KEMAUAN POLITIK

Sungai Kahayan yang mengalir membelah Palangka Raya, berselimut kabut. Di Provinsi Kalteng yang disebut mengalami kemajuan pesat, musim kemarau didera kabut asap, musim penghunan dilanda banjir. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015)

Sungai Kahayan yang mengalir membelah Palangka Raya, berselimut kabut. Di Provinsi Kalteng yang disebut mengalami kemajuan pesat, musim kemarau didera kabut asap, musim penghunan dilanda banjir. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015)

IMG_9286

KEMAUAN POLITIK
Oleh Kusni Sulang

Ini masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau. Kalau mau, selesai. Kalau niat pasti selesai”. (Presiden Joko Widodo, in :Kompas, 28 November 2014)

Badan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah menyegel 23 lokasi kebakaran. Lokasi tersebut berada di Riau (14), Jambi (2), dan Kalimantan Tengah (7). Jumlah penyegelan lahan perkebunan dan hutan tanaman ini menurut Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih akan terus bertambah. Dua puluh tiga (23 0 lokasi kebakaran yang disegel itu adalah milik korporasi perkebunan dan hutan tanam milik perorangan, termasuk tujuh di Kalteng.
Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, menjanjikan akan melakukan proses hukum terhadap pemilik lahan dan hutan tersebut. Selama proses hukum belum selesai, selama itu pula lahan tersebut tidak boleh digarap. “Tindakan represif”, menggunakan istilah Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Muhammad Yunus, terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran hukum, boleh dibilang merupakan hal langka di negeri ini. Karena dengan uangnya, korporasi bisa membeli kebenaran, bahkan manusia pun bisa mereka beli sehingga korporasi menjadi impunitas. Tak kebal hukum Celakanya orang Indonesia, menggunakan istilah Mochtar Lubis, mau memperjual-belikan dirinya, termasuk memperjualbelikan kekuasaan di tangan. Berdasarkan kenyataan selama ini, kita harapkan saja Badan Penegakan Hukum Pidana KLHK tidak berdusta, atau asal ucap, sementara kelak dalam kenyataannya seperti yang telah terjadi jauh panggang dari api. Tapi di mulut masih berucap bekerja demi kepentingan rakyat, bangsa,negeri dan Negara.
“Tindakan represif” terhadap pelanggar hukum, dalam hal ini pembakar lahan dan hutan, yang merugikan rakyat dan Negara yang sudah kronis, merupakan hal baru. Melalui tindakan penyegelan ini, KLHK memperlihatkan bahwa Negara-lah melalui penyelenggaranya, yang mengatur investor, bukan sebaliknya investor yang mengatur Negara yang membuat penyelenggara Negara tidak lebih dari kacung investor, menjadi makelar bagi kekayaan sumber daya alam tanahair. Aparat Negara menjadi aparat perusahaan besar dan tidak segan menembaki warga, diselesaikan dengan uang pula. Negara dan aparat kelengakapannya jadi hadap-hadapan. Rakyat menjadi otopilot. Semuanya karena kekuatan uang dan uang. Uang adalah raja (l’argent roi) yang kemudian mereduksi segala nilai manusiawi dan kemanusiaan.
Bisa saja apa yang dijanjikan Yunus tidak lebih dari kata-kata manis pelipur kegundahan masyarakat, karena menyeret korporasi ke meja hijau sebab mereka dikitari oleh pengawalan kuat di berbagai penjuru yang mampu mengalahkan keadilan. Menuntut keadilan hari ini seperti orang meludah ke atas. Ludah itu kemudian menimpa muka peludah itu sendiri.
Agar keadilan terjaga, supaya keputusan positif penyelenggara Negara terwujud, sebenarnya salah satu jaminannya adalah adanya masyarakat sadar terorganisir – sebagai patner sosial penyelenggaraan Negara. Kekuatan Kekuatan masyarakat sadar terorginisir ini antara lain diperlihatkan oleh 1.444 karyawan PT Bumi Hutan Lestari (BHL) dan 188 karyawan PT ADS yang berjuang dengan penuh tekad untuk membela dan merebut hak-hak mereka antara lain dengan rencana mogok kerja selama sebulan. Kekuatan massa terorganisasi begini akan menjadi kian solid dan terkonsolidasi apabila tidak berhenti pada gerakan ekonomis, tapi ditingkatkan menjadi munculnya kesadaran politik.
Kekuatan patner sosial beginilah yang mampu mendorong penyelenggara Negara mengambil keputusan-keputusan merakyat. Selain itu kekuatan patner sosial begini pula yang mampu mengawal pelaksanaan kebijakan-kebijakan merakyat tersebut, sekaligus menjadi pengawas sosial independen. Patner sosial tipe ini jauh dari masalah sekat-sekat etnis dan agama. Pada saat patner sosial tipe ini berkembang kuat, bisa diduga bahwa tipe kepala daerah yang akan muncul, mereka pulalah yang menuentukan. Bukan kekuatan uang.
Adakah dan siapakah pengawal keputusan KLHK untuk memproses hukum pembakar lahan yang sementara berjumlah tujuh korporasi dan perseorangan di Kalteng? Masyarakat Adat dan kelembagaan adat Dayak sesungguhnya bisa menjadi salah-satu kekuatan dalam barisan patner sosial, jika ia rapi, independen tidak “bekerja untuk siapa yang membayar”.
Berdaulat secara politik, mandiri (bukan autarki!) secara ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan yang niscayanya kita tempuh, memang bukan jalan lempang. Pilihan lain adalah menjadi bangsa koeli tanpa martabat kemanusiaan..
Masalah utama seperti dikatakan oleh Jokowi “Ini masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau. Kalau mau, selesai. Kalau niat pasti selesai”, kata (Presiden Joko Widodo, in :Kompas, 28 November 2014). Apakah kita, terutaman penyelenggara Negara, cq. orang pertamanya, mau dan berniat? Ataukah memegang kekuasaan hanya untuk kepentingan diri sendiri sambil berdusta “demi kepentingan rakyat, bangsa, negeri dan Negara –– suatu muslihat yang disadari? Tapi seperti yang dipersoalkan oleh penyair Rendra: “apa arti upacara untuk kata-kata kosong? Apakah artinya janji yang ditulis di atas pasir ? Apakah artinya pegangan yang hanyut di air ?Apakah artinya tata warna dari naluri rendah kekuasaan?”. []

PENYEGELAN PEMBAKAR HUTAN
Palangka Raya. Radar Sampit, 6 September 2015. Seperti tahun lalu, kemarau 2015 tahun ini kembali ur kabut asap ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah diikuti oleh dampak-dampak negatifnya bagi kehidupan masyarakat sehar-hari, seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sedikit berbeda dengan tahun silam adalah sikap pemerintah terhadap para pembakar lahan dan hutan. Tahun ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah menyegel 23 lokasi kebakaran. Lokasi tersebut berada di Riau (14), Jambi (2), dan Kalimantan Tengah (7). Jumlah penyegelan lahan perkebunan dan hutan tanaman ini menurut Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih akan terus bertambah.
“Masih banyak yang menyusul untuk disegel. Personel kami masih di lapangan,” kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Kamis (3/9).
Menurut data Walhi Kalteng, pada tahun 2014 lalu titik-api dari September-Oktober ada sebanyak lima ribu titik. Dari jumlah titik api tersebut terindikasi ada 98 perusahaan sawit ikut ambil membakar lahan yang menyebabkan Kalteng tertutup kabut asap hingga ke ruang-ruang rumah tempat tinggal penduduk. Adapun lokasi yang disegel oleh PPNS mencakup lahan perusahaan dan hutan tanaman, baik itu milik perorangan maupun milik korporasi.
“Kami segel sampai proses hukum selesai. Kalau sampai lima tahunan, ya, selama itu lahan tak boleh diapa-apakan,” ujarnya. Demikian Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Muhammad Yunus. Tindakan represif diharapkan menimbulkan efek jera sekaligus peringatan bagi pembuka lahan secara mudah dan murah, ujar Yunus.
Apakah proses hukum , yaitu menyeret pembakar lahan dan hutan ke meja hijau, terutama korporasi-korporasi, benar-benar akan dilakukan sebagaimana dijanjikan oleh Yunus? Sampai hari di Kalteng tidak pernah terbetik kabar-beritanya.
“Tidak ada solusi karena semua sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Ini masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau. Kalau mau, selesai. Kalau niat,” kata Presiden Joko Widodo di Pekanbaru, Riau, sebelum memulai blusukan asap. (Kompas, 28 November 2014). Sepuluh bulan lewat, penanganan kebakaran hutan dan lahan tak juga selesai. (ask-01-9-15).

PENGALAMAN SEI TOHOR MENGATASI KEBAKARAN
HUTAN & LAHAN
Oleh Ichwan Susanto

Kebakaran hutan dan lahan saat ini kian parah dengan penanganan tanpa terobosan. Sekitar dua dekade, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi yang mengganggu aktivitas warga, mobilitas penerbangan, hingga kesehatan. Bahkan, berkali-kali asap pekat sampai ke Singapura dan Malaysia.
Tidak hanya memberikan instruksi dari dalam posko penanggulangan bencana di Pekanbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan memberi contoh langsung penyekatan kanal di Sungai Tohor, Kepulauan Meranti.
“Gambut sepanjang tahun akan basah terus. Kalau basah terus, artinya tidak akan terbakar atau mudah terbakar,” kata Presiden. Benar saja, hingga kini daerah di Sei Tohor itu tak pernah lagi mengalami kebakaran.
Pernyataan, contoh, dan bukti yang diberikan Presiden Joko Widodo itu sempat menumbuhkan harapan di benak banyak orang bahwa pada tahun ini bencana asap tak akan sebesar sekarang. Namun, kenyataan saat ini, untuk kesekian belas kalinya kabut asap kembali menyelimuti Sumatera dan Kalimantan. Bahkan, hingga Singapura.
Ratusan ribu masyarakat kembali dipaksa menghirup asap berbahaya yang menyesakkan napas dan menjadi sumber berbagai penyakit. Seolah kejadian itu telah menjadi rutinitas yang tak bisa dihindari saat musim kemarau tiba.
“Setiap tahun selalu begini. Kami ini sudah ibarat ikan salay (ikan yang diolah dengan pengasapan),” kata Haris Gunawan, Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Riau.
Asap berbau asam menyengat ini berasal dari gambut yang dikeringkan dan terbakar. Lahan/hutan gambut yang seharusnya terlarang bagi aktivitas budidaya dipaksakan menjadi kebun sawit dan hutan tanaman dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan aparat pemerintah. Pembukaan terus berlangsung.
Hampir semua hutan rawa gambut di Indonesia yang seluas lebih dari 20 juta hektar tak luput dari ancaman konversi. Gambut yang berfungsi untuk pelestarian sumber daya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan/keragaman hayati, dan pengendali iklim itu dibuka untuk berbagai kepentingan segelintir orang.
Ketika gambut yang seharusnya menyimpan air seperti spons disodet dan mengering, serasah gambut yang terbentuk dari proses anaerob itu berubah menjadi bahan bakar. Ini menjadikannya mudah terbakar dan sangat sulit dipadamkan. Apalagi memiliki ketebalan bermeter-meter.
Berbagai kajian menunjukkan, membuka lahan dengan cara membakar menjadi pilihan mudah dan murah bagi pemilik konsesi di areal rawa gambut, baik perorangan maupun perusahaan. Pembakaran dengan sendirinya menurunkan keasaman gambut sehingga menghemat pembelian pupuk dan tak perlu mendatangkan alat berat yang berbiaya mahal.
Meski murah bagi pembuka lahan, biayanya sangat tinggi untuk pemadaman serta nilai kerugian ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Dengan kata lain, keuntungan itu hanya dinikmati segelintir orang, tetapi merugikan masyarakat dan negara.
Karena itu, tak ada alasan apa pun untuk membenarkan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Pun membiarkan rawa gambut tetap kering.
Rawa-rawa gambut kering yang rentan terbakar harus dikembalikan lagi fungsinya sebagai penyimpan air. Gambut dibasahi dan menjaganya tetap basah sepanjang musim, baik kemarau maupun hujan.
Cara sederhana ini cukup dengan menyekat aliran air. Penyekatan yang telah dilakukan Presiden bersama warga di Sei Tohor itu sebenarnya berusaha direplikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di kanal-kanal lain yang jumlahnya ribuan.
Sayangnya, anggaran Rp 15 miliar untuk membangun 1.000 sekat kanal semipermanen di Riau sejak Mei hingga kini tak digunakan. Alasan administratif membuat Pemprov Riau hingga kini terus mengulur waktu untuk melakukan penyekatan.
Bukan hanya penyekatan yang tak jalan, instruksi langsung Presiden pun hingga kini masih jalan di tempat. Itu di antaranya perintah kepada Menteri Lingkungan dan Kehutanan untuk mengaudit dan merevisi seluruh izin yang berada di lahan gambut dan hutan alam serta penegakan hukum yang keras bagi pelaku (pribadi dan korporasi) yang terbukti bersalah.
“Kami belum melihat terobosan. Apa yang dilakukan masih belum berubah seperti pemerintahan lalu. Tak heran hasilnya juga sama, kita masih mengulang bencana asap,” kata Haris.
Secara resmi, pemerintahan baru telah mencatatkan target penurunan titik api 20 persen setiap tahun dalam Substansi Inti Prioritas Nasional Ke-9 (Lingkungan Hidup dan Bencana) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
Jadi, semua permasalahan dan solusi sebenarnya telah dipetakan pemerintah. Seperti kata Presiden, persoalan ini sebenarnya “masalah mau atau tidak mau, niat atau tidak niat”. Jika ada niat, pasti selesai. Jika hutan dan lahan bertuan masih terbakar dengan hasil asap pekat menyesakkan seperti saat ini, hampir pasti bahwa niat itu patut dipertanyakan. [Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/09/05/Niat-yang-Tak-Kunjung-Datang%5D

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: