oleh bencana kabut asap saban kemarau. Sekali pun jerihpayah untuk memadam kebakaran yang dilakukan patut dihargai. Sebab dalam kenyataannya, sampai hari ini (23 September 2015), kabut-asap yang menyiksa penduduk secara periodik selama mendasawarsa itu masih saja menyiksa. Pucuk-pucuk pepohonan yang terletak hanya 15 meter nampak samar dan kelabu. Abu-abu kebakaran masih saja memasuki mata para pengendara di jalan-jalan. Bahkan kota Sampit sempat ‘’menghilang beberapa jam’’ (Radar Sampit, 23 September 2015).
Sadar bahwa diam adalah bencana akan makin merajalela, bahkan kematian di berbagai daerah muncul protes-protes spontan seperti member masker pada patung Soekarno di Palangka Raya, , patung Panglima Batur di Muara Teweh, corat-coret ‘’Sampit ISPA Fest15’’ di kota Sampit. Bahkan di Palangka Raya. Selasa 22 September 2015, ratusan mahasiswa BEM Unpar, BEM IAIN, dan Walhi yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAS) Kalteng turun ke jalan dan mendatangi kantor Gubernur Kalteng. Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menilai “pemerintah kurang serius menangani dan menindak pelaku pembakar lahan, terutama dari perusahaan. Massa mendesak agar izin untuk perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan dicabut”. Para pengunjuk rasa juga meminta agar Kapolda Kalteng dicopot dari jabatan karena kurang tegas bertindak dan dinilai takut menghadapi kekuatan besar di jajaran petinggi negeri” (Radar Sampit, 23 September 2015). Yang disasar dengan tegas oleh aparat keamanan justru wong cilik yang tidak berdaya. Bahkan seorang kakek 70 tahun yang membakar pekarangan sendiri, tanpa ampun atas nama hukum ditangkap.(Kalteng Pos, 17 September 2015). Hal ini menurut Tri Atmajaya dari Walhi Kalteng disebabkan “ada kongkalingkong antara pemerintah (dan aparat-aparat kelengkapan penyelenggaraan Negara [KS] dengan perusahaan” – hal yang menjadi rahasia umum, antara lain ditunjukkan oleh penggunaan bahkan penempatan aparat Negara oleh PBS-PBS. Hal yang oleh Jhon Krisli, Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus dihentikan.
Dilihat dari segi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, pengawasan sosial dan hak-wajib warganegara, apalagi dilihat dari sudut pandang republikan dan berkeindonesiaan sebagai rangkaian nilai, dari segi prinsip tripartite penyelenggaraan Negara, protes dan unjuk rasa seperti yang sekarang dilakukan oleh masyarakat baik secara spontan mau pun terorganisasi adalah sesuatu yang baik. Dari segi filosofi yang bisa dikembangkan ke ranah politik, apabila mereka bahinip (diam) kejahatan akan makin merajalela dan mereka akan mati konyol.
Adanya protes dan unjuk rasa anti asap begini, artinya mahasiswa dan generasi muda Kalteng belajar dari hinaan kepada mereka yang dilakukan oleh para pemrotes Orba Soeharto pada tahun 1998. Waktu itu BEM Unpar (Universitas Palangka Raya) dikirim bras perempuan karena ketika mayoritas BEM di Indonesia bangkit melawan Orba Soeharto, BEM Unpar diam, barangkali ketakutan dan cari selamat. Asap dan kerusakan lingkungan luar biasa yang terjadi sejak masuknya HPH dan kian menjadi-jadi sejak invasi besar-besaran PBS (perkebunan dan tambang) yang menjadi sarang korupsi, gratifikasi dan kolusi. Menurut salah satu sumber PBS, untuk memperoleh izin usaha petinggi kabupaten paling sedikit memperoleh lima milliard per perusahaan. Bayangkan saja apabila di Kalteng PBS tambang saja, menurut data Kementerian ESDM terdapat 552 perusahaan yang disebut sebagai “Certified Mining”, belum terhitung PBS perkebunan sawit. Untuk memperbesar perolehan dari PBS, petinggi kabupaten seperti di Kotim, misalnya izin tumpang-tindih tidak segan dilakukan. Sehingga tidak mengherankan apabila orang-orang rebutan untuk menjuadi kepala daerah. Uang-uang haram beginilah kemudian yang dijadikan modal dalam pilkada dan didapatkan oleh para penyelenggara lainnya yang dalam istilah Tri Atmajaya dari Walhi Kalteng disebut sebagain “kongkalingkong antara pemerintah dengan perusahaan”. Jika demikian, salahkan mengatakan bahwa penanggungjawab kerusakan daerah, termasuk bencana asap sekarang tidak lain dari penyelenggara Negara?
Dengan alasan dan latarbelakang di atas, sikap dan kata-kata Pejabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo ketika akhirnya menemui para pengunjuk rasa GAAS bisa dikategorikan sebagai sikap dan kata-kata yang tidak menarik serta tidak mau disalahkan. Kerdil! Kepada para pengunjuk rasa Hadi Prabowo yang pernah ditolak oleh Dewan Adat Dayak Kalteng sebagai Pejabat Gubernur, antara lain mengatakan dengan nada tinggi: “…pemerintah tidak tidur. Pemerintah sudah berupaya keras dan bersinergi dengan pemerintah dan kota guna menanggulangi masalah tersebut.” “Kalian kira saya tidur ya? Jangan menganggap saya di kantor tidak kerja. Pagi hari saya sudah gelar koordinasi”. “Apabila masyarakat menemukan perusahaan membakar lahan, agar segera dilaporkan ke polisi, bukan hanya diam dan menggerutu.” Hadi Prabowo memastikan bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti” (Radar Sampit, 23 September 2015).
“Diam dan menggerutu”? Bukankah berbagai macam bentuk protes dan unjuk rasa tanda bahwa masyarakat tidak diam? Lalu ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya, mengapa dijawab dengan “nada tinggi”. Mengapa tidak bersikap sebagai Negarawan dan pemimpin “yang berkata tidak berdosa, yang mendengar patut waspada?” Prinsip ini meniscayakan yang mendengar dengan waspada untuk melakukan periksa diri, melihat sejarah munculnya bencana (dalam hal ini asap). Melalui pendekatan sejarah ini bisa didapat akar musababnya, apa penyebabnya, perkembangannya dan bagaimana mendapatkan jalan keluar yang tanggap. Aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa adalah bentuk keperdulian, bentuk tanggungjawab sosial mereka, merupakan suatu evaluasi terhadap situasi selama lebih dari satu dasawarsa (lebih lama dari Hadi Prabowo menjadi Pejabat Gubernur Kalteng. Hadi Prabowo baru sekarang merasakan langsung bencana asap), selayaknya didengar sebagai masukan. Memegang kekuasaan sama sekali tidak berarti pemilik kebenaran. Pernyataan Hadi Prabowo di atas memperlihatkan ciri kekerdilan jiwa seorang politisien, bukan Negarawan. Negarawan apalagi pemimpin yang mempunyai kemampuan mendengar dan diharapkan bisa menjadi payung pelindung dalam terik dan hujan kesulitan. Hadi Prabowo malah menyalahkan masyarakat sebagai “diam dan menggerutu”. Bukan memberikan apresiasi dan beterimakasih atas keprihatinan, keperdulian sosial dan tanggungjawab sebagai warganegara – hal-ha berharga dalam bernegeri, berbangsa dan bernegara demokratis yang republikan dan berkeindonesiaan.
Menggerutu, mengkritik dan protes yang dilakukan oleh masyarakat saya kira merupakan hal wajar. Karena hanya itulah kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki. Kalau melakukan hal-hal ini juga dicaci, dimarahi, apakah negeri dan Negara ini masih bisa dikatakan memilih sistem demokratis berbentuk Republik yang republikan dan berkeindonesiaan? Pengaturan, penindakan serta sarana dan aparat untuk melakukan pengaturan dan penindakan berada di tangan penyelenggara Negara. Kekuasaan ada di tangan mereka. Karena itu alamat sah bagi gerutu, protes dan kritik adalah penyelenggara Negara. Hanya saja tidak sedikit penyelenggara Negara yang mau kedudukan berkuasa tapi menepis tanggung jawab kedudukan tersebut. Seakan-akan menjadi penguasa identik dengan pemilik kebenaran mutlak. Mau nama dan kekuasaan tapi tidak mau tanggungjawabnya.
Pernyataan Pejabat Gubernur Hadi Prabowo kepada para pengunjuk rasa: “Kalian kira saya tidur ya? Jangan menganggap saya di kantor tidak kerja. Pagi hari saya sudah gelar koordinasi” sangat emosional dan gugup. Tidak menyentuh hakekat persoalan yang diajukan. Kerdil! Bisa saja ia datang ke kantor pukul empat atau lima subuh dan bekerja, masalahnya apakah kebijakan yang diambil tepat atau tidak seperti membuat hujan yang dikritik oleh sejumlah pihak sebagai menghambur-hamburkan uang bermiliar-miliar sedangkan hasilnya sangat minim kalau bukan nol besar. Lalu ketegasan terhadap investor, jauh lebih kurang dibandingkan dengan terhadap wong cilik. Menjawab kritik-kritik begini dengan nada suara tinggi “Kalian kira saya tidur ya? Jangan menganggap saya di kantor tidak kerja” adalah jawaban yang irelevan.
Protes, unjuk rasa, kritik, pengawasan sosial sebagai wujud tanggungjawab warganegara yang berprinsip patut diteruskan. Jangan sampai terus terjadi di negeri dan termasuk di Kalteng ini “raja boleh membakar rumah, penduduk tak boleh menyalakan tungku di dapur”.
Protes, unjuk rasa, kritik, budaya kritis (bukan slavisme) dan pengawasan sosial, niscayanya lebih terkoordinir sehingga berkembang menjadi patner sosial dalam tripartite penyelenggaraan Negara. Sarikat Buruh dan Sarikat Tani selayaknya keluar dari sekat ekonomisme tapi mengembangkan diri menjadi satu kekuatan politik dalam tripartite penyelenggaraan Negara. Aktivitas begini akan menjadi kenyataan seiring dengan meningkatnya kesadaran berwarganegara. Masakre perlahan bersifat generatif di Kalteng sebagai akibat pilihan politik penyelenggara Negara berbagai tingkat tak boleh berlanjut. Bencana asap yang berlangsung mendasawarsa hingga sekarang, hanyalah salah satu bentuk kongkret akibat pilihan politik tersebut. []

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: