HÉWAH

HÉWAH
Oleh Kusni Sulang

Para damang dan mantir se-Kalteng mengadakan rapat koordinasi (rakor) mengenai Pengadilan Adat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur 2014. Penyelenggaraan  rakor ini berada di bawah bayang-bayang Dr. A. Teras Narang, SH, Gubernur Kalteng pada waktu itu dan Sekretaris Daerah Provinsi Dr.Siun Jarias, S, MH. Apakah ini tanda indenpendensi kelembagaan adat Dayak Kalteng ? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

Para damang dan mantir se-Kalteng mengadakan rapat koordinasi (rakor) mengenai Pengadilan Adat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur 2014. Penyelenggaraan rakor ini berada di bawah bayang-bayang Dr. A. Teras Narang, SH, Gubernur Kalteng pada waktu itu dan Sekretaris Daerah Provinsi Dr.Siun Jarias, S, MH. Apakah ini tanda indenpendensi kelembagaan adat Dayak Kalteng ? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

Kebudayaan di mana pun di desa kecil planet kita ini, mempunyai tiga wujud, yaitu (1). Wujud ideel; (2). Wujud kelakuan; (3). Wujud fisik. ”Adat adalah wujud ideel dari kebudayaan. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, ialah (i). Tingkat nilai budaya, (ii). Tingkat norma-norma; (iii). Tingkat hukum; (iv). Tingkat aturan khusus. (Koentjaraningrat, 2004:10-11).
Sebagai wujud ideel, adat mencerminkan berbagai kepentingan pada zamannya, karena adat bukanlah statis, tetapi berkembang. Sedangkan kepentingan ekonomi dan segala kepentingan lainnya terpusat pada pilihan politik dan polity. Sebab politik di mana pun merupakan percerminan terpusat dari segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Politik menyangkut langsung kepentingan publik. Sedangkan pilihan politik yang berhegemoni adalah politik yang dominan. Politik dan polity inilah kemudian yang dirinci pelaksanaannya dalam hokum dan peraturan, dikawal oleh aparat kelengkapan Negara, seperti polisi, tentara dan penjara. Politik dan polity dari pihak yang tidak berhegemoni menjadi politik dan polity tandingan dari counter elite (elite tandingan), antara lain masyarakat adat dan kelembagaan adatnya.
Masyarakat adat dan kelembagaan adatnya berbeda dengan partai politik yang relative homogeny. Warga masyarakat adat dan kelembagaan adatnya mencakup seluruh anggota masyarakat adat yang majemuk aliran pikiran, kepercayaan dan agamanya.Artinya sangat heterogen. Karena itu dalam adat Dayak Kalimantan Tengah terdapat prinsip bahwa “agamamu Masyarakat Adat Radar Sampit dengan Damang Basel A. Bangkan (11 Agustus 2012). Oleh kemajemukan demikian, maka masyarakat adat dan kelembagaannya rentan akan perpecahan. Tetapi kemajemukan dan kerentanan akan perpecahan ini pulalah yang mensyaratkan masyarakat adat dan kelembagaannya untuk berposisi independen. Berdiri sendiri sebagai dirinya sendiri. Dalam sejarahnya, independensi inilah yang mencirikan masyarakat adat dan kelembagaan adat.
Jika benar demikian, maka tidaklah aneh jika masyarakat adat dan kelembagaan adatnya berbicara tentang politik dan mempunyai sikap politik. Apalagi dalam sejarah administrasi léwu, bentuk dan sistem pemerintahan orisinal Dayak (yang sejak Orde Baru dilibas, dan oleh angkatan sekarang, khazanah politik lokal ini tidak pernah ditelisik kembali), kelembagaan adat merupakan salah satu bagian integral dari system pemerintahan léwu, seperti halnya pengadilan (yudikatif) merupakan salahsatu dari kesatuan sistem trias politica yang umum diterapkan di banyak negeri sekarang. Sedangkan urusan pemerintahan tidak lain dari urusan politik seperti halnya dengan pilkada. Mengurus kepentingan publik pun sebenarnya tidak lain dari peran dan sikap politik. Melaksanakan pengawasan sosial (social control) yang melekat pada masyarakat adat dan kelembagaan adat pun hakekatnya adalah peran dan sikap politik. Sehingga jika benar demikian, maka saat masyarakat adat dan kelembagaannya memainkan peran dan sikap politik, sesungguhntya bukanlah hal baru dalam sejarah Dayak Kalteng.
Masalahnya yang bisa menimbulkan persoalan dan polemik bahkan perpecahan: Apakah peran dan sikap politik dilakukan sebagai partisan atau lembaga independen. Independen berbeda dengan netral (tidak berpihak). Perbedaan antara sikap independen dan sikap netral terletak pada bahwa yang pertama terdapat sikap, tidak banci, terdapat keberpihakan yang jelas, tapi tidak menjadi partisan; sedangkan netral tidak mempunyai sikap. Tidak memihak. Apakah pilihan yang diambil oleh sikap independen itu tepat atau tidak, adalah soal lain lagi. Independen, dalam konteks pilgub Kalteng, tidak menggantungkan diri pada gubernur yang akhirnya terpilih. Cita-cita, program dan usaha sikap independen, pelaksanaannya tidak menggantungkan diri pada siapa pun, karena ia lebih mengutamakan kemandirian. Tanpa sikap mandiri dan berjuang teguh melaksanakan programnya, sikap independen tidak ada artinya. Independen dan kemandirian adalah dua sisi dari satu mata uang.Tanpa kemandirian, maka para independentis gampang menjual harkat dan martabatnya. Gampang ményu seperti krupuk masuk angin alias mlempem. Ange-ange taï ayam, ujar orang Minang oleh makan sogok, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan adat, gratifikasi dan lain-lain sikap tidak beradat, oportunis dan pragmatis.
Independensi tidak berarti menolak front persatuan sebagai taktik perjuangan yang berprinsip. Front persatuan niscaya digalang teruytama dengan mereka yang senasib dengan Dayak seperti yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr dari Amerika Serikat atau Amer-Indian di Amerika Selatan. Makin masyarakat adat kuat, front akan makin kuat. Makin kuat, masyarakat adat dan lembaga adat akan makin diindahkan. Politik adalah soal imbangan kekuatan. Penggalangan front persatuan sangat rasuk dengan filosofi dasar Dayak “réngan tingang nyanak jata”, “hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit”, “hatamuéi lingu nalata”.
Polemik yang sekarang berlangsung memperlihatkan bahwa suara Dayak sebagai etnik di urutan keempat secara jumlah di Kalteng, telah pecah. Menunjukkan juga bahwa masalah persatuan di kalangan Dayak merupakan soal besar. Barangkali akan lebih menguntungkan persatuan, seandainya pemangku Dewan Adat Dayak menyerahkan kepada pemilih warga Dayak memilih siapa yang mereka mau pilih sesuai keinginan dan pengenalan. Apalagi saya yakin, para pemilih Dayak tidak akan menggubris pilihan petinggi DAD. Dagang sapi politik untuk meraih suara sebanyak mungkin, memang berlangsung dan dilakukan oleh semua pasangan calon.
Kekurangan kelembagaaan adat Dayak Kalteng yang mau ditata ulang setelah dicoba dihancurkan secara sistematik oleh Orba Soeharto dengan politik anti SARA yang sesungguhnya justru bersifat SARA, terletak di ketergantungannya pada penyelenggara Negara. Kelembagaan adat akhirnya menjadi kuda tunggangan politik penyelenggara Negara. Independensi dan kemandiriannya hilang.
Dilihat dari segi substansi, agaknya polemik tentang sikap politik kelembagaan adat yang berlangsung sekarang, tidak lepas dari sikap ketergantungan semua pihak yang terlibat. Padahal jika ketergantungan ini dilepaskan, masyarakat adat dan kelembagaan adat yang kuat serta independen jauh akan lebih diperhitungkan oleh siapa pun. Tentu saja jalan independen, sekali lagi bukan netral, seperti ditunjukkan oleh sejarah, bukanlah jalan bertabur bunga. Tapi ia jalan berharkat dan bermartabat. Sedangkan jalan ketergantungan hanya akan memperlemah masyarakat adat dan kelembagaan adat itu sendiri. Jalan ketergantungan membuat masyarakat adat dan kelembagaan adat selamanya jadi embel-embel. Memilih jalan ketergantungan barangkali nama lain dari pembudakan diri secara sukarela. Seenak-enaknya kehidupan budak, karena penyalahgunaan kekuasaan adat di tangan, kolusi dan gratifikasi, budak tetap saja budak, tanpa harkat dan martabat (bentuk dari instanisme dalam cara berpikir yang memerosotkan manusia jadi zombie). Budakisme menyuburkan tumbuhnya kultus individu yang bertolak belakang dari pandangan ‘’massa adalah pahlawan sejati ‘’ yang mampu menjungkirbalikkan bumi dan langit. Budakisme memandang tuan feodalnya sebagai raja diraja, bahkan sebagai juruselamat. Jalan ini bukanlah jalan Dayak Utus Panarung (Dayak Turunan Pelaga). Bukan jalan petarung! Dan lebih-lebih bukan lagi organisator, pemikir dan pemimpin adat. Mencengkam erat ketergantungan menunjukkan bahwa secara pola pikir dan mentalitas, singkatnya secara ideologi atau kebudayaan, para penganutnya masih mengenakan héwah (cawat dari nyamu). [] IMG_7812

Seusai rakor 2014, para damang dan mantir foto bersama dengan Dr. A. Teras Narang, SH, Gubernur Kalteng pada waktu itu, dan Dr. Siun Jarias, SH.MH, Sekda Provinsi Kalteng (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

 

 

 

 

 

 

Salim Kancil, Aktivis Anti Tambang Dibunuh Secara Keji Dan Berencana
Lumajang. Radar Sampit, 11 Oktober 20915. Siti Maimunah, dari Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT) dalam siarannya yang juga diterima oleh Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit, menuturkan pembunuhan berencana dan keji terhadap Salim Kancil, seorang aktivis penolakan terhadap penambangaan pasir besi di Pasirian, Kabupaten Lumajang. Menurut Siti Maimunah, kejadian ini berpotensi terulang.
Untuk warga Kalimantan Tengah hal begini bukanlah hal baru. Kehadiran tambang di Kalteng telah menelan korban nyawa seperti yang terjadi kawasan tambang emas Indo Moro Kencana.
Berawal dari Penolakan FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT PEDULI DESA SELOK AWAR – AWAR, Pasirian Kab. Lumajang terhadap penambangan pasir besi yang berkedok pariwisata yang justru berakibat rusaknya lingkungan desa pada Januari 2015. Mereka mulai menyampaikan penolakan dan permohonan audiensi pada Bupati (Juni 2015) tapi tak medapat tanggapan, sampai akhirnya mereka memutuskan menyetop truk pengangkut pasir (9 September, 2015). Sehari setelah itu, sekelompok Preman suruhan kepala desa mulai melakukan intimidasi bahkan mengancam akan membunuh Tosan, salah satu tokoh yang menolak penambangan tersebut.
Pada 11 September, FORUM KOMUNIKASI melaporkan ancaman pembunuhan tersebut kepada Polres Lumajang. Tapi belum juga ada tindakan tegas dari Polres Lumajang. Mereka juga melaporkan bahwa tambang itu ilegal (Sept. 21) dan berencana menghentikan pertambangan yang terus berjalan pada 26 Sept 2015.
Pada pagi hari, 26 Sept. 2015. Tosan kembali didatangi puluhan preman yang langsung mengeroyoknya. Korban terjatuh, dianiaya, dipukul dengan pentungan kayu, pacul, Batu dan clurit, setelah terjatuh, mereka sempat melindas dengan sepeda motor. Tosan akhirnya diselamatkan temannya dan dibawa ke Rumah Sakit.
Gerombolan Preman kemudian mendatangi rumah Salim Kancil – salah satu tokoh FORUM KOMUNIKASI, yang pagi itu sedang menggendong cucunya di rumah. Salim Kancil lantas menaruh cucunya dilantai, sebelum akhirnya tangannya diikat lantas diseret ke balai desa setempat yang jaraknya sekitar 2 km, disaksikan warga desa yang ketakutan, termasuk anak-anak yang sedang belajar di PAUD.
Sampai balai desa, dia dipukuli dan disiksa distrum Listrik, dan digergaji lehernya. Jenasahnya di buang di jalan depan pintu masuk kuburan.
Kejadian ini berpotensi lagi terjadi mengingat pertambangan di pesisir selatan Lumajang telah menimbulkan keresahan dan penolakan di berbagai tempat. Mulai Desa Wotgalih – Kecamatan Yosowilangun hingga desa Pandanarum dan Pandanwangi – Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Banyak tambang yang beroperasi secara ilegal dan merusak lahan pertanian pesisir pantai dan rentan konflik dengan petani penggarap lahan pesisir.[ask-03-1015].

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: