AGAMA DI PERSIMPANGAN JALAN: IDEOLOGI DAN POLITIK LOKAL DI KALIMANTAN SELATAN

AGAMA DI PERSIMPANGAN JALAN: IDEOLOGI DAN POLITIK LOKAL DI KALIMANTAN SELATAN
oleh Ahmad Rizky Mardhatillah Umar *•
August 7, 2015

Banyak pengamat dan pengkaji politik Indonesia yang, sejak 1950an, membagi politik Indonesia berdasarkan ‘aliran’. Lance Castle dan Herb Feith adalah dua di antara tokoh yang menggunakan cara pandang itu. Lahirlah kemudian pembagian-pembagian politik berdasarkan ‘ideologi’: ada kaum nasionalis, komunis, sosialis demokrat, tradisionalis, Islam, dan lain sebagainya.
Agaknya, jika kita menyaksikan politik Kalimantan Selatan hari ini, cara pandang tersebut sudah usang. Apalagi jika kita melihat partai-partai politik yang ada di sini. Cara pandang kita terhadap ‘ideologi’ perlu diperbarui.
Contoh sederhana dapat kita lihat di partai yang diklaim sebagai partai ‘nasionalis’ dan agak kekiri-kirian: PDI Perjuangan. Jika Anda menyaksikan spanduk-spanduk PDIP yang bertebaran di seantero Kalimantan Selatan, yang muncul bukanlah PDIP yang nasionalis dan sekuler, melainkan PDIP yang berkopiah haji, religius, dan diisi oleh para pengusaha seperti Mardani H. Maming (Bupati Tanah Bumbu) atau Rosehan NB (mantan Ketua PKB Kalsel). Hal serupa juga bisa kita lihat pada Partai Gerindra yang dipimpin oleh H. Abidin HH, pengusaha batubara yang juga fungsionaris di PBNU.
Tulisan ini bertujuan untuk memahami kembali ideologi dan politik di Kalimantan Selatan. Berlawanan dengan pendekatan-pendekatan esensialis yang percaya bahwa politik lokal akan mengedepankan ideologi berdasarkan aliran-aliran politik tertentu, tulisan ini berargumen bahwa ideologi dalam lanskap politik Kalimantan Selatan secara dinamis bertransformasi dalam formasi-formasi sosial di ranah lokal. Secara lebih spesifik, tulisan ini mencoba untuk menelaah sejauh mana ‘Islam’ berkontestasi dengan ‘modal’ dan ‘kepentingan elektoral’ dari partai-partai politik di ranah politik lokal, terutama menjelang Pemilu Kepala Daerah 2015.

Islam, Modal, Politik
Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan: dalam konteks politik Kalimantan Selatan, bagaimana kita memahami ideologi partai? Ernesto Laclau menyebut bahwa ideologi bukanlah sesuatu yang fixed dan tetap, melainkan dibentuk dari praktik-praktik artikulatoris di masyarakat. Artinya, ideologi tidak cukup dipahami dari teks-teks ideal dan jargonistik dari partai politik tersebut, melainkan dari apa yang mereka lakukan dan rencanakan di masyarakat. Dengan demikian, memahami ideologi dalam lanskap politik Kalimantan Selatan perlu dilihat dari formasi sosial yang muncul di masyarakat yang secara historis berkembang secara dinamis dari masa ke masa.
Ada sebuah adagium yang cukup terkenal di tanah Banjar: “Islam adalah Banjar, dan Banjar adalah Islam”. Istilah ini mungkin kurang tepat (karena pada dasarnya Banjar punya karakteristik dan dinamika etnik-religius yang beragam) namun cukup merefleksikan fakta penting bahwa Islam punya basis yang sangat kuat di Kalimantan Selatan.
Namun, hal ini tidak serta-merta menjadikan Kalimantan Selatan sebagai basis ‘Islamis’. Islam yang tumbuh di Kalimantan Selatan bersandar dengan sangat kuat pada tradisi. Islam adalah agama yang hidup di dalam praktik bermasyarakat. Sejak jatuhnya Kesultanan Banjar, Islam diartikulasikan dengan mengedepankan basis ‘tradisi’. Figur ulama secara tradisional memegang legitimasi kuat. Ditambah lagi, secara sosio-relijius, masyarakat Banjar punya kultur Nahdhiyyin yang sangat kental. Kendati demikian, geliat-geliat pembaharuan keagamaan juga sudah mulai muncul dengan adanya Muhammadiyah atau Al-Irsyad yang berhaluan modernis.
Artinya, setiap artikulasi politik praktis di Kalimantan Selatan, seberapa kiri atau kanan pun spektrum ideologisnya, tidak dapat mengelak dari agama. Kita dapat melihat, misalnya, penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik. Nyaris semua kandidat mengenakan kopiah (bahkan kopiah haji bagi yang berada di wilayah Martapura atau Banua Lima) sebagai bahan kampanye politik. “Haji” menjadi gelar yang penting untuk pengakuan sosial-politik kandidat. Dan ini yang juga paling sering dilakukan: roadshow ke pondok-pondok pesantren yang saban tahun pasti digelar semua politikus di wilayah ini.
Oleh sebab itu, jangan heran jika menjelang haul Syekh Arsyad al-Banjari, ulama terkemuka dari Kalimantan Selatan, para politikus lokal beramai-ramai memajang foto diri di sepanjang Jalan antara Martapura menuju Kalampayan, makam beliau.
Kendati semua kandidat menggunakan simbol-simbol keagamaan, gagasan untuk melakukan formalisasi syariah (kecuali dalam bentuk-bentuk tertentu) justru tidak banyak dilakukan. Setelah Sultan Adam (yang melakukan kodifikasi syariah ke dalam hukum Kesultanan), gagasan formalisasi syariah kerap mengambil bentuk-bentuk simbolik: Perda Ramadhan, Jumat Taqwa, atau insentif untuk melakukan haji dan umrah. Penerapan hukum Islam yang lebih tekstual seperti di Aceh justru dihindari oleh para politikus di sini.
Hal ini menunjukkan satu hal: posisi ‘agama’ di dalam politik Kalimantan Selatan lebih berfungsi sebagai modal sosial-kultural-politis alih-alih sumber hukum yang mengikat.
Namun, sejak era Orde Baru, ada satu hal yang juga tak terhindarkan di Kalimantan Selatan: munculnya ‘modernitas’ yang lambat laun mulai masuk dan hidup berdampingan dengan agama. Dalam ranah ekonomi-politik, hal ini dapat dilihat dari cepatnya perkembangan kapitalisme dan kaum borjuis kecil. Ditemukannya lahan-lahan pertambangan batubara menyebabkan tumbuhnya para pengusaha tambang lokal yang segera menjelma menjadi ‘penguasa bisnis’ di daerah.
Perkembangan politik yang lebih terbuka pasca-reformasi menyebabkan para pengusaha ini juga terlibat dalam politik praktis. Di wilayah basis pertambangan seperti Tapin, Tabalong, Kotabaru, atau Tanah Bumbu, para pengusaha ini punya pengaruh politik yang cukup penting, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Beberapa pengusaha sudah mulai menjadi kepala daerah -bisa disebut nama H. Muhiddin atau Mardani H. Maming. Di beberapa daerah lain, relasinya menjadi patron-klien (terutama di wilayah ijin usaha pertambangannya besar).
Hal yang menarik dicermati adalah: karena sedikit banyak bersentuhan dengan ranah politik dan lingkup sosio-kultural yang relijius, para pengusaha ini segera menjadi ‘kapitalis yang saleh’. Hal yang bisa dilihat adalah gelar haji. Hampir semua pengusaha tambang yang besar di Kalimantan Selatan adalah para haji. Tentu saja, dalam lanskap sosial di masyarakat, Haji menjadi penanda status sosial yang berpengaruh. Selain itu, mulai muncul tradisi ‘filantropi’ dari para pengusaha yang bersedekah kepada masyarakat lebih luas.
Memang, yang muncul bukan hanya pengusaha tambang, melainkan juga jenis usaha lain: dari usaha-usaha jasa keamanan hingga perumahan. Seiring dengan berkembangnya para ‘kapitalis’ dan ‘borjuis kecil’ ini, para pengusaha secara tidak langsung menjadi basis kekuatan politik yang kuat. Kelebihan mereka adalah basis pendanaan yang royal. Beberapa pengusaha tampil sendiri sebagai politikus, dan pengusaha yang lain lebih memilih berada di balik layar.
Dengan pemahaman inilah kita bisa memahami kemunculan calon-calon berlatarbelakang pengusaha di Kalimantan Selatan. Perkembangan ini juga menujukkan kepada kita: agama kemudian tidak hanya menjadi modal sosial, tetapi juga menjadi ‘alat filantropi’ atau bahkan menjadi sarana artikulasi kesalehan bagi para pemilik modal di daerah. Selain juga melahirkan format politik yang tak lazim: pragmatis namun relijius, sarat dengan praktik ‘kepentingan modal’ –dan sedikit bumbu ‘politik uang’— tetapi juga mengangkat simbol-simbol agama.

“Ideologi” Baru
Di aras sosial yang dinamis inilah kita dapat memahami mengapa partai-partai politik menjadi relijius dan sangat pragmatis di Kalimantan Selatan. Partai apapun yang ada di Kalimantan Selatan harus memperhatikan tradisi keagamaan setempat dan mengambil hati para pengusaha yang royal dalam memberi dana kampanye. Hal ini tak terhindarkan karena politik yang sangat memerlukan biaya tinggi.
Berdasarkan pengalaman saya menjadi petugas survey sebuah lembaga riset sebelum Pemilu 2014, para politikus kerap menggunakan Majelis Ta’lim dan jamaah mesjid sebagai cara untuk melakukan kampanye. Minimal dengan membagikan kalender pada jamaah Majelis Taklim lokal.
Hal ini pula yang menjelaskan mengapa partai-partai politik, tak peduli sesekuler apapun rupa mereka di pentas politik nasional, tak bisa menghindar dari agama. Namun, persilangan dengan kapitalisme yang kian bertumbuh di daerah ini menyebabkan munculnya varian baru politik yang pragmatis, namun mengambil rupa yang sangat relijius. Agama terlihat menjadi instrumen mobilisasi politik yang penting di Kalimantan Selatan.
Dengan pertimbangan ini, bagaimana kita memahami ideologi dalam lanskap politik Kalimantan Selatan? Cara seorang subjek memandang realitasnya sangat menentukan praktik-praktik artikulatoris di masyarakat, yang menyebabkan terjadinya pergumulan sosial.
Partai-partai politik di Kalimantan Selatan bisa jadi punya set paradigma politik yang ditransfer dari pusat. Namun demikian, mereka harus menegosiasikan set ideologi politiknya itu dengan basis sosial di masyarakat. Pada praktiknya, kebutuhan untuk mengakomodasi basis sosial muslim yang sangat besar di Kalimantan Selatan menyebabkan cara berpolitik mereka menjadi sangat kental dengan simbol-simbol agama. Namun demikian, kekuatan uang di sisi lain juga menyebabkan mereka harus mengakomodasi para pengusaha yang mengharuskan partai-partai tersebut menjadi sangat pragmatis.
Pada titik ini, kita bisa memahami ada satu basis ideologi baru yang terbentuk dari dua sumber tradisi. Pertama, tradisi Islam yang menjadi sumber referensi dalam membangun identitas partai di ranah lokal. Kedua, orientasi bisnis yang kemudian juga masuk ke ranah politik. Kontestasi tersebut dapat kita lihat bentuknya dalam pengambilan kebijakan publik di ranah lokal. Pengambilan kebijakan publik tidak hanya akan ‘populis’ –dalam arti mengutamakan ‘fasilitas keagamaan’ yang bersifat simbolik daripada infrastruktur publik atau pemberdayaan sosial—, tetapi juga akan banyak berpihak pada pemilik modal besar, terutama pengusaha pertambangan.
Pada titik inilah kita melihat bahwa persilangan antara ‘agama’ dan ‘kapitalisme’ di aras lokal melahirkan sebuah ‘rantai penandaan’ yang bersifat hegemonik –meminjam Laclau: partai-partai yang menjadikan capaian Pemilu sebagai ideologi politik mereka, elit-elit bisnis yang menjadikan negara sebagai instrument peneguhan dominasi kapital mereka, serta elit-elit keagamaan yang menjadikan ‘Islam’ sebagai legitimasi politik. Namun, sesuai dengan preskripsi Laclau, hegemoni tersebut juga bersifat rapuh.Ia tidak bersifat final dan memungkinkan adanya ‘resistensi’ yang meruntuhkan hegemoni tersebut. Hanya saja, selama ini gerakan-gerakan resistensi tersebut belum banyak menjadi alternatif dalam perhelatan politik lokal.Kita bisa melihat beberapa jenis gerakan, misalnya, kelompok LSM semacam Walhi yang kritis terhadap praktik-praktik pertambangan atau kelompok gerakan sosial yang mencoba mengkritisi hegemoni lokal. Ada pula, misalnya, gerakan yang mencoba membangkitkan ‘Kesultanan’ sebagai jalan untuk membangun wacana alternatif di ranah politik lokal. Beberapa intelektual lokal juga, secara mandiri, bersikap kritis terhadap praktik-praktik politik yang ada di daerah. Namun, selain terfragmentasi, gerakan-gerakan tersebut juga belum memiliki ‘titik pijak bersama’ yang mempersatukan semua gerakan tersebut ke dalam pertarungan politik lokal, terutama di Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah yang akan datang. Alhasil, elit-elit bisnis dan oligarki politik lama masih tampil dalam pentas Pemilu Kepala Daerah di tahun 2015 ini.Dengan demikian, bagi kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap politik lokal, pilihannya menjadi lebih sederhana: bertarung dalam pentas politik lokal atau membangun basis sosial yang kuat untuk kemudian bertarung di ranah yang lebih luas. Bagi kaum intelektual lokal, bisa jadi, tantangannya adalah membangun wacana keislaman yang lebih progresif dan merefleksikan tantangan masyarakat yang ada.[]
*   Penulis adalah Alumnus FISIPOL UGM, disiarkan dalam Islam Bergerak, 7 Agustus 2015. Tulisan ini sebagai bandingan untuk membaca peta politik di Kalimantan Tengah yang budaya politiknya masih kental berbau ghettoistik. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah secara geografis, sejarah, ekonomi, budaya, politik dan demografis adalah provinsi yang sejak lama saling berhubungan erat. (Red.)

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: